Google

Strategi Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Pemerintah yang Menghasilkan Akuntabilitas Keuangan Berkualitas

Written on:June 24, 2011
Comments
Add One

Oleh Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, M.Si

Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pendidikan Ekonomi pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia

Perguruan  Tinggi yang disenggarakan  oleh Pemerintah (PT.P) menuntut strategi pengelolaan keuangan yang dapat mengamankan penerimaan dan menggunakan dana untuk membiayai  program secara ekonomis, efisien dan efektif serta menghasilkan akuntabilitas  keuangan  yang  berkualitas. Pengelolaan keuangan menyangkut berbagai aktivitas yang berkaitan dengan  perolehan dan penggunaan dana serta pemanfaatan surplus dari hasil pengelolaan dana tersebut.

Menurut pemikiran saya strategi pengelolaan keuangan diawali dengan proses analisis  lingkungan,  perencanaan,  implementasi,  dan  pengawasan.

Analisis lingkungan diawali dengan pengamatan lingkungan internal yang terdiri dari variabel-varibel kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi, variabel ini meliputi struktur budaya dan sumberdaya organisasi, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Lingkungan eksternal ini antara lain meliputi peraturan dan perundang-undangan pemerintah yang harus diikuti olah organisasi.

Hadirin yang saya muliakan

Langkah awal proses perencanaan yaitu dengan melakukan perencanaan strategis. Rencana strategis PT.P mengacu pada rencana strategis Kementrian Diknas. Dalam perencanaan strategis ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis. Seperti kita kita ketahui visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Penjabaran visi dilakukan melalui misi. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan stakeholder dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran PT.P dalam penyelenggaraan pendidikan. Visi dan misi memberikan arah dalam menetapkan tujuan.

Tujuan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menurut saya sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh PT. P dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran perlu dirancang  indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.  Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu strategis.

Strategis adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi PT.P. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh PT.P untuk mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun yang diungkapkan dalam Rencana Strategis, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik dari APBN maupun Dana yang diperoleh diluar APBN.

Langkah berikutnya setelah menyusun rencana strategis adalah penyusunan program. Penyusunan program merupakan mata rantai yang menghubungkan  perencanaan strategis  dengan penyusunan anggaran (Mulyadi, 2001: 534).

Seperti kita maklumi penyusunan program maupun anggaran, keduanya merupakan proses perencanaan, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Pertama proses penyusunan program berfokus kebeberapa tahun yang akan datang, sedangkan proses penyusunan anggaran berfokus ke satu tahun ke depan. Kedua, program mendahului anggaran, dan dalam proses penyusunan anggaran program dijabarkan dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan program yang bersangkutan. Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang telah disusun untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia.

 

Hadirin yang saya hormati

Penyusunan anggaran  merupakan tahap perencanaan terakhir dalam strategis pengelolaan keuangan untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan anggaran didasarkan pada program dan kegiatan yang telah disusun  dalam proses penyusunan program.

Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penghalusan prakiraan baik kegiatan untuk memperoleh dana maupun kegiatan penggunaan dana serta arus kasnya. Disamping itu karena pengesahan program pada dasarnya merupakan persetujuan secara prinsip dari manajemen puncak, maka dalam proses penyusunan anggaran, persetujuan prinsip tersebut dimintakan otorisasi pelaksanaannya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Sistem penyusunan anggaran merupakan tahap perencanaan pengelolaan keuangan yang jangka waktunya satu tahun dan merupakan tahap perencanaan terakhir, sebelum pengelolaan keuangan diimplementasikan. Melalui sistem penyusunan anggaran, direncanakan berbagai kegiatan dan jumlah dana yang akan diperoleh organisasi dari berbagai  sumber pendapatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran, serta kegiatan dan jumlah dana yang akan dikonsumsi/digunakan dalam mewujudkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program.

Anggaran PT. P yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berbasis pada aktivitas/kegiatan. Berdasarkan pendekatan kinerja, anggaran disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Untuk keperluan tersebut pimpinan universitas dalam hal ini Rektor  menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran.

Arah dan kebijakan umum anggaran memuat berbagai kegiatan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam arah dan kebijakan umum anggaran, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan selama satu tahun anggaran.

Sesuai dengan pendekatan kinerja yang berbasis pada aktivitas yang digunakan dalam penyusunan anggaran, setiap pendapatan dan alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan hasil yang diharapkan dapat dicapai.

 

Hadirin yang saya cintai

Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan PT.P yang lebih komprehensif dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja, standar biaya, dan standar pelayanan minimal.

Standar Analisis Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja. SAB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam satu tahun anggaran. SAB  pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan.

Penerapan Standar Analisis Belanja pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain :

  1. Menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja
  2. Mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program/kegiatan.
  3. Mengurangi tumpang tindi belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.

Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Selanjutnya untuk untuk penilaian kinerja dapat digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut ( LAN RI, 2002:9) :

  1. Input (masukan), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
  2. Output (keluaran), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
  3. Outcome (hasil) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. Penggunaan tolok ukur outcome seringkali tidak mudah dan memerlukan waktu yang tidak pendek karena validitas dan reliabilitasnya tergantung pada skala  penerapannya.
  4. Benefit (manfaat) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat manfaat dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian.
  5. Impact (dampak) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Selain standar analisis biaya dan tolok ukur kinerja, standar biaya merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing daerah.

Hadirin yang saya banggakan

Manfaat penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah memudahkan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan guna mencapai sasaran yang dituju.

Anggaran dengan pendekatan kinerja memerlukan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh PT P agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi (renstra) dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya.

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pada pokoknya perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam.

Manfaat yang diperoleh dari perencanaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya perencanaan kinerja, maka para pemimpin organisasi sudah menggeser perencanaan yang berdasarkan penciptaan program/kegiatan belaka kepada  manajemen yang berorientasi kepada hasil.

2. Perencanaan kinerja mendorong unit-unit kerja organisasi untuk sadar akan anggaran dan penggunaan sumber daya yang ada dikaitkan dengan hasil yang dicapai.

3. Perencanaan kinerja akan menghasilkan target-target atau tujuan kinerja yang berupa sasaran kuantitaif berdasarkan ukuran kinerja/indikator kinerja yang dipakai.

4.  Perencanaan kinerja dapat membantu menciptakan mekanisme umpan balik yang semakin lancar yang sangat dibutuhkan oleh organisasi.

5. Perencanaan kinerja dapat dijadikan alat bagi manjemen tertinggi untuk menetapkan target-target beban unit kerja di masa yang akan datang. Penetapan targert ini penting untuk memacu pengerahan segala sumber daya dan pikiran para pimpinan unit kerja untuk mencapai targert tersebut.

6.  Perencanaan kinerja membantu manajemen puncak untuk menetapkan spesifikasi kontrak atas pekerjaan yang diberikan atas dasar pembayaran yang berpatokan pada capaian kinerja.

 

Meskipun perencanaan kinerja merupakan pekerjaan yang cukup sulit dan memakan tenaga dan pikiran, akan tetapi manfaatnya sangat besar bagi peningkatan organisasi. Organisasi yang sudah mampu melakukan perencanaan kinerja akan selalu mempunyai keunggulan kompetitif dari organisasi lain. Hal ini dikarenakan mekanisme umpan balik dalam peningkatan kinerja sebagian sudah dipikirkan dan diputuskan dalam perencanaan kinerja ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dikenal dokumen perencanaan yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), diitingkat perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah disebut Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Rencana kerja ini memuat berbagai kegiatan dan alokasi anggarannya. Jika dokumen ini sudah memuat target-target kinerja untuk setiap program dan kegiatan-kegiatan maka ini berarti sudah dapat dijadikan sebagai dokumen rencana kinerja.

Secara teoritis, penyediaan dokumen rencana kinerja (RBA) dapat digunakan sebagai wahana terselenggaranya strategic control system (sistem pengendalian strategi) disamping dokumen Renstra, dan dilain pihak dokumen Rencana Kerja dapat dijadikan wahana untuk menyelenggarakan managament control system (sistem pengendalian manajemen), oleh karena sifat dan wujud sampai terinci sehingga dapat digunakan untuk tujuan pengendalian.

Untuk keperluan implementasi anggaran, maka atas dasar Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah disetujui oleh Menteri Kementerian Keuangan  disusun dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran PT.P yang telah disahkan Menteri Kementerian Keuangan menjadi dasar bagi implementasi anggaran tahun yang bersangkutan.

 

Hadirin yang saya muliakan

Selama ini bayak pihak yang berpendapat  bahwa suatu institusi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran  yang telah disetujui, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh dibawah standar yang diharapkan. Implementasi anggaran  menempatkan penekanan utama pada apa saja yang diterima dan dibelanjakan, bukan pada tujuan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu dengan adanya dokumen rencana kinerja, pelaksanaan kegiatan sebagai cerminan pelaksanaan program yang telah ditentukan  terarah pada pencapaian hasil yang diharapkan. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang dapat menyediakan data untuk mengevaluasi capaian kinerja. Sistem informasi yang dimaksud  adalah sistem akuntansi keuangan yang dapat :

1.  Menyediakan  informasi  yang  akurat  dan  tepat  waktu  tentang  pelaksanaan anggaran  yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.

2. Menjaga  aset pemerintah yang digunakan  PT. P  melalui  pencatatan,  pemrosesan  dan  pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum.

3. Menyediakan  informasi  dan  laporan  yang dapat dipercaya tentang realisasi anggaran, posisi keuangan,  arus kas, dan kinerja operasional.

