Google

Revitalisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar Untuk Fasilitasi Pendidikan Karakter Bangsa Yang Kokoh Bagi Generasi Masa Depan

Written on:June 23, 2011
Comments
Add One

Oleh UDIN SYAEFUDIN SA’UD

Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Pendidikan Dasar

Sebagaimana kita pahami bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat cepat serta globalisasi yang dewasa ini terjadi berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia, baik kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Dampak positif dari perkembangan IPTEK dan globalisasi tersebut adalah terbukanya peluang pasar kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan nilai dan norma kehidupan yang seringkali kontradiksi dengan norma dan nilai kehidupan yang telah ada di masyarakat, termasuk dalam didalamnya perubahan indikator dan perilaku karakter bangsa. Dalam konteks inilah pendidikan, khususnya pendidikan dasar, berperan sangat penting untuk menumbuhkan dan memelihara norma dan nilai kehidupan positif yang telah ada di masyarakat dari pengaruh negatif perkembangan IPTEK dan globalisasi melalui proses pendidikan karakter bangsa yang kokoh.

Proses pendidikan yang benar dan bermutu dapat memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara ”jatidiri seseorang” dari pengaruh negatif globalisasi ataupun Ipteks, bukan hanya untuk kepentingan individu peserta didik, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dalam konteks inilah, sistem pendidikan nasional yang membangun dan memfasilitasi ”karakter bangsa yang kokoh dan stabil” sangat dibutuhkan. Program pendidikan seperti apa yang dapat memfasilitasi pendidikan karakter bangsa yang kokoh? Bagaimana mekanisme pengelolaan pendidikan karakter bangsa yang kokoh pada lembaga pendidikan? Kurikulum dan pembelajaran, guru, fasilitas dan sistem evaluasi seperti apa yang dapat memfasilitasi pendidikan karakter bangsa yang kokoh tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul, karena proses pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan menggunakan berbagai sumber daya masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan secara simultan. Pengembangan pendidikan untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik perlu dirancang secara terpadu sejalan dengan aspek-aspek tersebut di atas, sehingga pendidikan menjadi wahana pengembangan sumber daya manusia yang memiliki karakter bangsa kokoh dan mampu menjadi ”subyek” pengembangan IPTEK dan globalisasi yang berdampak positif bagi masysrakat dan bangsa.

Selain itu, pengembangan pendidikan secara mikro harus selalu memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antar individu peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dengan demikian, kerangka acuan pemikiran dalam pengelolaan pendidikan dasar  harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan tentang esensi dan fungsinya secara selektif, sehingga terdapat keterpaduan dalam pemahaman terhadap pendidikan dasar. Dengan pemahaman yang sinergis terhadap esensi dan fungsi pendidikan dasar, diharapkan pengelolaan jenjang pendidikan dasar di Indonesia akan lebih efektif dan lebih bermutu, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan insan Indonesia yang berkarakter kokoh, cerdas, dan kompetitif.

  1. A. Esensi dan Fungsi pokok Pendidikan Dasar

Hadirin yang berbahagia,

Peningkatan kualitas pengelolaan sistem pendidikan dasar di masa depan memerlukan berbagai input pandangan, antara lain: gagasan tentang fungsi esensial pendidikan dasar di masa depan. Sehubungan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO telah membentuk sebuah Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI (The International Commision on Education for the Twenty-First Century), yang diketuai oleh Jacques Delors. Komisi melaporkan hasil karyanya dengan judul Learning: The Treasure Within (1996). Komisi memusatkan pembahasannya pada satu pertanyaan pokok dan menyeluruh, yaitu: jenis pendidikan dasar apakah yang diperlukan untuk masyarakat masa depan? Rekomendasi dan gagasan Komisi tersebut tentang pendidikan dasar masa depan merupakan salah satu input yang dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia dalam memfasilitasi pendidikan karakter bangsa yang kokoh untuk generasi masa depan.

Komisi Pendidikan untuk Abad ke 21 melihat bahwa pendidikan dasar masa depan merupakan sebuah “paspor” untuk hidup yang layak. Pendidikan dasar untuk anak dikonsepsikan sebagai pendidikan awal untuk setiap anak (formal atau nonformal) yang pada prinsipnya berlangsung dari usia sekitar 3 (tiga) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya berusia 12 sampai 15 tahun. Pendidikan dasar sebagai sebuah “paspor” yang sangat diperlukan individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus menerus belajar (Delors, 1996). Dengan demikian, pendidikan dasar memberikan sebuah surat jalan yang sangat penting bagi setiap orang, untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat setempat atau masyarakat dunia. Pendidikan dasar sangat berkaitan dengan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan bermutu. Oleh karena itu, pendidikan dasar sangat erat dengan hak azasi manusia. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Beijing yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pendidikan adalah hak azasi manusia dan sebuah alat yang pokok untuk mencapai tujuan memperoleh kesamaan, perkembangan, dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif memberikan keuntungan baik bagi anak-anak perempuan maupun anak laki-laki, dan dengan demikian pada akhirnya membantu untuk mencapai hubungan yang mempunyai kesamaan yang lebih besar antara perempuan dengan laki-laki. Kesamaan dalam kemudahan mendapatkan dan mencapai mutu pendidikan adalah perlu apabila lebih banyak perempuan harus menjadi agen perubahan. Perempuan yang melek huruf merupakan sebuah kunci penting untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan pendidikan dalam keluarga dan untuk memberdayakan perempuan untuk berpatisipasi dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Investasi dalam pendidikan formal dan noformal serta latihan bagi para gadis dan perempuan, dengan hasil sosial dan ekonomi yang sangat tinggi, telah terbukti menjadi salah satu cara pencapaian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan.

