Google

Pidato Prof. Dr. Dadang Supardan pada Pengukuhan Sebagai Guru Besar UPI, Selasa (17/7/2012)

Written on:July 17, 2012
Comments
Add One

Pembelajaran Sejarah Berbasis Multikultural Dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Dan Global Dalam Integrasi Bangsa

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat:

Pimpinan, dan Anggota Majelis Wali Amanah

Rektor, dan Pembantu Rektor

Pimpinan dan Anggota Dewan Audit

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik

Pimpinan dan Anggota Dewan Guru Besar

Pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus Daerah, dan Lembaga

Direktur Direktorat, Kepala Biro, dan Kepala Sekretariat Universitas

Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan serta Para Dosen,

Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan

Para Karyawan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Para Tamu Undangan, dan hadirin yang dimuliakan Allah

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadlirat Allah swt, atas nikmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat berada di sini untuk menghadiri acara pengukuhan Guru Besar. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul: “Pembelajaran Sejarah Berbasis Multikultural, dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global, dalam Integrasi Bangsa”.

Adapun alasan memilih topik tersebut, selain sesuai dengan bidang keahlian (utama) saya sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Sejarah, topik ini saya pilih karena mewakili perkembangan yang relatif baru dalam bidang Pembelajaran Sejarah khususnya dengan adanya gerakan-gerakan The New History  dan Rapprochement sejarah dengan ilmu-ilmu soasial lainnya yang sangat relevan dengan realitas kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural.

Suatu realita historis di era reformasi ini bangsa Indonesia selain menyimpan sejumlah harapan masa depan yang lebih cerah, juga mengalami berbagai kecemasan mendalam akibat krisis multi dimensi berkepanjangan. Krisis tersebut disertai dengan munculnya gerakan-gerakan politis separatis dan keprihatinan masalah-masalah sosial-budaya lainnya yang bisa mengancam kekokohan integrasi bangsa.   Dakhidae (2002:xvii) dengan metafora yang sangat mencemaskan menyebutnya bangsa Indonesia ibarat a country in despair—suatu negeri bukan saja diterpa oleh suatu bencana, akan tetapi hampir tenggelam dalam ketiadaan harapan yang mendalam. Salah satu dampak krisis secara keilmuan, hampir semua disiplin ilmu dipertanyakan ”kontribusi keampuhannya” untuk recovery akibat krisis multidimensional tersebut, termasuk peranan pembelajaran sejarah dalam mempertahankan integrasi bangsa. Beberapa sejarawan dan pengamat sosial berpendapat bahwa nasionalisme yang menyangkut integrasi bangsa perlu ”direvitalisasi” dalam arti luas menyangkut beralihnya paradigma ahistoris ke historis, berkembangnya ke arah egalitarian, justice, clean governance, dan clean government yang mempercepat terwujudnya civil society agar tidak kehilangan aktualitasnya (Hobsbawn,1990:210-211; Abdullah,2001:73; Guibernau,1996:150; Kleden,2001:73; Simatupang,2002:45).

Pentingnya perubahan paradigma pembelajaran sejarah tersebut bukan semata-mata karena adanya gerakan reformasi yang terjadi belakangan ini, gerakan reformasi itu sendiri hanya sebagai faktor pemicu terjadinya gerakan ke arah itu. Jauh sebelumnya, Robinson (1965) telah merintis perubahan dari Sejarah Lama (The Old History) ke Sejarah Baru (The New History), merupakan reaksi terhadap Sejarah Lama yang terlalu kaku membatasi diri pada sejarah politik. Perluasan pengkajian pada The New History mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, pertanian, pendidikan, psikologi, teknologi, dan sebagainya secara inter/multidisipliner. Nampaknya telah terjadi shift begitu kuat perubahan ini dalam filsafat pendidikan sejarah dari perenialism yang menekankan “transmission of the glorious past” kearah suatu posisi di mana berbagai aliran filsafat seperti essensialism bahkan social reconstructionism bergabung terlebur di dalamnya secara eklektik.

Pembahasan integrasi bangsa, tidak lagi menjadi determinant kajian politik yang selama ini sering ”diambil alih oleh negara”, kurang mementingkan kesadaran yang dibangun oleh nasionalisme dan integrasi bangsa dari bawah atau popular nationalism and nations integration (Hirschman,1970:115;Abdullah,2001:72). Kesadaran semacam ini mengabaikan faktor keragaman dan penghargaan akar sosial budaya bersifat multikultural yang menuntut kewajaran dan kesamaan dalam keluarga bangsa yang selama ini tidak terakomodasi. Selain itu, pembahasan integrasi bangsa dapat dihampiri melalui perspektif peran sejarah lokal, nasional, maupun global.

Untuk pembelajaran sejarah lokal, dengan keunggulannya itu ia tidak hanya mempunyai arti sebagai identitas kelokalannya, melainkan juga mempunyai makna yang lebih luas. Hal ini  dapat kita lihat dalam keterhubungannya dengan peristiwa-peristiwa makro yang intens. Beberapa ahli sejarah lokal, Douch (1967:7-8)  dan Mahoney (1981:44-45), memberikan komentar yang sejalan dengan pemikiran tersebut, bahwa sejarah lokal yang berceritera kehidupan lingkungan sekitar siswa, lebih menarik daripada sejarah konvensional, karena ia lebih mudah dihayati ataupun dimiliki dan membawa siswa ke situasi riil yang dialami di lingkungannya. Sejarah lokal dapat membawa langsung siswa mengenal peran dalam masyarakatnya.

Persoalan yang muncul hingga sekarang, walaupun pemerintah sudah nampak kepeduliannya terhadap apresiasi sejarah lokal dengan mengadakan pelbagai seminar dan diskusi-diskusi formal tentang sejarah lokal, akan tetapi baru sebatas langkah inventarisasi dan dokumentasi mengenai sejarah Indonesia pada tingkat lokal. Hal ini belum beranjak melangkah ke kerangka kajian yang lebih kritis dan sungguh-sungguh pada aspek metodologis serta strukturnya. Alasannya cukup klasik, penulisan sejarah lokal di Indonesia masih banyak menemui kesulitan-kesulitan baik yang berkaitan dengan langkanya sumber-sumber dan tenaga ahli yang memadai, serta penulisannya masih bersifat “Jawa sentris”.

Begitu juga dengan pembelajaran sejarah nasional (Indonesia), jelas sangat berkontribusi positif terhadap integrasi bangsa. Kartodirdjo (1999:29)  menguraikan pentingya pembelajaran sejarah nasional ”… terutama untuk menerangkan eksistensi ataupun sosio-genesis negara-nasion kita. Sejarah Nasional itu dipandang sebagai lambang identitas bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa”. Selain itu pembelajaran Sejarah Nasional sebagai unsur pegembangan nasionalisme dan heroisme, serta cinta tanah air, sangat berfungsi untuk menjadi mediasi dalam memantapkan hubungan antara unsur-unsur masyarakat plural. Anderson (1983:12-16) menyebutkan peran sejarah nasional sebagai identitas nasional dan perkembangan kesadaran nasional. Dengan demikian melalui pembelajaran sejarah nasional, juga berupaya membentuk model-model perilaku yang memupuk nasionalisme dan heroisme untuk menciptakan pola hubungan yang mengatasi lingkungan temporal dan spasial serta dimensi-dimensi lainnya.

Sedikit berbeda dengan pentingnya pembelajaran sejarah global, sesuai dengan pendapat Mazlish dan Buultjens dalam tulisannya yang berjudul An Introduction to Global History, menyatakan bahwa sejarah global sebagai bentuk penggambaran kolektif terhadap masalah-masalah global yang aktual untuk membantu pemahaman dimensi proses globalisasi yang “multi-faceted”. Starting point untuk sejarah global adalah menguatnya fenomena globalisasi itu sendiri yang berdimensi luas membawa harapan-harapan dan kecemasan-kecemasan (Mazlish dan Buultjens: 1993:2).

Globalisasi yang makin kuat resonansinya khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam proses memelihara dan meningkatkan integrasi bangsa, perlu mendapat perhatian tersendiri. Keunikan globalisasi, bukan sekedar menyangkut bahwa proses ini sedang terjadi, melainkan bagaimana persiapan dan upaya kita dalam menghadapi globalisasi tersebut. Dua sejarawan ternama, dalam kaitannya dengan persiapan & upaya menghadapi globalisasi ini memberikan komentarnya yang serupa. Pertama adalah Theodore H. Von Laue (Sejarawan Amerika Serikat) dari Clark University yang penuh semangat dan optimisme dalam memasuki abad ke-21, mengajukan bentuk pembelajaran sejarah masa depan yang berintikan: (1) sejarah global yang merupakan unit sejarah yang relevan untuk mewujudkan a new civic history yang mendukung bagi the age of global confluence, (2) sejarah yang mengarah pada refinement of the internal structures of human will, yaitu sejarah yang menyajikan hubungan setara sesama umat manusia berdasarkan saling menyayangi, mengasihi, dan memperkokoh kesetiakawanan sesama manusia, (3) sejarah yang memiliki perspektif ke depan dengan memahami masa lampaunya (Laue: 1981:23).

Selain itu, Paul Michael Kennedy (Sejarawan Inggris) dari Yale University dalam karyanya Preparing for the Twenty-First Century, deskripsinya telah mengingatkan kita yang cukup mencemaskan, bahwa akan ada sekelompok negara-negara yang muncul sebagai pemenang (winner) dan sekelompok lain yang kalah (loser), ketika proses perubahan yang fundamental dan revolusioner itu terjadi. Adanya pengelompokan winners dan losers tersebut disebabkan oleh ketidaksamaan persepsi dan respons tiap negara dan bangsa terhadap perubahan yang revolusiener itu (Kennedy,1995:290-292). Terdapat beberapa negara yang mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan (fast adjusters) yang sekaligus mengadakan reformasi yang berani. Sedangkan yang lain muncul sebagai slow adjusters karena ketidaksiapan itu dalam menghadapi perubahan tersebut. Walaupun, di dunia ini tidak adak satu bangsa/negara-pun yang ingin menjadi sebagai the loser. Akan tetapi yang menjadi pokok persoalan bukan soal ingin dan tidaknya, melainkan soal siap dan tidaknya. Pertimbangan inilah bahwa perlu pembelajaran sejarah berperspektif global dalam kaitannya dengan makin terasanya globalisasi.

Pertimbangan faktor-faktor tersebut, yang diperkuat dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan integrasi bangsa Indonesia belakangan ini sedang mengalami titik terendah yang memprihatinkan, telah mendorong penulis untuk memilih topik orasi; ”Pembelajaran Sejarah Berbasis Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global dalam Integrasi Bangsa”. Secara sederhana rumusan masalah yang dapat penulis ajukan sebagai berikut: Pertama, bagaimana analisis intergrasi bangsa dan problematikanya dalam kehidupan berbangsa/bernegara? Kedua, bagaimana analisis peranan pendididikan sejarah berbasis multikultural dalam integrasi bangsa? Ketiga; bagaimana analisis peranan pendidikan sejarah berperspektif sejarah lokal, nasional, dan global dalam integrasi bangsa?

  1. I.     Analisis Integrasi Bangsa dan Problematikanya

”Integrasi bangsa” yang merupakan penyatuan secara terencana dari berbagai golongan, etnik, agama, bahasa, budaya  yang berbeda-beda menjadi suatu kesatuan yang serasi atau satuan dalam satu kesatuan kehidupan berbangsa/bernegara (Bachtiar,2001:45). Integrasi bangsa Indonesia sampai sekarang masih merupakan masalah yang dianggap kompleks, dan menuntut kesungguhan penuntasannya. Kompleksitas permasalahan yang muncul dalam integrasi bangsa tersebut juga bisa terjadi karena upaya pemerintah sendiri yang kurang serius untuk menangani masalah itu. Menurut Bachtiar (2001:51), sosiolog Universitas Indonesia, menyatakan ”… dalam upaya memperkuat integrasi bansa ini kiranya belum ada rencana ataupun program yang besar, seperti halnya rencana pembangunan ekonomi yang dibuat Bappenas”. Pernyataan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprogramkan secara ekplisit, sebagaimana program-program pembangunan yang biasanya direncanakan secara rinci. Kemungkinan lain mungkin maksudnya pemerintah juga begitu percaya dengan pendekatan yang persuasif maupun neofungsionalisme. Pendekatan persuasif, terutama kepada individu-individu anggota keluarga, maupun anggota bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan dalam pendekatan neofungsionalisme diharapkan melalui pembangunan di berbagai bidang (ekonomi, sosial-budaya,  pendidikan, kesehatan) secara tidak langsung akan menjawab persolan-persoalan sosial-politik yakni integrasi bangsa yang sekarang makin rapuh adanya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan integrasi bangsa, terutama bila kita hendak berusaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.  Integrasi bangsa, bukan merupakan sesuatu peristiwa yang berdiri sendiri dan muncul tanpa sebab. Terjadinya suatu proses integrasi bangsa didahului oleh sebab-sebab yang mendukungnya (sentripetal), walaupun juga sekaligus ada faktor-faktor penghambatnya (sentrifugal). Joyce O. Hertzler, dalam karyanya A Sociology of Language bahwa  kondisi seperti itu meliputi: kondisi ekonomi, politik, sosial, memberikan arti penting untuk menciptakan suasana kondusif bagi integrasi bangsa (1965:231).

…such economic condition as wide markets and non-discrimination in employment: wide and ready physical mobility in the pursuit of desirable regional, economic and other life conditions; opportunity for political participation; freedom from rigid social stritification and social distance and, conversely, freedom of social opportunity and social mobility; acces to all levels of educational opportunity. As in the case of group unity and unification, language is also of the facilitator of all these conditions.