4.  Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, penilaian kinerja, pengendalian kegiatan dan keuangan PT.P.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi yang memenuhi kriteria tersebut maka sistem akuntansi keuangan PT. P menggunakan sistem pencatatan double entry yaitu setiap transaksi dicatat saling berpasangan dengan menggunakan mekanisme debit-kredit. Pengakuan atas pendapatan, beban (belanja), dan aset bukan hanya berbasis kas, tetapi juga menggunakan basis akrual yang menyatakan bahwa pencatatan transaksi keuangan bukan hanya pada saat terjadi penerimaan dan pembayaran kas melainkan juga pada saat terjadinya transaksi tersebut.

Dengan basis akrual akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi juga kewajiban di masa depan, serta mempresentasikan kas yang akan diterima di masa yang akan datang.

Selain itu sistem akuntansi  harus selaras dengan klasifikasi anggaran, serta mencatat, mengklasifikasikan transaksi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja.

PT. P memiliki sumber pendanaan yang berasal dari (1) dana APBN yang diberlakukan sebagai pendapatan PT. P, (2) pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat  dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, diberlakukan sebagai pedapatan operasional PT. P, (3) hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain adalah  sebagai pendapatan yang harus diberlakukan sesuai dengan peruntukannya, (4) hasil kerja sama PT. P dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya yang diberlakukan sebagai pendapatan PT.P.

Belanja PT.P terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.

Akuntansi dan laporan keuangan PT. P diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No 45 dan menghasilkan laporan keuangan berupa :

1.   Laporan  Realisasi  Anggaran

2.   Laporan  Posisi  Keuangan  (Neraca)

3.   Laporan  Aktivitas

4.   Laporan  Arus  Kas

5.   Catatan  atas  Laporan  Keuangan.

 

Hadirin yang saya hormati

Didalam pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan anggaran, selisih antara realisasi dengan anggaran harus menggunakan batas toleransi sampai sejauh mana serapan anggaran dikatakan layak atau tidak.

Laporan realisasi anggaran  tidak hanya mengungkapkan kemampuan instansi dalam menyerap anggaran, tetapi juga pada penekanan pada evaluasi kinerja yang dapat memberikan informasi atas efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan program/kegiatannya  sesuai yang telah dituangkan dalam Renstra dan  RBA, merupakan alat pengukuran dan evaluasi kinerja instansi yang bersangkutan dalam hal ini PT.P.  Menurut Robert Simons (1993), pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (Whittaker, 1993). Pengukuran kinerja  merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan/hukuman tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Laporan Realisasi Anggaran yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja harus berisi dokumen yang mengungkapkan program yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan, kegiatan-kegiatan dalam lingkup program  yang akan dilaksanakan , indikator kinerja, rencana tingkat capaian (target), realisasi, persentase pencapaian rencana tingkat capaian.

Laporan keuangan PT. P  lainnya yang perlu disusun setiap akhir tahun adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu (PSAK No. 45, 2008).

Informasi dalam laporan posisi keuangan, dapat membantu berbagai pihak (stakeholders) untuk menilai (1) kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, (2) likuiditas, fleksibilitas keuangan,  dan kebutuhan pendanaan eksternal.

PT. P setiap akhir tahun selain menyusun laporan posisi keuangan dibuat pula laporan aktivitas. Laporan aktivitas mencakup entitas secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. (PSAK No 45, 2008)

Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai (1) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, (2) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (3) informasi mengenai penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan aktivitas  yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu berbagai pihak (stakeholders) untuk menilai (1) kinerja dalam suatu periode, (2) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa, (3) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pimpinan Perguruan Tinggi.

Untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dari dan untuk berbagai tujuan, PT. P menyusun pula laporan arus kas. Laporan arus kas diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas terhadap posisi keuangan organisasi serta terhadap jumlah kas dan setara kas.

Arus kas  aktivitas operasi diperoleh dan digunakan dari/untuk yang berhubungan dengan   aktivitas penghasil utama pendapatan organisasi dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan, sedangkan arus kas  aktivitas investasi berasal dari penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya (aktiva diluar aktiva lancar)  yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, dan arus kas aktivitas pendanaan berasal dari pemasok modal dan pinjaman dana untuk organisasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal dan pinjaman organisasi.

Arus kas aktivitas pendanaan (PSAK No. 45, 2008) termasuk penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi (endowment), bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

Dalam laporan arus kas (PSAK No. 45, 2008) disajikan pula informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas; yaitu sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

Agar laporan keuangan PT.P bermakna dan bermanfaat bagi berbagai stakeholders’ perlu adanya suatu penjelasan tentang berbagai aspek yang menyangkut laporan keuangan tersebut dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan aruskas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Untuk membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan organisasi lain, maka catatan laporan keuangan umunya disajikan dengan urutan sebagai berikut :

  1. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
  2. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
  3. Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangn. (PSAK, No 45, 2008).