Pada tahap awal, pengelolaan pendidikan dasar harus berusaha mengecilkan berbagai perbedaan yang alami dari berbagai kelompok masyarakat, seperti: perempuan, penduduk pedesaan, orang miskin di kota, minoritas etnik yang bersifat marginal, dan beribu-ribu anak yang tidak bersekolah dan bekerja. Pengelolaa pendidikan dasar dalam waktu yang sama bersifat universal dan spesifik. Sistem pendidikan dasar harus membentuk dasar umum (general conceptual framework) hal umum yang mempersatukan semua manusia, sedangkan dalam waktu yang sama harus dapat mengakomodasi berbagai tantangan, khususnya dari setiap kelompok peserta didik yang berbeda.

Agar pendidikan dasar dapat terhindar dari pemisahan “kualitas pendidikan” yang dewasa ini membagi dunia menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: a) kelompok negara industri dengan tingkat mutu pendidikan yang tinggi serta pengetahuan dan keterampilan yang tersedia, dan b) kelompok negara sedang berkembang dengan tingkat pendidikan dasar yang dikategorikan rendah. Pengelolaan pendidikan dasar di masa depan perlu memperbaiki defisit pengetahuan di negara berkembang atau terbelakang. Para ahli pendidikan dasar perlu merumuskan pemikiran yang implementatif dalam memberikan jaminan bahwa semua anak usia pendidikan dasar, baik yang ada di negara industri maupun di negara berkembang, dapat mencapai tingkat kemampuan minimal dalam bidang-bidang keterampilan kognitif yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Dalam konteks ini, Komisi Pendidikan untuk Abad 21 mengutip Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (Education for All, Pasal 1 Ayat (1)), sebagai berikut:

Setiap orang – anak, remaja, orang dewasa – akan dapat memperoleh keuntungan dari kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang pokok. Keuntungan ini terdiri atas alat belajar yang pokok (seperti: melek huruf, ekspresi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah) dan isi belajar yang pokok (seperti: pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap) yang diperlukan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup, mengembangkan kemampuan mereka secara penuh, hidup dan bekerja dengan bermartabat, berpatisipasi secara penuh dalam pembangunan, meningkatkan mutu kehidupan mereka, membuat keputusan yang terinformasi, dan terus menerus belajar.

 

Di samping itu masih banyak anak usia pendidikan dasar yang belum terjangkau oleh program pendidikan dasar. Kalaupun sekolahnya tersedia dalam jarak yang terjangkau, kendala-kendala psikologis dan budaya masih menghalangi mereka untuk memasuki sekolah. Untuk memecahkan masalah ini, perlu diakomodasi ide-ide “pendidikan untuk semua” yang antara lain menciptakan kesempatan bagi semua anak untuk mengakses pendidikan dasar yang bermutu di manapun dan kapanpun. Selain itu, perlu diciptakan suasana belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak dari berbagai strata dan latar belakang sosial dan budaya. Salah satu kebutuhan esensial dalam pedidikan dasar yang bermutu adalah memfasilitasi program pendidikan karakter bangsa yang kokoh bagi semua generasi masa depan tanpa diskriminatif.

  1. B. Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendidikan Dasar di Indonesia

Hadirin yang berbahagia,

Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan nasional, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara yuridis. Tujuan pokok pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau satuan pendidikan yang sederajat.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6 – 15 tahun. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994, dan pelaksanaannya dimulai tahun ajaran 1994/1995. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti compulsory education seperti yang dilaksanakan di negara-negara maju, yang bercirikan: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah; (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar; (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah adanya orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; dan (4) ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia lebih merupakan universal basic education system daripada compulsory education. Universal education berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan. Dengan demikian, program wajib belajar pendidkan dasar 9 tahun di Indonesia lebih mengutamakan: (1) pendekatan persuasif; (2) tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena berbagai kemudahan yang disediakan; (3) pengaturan tidak dengan undang-undang khusus; dan (4) penggunaan ukuran keberhasilan yang bersifat makro, yaitu peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar.

Bentuk-bentuk satuan pendidikan dasar formal yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1)    SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam situasi yang normal;

(2)    SD/SMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku;

(3)    SD/SMP Terbuka, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan/atau anak lain yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah;

(4)    SD/SMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku di sekolah.

(5)    Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agama

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu di masa depan, pemerintah telah dan sedang melaksanakan berbagai strategi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, antara lain: 1) pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun, 2) pembebasan uang sekolah untuk semua siswa melalui dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), 3) pemberian insentif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil, 4) pemantapan peran SD kecil dan SMP terbuka, 5) penggalakkan Kejar Paket A dan B, 6) pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak berkelainan, dan 7) peningkatan keterlibatan masyarakat untuk menunjang “pendidikan untuk semua” (education for all).

Pada tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dalam hal ini Direktorat Pembinaan SD untuk satuan pendidikan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkan pembinaan program TK, Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal PAUDNI).  Selain itu, pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan MTs dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar, dan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing. Sedangkan Kantor Kementerian Agama tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Bidang Pembinaan Madrasah melaksanakan pembinaan satuan pendidikan Roudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

 

  1. C. Isu-Isu Strategis Pendidikan Karakter Bangsa yang Kokoh pada jenjang Pendidikan Dasar

Hadirin yang saya mulyakan,

Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan masyarakat dan negara. Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang sesuai dengan tuntutan pembangunan masyarakat dan Negara tersebut, pendidikan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Hal ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia Indonesiai yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketetapan UU Sisdiknas tahun 2003 ini bermaksud agar sistem pendidikan nasional tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang unggul dan cerdas serta tumbuh berkembang dengan karakter bangsa yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama yang diyakininya.