Hertzler bahkan berkeyakinan bahwa faktor bahasa contohnya, memegang peranan penting dalam “kesadaran bersatu” (consciousness of unity). Oleh karena itu hakekat persamaan bahasa (Bahasa Indonesia) merupakan contoh potensi sentripetal yang disadari atau tidak oleh para pemuda pada tahun 1928 itu telah digunakan sebagai salah satu alat dalam melahirkan bangsa Indonesia. Kesatuan dan persatuan untuk kasus Indonesia, menurut Hertzler bisa dicapai lebih mudah karena melalui penguasaan dan pemahaman Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi dan sebagai persatuan, akan menjadi katalisator yang memberikan kontribusi dalam integrasi bangsa (Hertzler,1965:232).

Sedikit lebih paradoks karena menyajikan kekuatan sentripetal dan sentrifugal, dikemukakan oleh Sosiolog Universitas Indonesia Sujatmiko, dalam karyanya Integrasi dan Disintegrasi Nasional. Sebetulnya Indonesia mempunyai modal dasar integrasi bangsa yang kuat (sentripetal), yakni dengan adanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maupun Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hal itu dapat menjadi perekat integrasi bangsa. Tetapi sisi lain yang negatif (sentrifugal) bahwa Indonesia kini memasuki “masa kritis” (tahap 51-100 tahun) karena semakin hilangnya generasi pertama yang telah melakukan kesepakatan momentum historis tersebut. Generasi pasca 1945 (terutama kalangan intelektual, maupun pemuda kelas menengah) lebih bersifat rasional, asertif, dan mereka tidak menerima “integrasi buta” atau “integrasi tanpa reserve” (Sujatmiko,1999:2). Pemecahan masalah terpenting dalam integrasi bangsa tersebut, maka perlu diimbangi dengan unsur keadilan dan memerlukan “renegosiasi” antara pusat dan daerah dalam bidang politik-hukum, ekonomi, dan sosial-budaya. Pola once and for all social contract yang selama ini digunakan, tidak dapat dipertahankan lagi dengan ketergantungan ekonomi pada pemerintah pusat. Selain itu, Sujatmiko (1999:3) menambahkan bahwa pengembangan nasionalisme “dari bawah” oleh masyarakat (popular nationalism) perlu ditingkatkan, bukan nasionalisme “dari atas” oleh negara yang formal atau official nationalism yang dapat mengarah kepada statism-militerism yang justru akan berfungsi sebagai disintegrator. Nasionalisme dari bawah ini diperlukan dalam pengembangan paradigma integrasi bangsa yang dilandasi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pendapat di atas sesuai dengan pandangan Allen Buchanan. Dalam bukunya Secession: The Morality of Political Divorce from for Sumter to Lithuania and Quebec, ia mengemukakan bahwa alasan-alasan yang sah, suatu daerah yang meminta memisahkan diri antara lain terancam kebebasan dan keragamannya. Mengalami redistribusi yang diskriminatif dan inefisiensi, mempertahankan budaya; bela diri, dan pemaksaan integrasi masa lalu. Di situlah pentingnya aspek kebebasan, penghargaan dalam kebersamaan bangsa (Buchanan,1991:115). Pentingnya penghargaan dan rasa kebersamaan tersebut selaras pula pandangan  Albert. O. Hirschman dalam bukunya Exit, Voice, and Loyalty, dapat membantu memahami masalah integrasi bangsa. Ia berpendapat bahwa disintegrasi bangsa (exit) terjadi karena merasa tidak ada lagi rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa (loyalty). Namun protes daerah (voice) janganlah selalu dilihat dari sebagai tanda “tidak loyal”, melainkan sinyal bahwa integrasi bangsa yang berlangsung dianggap tidak adil. Voice yang ditanggapi dengan baik dapat mempertahankan integrasi bangsa—bahkan meningkatkan loyalty. Namun voice yang diabaikan dapat mengarah kepada exit atau disintegrasi bangsa (Hirschman,1970:133).

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam integrasi bangsa adalah faktor interaksi antar etnik yang bermakna. Peranan interaksi antar etnik juga merupakan faktor penting dalam proses integrasi bangsa. Beberapa sosiolog ternama maupun ahli sosiologi-politik, telah mengingatkan kita bahwa untuk terjadinya suatu bentuk integrasi bangsa yang optimal, maka faktor “interaksi budaya maupun antar etnik” merupakan prasyarat dalam membentuk integrasi tersebut. Adanya aktivitas interaksi yang bermakna dan efektif dapat mendorong antar anggota masyarakat untuk bekerjasama lebih akrab. Kaare Svalastoga, Sosiolog Denmark dalam Social Diferentiation, menyatakan bahwa integrasi lebih besar kemungkinannya ditemukan dalam masyarakat yang perubahannya lambat, ketimbang di dalam masyarakat yang berubah cepat. Perubahan masyarakat yang lambat dapat dipahami karena memungkinkan dengan cukup waktu tersedia, seseorang maupun kelompok berkesempatan untuk menempati posisi yang setara dengan yang lainnya (Svalastoga,1989:99).

Selanjutnya, pendapat Svalastoga tersebut dielaborasi lebih jelas lagi oleh Sosiolog dari University of Texas, Mark L. Knapp dalam bukunya “Social Intercourse: From Greeting to Goodbye”. Ia menjelaskan tahapan-tahapan interaksi antar etnis yang bermakna tersebut secara rinci diawali dari tahapan ”memulai” (initiating), ”menjajaki” (experimenting), ”meningkatkan” (intensifying), ”menyatupadukan” (integrating), dan terakhir ”mempertalikan” (bonding) (Knapp,1985:17-28). Semua tahapan itu akan berkontribusi menuju pengembangan integrasi bangsa yang merupakan bagian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dalam berintegrasi satu sama lainnya jelas merupakan suatu naluri sebagai mahluk sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Maurice Duverger, seorang ahli hukum, sosiolog, dan politik Prancis, yang menyatakan bahwa “interaksi” pada hakekatnya merupakan suatu naluri yang paling dalam yang mendorong para anggotanya untuk hidup bersama (Duverger,1985:354).

Tinggi rendahnya integrasi suatu bangsa, tingkatannya dapat diamati dari berbagai indikator baik penghambat maupun penunjangnya. Untuk penghambat di antaranya; berkembangnya stereotipe dan faktor-faktor lainnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Walter Lippman, yang merupakan orang pertama merumuskan konsep stereotype (stereotipe) dalam bukunya Public Opinion, menyatakan bahwa stereotipe adalah gambaran di kepala yang merupakan rekonstruksi dari keadaan lingkungan yang disederhanakan secara negatif (Lippman,1922:1-16). Hayakawa juga mengemukakan pendapat serupa, bahwa stereotipe merupakan informasi yang salah yang dianut secara luas lawan dari sosiotipe yang ilmiah dan teliti (Hayakawa,1950:209).

Di Indonesia tentang tingginya stereotipe yang menghambat rendahnya tingkat interaksi antar etnis dalam integrasi bangsa, dapat dikemukakan adanya  beberapa indikator di bawah ini. Peristiwa Ambon sejak 19 Januari 1999, kerusuhan etnis di Sambas dan Sampit di Kalimantan Barat dan Tengah, Peristiwa Poso di Sulawesi, dan beberapa masalah SARA lainnya menunjukkan betapa saratnya peristiwa itu sebagai akumulasi strereotipe antar etnis, budaya, maupun agama. Papilaya yang mengatakan bahwa salah satu sebab terjadinya kerusuhan SARA di Ambon sejak 19 Januari 1999, adalah hancurnya budaya lokal terutama rendahnya hubungan (interaksi) antar etnik “pribumi” dengan “pendatang”, yang didasari kecurigaan akibat rendahnya hubungan sosial-ekonomi termasuk antar pemeluk agama. Adat istiadat seperti Pella-Gandong yang telah lama mereka junjung, sebagai tali persaudaran telah begitu rapuh dan kehilangan makna (Papilaya,2000:38-39).

Ada benarnya konsep yang ditawarkan Harjanto (2001:86-87) yang menyoroti hubungan kebangsaan dan kewarganegaraan. Ia menilai bahwa rapuhnya spirit integrasi bangsa Indonesia disebabkan oleh lemahnya visi kebangsaan dan kekaburan mendasar dalam memandang ke-Indonesiaan ini. Walaupun telah diberlakukan Undang-undang Kewarganegaraan yang baru tahun 2006. Pemahaman kebangsaan kita selama ini masih merujuk pada terminologi klasik Renansian—suatu bangsa adalah a daily plebicite yang tergantung pada kehendak warganya untuk hidup secara bersama dalam identitas kolektif baru yang melampaui garis-garis primordial dan sektarian. Secara normatif, kebangsaan seperti itu memang mungkin dibangun. Masalahnya sekarang ini, kebangsaan Indonesia telah tereduksi menjadi suatu konsepsi yang semakin kehilangan makna filosofisnya, yang sering dipertentangkan dengan konsepsi politik keagamaan. Padahal secara inheren konsep tersebut sudah bermuatan konflik kepentingan antar anggotanya, karena perbedaan preferensi politik dalam menyikapi perkembangan. Kesadaran kewarganegaraan akibatnya seolah-olah kurang mendapat tempat. Kalaupun ada untuk itu, pemahamannya lebih terfokus pada konsepsi hukum, bukan kekuatan untuk mentransformasikan masyarakat menjadi entitas politik modern dan demokratis. Kesadaran integrasi bangsa implikasinya lebih memiliki konotasi yang dikonstruksikan sebagai pembeda warganegara sendiri. Contohnya adanya label “warganegara keturunan”, bukan dalam pengertian yang lebih holistik-integratif.

Kita juga harus secara kritis dan skeptis terhadap dua prinsip kewarganegaraan, yaitu; berdasarkan keturunan (ius sanguinis) seperti di negara kita, atau tempat kelahiran (ius soli) seperti yang dianut Amerika Serikat. Varian lain dari dua hal di atas, seperti melalui naturalisasi, pemberian suaka politik, dan sebagainya. Fieschi dan Varouakis (2001:22) berpendapat bahwa sisi negatif azas keturunan (ius sanguinis) akan mengarahkan pada terbentuknya ethnic nationalism atau ethnocultural nationalism—yang lebih didasarkan pada mitos-mitos mengenai kesamaan leluhur dan kepemilikan tanah air yang diwariskannya. Sedangkan azas/prinsip tempat kelahiran (ius soli) akan mengarah ke penguatan civic-nationalism—yang dibangun atas “suatu kontrak sosial” individu dalam komitmen, loyalitas, dan kemauannya sebagai way of life untuk kepentingan bersama. Singkatnya, civic nationalism menawarkan visi tentang community of equal citizens. Namun begitu juga, konsep civic-nationalism-pun tidak dengan serta merta akan menjamin terciptanya masyarakat demokratis, dan oleh karenanya bila perlu ditinggalkan. Apa sebabnya? Apabila konsep ini merujuk pada ke sukarelaan, bagi individu yang netral secara etnik apalagi ia tidak ada preseden historisnya di masa lampau, maka masyarakat seperti itu akan susah untuk dipertahankan karena ketidakmampuannya untuk memberikan secara terus menerus rasa memiliki dan rootedness yang merupakan sumber kekuatan dari nasionalisme (Kymlicka,2000:51). Kenyataannya konsep ini sering dijadikan mitos yang dikreasi oleh suku mayoritas untuk menyamarkan (camouflage) bahwa segenap lembaga politik merefleksikan dan memajukan kepentingan kulturalnya sambil  melakukan sub-ordinasi terhadap minoritas (Brown,2000:51).

Dari dua pilihan itu, akan lebih cocok memilih “multicultural nationalism”. Para penganjur teori ini berkeyakinan bahwa menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dipersatukan oleh nilai-nilai bersama, yang menghargai keberagaman etnis serta berkomitmen terhadap kesamaan antara kelompok dapat dilakukan sehingga terwujud suatu social and political ideal of togetherness in difference (Kymlicka,2002; Young,1990; Harjanto,2001; Rawl,1971). Visi ini menggabungkan ethnocultural nationalism yang menekankan pentingnya aspek komunitas masyarakat berdasarkan kesamaan keturunan dan sosiokulturalnya dengan civic-nationalism untuk menciptakan keadilan bagi setiap warganegaranya. Melalui sistem ini, dengan demikian dapat tercipta suatu democratic pluralism yang mensyaratkan dua sistem tentang hak-hak azasi manusia: satu sisi mengenai hak-hak individu yang sama bagi semuanya.

Begitu juga dengan konsep “demokrasi”, yang selama ini lebih menekankan demokrasi liberal, dengan menyampingkan demokrasi sosial, terutama hak-hak komunitas yang menekankan resiprositas dan kegiatan bersama tentang identitas dan simbol-simbol lain (Gould,1993:69;77-78; Howard,2000:8). Padahal orde persaingan yang berasal dari kemerdekaan individual secara empirikal ternyata membonceng polarisasi sosial. Hasil penelitian Herrnstein dan Murray, yang menimbulkan kontroversi besar lewat Bell Curve, mengungkapkan adanya hubungan statistikal positif antara inteligensia dan sukses prestasi manusia Amerika dalam hidup. Tetapi kehidupan manusia jika hanya dipercayakan semata-mata pada persaingan yang melibatkan perangai genetik, kesejahteraan bersama umat manusia akan semakin menjauh dari harapan dan keadilan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa ketimpangan sosial justru makin memburuk dalam peradaban yang semakin padat pengetahuan. Suatu kenyataan yang sangat mengganggu karena ketimpangan sosial seperti itu akan muncul yang mendorong “pembalasan dendam” suatu ketika, seraya menyudutkan kebebasan itu sendiri (Howard, 2000:323).

