Jambi, UPI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus mengupayakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang jujur dan bersih serta bebas dari intervensi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengingatkan bahwa kepala daerah tidak memanfaatkan UN sebagai alat politik dan menekan kepala sekolah agar siswanya lulus 100 persen.
“Sudah bukan eranya bupati dan wali kota menekan kepala sekolah agar lulus 100 persen,” tegas Menteri Nuh, dalam Deklarasi/Ikrar Ujian Nasional Jujur, Berprestasi dan Pendidikan Anti Korupsi di Jambi, Kamis (9/2/2012), sebagaimana diwartakan www.kemdiknas.go.id.
Tekanan kepala daerah kepada kepala sekolah agar tingkat kelulusan siswanya 100 persen kerap berujung pada berbagai pelanggaran dan kecurangan. Menteri Nuh mengungkapkan, bahwa tekanan yang begitu kuat kepada kepala sekolah bisa saja mendorongnya membuat instruksi ke guru-guru untuk berbuat curang. Kecurangan yang sering terjadi adalah guru menyebar kunci jawaban kepada siswanya.
Menteri Nuh berharap tidak ada lagi kasus kebocoran soal UN dan sontek masal seperti yang terjadi tahun sebelumnya, baik karena didasari tekanan kepala dinas ataupun sebab lain. Ia mengajak semua pemangku kepentingan pendidikan bersama-sama mendukung UN yang jujur dan berkualitas.
Dalam kunjungannya ke SMP Negeri 14 Kota Jambi, Jumat (10/2/2012), Menteri mengajak para siswa bersikap tenang menghadapi UN dan mengutamakan kejujuran. “Jangan takut menghadapi UN, itu kan pelajaran yang kalian pelajari sehari-hari,’ pesan Menteri kepada siswa-siswa SMP tersebut. (JS/NW)