Dengan demikian, pendidikan dasar harus dikelola dan diselenggarakan secara terarah dan sistematis untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Hal ini akan berkaitan dengan pembentukkan karakter peserta didik pendidikan dasar yang mampu bersaing, beretika, bermoral, bersopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skills) saja, tetapi lebih ditunjang oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skills) (Goleman, 1995). Anak-anak yang mempunyai masalah dalam pengembangan kecerdasan emosinya, akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Kondisi anak-anak yang bermasalah seperti ini sudah dapat dilihat sejak usia dini, dan kalau tidak ditangani secara benar, akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya para remaja yang berkarakter baik dan kokoh akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, maupun perilaku seks bebas dan kekerasan. Hasil penelitian di beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter terpadu sejak pendidikan dasar, seperti halnya Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea, menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter terpadu yang dilaksanakan secara sistematis berdampak positif pada prestasi akademik para siswa. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik pendidikan dasar sangat penting untuk dijadikan formula dasars dalam pendidikan karakter bangsa jenjang berikutnya.

Secara konseptual, karakter dapat didefinisikan bervariasi sesuai dengan falsafah bangsa yang dianut. Dalam konteks ini, karakter diartikan sebagai perwujudan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terlihat dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter adalah pola berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan yang sesuai dengan norma kehidupan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuatnya.

Karakter yang baik dan kokoh dari individu ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan ciri-ciri perilaku yang  reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib. Individu yang berkarakter baik dan kokoh juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan  mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter yang kokoh untuk peserta pendidikan dasar harus merupakan pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action).

Selain itu, pengembangan pendidikan karakter juga berhubungan dengan pengembangan akhlaq, moral dan pengembangan agama serta nilai spiritualitas seseorang. Di dalam ajaran Agama Islam, kebaikan atau akhlak berasal dari bahasa Arab “khuluk” yang artinya tabiat atau kebiasaan melakukan kebaikan, atau tata cara berperilaku dan berhubungan dengan orang. Ada beberapa akhlak mulia yang seringkali diungkapkan dalam ajaran agama Islam, yaitu perkataan baik (al-kalam al-hasan), mendahulukan kepentingan orang lain (al-itsaar) tolong menolong (at-taawun), dan hormat, izin serta penghormatan (al-isti’dzan dan at-tahiyyah).

Thomas Lickona (1991) menjelaskan bahwa karakter terdiri atas tiga bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan tentang moral (moral feeling) dan perilaku bermoral (moral behavior). Hal ini menunjukkan bahwa manusia yang berkarakter adalah individu yang mengetahui tentang kebaikan (knowing the good), menginginkan dan mencintai kebaikan (loving the good) dan melakukan kebaikan (acting the good). Kerangka hubungan komponen karakter pada akhirnya adalah tindakan moral berupa kompetensi, niat kebaikan dan kebiasaan yang dilakukan seseorang yang disebut sebagai karakter. Knowing the good akan mudah diajarkan sebab substansi pengetahuan dapat bersifat kognitif saja. Setelah pembelajaran  knowing the good harus ditumbuhkan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebaikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Pada akhirnya, melalui pembelajaran karakter yang terpadu akan tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebaikan karena dia cinta dengan perilaku kebaikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebaikan, maka acting the good itu berubah menjadi kebiasaan dalam kehidupan individu dimana saja dan dalam situasi apa saja. Pola pembelajaran karakter yang terpadu dalam proses pendidikan dasar dapat digambarkan seperti di bawah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola pendidikan karakter terpadu ini, sebaiknya diterapkan sejak proses pendidikan anak usia dini yang disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (golden age), karena usia dini ini terbukti menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua (Lickona, 1991). Dengan demikian, pendidikan karakter yang terpadu harus dimulai dari proses pendidikan anak dalam keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak.

Namun dalam realita, bagi sebagian keluarga yang terjebak dalam kegiatan rutinitas pekerjaan yang padat, proses pendidikan karakter yang terpadu dan sistematis bagi anak usia dini seperti diuraikan di di atas akan terasa sulit, karena faktor kemampuan dan kesempatan. Oleh karena itu, seyogyanya pendidikan karakter bangsa yang terpadu dan sistematis perlu diberikan saat anak-anak usia dini masuk dalam lingkungan sekolah, baik di kelompok bermain (play group) maupun taman kanak-kanak. Pada level ini, karakter guru sangat berperan dominan, karena dalam filosofi Jawa, guru adalah orang yang harus “digugu lan ditiru”. Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan karakter, karena guru adalah perancang, pelaksana, model, dan penilai proses pembelajaran karakter yang berhadapan langsung dengan peserta didik secara regular dan sistematis.