Persoalan di atas menuntut jawaban terhadap ekses demokrasi liberal yang menimbulkan ketimpangan sosial dan menjauhkan integrasi bangsa dapat dilacak dari pendapat para ahli. Amitai Etzioni (1992:vi;54-55) yang membuka diri dengan pertanyaan-pertanyaan otokritik secara ekonomi, mempertanyakan: ”Apakah manusia itu pada dasarnya individualis, bersaing satu sama lain untuk memaksimumkan kesejahteraan masing-masing yang menyulitkan berintegrasi satu sama lain?” ”Ataukah memang manusia itu pada dasarnya memiliki moral integratif sebagai mahluk sosial yang selalu hidup dalam komunal?”  Perbedaan antara dua paradigma ini, yakni paradigma neoklasik yang individualis dan paradigma sosial-konservatif yang komunalistik, menyajikan paradigma alternatif yaitu paradigma “Aku dan Kita” yang didasarkan atas etika deontologis. Di mana “Aku”, yang bertindak rasional memajukan kepentingan sendiri, tetapi kemampuannya untuk bertindak demikian sangat dipengaruhi oleh kepentingan Kita”, komunitas di mana ia menjadi anggotanya.

 

II. Peranan Pendidikan Sejarah Berbasis Multikultural dalam Integrasi Bansa

Istilah ‘multikultural’ (multicultural) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas  melting pot  yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan Amerika Serikat, khususnya di New York dan California (Banks,1984:3,164;Sobol,1990:18). Istilah ’multikultural’ tersebut dapat juga dimetaforakan ibarat suatu pencarian dalam “percakapan di antara suara yang berbeda” dalam menemukan perspektif keheningan pada suatu narasi skolastik tradisional. Sebab kita sebagai manusia, sesungguhnyalah sering terjebak oleh perbedaan-perbedaan fisik semata-sama. Seperti yang sering dinyatakan Carl Sagan dan Ann Druyan dalam bukunya, Shadows of Forgotten Ancestors, kita diingatkan bahwa perbedaan manusia yang kita lihat sering hanya outside-size saja, seperti; warna kulit, bentuk ketajaman mata, tekstur rambut, dan sejenisnya. Sesungguhnya hal itu hanya sekelumit saja dan tidak bisa tertandingkan oleh perbedaan-perbedaan lain yang ada di dalamnya.

Selain itu istilah ‘multikultural’ tersebut juga selalu melekat dengan pendidikan, yang mempunyai arti secara luas meliputi any set of processes by which schools work with rather than against oppressed groups (Sleeter,1992:141). Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Kymlicka (2002:8;24), bahwa multikultural merupakan suatu pengakuan, penghargaan, dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam kebudayaannya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Lawrence Blum, seorang Professor Filsafat Kanada, menyatakan;

Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (Blum:2001:16).

Dua pendapat di atas, kata kunci yang dapat ditarik dari multikulturalisme tersebut, yakni pengakuan adanya ’perbedaan’ dan ’penghargaan’, dua kata yang selama ini sering dikontraskan. Karena itu dalam pendekatan multikulturalisme sesungguhnya tidak berlandaskan pada pemilikan yang mengisaratkan pada memiliki atau dimiliki budaya tertentu. Namun sebaliknya lebih berlandaskan pada kesadaran untuk menghargai dan menghormati yang mampu bernegosiasi tentang rumusan-rumusan realitas yang ada. “Ia tak seutuhnya merupakan bagian ataupun sama sekali terpisah dari budayanya, alih-alih ia berada di perbatasan” (Adler,1982:389).

Elemen-elemen multikulturalisme, tersebut mencakup tiga sub-nilai sebagai berikut; (1) menegaskan identitas kultural seseorang, dengan mempelajari warisan budaya seseorang, (2) menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang etnik dan kebudayaan-kebudayaannya; (3) menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri; yaitu memandang keberadaan perbedaan itu sebagai suatu kebanggaan ataupun kebaikan positif yg mesti dipelihara. Secara lebih rinci elemen-elemen tersebut sebagai berikut:

Pertama, pengertian suatu “pemahaman identitas kultural orang lain” tidak diartikan ataupun menegaskan bahwa semua aspek kebudayaan itu seluruhnya “baik”, seperti yang banyak dikhawatirkan oleh beberapa kritikus multikulturalisme. Suatu pemahaman identitas kultural orang lain dalam hal ini tidak menghalangi kritik berdasarkan standar-standar dari kebudayaannya yang mungkin dilanggar oleh kebiasaan-kebiasaan khusus dalam kebudayaan tersebut, maupun berdasarkan norma-norma eksternal bagi kebudayaan itu (Blum,2001:16; Schramm,2001:7;Spradley,1997:13-15). Pandangan terpenting dari pengenalan atau pemahaman terhadap budaya orang lain itu adalah bagaimana kebudayaan-kebudayaan tersebut dapat mengekspresikan nilai-nilai bagi para anggotanya sendiri (Blum,2001:16;Harris dan Moran, 2001:57 ).

Kedua, multikulturalisme itu “menghormati kebudayaan-kebudayaan orang lain”,  merupakan kelanjutan yang penting bagi fokus kegiatan pertama. Pemahaman tersebut  dimaksudkan tidak sekedar sesuatu yang bisa ditolerir apalagi dibenarkan, melainkan diperlukan suatu tanggapan yang kritis dari pihak-pihak eksternal untuk berperanserta dalam memberikan dukungan, alasan-alasan, pengakuan, penghargaan, penilaian, penguatan, dan empati dalam kebersamaan hidup sebagai bagian bangsa.  Implementasinya bagi pemerintahan yang bijak dalam mengahadapi masyarakat majemuk tingkat kemajuannya, dapat melakukan berbagai kebijakan baik pemberian kesamaan kesempatan maupun hasil bahkan sekalipun bersifat protektif, terutama kepada kelompok/etnik yang “belum setara”. Penghargaan terhadap etnik dan budaya lain ini di negara lain, contohnya memerlukan bantuan khusus melalui kebijakan preferensial (Weiner,1996:441). Kebijakan preferensial, mengacu kepada hukum/peraturan, ketentuan administratif, pengadilan, dan intervensi publik lainnya untuk memberikan kebaikan publik dari kebaikan privat tertentu (seperti; untuk memasuki sekolah/perguruan tinggi, pekerjaan, pelayanan kesehatan, kenaikan pangkat, dan sebagainya). Di Amerika Serikat kebijakan ini disebut Tindakan Afirmatif (Affirmative Action) atau Kebijakan Konpensasi (istilah bagi para pendukungnya), sedangkan ”Kebijakan Diskriminatif” (istilah bagi para penentangnya) atau sebutan ”diskriminasi terselubung”. Seymour Martin Lipset, dalam karyanya The First New Nation, menyebutkan bahwa kontroversi tajam antara nilai-nilai egalitarian dan individualistik di Amerika makin mereda dengan munculnya kebijakan tersebut, dalam mencapai “kesamaan kesempatan” dan “kesamaan hasil”. Karena orang kulit hitam dalam sejarahnya pernah mengalami sebagai korban diskriminasi masa lalu, untuk perbaikan nasib masa depan. Serupa dengan di India politik ini sering disebut kebijakan “diskriminasi protektif” ataupun “reservasi (Weiner,1996:441).

Alasan perlu adanya tindakan afirmatif bertolak dari prinsip buta-warna” (tesis yang menganggap bahwa tidak ada hukum atau kebijakan publik yang dirancang untuk memperlakukan orang secara berbeda karena perbedaan warna kulit), dan beranggapan bahwa “kesadaran warna” itu invalid, pandangan demikian adalah salah. Sebab secara empirik, tidak bisa dipungkiri bahwa orang kulit hitam sendiri mengakui warna kulit hitam itu buruk dan jelek, walaupun ia berusaha mengurangi efek-efek konsesi ini dengan menegaskan bahwa yang hitam itu hanyalah kulitnya. Namun upaya penghiburan yang diberikan kenyataannya tidak menolong, tidak berguna atau hanya sementara. Karena, kenyataannya pula orang-orang kulit hitam tidak dapat memilih untuk tidak menjadi hitam. Jadi beberapa orang hitam maupun putih mencurigai kepalsuan slogan “hitam itu indah”, “hitam itu manis” dan serupa lainnya.

Di Indonesia penerapan affirmative action, bukanlah hal mustahil walaupun mesti menimbulkan perbedaan persepsi. Bukankah selama ini fakta historis telah membuktikan selama pemerintah Kolonial Belanda, Orde Lama, dan Orde Baru banyak kebijakan pemerintah yang ’memarjinalkan’ etnik-etnik kecil tertentu. Proyek-proyek transmigrasi seperti kolonisasi; Gedong Tataan (1905) dekat Tanjungkarang, Way Semangka  dekat Kota Agung (1921), Proyek Sukadana  di daerah Metro (1935), semuanya didatangkan para transmigran Jawa yang diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kesejehteraan dari pemerintah baik modal, rumah, maupun tanah garapan (Heren,1986:86-95; Purboadiwidjojo,1986:8-31).. Sementara itu kita bertanya; apa yang diterima oleh etnik-etnik pribumi kawasan Sumatera bagian selatan (Lampung), hanya menunggu atas invisible hand-nya terhadap paradigma neoklasik atau paradigma trickle down effect yang tidak berpihak pada sistem pengetahuan dan teknologi lokal (indigenous knowledge) etnik-etnik tertinggal di Sumatera?

Hal yang serupa tapi tak sama, juga kita bisa terlihat di Kalaimantan, yang memrepresentasikan konflik etnik Dayak dengan pendatang—walaupun konflik itu sendiri terjadi karena keberingasan kedua belah pihak—yang secara pikologis berkaitan erat dengan teori Frustrasi Agresi (Dollard, Miller, dan Sears,1969;Berkowitz,1993) dan orang-orang Madura menjadi sasarannya. Dari sisi etnik Dayak, konflik yang terjadi adalah alat untuk mengekspresikan rasa marah dan frustrasi pada pemerintah pusat yang telah mengambil alih dan membagi-bagikan tanah serta hutan mereka kepada pengusaha-pengusaha kayu. Hal ini sejalan dengan pendapat Marzali (2003:16) bahwa

Orang-orang Dayak telah menjadi frustrasi atau kecewa berat yang disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Suharto tentang lahan tradisional mereka yang terdiri dari hutan-hutan tropis di pedalaman Kalimantan. Sejak penghujung tahun 1960-an, melalui Menteri Kehutanan, Pemerintah Pusat telah menjadikan sebagian wilayah hutan tropis sebagai wilayah konsesi (pemilik HPH) bagi perusahaan kayu hutan. Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan hak-kak tanah tradisional orang-orang Dayak., hak-hak orang Dayak untuk mempraktekkan pertanian selain produksi kayu, dan untuk berburu binatang di wilayah hutan tersebut.

Di Papua (Irian Barat), sudah saatnya mengakhiri ”penjajahan” dan ”penghinaan” yang dilakukan oleh PT Freeport itu terhadap masyarakat adat Papua. Bayangkan, dana pensiun pemerintaha Norwegia saja, kini mencabut investasinya di Freeport Mc Moran Copper and Gold Inc, senilai US$ 240 juta atau sekitar Rp 2,16 triliun. Alasannya kata Amin Rais, karena Freeport telah menghancurkan ekologi Papua (Rais, 2008:265). Pemerintah Norwegia yang belasan ribu kilo meter jauhnya dari Indonesia, begitu merasa berdosa kalau ikut menghancurkan lingkungan Papua, sementara kita, begitu tenang dan merasa tidak bersalah sama sekali. Padahal di situ sekaligus terjadi banyak kejahatan.

 

Pertama, kejahatan lingkungan: tailings atau buangan limbah yang setiap hari ribuan ton telah menjadikan sistem sungai Agwagon-OtomonaAjkwa mengalami kerusakan total. Di sana tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan lainnya.

Kedua, kejahatan kemanusiaan, di mana tujuh suku papua yang punya hak ulayat digusur begitu saja dari tanah warisan turun-menurun dan di antara mereka meninggal karena peluru satgas Freeport. Diperkirakan sekitar 160 orang terbunuh antara tahun 1975-1997 di daerah pertambangan dan sekitarnya (Ballard,2007).

Ketiga, kejahatan menguras kekayaan Indonesia lewat manipulasi administrasi dan menjadikan pusat pertambangan Freeport sebagai industri pertambangan misterius dan rahasia. Ironisnya tentang PT Freeport ini hampir tidak ada negosiasi ulang atas seluruh kontrak karya pertambangan yang merugikan bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahunn (Rais,2008:49).

Komponen ketiga adalah, “memandang keanekaragaman budaya itu sebagai sesuatu kebaikan yang positif untuk dihargai, diterima, dan dipelihara dalam komunitasnya”. Blum berpendapat bahwa manifestasi penerimaan keragaman budaya sebagai sesuatu kebaikan yang diterima dan dipelihara itu untuk mengekspresikan nilai tersebut bisa diwujudkan lebih konkrit dari tindakan nomor dua. Ekspresi nilai budaya tersebut bisa dilakukan melalui tiga bentuk.

Kita bangga, Kementrian Pendidikan Nasional di Indonesia, khususnya di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam pengembangan budaya seperti itu belakangan ini telah menerima siswa perempuan pemeluk agama Islam untuk memakai seragam jilbab di sekolah-sekolah sebagai bagian hak asasi individu. Hak asasi disambut baik masyarakat muslim khususnya, namun ironisnya untuk pakaian-pakaian etnis/adat seperti; pakaian adat Sunda, Jawa, Minang, Minahasa, dan seterusnya hampir tidak pernah ada upaya enkulturasi yang konsisten diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolahan. Satuan-satuan pendidikan yang mengenalkan identitas tersebut terbatas di TK dan SD, itu-pun hanya berlaku pada perayaan/hari besar bersejarah, seolah-olah membiarkan siswa kita tercerabut dari identitas budayanya sendiri.