 

Laporan Keuangan PT.P disusun oleh entitas pelaporan ditingkat universitas dengan menyajikan seluruh jenis laporan keuangan, sedangkan unit kerja dilingkungan PT. P sebagai entitas akuntansi melakukan pencatatan pelaksanaan  anggaran  dan  menyusun  laporan  realisasi  anggaran

 

Hadirin yang saya muliakan

Agar implementasi anggaran tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan oleh manajemen dengan membuat sistem pengendalian dan melakukan monitoring serta membentuk satuan pengawasan intern.

Pengawasan merupakan proses membandingkan kinerja aktual dengan standar dan melakukan berbagai tindakan korektif yang diperlukan. Sebuah sistem pengawasan yang baik dirancang untuk menjaga (tindakan preventif) dari sesuatu yang berjalan salah, dan tidak hanya untuk menemukan penyimpangan dan mengoreksinya (tindakan detektif/korektif) sesudah itu.

Pengawasan sebagai suatu tindakan detektif/korektif yaitu dengan melakukan pemeriksaan (audit) oleh satuan audit internal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan audit internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam :

1.  Memastikan pengendalian intern berjalan efektif

2.  Memastikan ketaatan personal terhadap kebijakan manajemen

3.  Memastikan tingkat keamanan harta organisasi

4.  Memastikan pengelolaan data dapat dipercaya

5.  Menilai mutu pekerjaan yang ditugaskan oleh manajemen

6. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan    efektivitas     

Pengawasan sebagai suatu tindakan preventif dilakukan dengan menyusun pengendalian intern, IAI (2001) mendifinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses  yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian  tiga  golongan  tujuan  berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern mencakup lima katagori dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai  bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima  katagori ini disebut sebagai  komponen  pengendalian  intern  yang  terdiri  dari  (Arens at.al, 2006),     (a) lingkungan pengendalian, (b) penetapan risiko manajemen, (c) sistem informasi dan komunikasi akuntansi , (d) aktivitas  pengendalian , dan (e) pemantauan.

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan pimpinan organisasi mengenai pentingnya pengendalian intern organisasi. Efektivitas unsur pengendalian intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi dimana pimpinan puncaknya menganggap anggaran hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan stakeholder organisasi, bukan sebagai alat pimpinan untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi, lingkungan ini akan mengakibatkan pimpinan-pimpinan unit kerja lainnya dan karyawan tidak serius dalam melaksanakan anggaran organisasi. Berdasarkan kenyataan justru lingkungan pengendalian  yang mempunyai dampak keseriusan dalam menerapkan pengendalian intern. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini :

1. Filosofi manajemen dan Gaya operasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi organisasi dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan.

Gaya operasi mercerminkan ide pimpinan tentang bagaimana kegiatan suatu organisasi harus dilaksanakan. Ada pimpinan yang memilih gaya operasi yang sangat menekankan pentingnya pelaporan keuangan, penyusunan dan penggunaan anggaran sebagai pengukur kinerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran, ada pimpinan yang tidak demikian.

2. Integritas dan nilai etika.

Integritas dan nilai etika adalah produk dari standar etika dan perilaku organisasi dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktek. Hal ini meliputi tindakan manajamen untuk menghilangkan atau mengurangi godaan yang menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum dan bertindak tidak etis.

3. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu. Tingkatan kompetensi tersebut menjadi keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan dalam menempatkan karyawan.

4. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit.

Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggota-anggotanya aktif dan menilai aktivitas manajemen. Komite audit biasanya dibebani  tanggungjawab mengawasi proses pelaporan keuangan, mencakup pengendalian intern dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan. Agar menjadi efektif komite audit harus memelihara komunikasi yang terus menerus dengan auditor intern maupun auditor ekstern.

 

 

5. Struktur organisasi.

Struktur organisasi suatu organisasi membatasi garis tanggungjawab dan wewenang yang ada. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi.

6. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Dengan demikian dalam suatu organisasi harus dibuat sistem yang mengatur  pembagian wewenang  untuk otorisasi atas terlaksananya  setiap transaksi..

Seperti kita ketahui bahwa dokumen transaksi  merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang  memberikan otorisasi untuk melaksanakan transaksi. Disisi lain dokumen transaksi  dipakai sebagai dasar  untuk pencatatan transaksi dalam akuntansi. Prosedur memberikan otorisasi yang baik akan menjamin data yang dicatat dalam akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya.

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Aspek yang paling penting dalam pengendalian adalah pegawai. Jika pegawainya kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian lain boleh tidak ada dan laporan keuangan yang akurat/andal tetap dapat dihasilkan. Karena pentingnya pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian yang efektif, maka dengan metode bagaimana mereka di rekrut, dievaluasi, digaji, ditraining, dan dipromosikan merupakan bagian  yang penting dari pengendalian intern.