Berdasarkan analisis teoretis maupun kajian empiris seperti diuraikan di atas, tampaknya tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan karakter bangsa yang kokoh saat ini telah menjadi kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan pada pendidikan dasar di negeri tercinta ini. Oleh karena itulah, sejak lebih dari satu tahun ke belakang pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Nasional terus berupaya menggulirkan wacana tentang pentingnya penerapan pendidikan karakter bangsa di sekolah. Visualisasi penerapan pendidikan karakter versi Kementerian Pendidikan Nasional dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Pendidikan Karakter (Sumber: Kemendiknas, 2010)

Tiga pilar pendidikan berbasis karakter sebagai pijakan yang harus dijadikan landasan filosofinya. Ketiga pilar itu memadukan potensi dasar anak yang selanjutnya bisa dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Pilar pertama, membangun watak, kepribadian atau moral. Pilar kedua, mengembangkan kecerdasan majemuk. Pilar ketiga, kebermaknaan pembelajaran. Ketiga pilar tersebut ditampilkan dalam “rumah karakter” sebagai bangunan pendidikan berbasis karakter yang meliputi pondasi, tiang, dan atap. Agar ketiga pilar itu kokoh dan berjalan dengan baik, maka perlu ada kontrol, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Pilar pertama mengacu pada perilaku (akhlak) yang mulia, misalnya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi model atau idola perilaku mulia anak didik, guru, dan orangtua. Pilar kedua mengacu pada prinsip bahwa semua anak itu cerdas. Setiap anak memiliki keunikan dan kecerdasan yang berbeda-beda (multiple intelligence) seperti ditawarkan oleh  Howard Gardner (1993). Kecerdasan masing-masing itulah yang dikembangkan berdasarkan potensi dasar yang dimiliki setiap anak. Ada anak yang cerdas musik, cerdas logik-matematik, cerdas visual-spasial, cerdas kinestetik, cerdas linguistik, cerdas interpersonal, cerdas intrapersonal, dan cerdas natural. Pilar ketiga mengacu pada proses pembelajaran yang bermakna, yaitu yang memberikan nilai manfaat untuk menyiapkan kemandirian anak.

Konsep pendidikan karakter banga terpadu yang digagas Kemendiknas juga mensinergikan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Peran orangtua di rumah adalah sama sebagaimana guru di sekolah dalam hal mendidik anak. Kesalingpahaman dan kerjasama dalam mendidik anak menjadi syarat terciptanya pendidikan berbasis karakter bangsa. Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena akan sangat merugikan, jika karakter bangsa yang dibangun sekolah dengan kokoh diruntuhkan oleh orangtua, atau sebaliknya.

 

  1. A. Reformulasi Pengelolaan Pendidikan Dasar untuk Fasilitasi Pendidikan Karakter Bangsa yang Kokoh

Hadirin yang saya mulyakan,

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter bangsa pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yaitu makin  meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, misalnya, makin merebaknya perkelahian massal, makin banyaknya kasus perilaku sek bebas, dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik  melalui peningkatan kualitas pendidikan karakter bangsa terpadu.

Para pakar pendidikan di Indonesia umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter bangsa pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara para pakar pendidikan tentang pendekatan dan strategi pendidikannya. Sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat, seperti: pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yaitu melalui penanaman nilai-nilai sosial dan keagamaan bagi peserta didik secara terpadu sejak pendidikan di rumah oleh orang tua.

Pendidikan karakter bangsa adalah suatu sistem pembentukan nilai-nilai karakter bangsa kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development”. Proses pendidikan karakter bangsa di sekolah harus melibatkan semua komponen pemangku kepentingan pendidikan, baik internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah. Pendidikan karakter bangsa juga harus tergambar secara terpadu dalam semua komponen pendidikan itu sendiri, seperti: isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah. Selain itu, pendidikan karakter bangsa di sekolah harus dimaknai sebagai gambaran perilaku warga dan budaya sekolah dalam kesehariannya.

Pendidikan karakter bangsa adalah segala sesuatu yang dilakukan guru dalam mempengaruhi karakter dan perilaku peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan dari perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Sementara Megawangi (2004:34) mengemukakan bahwa: “Pendidikan karakter berupaya mengenalkan, mensosialisasikan, membiasakan nilai kebaikan kepada seseorang sehingga menjadi bagian dari perilaku yang terinternalisasi atau mendarah daging”.

Berbeda dengan pendidikan moral, pendidikan karakter bangsa memiliki esensi lebih tinggi karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga siswa menjadi faham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan mampu melakukannya (domain psikomotor). Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan karakter itu erat kaitannya dengan perilaku kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan. Pendidikan karakter mempunyai sasaran kepribadian siswa, khususnya unsur karakter atau watak yang mengandung hati nurani (conscience) sebagai kesadaran diri (consciousness) untuk berbuat kebajikan (virtue).

Lickona, Schaps, dan Lewis (dalam Megawangi, 2004:149) menjeelskan  11 prinsip pendidikan karakter yang harus dilaksanakan oleh pendidik di sekolah yaitu: (1) Mensosialisasikan dan menngembangkan nilai-nilai etik yang dapat membentuk karakter; 2) Menjabarkan karakter secara komprehensif atau menyeluruh (mencakup pengetahuan, perasaan, dan perilaku kebaikan); 3) Menggunakan pendekatan utuh, proaktif, efektif bagi perkembangan karakter dengan cara menjadikan guru sebagai teladan, disiplin sekolah, kurikulum proses pembelajaran, manajemen kelas dan sekolah, integrasi materi karakter dan seluruh aspek kehidupan kelas, dan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat; 4) Menciptakan suasana kasih sayang di sekolah dan menjadikan sekolah sebagai model yang damai dan harmonis; 5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjalankan perbuatan baik; 6) Menyediakan kurikulum akademis yang bermakna dalam mendukung pengembangan karakter siswa atau berbasis kompetensi; 7) Mendorong motivasi diri, kepemimpinan siswa serta keterlibatan seluruh pengajar; 8) Melibatkan seluruh staf sekolah, keluarga dan masyarakat sebagai mitra bestari; 9) Menjalankan kepemimpinan moral dari pimpinan sekolah, dan guru serta pegawai di sekolah; 10) Melakukan kerjasama dengan orangtua murid dan masyarakat sekitarnya; 11) Melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap keberhasilan pendidikan karakter termasuk para guru dan siswa di sekolah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter bangsa pada jalur pendidikan formal, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan grand design pendidikan karakter untuk setiap jalur,  jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand design tersebut harus menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan karakter pada setiap jalur dan jenjang pendidikan.  Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development), Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik  (Physical and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development). Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada grand design tersebut.