Alasan pemerintah tidak melaksanakan kebebasan seperti itu jika dirunut lebih jauh bisa berdalih untuk kepatutan, keseragaman, dan kesederhanaan. Persoalan yang muncul: Pertama, apakah kepatutan dan kesederhanaan tidak ada tempat dalam ketidakseragaman? Kedua; apakah dibenarkan hanya untuk legitimasi keseragaman, maka dibolehkan meniadakan identitas budaya yang dimilikinya? Jadi, untuk menumbuhkan penghargaan dan penerimaan dalam budaya etnik yang beragam seringkali dituntut menunjukkan keberanian langsung untuk menjadi satu bagian dari kebudayaan tersebut dengan membiarkan untuk mengekspresikan budayanya secara lugas  dan penuh “tanggung jawab” (Blum,2001:21-22). Loro May (2001:156), seorang profesor filsafat pada Washington University di St. Louis, menambahkan dengan menyatakan bahwa “tanggung jawab” moral atas kejahatan-kejahatan rasial-pun dipikul oleh semua anggota komunitas, termasuk oleh mereka yang secara tidak langsung melakukan kejahatan itu, tetapi tahu. Karena itu sangat relevan sebagai kata kunci dari pernyataan di atas adalah adanya “keragaman” dan “penghargaan”. Jika dalam Islam mengajarkan “rachmatan  li al-‘alamin” menjadi mediator bagi perbedaan-perbedaan budaya tersebut (Jandra, 2003:71-72), mestinya kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki motto Bhinneka Tunggal Ika, betul-betul menghargai keragaman sosio-budaya bangsa, sebab ia hakiki dan mengungkapkan sebuah kebenaran historis, antropologis, sosiologis, dan teologis.

Tradisi dalam pemikiran kita yang kuat namun sering menyesatkan adalah bahwa manusia hanya merasakan perasaan sebagai komunitas ketika mereka menganggap diri mereka sama dengan anggota-anggota lainnya (Blum,2001:25). Robert N.Bellah dan rekan-rekannya dalam Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life, menyatakan  bahwa jenis komunitas yang diperlukan dewasa ini adalah komunitas yang pluralistik, komunitas yang meliputi rasa keterikatan dengan aktivitas, keadaan, tugas, lokasi, dsb, terutama didasarkan pada pengalaman kemanusiaan bersama, namun dengan mengakui  dan menilai  perbedaan-perbedaan budaya dan perbedaan-perbedaan lainnya juga (Bellah,1985:51).

2.1. Multikulturalisme Sebagai Suatu Keniscayaan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pluralis, bahkan mungkin yang paling pluralis dunia. Bangsa ini terdiri ratusan etnik, agama, budaya, dan adat istiadat,  yang tersebar di sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, serta berbicara dalam ratusan bahasa daerah (Koentjaraningrat, 1970,21-33;Thohari,2000:129). Pluralisme multidimensional ini telah membentuk mozaik ke-Indonesia-an yang sangat indah dan mempesona, tetapi sekaligus rawan terhadap konflik. Ketidakmampuan mengelola pluralisme inilah bisa mendorong terjadinya gejolak sosial politik yang bernuansa SARA yang terjadi separatis di akhir-akhir ini. Namun Indonesia, bukan satu-satunya bangsa dan negara yang  memiliki pluralisme etnis. Bangsa Amerika contohnya, juga dikenal sebagai bangsa sangat pluralistik secara etnik. Karena pluralistiknya Amerika menjadikan “E Pluribus Unum” sebagai jargonnya. Kemudian bangsa Kanada, memiliki kebijakan multikulturalisme dengan “mozaic-nya”, dengan jargon “unity in diversity” (Marger,1985:258;Supardan,2002:34),  sebuah semboyan yang mirip “Bhinneka Tunggal Ika” yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahkan Singapura-pun menyebut dirinya sebagai bangsa pluralis, meski etnik Cina memiliki jumlah yang lebih dominan. Demikian juga dengan bangsa-bangsa lain. Sedikit sekali negara yang dihuni oleh satu etnis saja. Singkatnya, pluralisme bukanlah eksklusif milik kita saja, melainkan merupakan fenomena umum yang bisa ditemukan di mana saja.

Multikulturalisme sebenarnya merupakan suatu keniscayaan kebijakan sosial-politik bagi Indonesia. Karena fakta pluralitas etnik dan budayanya tersebut tidak saja dibenarkan secara historis, sosiologis, antopologis, tetapi juga teologis. Selain itu pluralisme juga merupakan akibat logis dari gelombang urbanisasi dan globalisasi yang terjadi di dunia. Catatan yang perlu dihindarkan dalam multikulturalisme ini adalah kecenderungan eksklusifisme dan fanatisme etnik yang sempit. Pasalnya fanatisme etnik akan menyulut konflik secara potensial memang selalu ada dan inherent dalam masyarakat yang multietnis baik yang disebabkan oleh stereotipe maupun prasangka-prasang sosial lainnya. Secara sederhana problematikanya adalah bagaimana agar sesuatu yang potensial dalam arti negatif, tidak menjadi aktual. Artinya bahwa diperlukan untuk mengatur agar kebutuhan dan kebenaran multikulturalisme itu menjadi penetapan ideologis sebagai bangsa Indonesia dari semua etnis, golongan agama, budaya, bahasa yang beraneka ragam itu merasakan satu bangsa yang benar-benar dihayati, dan diamalkan, tanpa menghilangkan identitas “primordial” yang kaya dengan perbedaan itu.

Jawaban yang diajukan untuk menjawab permasalah tersebut juga tidak mungkin dengan menghilangkan identitas “primordial” itu dengan menindas identitas yang kaya dengan keragaman sekalipun dengan maksud memperkuat persatuan  nasional. Hal ini sama halnya dengan “mati secara sosial dan budaya (Magnis-Soeseno,2000:30).”. Dari atropi (penyusutan) sebuah identitas asli, tidak mungkin muncul identitas baru. Jadi tidak mungkin tercapai kesatuan bangsa yang terdiri atas banyak komponen, dengan meniadakan kemajemukan itu. Bangsa Indonesia mustahil dilarutkan identitasnya sebagai orang Jawa, Sunda, Batak, Minang, Dayak, Bugis, Ambon, Islam, Hindu, Kristen, Budha, dan seterusnya. Sebab tindakan itu tidak akan dapat menciptakan identitas Indonesia yang sesungguhnya, melainkan hanya akan menghancurkan identitas yang sebenarnya. Bangsa Indonesia tidak mungkin dapat dibangun oleh selain orang Indonesia sendiri yang pluralis. Walaupun ironisnya banyak pemimpin dan penguasa kita mengambil jalan pintas seperti itu. Jika itu terjadi, persatuan bangsa yang dicapainyapun hanyalah sebuah persatuan semu yang dibangun oleh identitas atas ritus-ritus kenegaraan yang kosong (Piliang, 2001:227;Magnis-Suseno,2000:31).

Kalau saja seseorang memiliki akar dalam lingkungan sosialnya yang termasuk ”primordial”, lalu ia berbicara sesuai intonasi dan dialeknya masing-masing, itu bukan berarti ”primordialisme”. Karena ketertanaman sosio-kultural, justru merupakan syarat keutuhan personal dan psikis seseorang. Berbeda dengan suatu keterikatan ”primordial” (yang wajar) kemudian menjadi primordialistik (tidak wajar) yang melampaui lingkaran primordial dengan kata lain menjadi “eksklusif”. Hal itu jelas pada orang tersebut terjadi desosialisasi, suatu pemiskinan sosial karena tidak mampu lagi merasakan solidaritas dengan orang lain sebagai manusia dalam kesatuan bangsa. Sikap semacam ini bahkan dapat menjadi ”primordialistik fanatik” yang sempit apabila salah satu keterikatan primordial, misalnya pada salah satu suku, maupun agama menjadi sedemikian dominan. Keluarga dan nilai-nilai dominan umum akhirnya menjadi tidak lagi dirasakannya. Primordialisme semacam itu dapat dikategorikan “pathologi psikis” jika menyangkut individu, dan pathologi sosial jika menyangkut kelompok (Horton & Hunt, 1999: 195-197).  Primordialisme yang seperti itu pula yang merupakan suatu regresi, suatu penolakan terhadap keterbukaan.

Multikulturalisme memang sepintas dalam banyak hal, dapat menimbulkan rasa khawatir terhadap hubungan antara agama dan kebudayaan. Kekhawatiran ini sesungguhnya dapat dijawab secara sederhana; bahwa agama adalah ciptaan Tuhan yang permanen dan universal, sedangkan kebudayaan adalah buatan manusia yang temporal dan spatial. Bila dirunut ke belakang, kekhawatiran itu bersumber dari ketakutan teologis mengenai relasi antara yang sakral dan yang profan (Eliade,2001:274-275;2002:211). Secara ekstensial, bila ke-Tuhanan (agama) dipahami dan dihayati sebagai tujuan akhir yang kemudian melahirkan apa yang disebut “aktualisasi”, maka aktualisasi kesadaran akan Tuhan dalam perilaku menjadi tidak mengenal dualisme antara yang suci dan duniawi. Dengan demikian agama sebagai yang sakral menjadi substansi atau inti kebudayaan (Abdullah, 2003: xii). Ironisnya, tidak semua pemeluk agama memahami masalah ini dengan benar. Mereka agak phobia memahami budaya lokal. Kekuatan hegemoni agama formal yang didukung oleh otoritas ortodoksi menundukkan budaya lokal termasuk seni tradisi vis a vis otoritas keagamaan. Kuntowijoyo (2003:16) seorang sejarawan dan budayawan Universitas Gajah Mada yang merasa prihatin terhadap fenomena tersebut, sering menyebutnya tidak sedikit orang yang memandang agama telah menjadi “buldoser” kultural atas pluralitas ekspresi kebudayaan. Padahal tradisi budaya lokal sarat akan pesan-pesan filosofis, baik dalam aspek spiritual, moral, mentalitas, maupun pesan dan kritik sosial. Para pengamat seni-budaya (Mack,2001:7-11;Dickie,1971:27; Peransi,1985: 8-9) bahkan berpendapat bahwa, seni-lah satu-satunya wilayah yang sulit dikooptasi oleh institusi kenegaraan. Seni merupakan ekspresi hidup dan kehidupan serta sumber inspirasi gerakan spiritual, moral, dan sosial dalam mencairkan ketegangan sosial. Dan, di balik keterbatasannya pranata lokalnya, seni juga mengandung makna universal yang dapat paralel dengan agama bagi keluhuran budi manusia.

Seorangpun tidak ada yang berharap, konflik etnis ini akan terus menjadi awan kelam bagi masa depan politik Indonesia. Semua orang tidak mengendaki seperti api dalam sekam, unsur etnik sewaktu-waktu siap membakar setiap bangunan politik Indonesia. Sekalipun konflik etnis ini sempat terpusat di Kalimantan dan Maluku, tetapi secara sporadis tetap khawatir mencuat di daerah lain, khususnya kawasan perkotaan yang padat penduduk. Harapan kita,  pluralisme etnis itu menjadi pengikat kaum urban, terutama di kawasan yang premanismenya begitu kuat sebagai basis ekonomi kelompok pendatang (Suparlan,2001:2-3;Piliang,2002:232).  Bahkan Abdullah (2001:93-94) berpendapat, bahwa huru-hara sosial ataupun anarki sosial yang kita alami akhir-akhir ini, merupakan pantulan yang keras dari masyarakat majemuk yang berada dalam “kesunyian” tanpa perlindungan sistem kepemimpinan lokal dan masyarakat madani yang sehat dan fungsional.

Setelah kita memahami beberapa kemandekan dalam upaya mewujudkan masyarakat multikultural yang harmoni, maka ada baiknya kita perlu memahami juga peluang dan perkembangannya di dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya. Pembahasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa, “More than 95 % of the world’s countries are ethnically heterogeneous… According to some estimates, there are close to 5.000, diverse ethnic group in the world” (Jandt,1998:419). Fakta heterogenitas ini dalam realitasnya, ternyata tidak sepenuhnya menerima ataupun menolak kebijakan multikulturalisme tersebut. Menurut Supriadi  (2001: 37) terdapat empat kemungkinan kombinasi tentang multikulturalisme itu:

Pertama, negara yang realitas etnik dan budayanya heterogen serta menerima ide dan menerapkan kebijakan multikulturalisme. Contohnya; Kanada, Amerika Serikat, Australia, Brazilia, Mexico, Malaysia. Kedua; negara dengan realitas etnik dan budayanya heterogen, tetapi kebijakan pemerintahannya cenderung mengarah ke monokulturalisme, contohnya RRC dan Prancis. Ketiga; negara dengan realitas etnik dan budayanya  relatif homogen, dan kebijakannya cenderung mengarah  ke monokulturalisme, contohnya Israel. Keempat; negara dengan realitas etnik dan budayanya homogen, tetapi kebijakan pemerintahannya menerapkan kebijakan multikulturalisme, contohnya Jepang.

Indonesia yang secara konsepsional memiliki motto “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai falsafah kehidupan bernegara, dapat dikategorikan ke yang pertama. Akan tetapi jika dilihat dalam implementasinya terutama zaman Orde Lama dan Orde Baru, dapat  dikategorikan dalam kelompok kedua, karena walaupun bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, namun dalam realitasnya lebih cenderung pada uniformitas (keseragaman) budaya. Wiriaatmadja (2002:15) menyebutnya bahwa keragaman dalam kesatuan ini pada paruh lima dekade dalam perjalanan kemerdekaan negara-bangsa, lebih ditekankan pada aspek kesamaan dan kesatuannya yang mengakibatkan pengikisan secara kuantitas dan kualitas budaya lokal khususnya Bahasa Daerah yang makin mundur dan kehilangan daya gunanya secara pragmatik. Sedangkan Abdullah (1999: 19;2001:72) menyebutnya bahwa nasionalisme pada era Orde Baru telah diambil alih oleh negara dan kurang menghargai pengembanagan identitas budaya lokal yang menuntut kewajaran serta kesamaan dalam keluarga-bangsa.

