Google

Perguruan Tinggi Menjadi Projek Percontohan Wilayah Bebas Korupsi

Written on:February 25, 2012
Comments are closed

Jakarta, UPI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menentukan tiga unit utama sebagai tempat projek percontohan (pilot project) wilayah bebas korupsi. Ketiga unit utama tersebut adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.  Wilayah bebas korupsi adalah tahap lanjutan dari langkah kementerian atau lembaga negara dalam menjalankan kebijakan antikorupsi, setelah tahap zona integritas. Penyebutan tiga unit utama ini sebagai tempat projek percontohan wilayah bebas korupsi dilakukan pada jumpa pers Rabu (23/2/2012).

Situs www.kemdiknas.go.id menjelaskan, Sekretariat Jenderal dipilih karena semua pengadaan barang dan jasa ada dalam kewenangan unit utama ini. Adapun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah unit utama yang mendapat anggaran paling besar dibandingkan dengan unit utama lainnya di lingkungan Kemdikbud. Sedangkan Inspektorat Jenderal merupakan unit utama yang melakukan fungsi pengawasan internal.

Pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012 akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penandatanganan ini akan menandai dimulainya pencanangan zona integritas.

Dalam penetapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, ada lima tahap yang harus dilakukan. Pertama, penetapan calon unit kerja zona integritas, yang didahului dengan penandatanganan pakta integritas. Tahapan berikutnya, pelaksanaan program pencegahan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, laporan kinerja instansi pemerintah, IPK dan lain-lain.

Tahapan ketiga, penetapan zona integritas oleh pimpinan, dilanjutkan dengan monitoring dan penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, baru kemudian penetapan wilayah bebas dari korupsi oleh Presiden atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas nama Presiden.  (DM)

Sorry, the comment form is closed at this time.