Menurut Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan informal dan non formal sesungguhnya memiliki fungsi dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan karakter anak. Peserta didik pendidikan dasar mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari, atau kurang dari 30%. Selebihnya (70%), peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik, termasuk keberhasilan pendidikan karakter bangsa.

Selama ini, dalam lingkungan keluarga dan masyarakat belum optimal  memberikan kontribusi bermakna dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif  tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik ditengarai berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karakter bangsa terpadu, yaitu mengintegrasikan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan karakter dengan  lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pendidikan karakter bangsa harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, setiap guru memiliki tugas dan tanggung jawab kolaboratif dalam pelaksanaan pendidikan karakter bangsa di setiap satuan pendidikan dasar.

Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu program pembelajaran yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat masing-masing peserta didik. Melalui kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pendidikan karakter bangsa dapat diintegrasikan secara praktis dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pendidikan  karakter bangsa pada satuan pendidikan dasar harus didukung dan dipadukan dengan pembentukan budaya sekolah, yaitu perwujudan nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas. Sasaran pendidikan karakter bangsa adalah seluruh sekolah di Indonesia, baik negeri maupun swasta.  Semua warga sekolah, meliputi para peserta didik, guru, staf administrasi, dan pimpinan sekolah menjadi sasaran program ini. Sekolah-sekolah yang selama ini telah berhasil melaksanakan pendidikan karakter bangsa dengan baik dapat dijadikan sebagai best practices model, yang menjadi contoh untuk disebarluaskan ke sekolah-sekolah lainnya.

Pada tataran satuan pendidikan, kriteria pencapaian pendidikan  karakter bangsa yang kokoh adalah terbentuknya budaya sekolah yang berkarakter tertentu, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah yang berlandaskan nilai-nilai tersebut. Karakter sekolah merupakan akumulasi dari pembentukan karakter individu-individu yang dijadikan norma dan nilai kebersamaan seluruh warga sekolah dan menjadi cirri khas perilaku warga sekolah dalam berbagai bentuk kegiatan keseharian sekolah. Pembentukan budaya sekolah yang berkarakter khas memerlukan sistem pengelolaan sekolah sesuai dengan karakter sekolah yang dikehendaki bersama.

  1. B. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari pembahasan saya tentang revitalisasi pengelolaan pendidikan dasar untuk fasilitasi pendidikan karakter bangsa yang kokoh bagi generasi masa depan ini, maka aspek-aspek penting yang perlu direvitalisasi dalam sistem pengelolaan pendidikan dasar kita adalah :

  1. Perlu reformasi pemahaman tentang fungsi pokok dan esensial lembaga pendidikan dasar (dalam hal ini SD/SMP, dan MI/MTs) dari para pengambil kebijakan bidang pendidikan dasar pada berbagai level, para pendidik dan tenaga kependidikan, para orang tua dan masyarakat. Selama ini, pendidikan dasar lebih diposisikan sebagai lembaga pendidikan pra akademik para peserta didik anak usia 6-15 tahun, sehingga kriteria keberhasilannya lebih difokuskan kepada prestasi akademik para peserta didik. Dalam konteks fasilitasi pendidikan pendidikan karakter bangsa, maka lembaga pendidikan dasar harus diposisikan sebagai lembaga peletak dasar dan fondasi yang kokoh pendidikan karakter bangsa berbasis nilai-nilai dan norma Pancasila. Selain itu, lembaga pendidikan dasar harus diposisikan sebagai lembaga pemetaan dan pengembangan potensi peserta didik untuk dkembangkan secar terarah dan teratur agar setiap anak sukses dan bahagia dalam proses pendidikannya.
  2. Program belajar (kurikulum) lembaga pendidikan dasar perlu disusun secara terpadu sesuai dengan karakteristik perkembangan psikologis, intelektual, moral, dan fisik peserta didik yang mendukung pengembangan karakter bangsa secara multidisipliner maupun interdispliner. Substansi mata ajar bidang-bidang pembelajarannya diintegrasikan dengan substansi pendidikan karakter bangsa yang berbasis nilai dan norma Pancasila maupun budaya daerah yang disepakati. Muatan kurikulum pendidikan dasar lebih difokuskan kepada pengembangan pribadi dan potensi peserta didik untuk diarahkanm menjadi “peserta didik yang kreatif dan senang belajar dengan dilandasi oleh karakter pribadi dan perilaku yang kokoh berdasarkan norma dan nilai Pancasila”.
  3. Pendekatan proses pembelajaran pada lembaga pendidikan dasar harus diarahkan kepada “pembiasaan dan modeling” dari perilaku-perilaku yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Tugas dan fungsi pokok guru bukan sebagai instruktur mata pelajaran, tetapi lebih difokuskan sebagai “role model dan pendamping proses belajar anak” dalam berbagai jenis kegiatan pembelajaran peserta didik.
  4. Sistem penilaian keberhasilan belajar peserta didik lembaga pendidikan dasar harus lebih difokuskan kepada penilaian sikap dan perilaku yang terkait dengan indikator-indikator karakter bangsa yang diharapkan dimiliki dan dilaksanakan oleh peserta didik dalam kehidupan kesehariannya, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Penilaian terhadap prestasi akademik hanya dijadikan penunjang atau pelengkap terhadap penilaian sikap dan perilaku peserta didik.