Multikulturalisme sebetulnya sekarang ini sangat memungkinkan untuk berkembang terutama dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah. Sebab dalam multikulturalisme, menuntut pengembangan budaya lokal secara wajar serta tumbuhnya pemikiran yang sangat kaya dengan keunikan masing-masing budaya. Semua elemen itu tidak mungkin dapat diapresiasi dengan pendekatan terpusat (top down), melainkan hanya dengan mengembangkan pendekatan bottom up yang desentralistik. Melalui pengembangan potensi daerah yang desentralistik tersebut, diharapkan pemikiran pluralistik etnis, budaya, agama, seni, bahasa, dapat melakukan respons kreatif yang signifikan dengan tuntutan transformasi masyarakat  yang terjadi (Asy’ari,2003:234-235). Namun demikian dalam masyarakat yang multikultural juga perlu adanya suatu etika baru untuk menghindari adanya konflik-konflik sosial. Sebab, kita menyadari bahwa dalam masyarakat multikultural juga tersimpan sejumlah potensi konflik. Adapun etika dunia baru tersebut sejalan dengan pendapat Leonardo Boff dalam bukunya Ethic fuer eine neue welt (2000), menekankan pentingnya lima jenis etikamondial, yakni;

Pertama, etika menyerukan umat manusia untuk saling melihat antara satu sama lain, dalam arti positif. Artinya bahwa kita selaku manusia, tidak boleh egois dan hanya memperhatikan dirinya sendiri, melainkan lihatlah orang-orang lain, etnik-etnik lain, dan bangsa-bangsa lain. Dalam pandangan kaum muslim khususnya berkeyakinan bahwa keragaman etnik dan budaya itu sesuatu yang bersifat given,sebagaimana dituliskan dalam Surat Al-Hujurat Ayat 179. Hal ini mestinya tidak hanya cukup dihafal, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Kedua, etika solidaritas; dalam etika ini sebagai manusia kita memiliki tanggung jawab moral untuk saling bersatu dalam kebaikan. Kebersamaan atau solidaritas itu penting khususnya untuk mendongkrak kekuatan-kekuatan kejahatan, kekejian, maupun kecurangan. Dalam Islam kita mengenal ayat-ayat yang melarang berbuat kejahatan, apalagi berjamaah. Lihat Surat Al-Imron 104 dan110. Ketiga, etika tanggung jawab; adalah agar setiap orang memiliki keterlekatan terhadap perilakunya sehingga nampak konsisten dan dewasa. Baik ucapan maupun sikap serta perbuatannya harus betul-betul dapat dipertanggung-jawabkan terhadap dirinya, masyarakatnya, maupun Tuhan. Keempat, etika berdialog; maknanya adalah bahwa setiap orang itu hendaknya mampu melakukan dialog-dialog yang etis dan dinamis, penuh kehangatan, serta menyejukkan bagi pihak-pihak yang dilibatkan  Kelima, etika suci, maksudnya penuh dengan niat baik yang tulus-ikhlas dan kesungguhan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik (Chang,2003:32-33).

2.2. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu Tentang Peranan Multikultural dalam Integrasi Bangsa

Kajian terhadap peneltian-penelitian terdahulu tentang pembelajaran sejarah yang berbasis multikulturalisme, dalam kaitannya dengan integrasi bangsa Indonesia, sebetulnya belum begitu banyak diteliti secara formal oleh para ahli. Namun demikian penulis akan berusaha menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkeitan dengan topik tersebut, seperti:

2.2.1. Rochiati Wiriaatmadja (1992) dalam disertasinya yang berjudul ”Peranan Pengajaran Sejarah  Nasional Indonesia dalam Pembentukan Identitas Nasional (Upaya  Peraihan Nilai-nilai Integralistik dalam Proses Sosialisasi dan Enkulturasi Berbangsa di Kalangan Siswa SMAK 1 BPK Penabur di Bandung)”, menyatakan bahwa: (a) Masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan, adalah masalah pembangunan dan pembinaan bangsa (nation and character building). Sebagai masyarakat majemuk, bangsa Indonesia harus menghadapi keanekaragaman suku bangsa, ras, bahasa, dan adat-istiadat, lapisan sosial serta kesenjangan ekonomi; (b) Semangat nasionalisme dan patriotisme itu diragukan, apabila dalam pola sikap dan perilaku bisnis, etika moral yang rasional menjadi pedoman sumber nilai-nilai berusaha mereka, sehingga seringkali dalam kondisi yang kompetitif terjebak dalam apa yang disebut “daerah bebas moral” atau “amorally free zone”.

2.2.2. Tim Litbang salah satu surat kabar terkemuka di Jakarta, mengadakan jajak pendapat tentang penilaian baik-buruknya situasi bangsa Indonesia, sebanyak 69,% responden menyatakan semakin memburuk kerukunan antar suku, sebanyak 64,7% makin memburuk keutuhan wilayah, sebanyak 43,3% makin memburuk kerukunan uamat beragama, dan sebanyak 37,2% makin memburuk antar pendukung partai (Kompas,25/10/2000). Begitu juga hasil jajak pendapat tentang “Ikatan Kebangsaan Mulai Renggang” melaporkan bahwa justru di saat bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai gempuran persoalan, ikatan kebangsaan di dalam kehidupan masyarakat saat ini dinilai semakin melemah. Dalam pandangan publik, sampai sejauh ini tidak terlihat upaya produktif yang membuat bangsa ini menjadi solid.  Hal ini bisa ditunjukan dengan sebanyak 71% responden yang dihubungi menganggap ikatan sosial yang terbentuk di masyarakat sekarang ini melemah. Tidak lebih dari 20% responden lainnya menganggap masih kuat, 9% tidak tahu/tidak menjawab. Kemudian dalam hal “keutuhan negara” sebagai satu kesatuan. Sebanyak 55% khawatir bahwa keutuhan wilayah negara Indonesia akan buyar, terutama setelah lepas dan merdekanya Timor Timur. Sedangkan dalam aspek “Kerukunan Antar Pemeluk-Agama”, sebayak 41 % responden mengatakan situasi  kerukunan antar pemeluk agama saat ini bertambah buruk, apalagi Indonesia saat ini mulai diusik  dengan tuduhan internasional sebagai sarang terorisme.. Hanya 29% responden  yang masih bersikap optimis, terutama  adanya gerakan-gerakan  lintas agama yang mengedepankan  kepentingan bersama. Kemudian dalam aspek integrasi bangsa bahwa kaum muda menunjukkkan ketidak-berperanannya sebanyak 54%.

2.2.3. Dalam jajak pendapat tentang “Generasi Muda Patutkah Kita Banggakan?”ternyata hasil penelitiannya sebanyak 69% responden menyatakan pengakuannya terhadap kekritisan para pemuda dalam mencermati kebijakan pemerintah dan lembaga tertinggi serta lembaga tinngi lainnya. Sisanya responden menyatakan mereka tidak kritis. Namun khusus dibidang politik para responden sebagian besar 67% menyatakan peran pemuda masih kurang memuaskan, alasannya masih banyak pemuda yang terjebak yang tidak produktif bahkan kadang-kadang mereka meresahkan masyarakat. Kemudian dalam persoalan sosial, sebanyak 61% responden menyatakan pemuda identik dengan persoalan sosial, seperti; terlibat berbagai kasus narkoba dan tawuran, sisanya masih memiliki kiprah positip. Sebanyak 55% menyatakan bahwa para pemuda lebih terlibat seks bebas serta menyukai VCD porno, dan sebanyak 60% citra kawula muda identik dengan gaya hidup yang konsumtif .

2.2.4. Penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan Matile (1996) hasilnya menyatakan “… these strategies offer opportunities to recognize and appreciate diversity; instill sensitivity; and appreciate the contribution of the varied ethnic, linguistic, and cultural groups of the city”. Kesimpulannya, pertama, melalui prinsip pembelajaran multikulturalisme, dengan penekanan pada pemahaman budaya yang berbeda-beda, akhirnya timbul hasrat untuk mempelajari budaya etnik lain yang berbeda. Kedua, dengan mengembangkan prinsip multikulturalisme yang mengajak hidup penuh menghargai terhadap keragaman etnik dan budaya yang berbeda-beda, secara konsekuen, dapat diperoleh suatu sikap yang mampu mereduksi konflik-konflik horizontal antar etnik yang terjadi. Artinya dengan memperlakukan semua budaya lokal/etnik yang ada secara adil dan setara, maka jauh kemungkinan adanya dominasi budaya tertentu yang dapat menghambat pengembangan budaya minoritas sekalipun .

2.2.5. Penelitian lain tentang peran multikulturalisme untuk mewujudkan model hubungan budaya yang sesuai atau serasi, dikemukakan berdasarkan hasil penelitian O’Mara (1996) yang mengadakan penelitiannya terhadap sejumlah film-film hiburan di Hollywood dalam kaitannya dengan pendidikan. Ia menegaskan “Show how entertainment media can support educational themes; concepts include the idea of a subculture, cultural values, and cultural model for appropriate interpersonal” Jadi, melalui penyajian  multikultural dapat memperlihatkan bagaimana media pertunjukan itu dapat mendukung bidang-bidang pendidikan, sub-kultur, nilai budaya yang berkembang sebagai bagian dalam hubungan interpersonal.

2.2.6. Penelitian Padersen tahun 1995, menegaskan bahwa multikultural pada bagian lain dapat berperan untuk menghargai perbedaan budaya. Seorang konselor telah melakukan penelitian ini yang mengadakan penelitiannya di Sekolah Dasar. Hasil temuan penelitiannya bahwa; “a base for understanding cultural bias, and provides practical strategies to promote child development in a multicultural society”. Dengan denikian pembelajaran multikultural sangat berguna dalam memahami berbagai bias budaya yang ada di masyarakat. Sebab, tidak menutup kemungkinan apa yang siswa dengar dari masyarakat tentang budaya suatu etnis tertentu, ternyata berbeda sekali setelah ia pelajari langsung dari budaya etnis tersebut yang sesungguhnya. Melalui pembelajaran multikultural, bias budaya dapat dihindari jika secara dini dipelajari di sekolah.

2.2.7. Multikulturalisme juga di sisi lain dapat mengurangi sifat prasangka dan apriori terhadap budaya etnis lain. Ponterotto (1995), mengadakan penelitiannya yang menghasilkan kesimpulan bahwa pembelajaran multikulturalisme berperan untuk pencegahan meningkatnya prasangka dan konflik antar kelompok, karena melalui pembelajaran multikultural siswa belajar menghargai setiap budaya etnis yang berbeda, menilai setiap keunggulan dan kelemahannya, yang pada akhirnya siswa akan menerimanya bahwa sesungguhnya tidak ada budaya yang sempurna maupun sama sekali tidak memiliki kebaikan atau manfaatnya. Bahkan menurut aliran kelompok “fungsionalis kebudayaan”. Hal ini sejalan dengan functional theory of culture Malinowski yang ditulis dalam karya akhir yang monumental A scientific Theory of Culture and Other Essay, bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan manusia.

2.2.8. Multikultural juga berperan untuk mempersatukan budaya bangsa. Penelitian ini dilakukan oleh Ravitch (1996) yang meneliti perspektif multikultural dalam hubungannya dengan persatuan budaya Amerika. Ia menjelaskan bahwa melalui pendekatan perbandingan komunitas New York dan California yang pluralistik, mereka menganggap bahwa pentingya multikultural untuk pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan dukungan tanggung jawab untuk suatu persatuan budaya Amerika. Multikultural yang berperan dalam upaya mempersatukan budaya bangsa tersebut, sesuai dengan motto kenegaraan mereka E Pluribus Unum atau Unity in Diversity (Marger, 1985: 258; McLemore: 1980: 35; Supardan 2002: 34) yang serupa dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya di Indonesia.

2.2.9. Dadang Supardan yang mengadakan penelitian dengan judul Pembelajaran Sejarah Berbasis Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global dalam Integrsai Bangsa (Studi Kuasi Eksperimen Terhadap Siswa SMA di Kota Bandung) (2003),  dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Melalui penghitungan Path Analysis menunjukkan hasilnya pengaruh langsung pembelajaran multikultural terhadap integrasi bangsa secara langsung sebesar 29,92% merupakan pengaruh yang terbesar dibanding variabel-lainnya lainnya. Sedangkan jika dihubungkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara kualitatif dengan siswa SMA, ternyata pada umumnya siswa merasa senang dengan belajar memahami kebudayaan berbagai etnis yang ada di Indonesia. Siswa dengan memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing budaya setiap etnis, berdasarkan penilaiannya sejauh berupaya untuk menghindari prasangka-parasangka sosial, stereotipe, etnosentrisme maupun bias budaya lainnya, umumnya merasa ingin tahu lebih jauh memahami pentingnya interaksi lintas etnis. Inilah keunggulan menggunakan Evaluative Coeficient Analysis (ECO) pola Osgood (Saunders, 1982:111-112) , yang banyak diminati siswa. Walaupun hanya dengan strategi ceramah yang disertai pengenalan pemahaman nilai budaya disertai dengan tayangan gambar-gambar budaya etnik dan pengkajian nilai-nilai Favourable and Unfavourable Evaluations yang dikembangkan Osgood tersebut, umumnya siswa merasa tertarik dan penuh antusias mengikuti pembelajaran multikultural tersebut. Mengingat dengan pengenalan nilai-nilai Favourable and Unfavourable Evaluations, berarti siswa belajar untuk memiliki keterbukaan dan keberanian dalam mengemukakan contoh-contoh budaya etnisnya sendiri maupun menghargai budaya etnis yang lainnya. Suasana belajar berlangsung aktif, santai, tetapi serius, dan kadang-kadang diselingi humor-humor ringan yang mengekspresikan aktivitas belajar penuh keakraban dan gairah.