Selain kita menganalisis lingkungan pengendalian perlu juga dilakukan penetapan risiko. Risiko  yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan organisasi untuk  menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Risiko dapat timbul karena kedaan berikut :

1. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki

2. Standar akuntansi  baru

3. Teknologi baru

4. Restrukturisasi korporasi.

5. Perubahan dalam lingkungan operasi

Agar PT.P  dapat menyediakan informasi keuangan yang handal dan  bermanfaat perlu ada sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem informasi akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mengidentifikasi, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi  satu kesatuan usaha (organisasi) dan untuk mengelola akuntabilitas atas aktiva, hutang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan mernyiapkan laporan keuangan yang handal.

Selanjutnya untuk melakukan aktivitas pengendalian perlu disusun dan diterapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen  dilaksanakan. Pada umumnya aktivitas pengendalian berisi kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

1.  Pemisahan fungsi

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip adanya pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Dengan memisahkan fungsi akuntansi dari fungsi operasi dan penyimpanan, catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya yang dilaksanakan oleh unit  oragnisasi  yang mempunyai fungsi operasi dan fungi penyimpanan. Sebaliknya jika fungsi operasi dan fungsi penyimpanan disatukan dengan fungsi akuntansi, perangkapan fungsi ini akan memberikan peluang terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehinga data akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya, kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

Dampak dari kebijakan dan prosedur ini bahwa setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Hal ini akan memberikan peluang untuk melakukan internal check terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi terkait.

2.  Dokumen dan catatan yang memadai

Penggunaan dokumen transaksi harus bernomor urut dicetak yang pemakaiannya harus benar-benar dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. Hal ini disebabkan dokumen transaksi merupakan media untuk memberikan otorisasi dilaksanakannya transaksi, maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan dokumen transaksi yang diberi nomor urut dicetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.

Dokumen disiapkan pada saat transaksi terjadi  atau segera sesudahnya , dirancang cukup sederhana untuk menjamin bahwa dokumen dan catatan dapat dimengerti dengan jelas, dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar misalnya dokumen harus berisi petunjuk arah yang tepat, ruang kosong untuk otorisasi dan persetujuan, dan ruang kosong yang dirancang untuk data numeris.

Pengendalian yang sangat erat dengan dokumen  dan catatan adalah penggunaan bagan akun  yang mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun-akun individual neraca dan laba rugi. Bagan akun harus berisi cukup informasi yang memungkinkan penyajian laporan keuangan  sesuai dengan standar akuntansi keuangan, tetapi terlebih lagi pengklasifikasian informasi tersebut akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

Prosedur pencatatan yang memadai sepantasnya diuraikan dalam pedoman kebijakan akuntansi untuk mendorong penerapan yang konsisten. Pedoman kebijakan akuntansi memberikan informasi yang cukup sehingga memungkinkan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang wajar dapat dihasilkan.

3. Pengendalian atas aktiva dan catatan

Perlindungan untuk  mengamankan aktiva dan catatan yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik. Misalnya penggunaan gudang persediaan untuk melindungi dari pencurian, dibawah pengawasan pegawai yang kompeten.

Berkaitan dengan penggunaan EDP (electronic data processing) ada tiga katgori pengendalian yaitu (a) pengendalian fisik (physical control) digunakan untuk melindungi fasilitas komputer, (b) pengendalian akses (access control) berkaitan dengan meyakinkan bahwa hanya orang yang diotorisasi yang dapat menggunakan peralatan dan memiliki akses terhadap piranti lunak dan berkas data, (c) backup dan recovery procedure merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan organisasi dalam kondisi lkehilangan peralatan, program atau data.

4. Pengecekan independen atas pelaksanaan

Pengecekan independen atau verifikasi intern adalah penelaahan yang hati-hati dan berkesinambungan atas aktivitas pengendalian. Pegawai mungkin lupa atau dengan sengaja tidak mengikuti prosedur, kalau tidak ada orang yang meninjau dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Karakteristik utama orang yang melakukan prosedur verifikasi intern adalah keindependenan  dari orang yang bertanggungjawab menyiapkan data.

5. Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin.

Perputaran jabatan akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persengkongkolan diantara mereka dapat dihindari.

6. Adanya keharusan pengambilan cuti  bagi karyawan kunci.

Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam unit organisasi yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikannya.

Akhirnya  perlu dilakukan pemantauan berkaitan dengan penilaian efektivitas rancangan dan aktivitas pengendalian intern secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Informasi untuk penilaian  dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas pengendalian intern, laporan auditor intern, laporan penyimpangan atas aktivitas pengendalian, umpan balik dari pegawai, dan keluhan dari mahasiswa.