 

  1. C. Penutup

Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membimbing, memfasilitasi, dan memotivasi saya hingga dapat mencapai jabatan Guru Besar ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya disampaikan kepada Ketua dan anggota MWA UPI, Bapak Rektor beserta para Pembantu Rektor UPI, Ketua dan anggota Senat Akademik UPI, Ketua dan para anggota Dewan Guru Besar UPI, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI yang telah memproses dan menyetujui pengusulan saya untuk menjabat Guru Besar. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Fakry Gaffar M.Ed, Bapak Prof. Dr. Abdul Azis Wahab, MA, dan Bapak Prof. Dr. Nanang Fattah, M.Pd, yang menjadi anggota peer group pengusulan jabatan Guru Besar saya. Selanjutnya, rasa terima kasih dan panghargaan yang tulus disampaikan kepada para dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP dan Sekolah Pascasarjana UPI yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi dan saling berbagi pengalaman dalam pengembangan akademik maupun kehidupan lainnya.

Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Nasional, Bapak Direktur Jendral Pendidikan Tinggi dan para anggota Tim Penilai Angka Kredit Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional yang telah mempertimbangkan dan menetapkan saya sebagai Guru Besar bidang Administrasi Pendidikan Dasar pada Fakultas Ilmu Pendidikan UPI.

Perkenankan pula saya sampaikan ucapan terima kasih dan ta’dim yang tak terhingga kepada segenap orang yang telah berjasa mendidik dan membesarkan saya. Kedua orang tua yang tidak sempat menyaksikan peristiwa ini karena telah menghadap Allah Swt. yang dengan ikhlas memberikan didikan, do’a dan curahan kasih sayangnya kepada saya – semoga amal baiknya mengalir menjadi nikmat surga; rasa hormat dan penghargaan yang sama saya sampaikan kepada ayah dan ibu mertua yang senantiasa memberikan perhatian dan pengertian, karib kerabat dan sanak saudara yang telah memberi dukungan moril maupun materil – semoga Alloh memberikan maghfiroh, rahmat dan keselamatan dunia dan akhirat.

Kepada guru-guru saya di SD Negeri V Lembang, SMP Negeri I Lembang dan SMP Negeri I Subang, serta PGA Negeri 6 tahun Cianjur; dosen-dosen di Jurusan Administrasi dan Supervisi Pendidikan FIP UPI Bandung; the Graduate School, the University of British Columbia, Vancouver-Canada, dan the Graduate School, Ohio State University, Columbus-Amerika Serikat yang telah mendidik saya dengan ikhlas dan memotivasi saya untuk mencintai ilmu dan mengajarkan saya untuk berakhlak mulia terhadap Allah, alam dan sesama – semoga amal baiknya mengalir menjadi amal sholeh bagi mereka masing-masing.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada para pimpinan UPI, FIP, dan SPs UPI yang telah membimbing dan menunjukkan jalan yang sebaiknya ditempuh dalam hidup ini, serta para mahasiswa dan kolega yang telah bekerjasama dalam mengembangkan pendidikan – semoga Allah Swt memberikan rahmat yang berlipat ganda atas segala keikhlasan, dorongan, bimbingan, dan kerjasama selama ini dan senantiasa menganugerahkan kemuliaan dan limpahan rahmat-Nya kepada semua yang telah mengabdikan diri untuk perbaikan kualitas pendidikan di negeri kita tercinta ini.

Akhirnya, ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada istriku tercinta – Aida Sholihah dan anak-anakku – Ima dan Rizal yang dengan penuh kesabaran, pengertian, dan selalu berdo’a tiada hentinya hingga saya mendapat kekuatan untuk menjalankan tugas dan amanah di dunia ini dengan benar.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas segala anugerah, kepercayaan, dan amanah yang telah diberikan kepada saya melalui kehormatan jabatan Guru Besar ini. Semoga Allah Swt melimpahkan ilmu, kekuatan, dan keselamatan. Mohon maaf atas segala kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan dalam pidato pengukuhan saya ini. Terima kasih atas segala perhatiannya.

 

Wallohul muwaafiq fi ashaabittoriiq

Wassalammu a’laikum warohmatullohi wabarokaatuh

 

 

REFERENSI

Argyris, Chris. (1999). On Learning Organization, UK: Blackwell Published.

Bredekamp, Sue dan Rosegrant, Teresa (eds). (1992). Reaching Potentials: Appropriate Curriculum and Assessment for Young Children, Vol. 1. Washington DC: National Association for the Education of Young Children.

Cohen, Dorothy. (1994). Designing Groupwork: Strategies for the Heterogeneous Classroom. New York: Teachers College Press.

Cruickshank, D. R. (1990). Research That Inform’s Teachers and Teacher Educator. Bloomington. IN: Phi Delta Kappa.

Darling-Harmond, Linda and Bransford, John. (Editors) (2005). Preparing Teachers for A Changing World. San Francisco: Jossey-Bass Publishing Co.

Delors, Jacques. (1996). “Learning”: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century. Paris: UNESCO Publishing

Depdiknas. (2006). Rencana Strategis Pendidikan Nasional: Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan. Jakarta: Depdiknas

Dockett, Sue & Perry, Bob. (2002). Starting School: Effective Transitions. ECRP

Duke, Nell, K. (2003). Information Books in Early Childhood. NAEYC

Dunn, Loraine & Kantos, Susan. (1997). Developmentally Appropriate Practice: What Does Research Tell Us? ERIC Digest. ED413106

Fogarty, Robin. (1991). The Mindful School: How to Integrated the Curricula. Palatine, IL: Skylight Publishing.