 

III. Peranan Pembelajaran Sejarah Lokal, Nasional, dan Global dalam Integrasi Bangsa   3.1. Perspektif Sejarah Lokal

3.1.1.Pendidikan Berperspektif Sejarah Lokal

“Sejarah lokal”, yang merupakan kisah kelampauan dari kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada “daerah geografis” terbatas/tertentu, baik yang menyangkut komunitas township, county, maupun village, dan sejenisnya. Dalam realitasnya sering terabaikan walaupun penting dalam pembelajaran sejarah pada umumnya.

Pengkajian sejarah lokal di Indonesia baik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Barat maupun Indonesia sejak zaman dahulu, ternyata masih relatif sedikit. Kartodirdjo (1992:74) berpendapat, hal ini disebabkan oleh adanya kesulitan memperoleh sumber-sumber, maupun para ahli yang relevan. Sumber-sumber yang cukup lengkap sangat dibutuhkan oleh karena biasanya sejarah lokal berupa sejarah mikro, suatu jenis sejarah yang menuntut metodologi khusus, yakni yang mempunyai kerangka  konseptual cukup halus agar dapat melakukan analisis yang tajam, sehingga pola-pola mikro dapat diekstrapolasikan. Kesulitan ini baik yang menyangkut kebenaran kronikalnya (kebenaran tentang; apa, siapa, kapan, dan di mana) maupun keunggulan analisisnya (yang menyangkut; mengapa dan bagaimana). Wilhelm Dilthey menyebutnya diperlukan pemahaman antara “wajah eksterior” dan “wajah interior”. Wajah eksterior memantulkan aspek faktualnya (yang menyangkut apa, siapa, kapan, di mana), sedangkan wajah interior memantulkan aspek substansialnya tentang makna dan kesadarannya. Sedangkan kesulitan lainnya, bahwa penulisan sejarah lokal di Indonesia, masih bersifat Jawa sentris.

Banyak komentar-komentar negatif dan positif tentang sejarah lokal. Kartodirdjo mengemukakan bahwa suatu sejarah naratif mengenai peristiwa lokal, tidak terlalu menarik, dan baru mulai bermakna kalau pelbagai fakta ditempatkan dalam suatu konteks atau mengandung struktur, pola, atau kecenderungan tertentu. Sesuatu sejarah lokal yang memiliki makna secara makro, dapat mencakup proses inovasi atau transformasi suatu perkembangan. Proses ini biasanya membawa dampak konflik sosial antara berbagai golongan elit. Kartodidjo selanjutnya menyebutkannya bahwa bukan dampak kejadiannya yang penting, melainkan kualitasnya yang terletak pada strukturnya. Pernyataan yang demikian, sebenarnya menimbulkan perbedaan persepsi baik di kalangan sejarawan dunia internasional maupun sejarawan Indonesia dalam menanggapinya.

Lapian (1980:7) misalnya, ia mengatakan bahwa peran peristiwa yang terkandung dalam sejarah lokal, pada dasarnya memiliki dua peran. Pertama ada peristiwa yang tetap akan mempunyai arti lokal saja, dan kedua; ada pula yang mengandung makna yang lebih luas. Terhadap dua peran sejarah lokal tersebut, mungkin kita bisa sependapat dengan Lapian, bahwa pada dasarnya sejarah lokal patut dipelajari dan diteliti, karena sejarah lokal juga bisa  mengadakan koreksi terhadap generalisasi-generalisasi yang sering keliru dibuat dalam penulisan sejarah nasional. Douch (1967:7-8) dan Mahoney (1981:44-45) lebih jauh mengemukakan mengemukakan bahwa apabila dibandingkan dengan pengajaran sejarah yang konvensional, keunggulan pengajaran sejarah lokal  adalah “kemampuannya” membawa siswa kepada situasi riil dalam lingkungannya. Pengajaran sejarah lokal dapat menerobos dan menjembatani antara apa yang terjadi dengan dirinya maupun lingkungan kehidupannya.

Penulisan sejarah lokal di Indonesia, sebenarnya sudah dirintis sejak jaman C. Snouck Hurgronje tentang Aceh, R.A.Hoesein Djajadiningrat tentang Kerajaan Banten, E.B. Kielstra, A.A  Cense dan Noorlander tentang Banjarmasin, J.A.Bakkers, G.K. Nieman tentang Sulawesi Selatan, C.A.Mees tentang Kutai (Koentjaraningrat, 1995:282), dan Sartono Kartodirdjo tentang Banten “The Peasant Revolt of Banten in 1888”. Dan, banyak lagi tentang seminar-seminar sejarah lokal. Masalahnya sekarang, untuk sementara ini kegiatan seminar tersebut hanya sebatas pada “inventarisasi dan dokumentasi” mengenai sejarah Indonesia pada tingkat lokal, belum menyangkut aspek bagaimana metodologis pembelajarannya kepada generasi muda khususnya siswa di sekolah. Sebagai akibat dari kurangnya penghargaan terhadap sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah, maka wajar  dalam banyak hal sejarah Indonesia seperti yang sedang diajarkan hingga sekarang akan kurang berceritera bagi orang-orang tertentu dan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang dimiliki atau dihayati sendiri (Lapian,1980:4). Padahal sebagai manusia secara sosial merupakan makhluk multidimensional, dan ia utuh apabila semua dimensi dapat dihayatinya secara selaras (Magnis-Suseno,2000:34). Akibatnya, di Indonesia destabilisasi sosialitas tradisional masyarakat menjadi semakin jauh dari keadilan dalam kondisi yang menyisakan sistem kekuasaan seperti Orde Baru.

Persoalan lain yang muncul adalah, bagaimana  peristiwa-peristiwa sejarah lokal itu dapat dimasukkan dalam suatu ceritera sejarah yang terintegrasi. Kita dapat menarik garis lurus yang lain, misalnya saja dengan berpangkal tolak dari sejarah Pajajaran, atau lebih tua lagi ke abad 11 dengan munculnya Maharaja Sri Jayabupati yang disebut “prahajian (raja) Sunda”. Nah, sejarah Sunda (Pajajaran), seperti kita ketahui terjalin dengan sejarah Jayakarta (Muhsin,2000:157-160), sehingga orang cenderung menarik garis  penghubung dengan sejarah ibukota masa kini. Sejarah Pajajaran, di lain pihak juga terkait dengan sejarah orang-orang Badui yang sekarang masih relatif utuh komunitasnya di Banten Selatan (Djajadiningrat,1995:64-67). Pantun-pantun Badui masih mengingatkan kita kepada hubungannya dengan Pajajaran, dan melalui orang-orang Portugis nama “Sunda” di Eropa menjadi dikenal (Boxer,1995:201).

Sebagai bangsa (Indonesia), perlu memahami pentingnya “rasa memiliki” yang merupakan bagian integral dari terbentuknya suatu integrasi bangsa. Erich Fromm (1955:25) seorang ahli psikoanalis asal Frankfurt Jerman yang sering juga dijuluki seorang humanis eksistensialis, dengan karya besarnya The sane society, menjelaskan bahwa pemahaman tentang psike manusia harus berdasarkan analisis tentang kebutuhan-kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi-kondisi eksistensinya. Kebutuhan-kebutuhan itu meliputi; (1) kebutuhan akan keterhubungan atau frame of devotion, (2) kebutuhan akan transendensi, (3) kebutuhan akan keterberakaran, (4) kebutuhan akan identitas, (5) kebutuhan kerangka orientasi. Secara keseluruhan kebutuhan dapat dinyatakan dalam dua konsep kemanusiaan yang fundamental yakni konsep “memiliki” (to have) dan “ada” (to be). Sebagai manusia ia berada, ia hidup serta berkembang menjadi pribadi karena ia memiliki sesuatu. Dengan demikian “memiliki” merupakan bagian “keberadaan” manusia, yang kemudian oleh Fromm disebutnya sebagai “existential having”.

Fromm (1955:362) lebih jauh mengemukakan bahwa masyarakat yang ideal dalah masyarakat

… di mana berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta, di mana ia berakar  dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas, suatu masyarakat yang memberinya kemungkinan-kemungkinan untuk mengatasi kodratnya dengan menciptakan  bukan dengan membinasakan, di mana setiap orang mencapai pengertian  tentang diri dengan mengalami dirinya sebagai subyek  dari kemampuan-kemampuannya  bukan dengan konformitas, di mana terdapat suatu sistem orientasi dan devosi tanpa orang perlu mengubah kenyataan dan memuja berhala.

Masyarakat seperti itu pada setiap orang dan kelompok akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia sepenuhnya. Anggota masyarakat demikian tidak akan ada rasa kesepian, isolasi, serta keputus-asaan. Jika cita-cita ideal Fromm ini dikaitkan dengan pentingnya pembelajaran sejarah lokal dalam integrasi bangsa hal ini sangat relevan karena dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan individu dalam mengembangkan dirinya secara utuh di satu sisi, dan di lain sisi ia mengingatkan diri sebagai bangsa yang dilandasi oleh ikatan-ikatan persaudaraan serta solidaritasnya. Masyarakat yang demikian tidak ada konflik antara pembelajaran sejarah lokal dengan nasional, karena semuanya kalaupun ada hanyalah persinggungan bersifat win-win solution terhadap integrasi bangsa.

Memang akan lebih menarik lagi jika pembelajaran lokal tersebut diperkenalkan secara lebih dini sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Sunal dan Haas yang mengaitkan pembelajaran sejarah itu dalam pendekatan Expanding Community atau Expanding Environments, yaitu suatu prinsip dari yang terdekat ke yang lebih jauh dan kompleks”.

3.1.2. Hasil-hasil Penelitian Peranan Sejarah Lokal Terhadap Integrasi Bangsa

  1. Sjamsuddin (2001:8) telah mengadakan penelitian dalam disertasi “Pegustian dan Tumenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah 1859-1906” mengemukakan bahwa kajian sejarah orang-orang Banjarmasin itu tidak sesederhana yang dilaporkan sarjana-sarjana asing (Belanda) dengan menonjolkan peranan orang-orang Dayak. Padahal hubungan kedua etnik tersebut lebih kompleks daripada daripada hanya gambaran hitam-putih seperti yang dilukiskan oleh penulis-penulis atau sarjana-sarjana asing. Hubungan mereka  lebih simbiosis dan komplementer.
  2. Sebuah kajian yang relatif baru telah dibuat oleh Douglas Miles  dalam bukunya Cutlass and Crescent Moon (1976). Sebagai ahli antropologi ia membuat studi mikro mengenai hubungan anatara orang-orang Dayak Ngaju di Tumbang Gagu dan orabg-orang Melayu Banjar di Kuala Karis, kedua-duanya di Sungai Mentaya Hulu. Ia membedakan antara orang-orang Dayak yang masih hidup dalam masyarakat  “tribal” (tribal society) dengan orang Banjar yang hidup dalam  masyarakat petani (peasant society) menurut model masyarakat dari Robert Redfield.  Karena orang-orang Banjar melakukan infiltrasi ke pedalaman, interaksi mereka dengan orang-orang Dayak menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial pada pihak kedua. Orang-orang  Dayak  yang hidup dalam “tribe” berubah menjadi masyarakat petani Kajian saya lebih luas daripada model antropologis yang mikro dari Miles. Saya berusaha untuk menyelami interaksi yang rumit antara kedua kelompok besar etnis ini dan menempatkannya dalam perspektif sejarah (Sjamsuddin,2001:9).

Pernyataan lain yang menguatkan kebenaran hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Hasan (1999:9), sebelumnya telah mengemukakan bahwa terdapat pergeseran dalam pembelajaran sejarah dari perenialisme ke esensialisme bahkan rekonstruksionisme, yang berimplikasi kepada tiga hal yang harus dipahami dalam pendidikn sejarah. Satu di antaranya adalah keterkaitan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari. Pandangan yang menekankan pentingnya keterkaiatan dengan kehidupan sehari-hari siswa tersebut sejalan dengan pemikiran Douch dan Mahoney. Mereka mengemukakan bahwa jika dibandingkan dengan pengajaran sejarah konvensional, pengajaran sejarah lokal lebih mudah dihayati karena membawa siswa ke situasi riil yang dialami di lingkungan siswa sehari-hari. Karena itu pula melalui pembelajaran sejarah lokal juga memiliki kontribusi dalam upaya pengembangan potensi siswa ke arah berpikir aktif dan kreatif.

Kesulitan lain yang menyebabkan integrasi bangsa yang dicapai dalam penelitian ini berada dalam ambang batas (4,46%) adalah karena relatif rendahnya “keadilan” dan “rasa memiliki” serta “olidaritas bangsa” republik ini. Ignas Kleden berpendapat untuk menumbuhkan rasa solidaritas bangsa  mempersyaratkan adanya rasa keadilan bagi semua warga masyarakat. Tanpa adanya rasa keadilan dalam berbagai bidang kehidupan, tidak mungkin warga masyarakat dapat memiliki rasa solidaritas yang tinggi (Kleiden,2001:68). Hal ini sesuai dengan pendapat Kohlberg dan Candee (1992:103), peneliti perkembangan moral, berpendapat bahwa pertimbangan moral itu memuncak dalam kemampuan memahami keadilan sebagai tuntutan paling mendasar, menurut kesadaran suara hati. Di bagian lain, Gunawan (2000:4) menyebutkan untuk menumbuhkan rasa solidaritas bangsa perlu ditumbuhkan “rasa memiliki” (sense of belonging) dan harus ada dignity atau kebanggaan terhadap republik ini. Gunawan selanjutnya mengemukakan bahwa kebanggaan tersebut akan muncul jika ditunjang oleh faktor-faktor; adanya keberpihakan pemerintah yang nampak pada pengembangan budaya lokal, clean government yang mampu menekan KKN, pemerintah yang transparan, rasa kebersamaan yang terus dipelihara.

Hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah siswa, memperoleh data yang serupa. Responden umumnya mengatakan bahwa hampir di semua lini kehidupan “keadilan” perlu segera ditingkatkan. Selain itu rasa memiliki bangsa dan negeri semakin ini kecil/rendah disebabkan oleh berbagai faktor. Birokrasi yang kurang bersih, layanan aparat yang lamban dan berbelit-belit, serta kurangnya kesungguhan pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum, merupakan pendorong para siswa kurang merasa memiliki negeri dan bangsa ini. Beberapa siswa bahkan menjawab ekstrim, pertama;  bahwa mereka merasa “malu” memiliki Republik ini karena Indonesia menduduki peringkat tinggi dalam korupsi, dan budayanya yang kurang memiliki disiplin tinggi. Kedua, siswa merasa ignorant (kurang peduli) pada akar historis yang membentuk nation-state karena mungkin terjadi erosi kesadaran sejarah maupun terpengaruh “budaya kota” maupun “luar” yang mendorong mereka sibuk dengan dunianya sendiri yang dirasuki prinsisp-prinsip individualistik, hedonisme maupum materialism (Kartodirdjo,1999:25).

Siswa yang seyogyanya menyukai sejarah lokal sebagai unit sejarah mikro yang diperlukan sebagai identitas kelokalannya, ternyata hal ini kurang ditunjang oleh berbagai faktor. Peneliti berpendapat bahwa kurangnya pertimbangan aspek perkembangan dalam pembelajaran, penyelenggaraan pemerintahan yang kurang bersih, serta dampak globalisasi kultur yang menciptakan “imperialisme kultural” homogenitas transnasional yang makin dirasakan pengaruhnya (Ritzer dan Goodman,2004:588), menjadi penyebab rendahnya pengaruh pembelajaran sejarah lokal terhadap rasa solidaritas bangsa. Siswa SMU yang usianya termasuk periode operasi formal (usi di atas 14 tahun) berdasarkan Teori Paget; berpikir tentang rencana masa depan, berpikir eksploratif, dan memasuki peranan orang dewasa dimulai. Kecakapan menangani secara logis situasi multifaktor manusia, merupakan karakteristik usia operasi formal yang tidak bisa diabaikan. Kemampuan lain, individu dapat bernalar dari situasi rekaan ke situasi riil (Gredler,1996:322). Siswa SMU kelas II secara makro mereka akan tertarik terhadap pemahaman perkembangan dunia global, dan akan kurang merasa menarik perhatian terhadap sejarah lokal karena kurang berdampak luas, walaupun ada kalanya juga sejarah lokal sangat menarik karena mengungkapkan soal-soal kemanusiaa secara khusus (Kartodirjo,1992:73). Wajar kalau hasil penelitian pengaruh pembelajaran sejarah lokal terhadap rasa solidaritas bangsa ini menunjukkan pengaruh yang moderat.

Selain itu, pentingnya belajar sejarah lokal secara umum menurut Lapian (1980:7) untuk “memperluas pandangan tentang dunia Indonesia”. Pernyataan tersebut maksudnya adalah untuk meningkatkan saling pengertian di antara kelompok etnik di Indonesia dengan jalan meningkatkan pengetahuan kesejarahan dari masing-masing kelompok terhadap kelompok lainnya. Lapian (1980:7-8) selanjutnya memberikan contoh:

Kita sering lupa misalnya bahwa sementara Belanda di Jawa masih menghadapi invasi Jepang, di Gorontalo dan Aceh telah berkibar Dwiwarna kita, di Tarakan dan Minahasa penduduk telah disuruh menyanyi lagu kebangsaan Nippon….Sementara pemuda-pemuda kita berbaris sebagai pasukan Seinendan ataupun Heiho dan yang lain menjalankan Romusya, bendera Belanda masih berkibar di Merauke. Pada waktu kemerdekaan  diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Jayapura pada waktu itu bernama Hollandia, bersama Biak, Morotai dan Kalimantan Timur Sudah diduki tentara Sekutu.

3.2.Perspektif Sejarah Nasional

3.2.1. Pernanan Pembelajaran Sejarah Nasional dalam Integrasi Bangsa

“Sejarah Nasional” (Indonesia) yang merupakan bentuk penggambaran pengalaman kolektif bangsa (nation) di masa lampau, merupakan unit geopolitik dan mewujudkan proses-proses kehidupan bangsa dalam totalitasnya, terutama proses integrasi bangsa Indonesia (Kartodirdjo, 1992:75;1999:29). Dengan demikian tatataran  proses sejarah itu ada pada tingkat makro, maka penyeleksian fakta dari sejarah lokal perlu didasarkan atas kriteria yang relevan dengan maknanya bagi kehidupan pada tingkat nasional. Skala kehidupan nasional tidak memungkinkan pengungkapan fakta-fakta mikro (lokal), kecuali apabila mempunyai dampak nasional atau representatif bagi perkembangan nasional. Dengan demikian pula bahwa sejarah nasional bukan kumpulan atau jumlah fakta-fakta sejarah lokal (Kartodidjo,1992:75).

Fakta-fakta yang relevan sangat diperlukan untuk kepentingan nasional. Contohnya dalam hal ini juga seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa, proses integrasi bangsa sangat penting. Proses integrasi bangsa tersebut termasuk di dalamnya proses-proses makro internasional yang pada masa-masa tertentu saling menyilang  unit nasional, antara lain; ideologi, agama, perdagangan, politik, ekonomi, imperialisme, kesenian, dan lain sebagainya. Namun sebagai acuan lain, dapat dipastikan bahwa dalam ilmu sejarah tidak ada tempat untuk peristiwa keajaiban dan kegaiban sebagai faktor dalam pembeberan sejarah. Seorang sejarawan jika sekiranya berdasarkan agamanya menghubungkan sejarah dengan “pekerjaan Tuhan” ataupun “campur tangan Tuhan”, maka campur tangan itu tidak akan dipandang sebagai suatu unsur tersendiri (Soedjatmoko,1984:58). Sebab kejadian-kejadian itu dapat dicari sebab musababnya, dapat ditunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk keputusan atau kejadian yang mempengaruhi jalan sejarah. Kejadian kini dipandang sebagai kelanjutan dari kejadian yang lampau, seperti halnya akan mempunayi  akibat atas kejadian-kejadian mendatang. Ungkapan yang lebih pantas menyebutnya; “Sadar akan kelampauan, kita bebas dalam kekinian, dan bertanggung jawab untuk ikut menentukan  keakanan” (Soedjatmoko,1984:59).

Kita tidak dapat memandang diri kita sebagai bangsa, yang seolah-olah memiliki asal tersendiri maupun panggilan tersendiri yang berbeda sekali dengan bangsa lainnya di dunia. Beberapa negara yang tersesat dalam “mimpinya sendiri” telah terjebak dalam kehancuran. Sejarah telah mencatat bagaimana runtuhnya; Nazisme Jerman, Facismer Italia, dan Militerisme Jepang” yang menganggap dirinya sebagai suatu bangsa yang mempunyai “panggilan tersendiri”. Yacob Burckhardt (Soedjatmoko,1984:61), seorang sejarawan dan budayawan kelahiran Swiss menegaskan bahwa penyelidikan sejarah nasional yang sewajar-wajarnya, ialah penyelidikan yang dapat memandang tanah air dalam rangka sejarah dunia semesta. Dengan segala hukum-hukumnya, yang memandang tanah air sebagai bagian dari kesemestaan.

Bangsa Indonesia merupakan hasil pembentukan bangsa dari sekian etnik dan budaya di kepulalan Nusantara sebagai hasil pengalaman kolektif yang panjang. Sebuah sejarah penderitaan dan penjajahan, sejarah kebangkitan atas nama harga diri, sebuah sejarah perjuangan yang menghasilkan tekad bersama untuk tetap berjuang  bersama. Sukarno menyatakan bahwa proses nation building itu tidak pernah selesai, dan karena kebangsaan secara hakiki merupakan proses, maka kebangsaan harus terus dipelihara dan ditumbuh-kembangkan terus supaya tidak menyusut dan melemah (Kartodirdjo,1999:33). Dengan mengajukan suatu falsafah sejarah nasional, berarti kita meninggalkan bidang sejarah sebagai “ilmu”, tetapi memasuki sejarah sebagai “ideologi”, di mana fungsi sejarah lebih dominan untuk kepentingan politik yang menjurus kepada kepentingan pendidikan.

Konsep “negara kebangsaan” sebenarnya merupakan produk Barat. Konon, negara “kebangsaan” dalam arti modern mulai terwujud di Prancis dan Inggeris pada abad ke 16 dan 17 dan berfokus pada negara dengan faham sovereignty-nya (Bodin,1945). Revolusi Amerika (4 Juli 1776) dan Revolusi Prancis (14 Juli 1789) berpengaruh karena telah memperkuatnya. Tetapi nasionalisme dalam arti yang menyebar sebenarnya baru muncul waktu bangsa-bangsa masuk dipanggung politik dan menuntut negara mereka masing-masing sebagai pengaruh dari revolusi tersebut.  Itu terjadi pada abad 18-19, misalnya bangsa Jerman, bangsa Itali, bangsa Polandia, Ceko, Hongaria, (Furet dan Richet,1989). Mereka menuntut kedaulatan dalam membentuk negara, di mana “kebangsaan” menjadi ideologi politik paling ampuh, lebih dari dua ratus tahun telah berkiprah. Oleh karena itu dalam Sejarah Nasional titik beratnya itu pada pengembangan Nasionalisme, patriotisme, maupun heroisme. Sebagai konsekuensinya sering dalam Sejarah Nasional tersebut bersifat normatif menggunakan Whig History, demikian menurut pandangan Butterfield disebutnya sebagai “whig interpretation history” (Abdullah,1996:7). Whig interpretation history, pada zaman pergerakan nasional Indonesia, demikian besar pengaruhnya terutama dalam proses kebangkitan dan pergerakan bangsa. Bung Karno (yang tampil di pengadilan kolonial Belanda) dalam pidatonya “Indonesia Menggugat” dengan “Trilogi Sejarah”¾ masa lalu gemilang, masa kini (penjajahan) gelap, dan masa datang penuh harapan. Di sini sejarah bukan saja menjadi pembenaran, tetapi juga sejarah sebagai sumber inpirasi dalam pemberi “motivasi” memupuk semangat kesadaran bangsa, bukan  menjunjung tinggi kebenaran faktual.Namun terlalu banyak Whig history juga keliru sebab tidak menekankan kebenaran faktual, sedangkan kebenaran faktual lebih ditentukan oleh kejujuran sejarawan, dan kebenaran faktual mengisyaratkan kebenaran teoretis (Cassirer,1970:192).

3.2.2.Tujuan Pembelajaran Sejarah Nasional dan Implementasinya

Pembelajaran sejarah nasional pada hakekatnya bertujuan untuk menerangkan eksistensi ataupun sosiogenesis negara nation kita. Ini berarti bahwa identitas nasional terikat pada sejarah nasional itu, maka dapat pula sejarah nasional itu dipandang sebagai lambang identitas bangsa Indonesia. Sedangkan jika dipandang dalam kerangka pembangunan bangsa, sejarah nasional berperan sangat strategis dan fundamental terutama untuk membangun kesadaran nasional khususnya  dan pendidikan nasional umumnya (Kartodirdjo,1999:29-20).

Mengingat pentingnya pembelajaran sejarah nasional, kita sebagai pendidik menghimbau sekuat-kuatnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat memberi tempat yang sesuai dengan fungsinya yang amat strategis itu. Pembelajaran sejarah nasional dapat dilakukan melalui kajian-kajian biografi orang-orang besar yang memiliki semangat pengabdiannya yang dapat diteladani. Pembelajaran sejarah melalui role model seperti itu dapat membangkitkan inspirasi anak-anak didik yang menumbuh-kembangkan idealisme, yang dalam masa globalisasi ini mudah tertimbun oleh materialisme, hedonisme, konsumerisme (Kartodirdjo,1999:30).

Dalam mengkaji nasionalisme Indonesia, topik yang lazim dibahas seperti pembahasan organisasi-organisasi nasionalis, tokoh-tokoh politik pergerakan, politik menentang kolonial, yang mencerminkan betapa besarnya pengorbanan kehidupan mereka untuk membela idelogi yang luhur tersebut. Deskripsi peranan sejarah nasional tersebut perlu dirinci terutama dalam kaitannya dengan nation building kita:

Unit politik dalam sejarah nasional juga berperan sebagai sistem yang berfungsi mencakup segala aspek kehidupan kesatuan nasional (ekonomi, politik, sosial-budaya). Unit tersebut, selain merupakan unit geopolitik, juga mewujudkan unit proses-proses kehidupan bangsa dalam totalitasnya. Ali (1995:15) mengingatkan bahwa sejarah nasional bukanlah kumpulan dan kuantifikasi fakta-fakta sejarah lokal. Ada proses seleksi secara relevan yang bertolak dari prinsip-prinsip kepentingan nasional yang didukung fakta historis yang kuat. Dalam hal ini pula proses integrasi bangsa merupakan prinsip yang penting.

Kita menyadari, bahwa sekarang ini hasil-hasil pembelajaran sejarah nasional banyak dipertanyakan orang, terutama kita juga bisa menyaksikan bagaimana terjadinya berbagai tindakan disintegrasi bangsa dari peristiwa Ambon, Sambas dan Sampit, peristiwa Poso, gerakan Papua Merdeka, dan hingga sekarang pemerintah masih disibukkan oleh “Gerakan Aceh Merdeka” (GAM) yang tak kunjung padam. Hal ini mempertegas bahwa dalam historiografi dan penyajian sejarah nasional Indonesia perlu adanya suatu “redefinisi maupun revitalisasi” yang menunjuk kepada adanya relevansi dengan dan kebutuhan pengakuan dan penghargaan masyarakat dan budaya lokal kita tanpa mengabaikan persatuan bangsa.