Apabila pengawasan dan pengendalian intern berjalan efektif, maka keandalan pelaporan keuangan,  efektivitas dan efisiensi operasi, dan  kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku akan tercipta, dan hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas keuangan yang memadai.

Pengendalian intern  pengelolaan keuangan PT. P dapat juga dilakukan melalui penyusunan standard  operating procedures (SOP) yang berisi komponen-komponen aktivitas pengendalian seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Hadirin yang saya muliakan

Akuntabilitas keuangan merupakan perwujudan kewajiban  pimpinan organisasi untuk mempertangungjawabkan  pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan organisasi, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas keuangan bukan sekedar kemampuan menunjukan bahwa uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik  tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. ( Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja keuangan  dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta pengungkapan penilaian pencapaian tujuan (output) yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (outcome) (Dadang Sadeli, 2007)

Akuntabilitas Keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal. Informasi yang handal (reliable information) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi resiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netralitas dalam pengungkapan (Ismail Mohamad, 2004).

Untuk menjamin reliabilitas informasi yang terdapat pada akuntabilitas keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas keandalan informasi  yang disajikan dalam akuntabilitas keuangan.

Adanya penilaian yang objektif dan independen atas akuntabilitas keuangan merupakan ciri dari akuntabilitas yang efektif ( Ismail Mohamad, 2004: 49).

Penilaian akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran kinerja dan umpan balik untuk upaya perbaikan penggunaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan  program dan kegiatan Perguruan Tinggi.

Tindak lanjut atas hasil penilaian akuntabilitas keuangan  merupakan suatu upaya untuk secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada dalam melaksanakan  program dan kegiatan Perguruan Tinggi.

Dari beberapa pembahasan yang berhubungan dengan akuntabilitas keuangan, maka akuntabilitas keuangan yang terdapat pada PT. P bukan hanya merupakan perwujudan kewajiban pimpinan perguruan tinggi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berupa berisi laporan kinerja tentang hubungan penggunaan sumber daya dengan capaian hasil (outcome) yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi akuntabilitas keuangan yang berkualitas adalah :

  1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan Perguran Tinggi .
  2. Akuntabilitas keuangan  berisi penilaian kinerja keuangan.
  3. Akuntabilitas keuangan  dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal.
  4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen.
  5. Adanya tindak lanjut terhadap hasil penilaian akuntabilitas keuangan.

 

Hadirin yang saya hormati

Pada akhir pembahasan ini saya ingin menekankan kembali bahwa untuk mengelola suatu perguruan tinggi yang diselengarakan oleh pemerintah dituntut suatu strategi pengelolaan keuangan yang dapat mengamankan  penerimaan dan pengeluaran dana untuk membiayai program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Dengan menyusun  strategi pengelolaan keuangan yang diawali dari proses analisis lingkungan, penyusunan rencana bisnis dan anggaran yang berbasis kinerja, dan diimplementasikan dengan taat aturan seta dipertanggungjawabkan dengan tepat dan akurat, dan diikuti dengan adanya proses pengawasan baik melalui tindakan preventif berupa pengendalian maupun tindakan detektif/korektif melalui pengauditan maka akan diperoleh pengelolaan keuangan yang memiliki akuntabilitas keuangan yang memadai.

 

Hadirin yang saya hormati

Sebagai penutup pidato ini, izinkanlah saya sekali lagi memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahuwataallah yang telah melimpahkan berkat dan anugerahNya, kekuatan dan kesehatan kepada saya dan keluarga sehingga pada hari ini saya dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Akuntansi  pada Fakultas Pendidikan Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya dan keluarga ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Bapak Moh Nuh, beserta seluruh jajarannya, yang telah menyetujui dan menerbitkan surat pengangkatan jabatan akademik saya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Akuntansi terhitung mulai tanggal 1 November 2010.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, beserta para Pembantu Rektor, atas dukungan dan persetujuan dalam mengusulkan  saya untuk memperoleh jabatan akademik sebagai Guru Besar bidang Ilmu Akuntansi.

Ucapan terima kasih kami haturkan pula kepada Ketua dan anggota MWA UPI, Ketua dan Anggota Dewan Audit UPI, Ketua dan Anggota Senat Akademik UPI, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar, Dekan FPIPS-UPI periode 2004-2008 Prof. Dr. H. Suwarma Al Muchtar, SH, M.Pd beserta jajarannya, Dekan FPIPS-UPI periode 2008 – 2012 Prof. Dr. H. Idrus Affandi, SH beserta jajarannya, Dekan FPEB-UPI Dr. H. Edi Suryadi, M.Si  beserta jajarannya yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk meraih jabatan akademik sebagai Guru Besar.