Freeman, Nancy., Feeney, Stpehannie., Moravick, Eva. (2003). Ethics and the Childhood Teacher Educator. NAEYC, May.

Fullan, M. (1992). The New Meaning of Educational Change. Toronto: OISE Press Publishing Co.

Gardner, Howard. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books

Glatter, R., Castle, F., Cooper, D., Evans, J., and Woods, P.A. (2005). “Identifying Innovation Arising from School Collaboration Initiative”. Educational Management Administration and Leadership. 33, (4), 381-399.

Goleman, Daniel. (1995). Emotional Intelligences. New York: Bantam Books

Heck, S. F. and William, C. R. (1984). The Complex Roles of Teachers: Anecological Perspective. New York: Teacher College Press.

Holmes Group. (1986). Tommorow’s Teacher: A Report of The Holmes Group. East Lansing. NI: The Holmes Group Inc.

Hoy, W. and Miskel, C.G. (2008). Educational Administration Theory, Research, and Practice. New York: Random House Inc.

Katz, Lilian. G. (1993). Multiple Perspectives on the Quality of Early Chilhood Programs. ERIC Digest. ED355041

Landers, A. (1990). An Open Letter to New Teachers. The Lima News. January 19, 1986.

Langford, David P. dan Cleary, Barbara A. (1996). Orchestrating Learning with Quality. Kualalumpur: Synergy Books International

Lickona, Thomas. (1991). Educating for Character. How Our School can Teach Respect and Responsibility. New York; Bantam Books.

Lumby, J. (2003). “Culture Change: The Case of Sixth Form and General Further Education Colleges”. Journal of Educational Management Administration and Leadership. 31, (2), 159-174.

Marquardt, Michael dan Angus Reynolds. (1994). Global Learning Organization: Gaining Competitive Advantage Through Continuous Learning, New York: Irwin Professional Publishing

NAEYC. (2003). Early Chilhood Curriculum, Assessment, and Program Evaluation. NAEYC. November

National Association of Elementary School Principals. (1994). Standards for Quality Elementary and Middle Schools: Kindergarten through Eightd Grade. Alexandria, VA NAESP, 1-800-38 NAESP

NCATE National Council for Accreditation of Teacher Education. (2009). Standards Procedures and Policies for The Accreditation of Teacher Education. Washington DC: NCATE.

Newsweek. “Liberation of Learning” Page 72 November 21, 2005

O’Hair, M. J., and Odelli, S. J. (1995). Educating Teachers for Leadership and Change. Teacher Education Year Book III. Thousand Oaks. CA: Corwin Press Co.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, 24 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Porter, Michael E. (2004). Competitive Strategy. New York: Free Press

Rath, R. A. (1996). Standards for Certification, Licensure and Accreditation. Dalam J. Sikula (eds). Handbook of Research on Teacher Education (2nd Edition). New York: Mac Millan Publishing Co.

Ryan, Kevi & Bohlin, K.E. (1999). Building Character in Schools. Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life. San Francisco: Jossey-Bass

Sallis, Edward. (1993). Total Quality Management in Education, New Jersey: Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc.

Stainback S. dan Stainback W. (1992). Curriculum Considerations in Inclusive Classroom: Facilitating Learning for All Students. Baltimore: Paul Brookes.

Stamatis, D.H. (1997). Total Quality Service. New Delhi: Vanity Books International, Ltd.

Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas. (2010). Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama. Tidak diterbitkan

Udin S. Saud (2005). Standarisasi Lulusan dan Proses Pendidikan Guru : Suatu Keharusan. Bab dalam Buku  Hamid Hasan (ed). 2005. Pemikiran Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung : University Press.

————— (2007). Kurikulum Pendidikan Dasar Masa Depan.    Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kurikulum Pendidikan Masa Depan, diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Diknas. Bogor, Maret 2007.

—————- (2007). Problematika Keberlangsungan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pengembangan Pendidikan Dasar, diselenggarakan oleh FKIP Universitas Riau, Pekanbaru, 12-13 April 2007.

Udin S. Saud dan Abin S. Makmun (2005). Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif. Bandung : PT Rosda Karya.

Udin S. Saud dan Mulyani Sumantri (2007). Karakteristik Pendidikan Dasar dan Menengah. Bab dalam Buku Mohamad Ali (ed). Ilmu Pendidikan : Teori dan Aplikasinya. Bandung; Paedagogia Press.

Udin S Saud (2009). Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Pt Alfabeta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.

William, Russell T. dan Ratna Megawangi. (2010). Kecerdasan Plus Karakter. http://ihf-org.tripod.com. Diunduh tanggal 20 Maret 2010.

 

RIWAYAT HIDUP  SINGKAT

UDIN SYAEFUDIN SA’UD, dilahirkan di sebuah desa terpencil di wilayah Kabupaten Subang pada tanggal 12 Juni 1953. Udin merupakan anak pertama dari 6 bersaudara yang orang tuanya buta huruf latin, Bapak Muhiad Sa’ud (almarhum) dan Ibu Nyai Dasih (almarhumah). Semoga keduanya mendapat rakhmat dan maghfirah Allah Swt.  Sejak  tahun 1981, menikah dengan Hj. Aida Solihah, S.Pd, dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ima Normalia Kusmayanti Syaefudin (28) dan Mohamad Ridwan Syaefudin (25).

