Google

Lembaga Penyiaran Publik Harus Berdampak Edukatif

Written on:December 1, 2011
Comments are closed

Bandung, UPI

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. menyatakan, pada hakikatnya lembaga penyaran bebas memberikan informasi apa pun, sebab saat ini merupakan era kebebasan berinformasi. Meski demikian, lembaga penyiaran publik diharapkan tetap memberikan dampak edukatif kepada masyarakat.

“Lembaga penyiaran publik harus dapat membantu membangun karakter, jatri diri, dan membangun semangat kerja serta penanaman nilai. Di sinilah relevansi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk mengawasi lembaga penyiaran publik ini,” kata Prof. Sunaryo selaku Ketua Tim Seleksi anggota KPID dalam dialog “Ruang Publik” yang diselenggarakan TVRI Jabar di Jln. Cibaduyut, Bandung, Kamis (1/12/2011) pukul 18.00 s.d. 19.00 WIB.

Acara dialog yang dipandu Deden Kusnadi ini juga menghadirkan Irwan Kusandiantoro, K, anggota Komisi A DPRD  Jawa Barat. Tim seleksi KPID terdiri atas Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata (Ketua); Dr. H. Dudi Sudrajat, M.T.  (Sekretaris); dengan anggota Prof. Dr. Zulriska Iskandar, M.Si; Prof. Dr. Deddy Mulyana, M.A. Ph.D.; dan Drs. Eka M. Taufani.

Menurut Rektor UPI ini, KPID merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, tayangan media elektronik perlu feedback. KPID berfungsi sebagai katalisator dan lembaga yang dapat menyalurkan suara rakyat yang berkaitan dengan penyiaran ini.

“Selama ini, KPID menjalankan fungsinya dengan baik. Banyak inisiatif yang diambil. Kami berharap, melalui seleksi anggota KPID masa bakti 2012-2015 ini, feedback dari masyarakat akan semakin tersalurkan dengan baik,” kata Prof. Sunaryo.

Dalam pengumuman di berbagai media Nomor: 01/Pengumuman-Tim.Sel/XI/2011, tim seleksi menjelaskan, dengan segera berakhirnya keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2002  tentang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/07/2011 tentang Pedoman Rekruitmen Komisi Penyiaran Indonesia serta Surat Keputusan Pimpinan DPRD  Provinsi Jawa Barat Nomor 487/Kep.Pim-13/2011 tanggal 4 November 2011 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015, Tim Seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Jawa Barat membuka kesempatan bagi masyarakat yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon Anggota KPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015.

“Masyarakat yang berminat mengikuti seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Jawa Barat diharuskan memenuhi persyaratan,” kata Prof. Sunaryo.

Persyaratan itu antara lain, berkedudukan sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP, dilegalisir oleh pejabat kelurahan); Berpendidikan sarjana (dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/Kopertis) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan (Asli) dari Rumah Sakit Pemerintah.

Calon juga harus bersedia dicalonkan menjadi Anggota KPID Provinsi Jawa Barat dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai Rp 6.000;  Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai Rp.6.000;  Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai Rp 6.000; Bukan anggota legislatif dan yudikatif dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai Rp 6.000.

Calon anggota KPID harus bukan pejabat pemerintah dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai Rp6.000; Bukan anggota partai politik (nonpartisan) dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai Rp 6.000; Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;  Tidak pernah dihukum penjara karena suatu putusan pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat.

Di samping itu, caalon anggota KPID mendapat dukungan dari masyarakat (Ormas, Instansi, Asosiasi yang relevan) dibuktikan dengan surat dukungan; Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup ditandatangani bermaterai Rp 6.000; Menyerahkan Pas Photo berwarna berukuran 4×6 sebanyak 4 lembar.

Calon juga diharuskan membuat makalah tentang visi dan misi sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat bagi setiap calon (ukuran  A4 dan diketik rapi 7 sampai 10 halaman,dengan font Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5). Peserta petahana (incumbent ) diharuskan menyerahkan persyaratan dimaksud dan selanjutnya langsung mengikuti tahap uji publik dan fit and proper test oleh DPRD Provinsi Jawa Barat.

Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, selanjutnya akan mengikuti tahapan uji tertulis mengenai materi pengetahuan komunikasi, pendidikan masyarakat, broadcasting atau penyiaran, hukum, manajemen dan penguasaan Bahasa Inggris.  Selanjutnya yang lulus uji tertulis berhak mengikuti Tes Psikologi.

Pendaftaran peserta serta pengambilan formulir pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 s.d. 9 Desember di Sekretariat Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID Provinsi Jawa Barat Jln.Diponegoro No.22 Bandung -40115 setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB kecuali hari minggu atau dapat mendownload di Website: http://dprd.jabarprov.go.id dan www.jabarprov.go.id.

Pengembalian formulir pendaftaran serta berkas persyaratan dilakukan oleh yang bersangkutan mulai tanggal 2 s.d. 9 Desember 2011 ke Sekretariat Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID Provinsi Jawa Barat Jln.Dipenogoro No.22 Bandung 40115  setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB, kecuali hari minggu dengan membawa dokumen asli dan fotokopi, menggunakan map biru bagi pendaftar laki-laki dan map merah bagi pendaftar perempuan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID Provinsi Jawa Barat atau Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Jln. Diponegoro No. 22 Bandung – 40115, Telp (022) 4206270-4206293 Fax (022) 4239376, 4239312  atau Email: humas@dprd.jabarprov.go.id. (WAS/Foto: Andri)

Sorry, the comment form is closed at this time.