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Prof. Dr. H. Buchori Alma, M.Pd, Prof. Dr. H. Tb. Hasanudin, M.Sc. Ak. Pub, CPA, dan Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, SE. MS.Ak selaku Tim Panilai Sejawat (Peer Group) yang yang telah memberikan penilaian menyetujui pengusulan saya sebagai Guru Besar bidang Ilmu Akuntansi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada seluruh teman sejawat/dosen dan karyawan dilingkungan FPEB dan FPIPS-UPI, khususnya dosen dan karyawan di Program Studi Akuntansi dan Program Studi Pendidikan Akuntansi yang telah mendukung dan memotivasi saya sebagai Guru Besar.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua guru yang telah mendidik saya sejak Sekolah Rakyat, SMP, SMA, IKIP pada saat menyelesaikan S1, Pascasarjana UNPAD pada saat menyelesaikan program magister akuntansi, dan program doktor ilmu ekonomi-akuntansi. Tanpa didikan dan dan bimbingan mereka saya tidak akan mungkin dapat berdiri disini dan menjadi sekarang ini, meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Pengurus dan anggota  Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himaksi) yang telah memberikan dukungan moral kepada saya sebagai Guru Besar Ilmu Akuntansi.

Dengan penuh cinta kasih saya sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah tiada ayahanda Oma Somawisasatra (alm) dan ibunda Titing Djuhriah (alm) , yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan saya dengan segala pengorbanan dan kesederhanaan yang mereka miliki serta terus menerus mendoakan keberhasilan saya. Juga kepada kakak, adik-adik dan sanak keluarga saya yang turut mendukung dan mendoakan keberhasilan saya. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang tiada tara kepada mertua saya ayahanda Dudung dan Ibunda E. Rostiati yang telah membimbing kami sekeluarga dalam meraih kebahagiaan ini.

Kepada istri saya tercinta Lilis Karnita Soleha S.Pd, M.Si, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga yang dengan penuh kecintaan, kesetiaan, ketulusan, kesabaran, serta ketabahannya mendampingi saya dalam menempuh segala rintangan sehingga tercapai apa yang menjadi cita-cita dan kebanggaan seluruh keluarga. Untuk ketiga anak saya: Andri Haruman, Indri Utami, dan  Eggy Aryabhazda dan mantuku Nenden dan Uan, serta cucuku Nabila, Salma, dan Rei   yang dengan caranya masing-masing menunjukan pengertian yang dalam terhadap kesibukan ayahnya/kakeknya dan memberikan ketenangan serta kebahagiaan kepada kedua orang tuanya dengan berperilaku yang baik, terima kasih sayang segala pengertian dan pengorbanan kalian.

Akhirnya semoga Allah subhanahuwataallah senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kapada kita semua. Amiiin

DAFTAR PUSTAKA

 

Arens, Alvin A, Randal J Elder , Mark S Beasly,  2006, Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach, 10th Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

 

Dadang Sadeli, 2007. Pengaruh Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya kepada Kualitas Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

 

Hunger J. David & Thomas L. Wheelen, 1996, Strategic Management, 5th Edition, Addison-Wesley Publishing Company,

 

IAI, 2004, Standar Akuntansi Pemerintahan, per 1 Oktober 2004, Jakarta,. Salemba Empat.

 

IAI, 2001, Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

 

Ismail Mohamad dkk, 2004, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Edisi ke dua, melalui http:www.lan.go.id

 

LAN RI, 2004, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Edisi kedua, melalui http: www.lan.go.id

 

LAN RI, 2002, Rencana Anggaran Berbasis Kinerja, Bandung, Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I

 

Mardiasmo,  2004, Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara, Media Akuntansi 39/April/Tahun XI/2004, Hal 12.

 

Mulyadi, 2005, Sistem Perencanaan &  Pengendalian Manajemen, Edisi 2, Jakarta Salemba Empat .

 

Simon R, 1993,  Performance Measurement and Control System, John Wiley & Sons, Inc, New York.

 

Whittaker JB, 1993, The Government Performance Result Act, Reference Guide, Province  of Alberta, Canada.

 

—————-,Undang-undang No 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.

 

—————-,Undang-undang No 15 Tahun 2004 tenang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

 

—————-,Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

 

—————-,Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

 

—————-,Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN).

—————-,Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, tentang  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

 

—————-,Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005, tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan

—————-,Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

—————-,Kepmendagri  No 29 Tahun 2002, tentang Anggaran Berbasis Kinerja.

 

RIWAYAT HIDUP

Dadang Sadeli, dilahirkan di Bandung pada tanggal 25 Januari 1947, merupakan anak ketujuh dari sepuluh bersaudara dari pasangan Oma Somawisastra dan Titing Djuhriah.

Menikah dengan Lilis Karnita Soleha dan dikaruniai tiga orang anak tercinta yaitu Andri Haruman, Indri Utami, dan Eggy Aryabhazda.

Pendidikan dasarnya dimulai dari Sekolah Rakyat (1959), SMP (1962), dan SMA (1965) di kota Cimahi. Pada tahun 1981 menyelesaikan studi jenjang program  S1 di Jurusan Pendidikan Ekonomi Perusahaan-IKIP Bandung.