Karena kemiskinan ekonomi kedua orang tuanya, Udin memulai pendidikan formalnya jauh dari orang tua dengan dukungan dana pihak lain melalui kegiatan kerja. Pendidikan SD diselesaikan di SD Negeri V Lembang (1966), SMP di SMP Negeri I Lembang dan Subang (1969), SLA diselesaikan dari PGA Negeri 6 tahun Cianjur (1974). Pendidikan di perguruan tinggi dilakoni dengan dukungan beasiswa dari berbagai sumber. Lulus Sarjana Muda (BA) dari Jurusan Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung, sekarang UPI, tahun 1978 dengan bantuan beasiswa Supersemar. Lulus Sarjana (Drs) dari Jurusan yang sama di FIP IKIP Bandung (1980) dengan dukungan beasiwa Caltex Foundation Scholarship. Lulus S2 (M.Ed) dari program studi Administrasi Pendidikan dengan spesialisasi Kekepalasekolahan pada the Graduate School, the University of British Columbia, Vancouver, Canada (1988) dengan dukungan beasiswa World Bank Project. Lulus program S3 (Ph.D.) bidang Manajemen Pendidikan Dasar dan Usia Dini dan Pendidikan Guru dari the Graduate School, Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat (1998) dengan dukungan beasiswa World Bank.

Karir profesinya dimulai menjadi guru honor pada berbagai lembaga pendidikan formal (MI, MTs, MA, SMA, SMEA, dan SPG) sejak masih mengikuti kuliah di program sarjana IKIP Bandung. Pada tahun 1981 diangkat sebagai guru PNS pada SPG Negeri Subang sampai dengan tahun 1990. Mulai tahun 1991 mutasi menjadi tenaga dosen pada Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI sampai sekarang. Pada tahun 1999 menjadi Dosen Tamu di the Graduate School, Ohio State University, kampus Lima, Ohio, Amerika Serikat, mengajar Teaching Sosial Studies for Elementary Teacher. Pada saat ini, sebagai dosen PNS telah tersertifikasi sebagai Dosen Profesional Ilmu Administrasi Pendidikan, dan telah mencapai pangkat Pembina Tingkat I/Golongan IVb.

Dalam bidang manajemen kelembagaan, Udin pernah ditugaskan sebagai Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Bandung tahun 2000 s.d 2004, Sekretaris Program Studi S2/S3 Administrasi Pendidikan pada SPS UPI tahun 2005. Tahun 2007 s.d 2010 menjadi Ketua Program Studi S2 Pendidikan Dasar di SPS UPI, dan mulai 1 Januari 2011 diamanati sebagai Ketua Program Studi S2/S3 Administrasi Pendidikan SPS UPI. Sebagai tenaga akademik, mendapat kepercayaan untuk mengajar dan membina mata kuliah Penelitian Pendidikan, Metodologi Perencanaan Pendidikan, dan Komparasi Sistem Pendidikan pada program S1 Jurusan Administrasi Pendidikan; mata kuliah Pembelajaran Terpadu dan Penelitian Tindakan Kelas pada program S1 PGSD Bumi Siliwangi. Pada Program S2/S3 Administrasi Pendidikan SPS UPI membina mata kuliah Dasar-dasar Administrasi Pendidikan, Perencanaan Pendidikan,  Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, dan Pengembangan Pendidikan Guru, sedangkan pada program S2 Pendidikan Dasar, membina dan mengajar mata kuliah Inovasi Pendidikan Dasar, dan Pengembangan Program dan Evaluasi PAUD.

Selain mengajar, aktif menjadi pemakalah pada berbagai seminar dan pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional. Menulis berbagai artikel dalam jurnal nasional dan internasional, serta surat kabar, antara lain dalam jurnal Mimbar Pendidikan, jurnal Pedagogia, jurnal Sekolah Dasar, the Journal of Education and Science for Teaching, dan HU Pikiran Rakyat. Buku yang sudah ditulis dan diterbitkan adalah Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif, (ditulis bersama Prof. Abin Syamsudin Makmun, MA, diterbitkan oleh Penerbit Rosda Karya tahun 2005), buku Inovasi Pendidikan Dasar,  dan buku Pengembangan Profesi Guru (keduanya diterbitkan oleh PT Alfabeta, Bandung, tahun 2009).

Aktif melakukan berbagai penelitian dan menjadi konsultan pada tingkat lokal maupun nasional, antara lain : BAPPEDA Purwakarta, Balitbang Kemdiknas, Direktorat SMA Kemdiknas, Direktorat Pembinaan Diklat Kemdiknas, Proyek WJEMP Pusat 3.4, Proyek JFPR-INO 9016, dan Proyek Due-Like ITB. Dalam  pengembangan profesinya, aktif sebagai anggota maupun pengurus berbagai organisasi profesi, antara lain: PGRI, ISPI, ISMAPI, AACTE (American Association of College for Teacher Education), ASCD (Association of Supervision and Curriculum Development), dan NAEYC (National Association for Education  of Young Children). Dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan, aktif menjadi anggota dan pengurus KNPI, ICMI Orwil Jawa Barat, Muhammadiyah Jawa Barat, dan Badan Akreditasi  S/M Provinsi Jawa Barat.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Setia dari Presiden Republik Indonesia untuk 10 tahun dan 20 tahun pengabdian. Untuk korespondensi selanjutnya, Prof. Udin Syaefudin Sa’ud, BA, Drs, M.Ed. Ph.D, dapat dihubungi via email: usaud@upi.edu atau alamat rumah: Komplek Buahbatu Regency Blok G-2 Nomor 25, Jalan Terusan Buahbatu, Bandung, atau HP 08156109654.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>