Pada tahun 1996 menyelesaikan studi jenjang program S2 program studi Ilmu Akuntansi di Program Pascasarjana UNPAD. Pada tahun 2006 menyelesaikan studi jejang program S3 dan meraih gelar doktor ilmu ekonomi – akuntansi di Program Pascasarjana UNPAD, yang bersangkutan pernah mengikuti pendidikan non degree   Accountancy  di Howthorn Institute of Education – University of Melbourne, Australia. 1992.

Karir profesinya dimulai sebagai guru di SMEA Negeri 1 Bandung pada tahun 1975 s.d  1984. Mulai tahun 1984 ia menjadi dosen di Jurusan Dunia Usaha pada Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIS-IKIP Bandung. Pada tahun 2002 ditempatkan menjadi dosen di Program Studi Akuntansi (non dik) dan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia sampai dengan sekarang, yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja sebagai  tenaga pengajar di beberbagai perguruan tinggi antara lain di Program Pascasajana Universitas Galuh, Program Pascasarjana Universitas Kuningan, Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Parawisata, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlangbuana, PAAP Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.

Dadang Sadeli selain berkiprah pada dunia pendidikan, ia juga mempunyai pengalaman  sebagai praktisi internal auditor Universitas Galuh. Selain itu ia juga dipercaya sebagai sebagai Person in Charge dalam pengembangan sistem manajemen keuangan (improvement of financial management system) Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu kegiatan Indonesia – Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE) Project.

Karya tulis yang pernah dibuat oleh Dadang Sadeli antara lain: Akuntansi Keuangan (Dengan Pendekatan Siklus), Akuntansi Keuangan Lanjutan (Based Problem Learning), Manajemen Keuangan (Suatu Pengantar), Manajemen Strategis (Untuk Penciptaan Keunggulan Bersaing), Audit Pemerintahan (Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit Investigasi), dan  Body of knowledge of accounting. Sedangkan penelitian tahun-tahun terkahir  yang pernah ia lakukan berjudul (1) Pengaruh Profesionalitas Aparat Pengawasan Fung sional Intern terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah, (2) Model Strategi Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi BHMN/BHP yang Menghasilkan Akuntabilitas Keuangan Berkualitas, (3) Model Audit Pemerintahan yang Mempunyai Implikasi terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu ia juga aktif melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pembukuan sederhana untuk UKM di Desa Singkup Kecamatan Purbaratu Tasikmalaya dan Gapoktan di Desa Cilawu Kecamatan Cilawu Garut, selain itu yang bersangkutan pada saat ini  bersama-sama dengan dosen program studi akuntansi FPEB-UPI sedang mempersiapkan kegiatan pengabdian kepada  masyarakat dalam bentuk perancangan pedoman perancanaan dan pelaporan keuangan untuk institusi penyelenggara pendidikan menengah.

Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, simposium, konvensi, dan konperensi ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Beberapa kegiatan seminar, lokakarya, simposium, konvensi, dan konperensi yang pernah diikuti antara lain : (1) Lokakarya Nasional- Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Akuntansi  Menuju Kurikulum yang berbasis Etik, Kompetensi, dan berdaya saing global – Th 2007, (2) Lokarya Nasional – Pengembangan Kurikulum & Strategi Pembelajaran Inovatif di Pendidikan Tinggi Akuntansi – Th 2007, (3)  Simposium Nasional Akuntansi – Standar Kualitas Pendidikan Tinggi Akuntansi – Th 2007, (4) Seminar Nasional Metode Penelitian Desain Eksperimental – Th 2007, (5) Simposium Nasional Akuntansi – Peran Profesi Akuntan Dalam Mendukung Harmonisasi Standar Akuntansi Menyongsong Penerapan International Financing Reporting Standards (IFRS) 2008, (6) International Seminar “Revitalizing The Indonesian Educational Organization For Accounting Departement Towards An Outstanding and Internationally Competitive Institution” 2008, (7) Seminar Nasional  Strategi Pemerintah Daerah Dalam memperbaiki Iklim Investasi 2008,    (8) Seminar Nasional Entrepreneurship for The 21 st Century  Et Marketing Strategy in Educational Institution 2008, (9) Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia VI 2008, (10) Simposium dan Seminar Nasional “Management : Up 2 Date” 2008,              (11) Konvensi Nasional Akuntansi VI – Peran Akuntan Dalam Penataan Ulang Sistem Finansial Global Pascakrisis  2009,  (12) International Coference on Teacher Education: Redesigning Professional Teacher  Education  2010.

Piagam Penghargaan yang diperoleh Dadang Sadeli dari pemerintah Republik Indonesia adalah Tanda Kehormatan Republik Indonesia Satyalancana                       Karya  Satya  XX  Tahun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>