Pendapat para pengamat dari luar negeri, ternyata tidak jauh berbeda dengan kekhawatiran para ahli kita. Scalapino(1997:3) dalam orasi ilmiahnya ketika memperingati 25 tahun CSIS (Centre for Stategic and International Studies) pada tanggal 18 September 1996, mengatakan  bahwa nilai-nilai politik pada akhir-akhir ini telah memudar dan ada kekuatan-kekuatan (nilai-nilai) lain yang segera mengisi kekosongannya, yaitu kesadaran etnis yang meningkat, dan di wilayah-wilayah tertentu oleh komitmen keagamaan, terutama faham fundamentalis. Kita, dengan demikian memasuki abad XXI dengan mempertanyakan “What do I belive ?”, dan “Who am I”?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, jika di masa lalu, kita sebagai bangsa Indonesia cukup menjawab dengan “Pancasila”. Jawaban itu kenyataannya kini telah menggoyahkan kepercayaan semacam itu. Pancasila secara terbuka dan legal, kini dalam batas tertentu ‘dipermasalahkan’ legitimasi dan justifikasinya (Silalahi,2001:3). Pertanyaan yang diajukan Scalapino di atas pada dasarnya merangsang kesadaran kita akan perubahan yang terus menerus, dan begitu cepat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini. Reformasi Indonesia-pun yang terjadi beberapa tahun silam sekarang kita luruskan. Pada hakekatnya dalam reformasi tersebut merupakan bagian proses perubahan yang terus menerus. Perubahan tersebut menuntut adanya pembaruan bukan saja menyangkut aspek struktur-fungsional, tetapi juga nilai-nilai dan perilaku (Silalahi, 2001:4). Kita nampaknya  kurang menyadari bahwa pergeseran nilai-nilai itu sedang terjadi. Kita sering kurang sadar bahwa telah terjadi perubahan-perubahan mendasar yang dipertontonkan oleh perilaku sosial kita. Begitu juga tentang nasionalisme. Hobsbaum (1990:211) mengatakan bahwa dewasa ini nasionalisme mencerminkan suatu krisis ideologi, suatu krisis yang hanya setengah disadari. Seperti yang telah kita lihat, bahkan banyak gerakan nasionalis lama yang kuat dan gigih mulai sangsi mengenai kemerdekaan  negara yang sebenarnya.

Pembelajaran sejarah nasional kita di sekolah, kenyataannya telah memunculkan dominasi etnis dan budaya tertentu. Implikasi dari pemunculan ini tidak luput dan bertambahnya masalah-masalah yang makin kompleks. Sejarah lokal maupun etnis bagaimanapun juga perlu dimunculkan secara wajar sehingga memberikan rasa kedialan dan keseimbangan dalam keluarga-bangsa antara kepentingan nasional, regional, dan lokal. Pengambilalihan sepenuhnya untuk nasional (pusat), sama halnya dengan membiarkan matinya kebudayaan dan sejarah lokal secara kultural dan sosial. Pandangan yang memprihatinkan tindakan pemerintah (pusat) tersebut dikomentari juga oleh Huda (2002:3) sebagai berikut:

… akibat pemerintah/negara demikian telah memonopoli penciptaan idiom-idiom “identitas nasional”, tanpa memberi ruang yang cukup bagi budaya dan entitas lokal untuk memaknai kebangaannya, telah menimbulkan mandulnya proses kreativitas dan emansipasi kesadaran masyarakat, telah menimbulkan frustrasi yang dalam bagi sekelompok masyarakat tertentu dalam membentuk berbangsa/bernegara, bahkan hingga terjadi sekarang makin maraknya fenomena “disintegrasi bangsa”.

Pendapat yang senada juga disampaikan Abdullah (2000:71)  yang begitu mencemaskan akibat tiadanya upaya untuk mengakomodir nilai-nilai “ke-lokal-an” yang demikan hidup di masyarakat “tidak memperoleh kewajaran”. Akibatnya, dalam uapaya mewujudkan keseimbangan dan keselarasan bangsa antara kepentingan lokal-nasional menjadi timpang dan tidak menyelesaikan persolan, bahkan menjadi lebih kompleks. Taufik Abdullah menanggapinya bukan sekedar hilangnya keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat pluralis yang memiliki khasanah keragaman (etnis, agama, budaya, dan adat istiadat), akan tetapi juga merupakan suatu “ancaman” terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Abdullah (2000:72)  selanjutnya menyatakan:

… salah satu tragedi dalam sejarah pasca-kemerdekaan kita ialah ketika kompleksitas yang semakin menaik dari situasi kemajemukan ini, dinisbikan dengan begitu saja oleh sistem kekuasaan dengan pemupukan mitos “persatuan dan kesatuan” bangsa, pengadaan reifikasi (yaitu kecenderungan  pengidentikan konsep analitis atau konstruksi normatif dengan realita yang sesungguhna  terhadap konsep “keserasian, keselarasan, keseimbangan” serta peniadaan keabsahan  kehidupan demokrasi).

3.2.3.Hasil-hasil Penelitian Pentingnya Pembelajaran Sejarah Nasional dalam Integrasi Bangsa

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mempertegas bahwa kontribusi pembelajaran sejarah nasional tersebut dapat dijustifikasi sebagai “perekat” dalam upaya memelihara dan meningkatkan integrasi bangsa. Penelitian-penelitian tersebut bisa kita ikuti hasil temuan penelitian-penelitiannya, seperti yang dilakukan beberapa penelitian di bawah ini:

Pertama, berdasarkan hasil penelitian Supardan (2004:247-249)  pengaruh  pembelajaran sejarah nasional Indonesia terhadap integrasi bangsa mencapai 0,632 yang berarti menunjukkan pengaruh yang signifikan. Bagi peneliti sebenarnya tidak merasa begitu dianggap sesuatu yang surprise hasil penelitian ini, karena banyak para ahli sebelumnya berasumsi bahwa dengan pembelajaran sejarah nasional (Indonesia) dapat memupuk nasionalisme, heroisme, dan integrasi bangsa. Jadi mestinya lebih besar dari 0,632. Kenapa demikian? Peneliti bahkan sebelumnya menduga bahwa pengaruh pembelajaran nasional tersebut lebih tinggi dari pengaruh pembelajaran sejarah berbasis multikultural thd integrasi bangsa, mestinya menempati urutan tertinggi/terbesar terhadap integrasi bangsa. Di sini pengaruh pembelajaran sejarah nasional terhadap integrasi bangsa yang menduduki urutan kedua, bagi peneliti ini merupakan bagian pembelajaran sejarah nasional yang perlu ditingkatkan peranannya. Sebab potensi pembelajaran sejarah nasional yang berkontribusi besar terhadap integrasi bangsa, jelas merupakan suatu keharusan karena merupakan misi utama seperti yang di katakan Kartodirdjo maupun Abdullah. Hal ini oleh peneliti dianggap kegagalan dalam mengembangkan pembelajaran sejarah nasional sekarang ini. Dengan demikian, mengapa gagal pembelajaran sejarah nasional kita?

Peneliti berpendapat bahwa dalam pembelajaran sejarah nasional kita masih mengembangkan pola-pola historisisme, bukan historisme yang diharapkan, yang pernah dikhawatirkan oleh Karl Popper. Popper dalam The Open Society and Its Enemies, mengemukakan bahwa historisisme menimbulkan kemiskinan, kekurangan wawasan sejarah atau ketidakhadiran dimensi historis ternyata menciptakan kesempitan serta ke-pendekan pandangan, sehingga orang jatuh ke pandangan ke-kanak-kanakan atau sebaliknya kepikunan yang ditandai oleh penyerahannya kepada kekuatan-kekutan magis (Popper,2002:11-12). Mestinya, pengaruh pembelajaran sejarah nasional memiliki pengaruh sangat kuat terhadap integrasi bangsa, bahkan bepengaruh terhadap proses asimilasi khususnya asimilasi kultural yang sering disebut akulturasi, di samping asimilasi struktural, biologi atau amalgamasi, maupun psikologis.

Kedua, secara substantif maupun metodologis, pembelajaran sejarah nasional kita masih berkutat menurut istilah Peter Seixas, pada ranah collective memory. Di mana guru sejarah lebih “memberhalakan pada buku teks” tidak ada penegembangan berpikir tahap tinggi (kritisis dan kreatif) dalam menerima pelajaran sejarah, seadanya di buku teks saja, guru malas mengkritisi buku teks tersebut. Akhirnya siswa mudah bosan, karena belum pernah menggunakan pendekatan “disciplinary” yang mengedepankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah berdasarkan penelitian di lapangan, apa lagi dengan pendekatan-pendekatan postmodern (Seixas,2000: 213).

Ketiga, rasa bosan siswa juga bisa disebabkan oleh pembelajaran yang umumnya lebih banyak membelajarkan sejarah pada tingkat kognitif rendah atau faktual saja, seperti; menghafal nama-nama tokoh, nama tempat, kapan terjadinya, dan sebagainya. Dilthey menyebutnya “wajah eksterior” yakni tentang; who, where, when biasanya lebih dominan (Sumaryono,1999:47).  Sedang “wajah interior” yang menyangkut kesadaran sejarah seperti; why dan how kurang ditelaah. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian Hasan bahwa sejarah sering hanya dianggap rangkaian angka tahun, nama orang, dan nama tempat.

Keempat, aspek lain yang dianggap gagal adalah aspek metodologis; berdasarkan hasil  wawancara,  dalam pembelajaran sejarah nasional berada dalam dua kubu yang ekstrim. Di satu sisi guru terlalu subyektif, menggebu-gebu, bombaptis, berpihak kepada penguasa, dan tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya.  Siswa sering merasa “malu” dan “jenuh” dengan cerita-cerita heroisme, idealisme, yang kosong, dan terutama peranan tokoh-tokoh Orde Baru yang dipaksakan dan bersifat “nora”. Namun di sebagian sekolah, guru sejarah pada sisi yang lain, sering kurang memperlihatkan kemampuan bercerita yang wajar dan lugas, bahkan dingin “tanpa ekspresi”. Peneliti menginterpretasikan dengan meminjam istilah Altenbernd dan Lewis  (1966:59) bahwa mungkin maksudnya terhadap peran tokoh-tokoh yang dikategorikan “protagonis” (peran tokoh yang dikagumi), ternyata guru sejarah banyak tidak sesuai mengekspresikan ceritanya, baik intonasi suara, mimik, gerakan anggota badan yang tidak relevan. Atau juga tampilan dan intonasi guru sejarah banyak yang loyo, dengan mendiktekan pelajaran sejarah pada siswa.

Sebagai guru mestinya menyadari bahwa, Pertama, sejarah itu sendiri pada haketanya merupakan “ilmu”, seperti yang dikatakan J.B.Bury: History is a science; no less and no more (Temperley,ed,1964:4; Teggart,1960:56). Dalam hal ini sejarah berarti bisa dipelajari sesuai dengan batang tubuh keilmuannya (epistemology, ontology, dan axiology), Kedua, sejarah juga sebagai seni”. Dalam hal ini sejarah sebagai seni dalam historiografi dan eksplanasi-pembelajarannya memerlukan sentuhan-sentuhan estetika atau keindahan.

Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Rochyiati Wiriatmadja (1992) dalam disertasinya yang berjudul “Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia dalam Pembentukan Identitas Nasional (Upaya Peraihan Nilai-nilai Integralistik dalam Proses Sosialisasi dan Enkulturasi Berbangsa di Kalangan Siswa SMAK I BPK Penabur di Bandung)”, menyatakan bahwa: (1) Masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia adalah pembangunan dan pembinaan bangsa (nation and character building), mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk baik suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama; (2) Semangat nasionalisme, patriotisme, dan integrasi bangsa itu diragukan, apabila pola sikap dan perilaku bisnis, etika moral yang rasional menjadi pedoman sumber nilai-nilai berusaha bagi etnik Cina, yang dalam masyarakat kompetitif sering terjebak dalam apa yang disebut “daerah bebas moral”. Penulis berpendapat bahwa meningkatnya prinsip-prinsip “daerah bebas moral di atas, fenomenanya demikian meluas dan tidak hanya merupakan kecenderungan pandangan etnis tertentu saja, melainkan meluas menjadi sikap masyarakat kota pada umumnya lebih memprihatinkan dalam solidaritas bangsa karena mengembangkan nilai-nilai hedonistik, individualistik, dan materialistik.

Ketiga, penelitian Gustina sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam yang meneliti tentang nilai-nilai pengajaran sejarah Pergerakan Nasional, temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah nasional bukanlah semata-mata transfer of knowledge, melainkan yang tidak kalah pentingnya adalah transfer of value baik dalam pemupukan nasionalisme, patriotisme, heroisme, maupun persatuan dan integrasi bangsa.

3.3. Perspektif Sejarah Global

3.3.1.Peranan Sejarah Global dalam Integrasi Bangsa

Untuk mengikuti pembahasan sejarah global, ada baiknya kita mengikuti pendapat Mazlish  dalam tulisannya yang berjudul  An Introduction to Global History” dalam Bruce Mazlish dan Ralp Buultjens (eds) Conceptualizing Global History” ia mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “sejarah global”, merupakan suatu bentuk penggambaran kolektif terhadap masalah-masalah global yang aktual untuk membantu pemahaman dimensi proses globalisasi yang “multi-faceted” (Mazlish & Buultjens,1993:2).

Pengkajian fenomena dan isu-isu global yang menimbulkan ‘rasa kesadaran sejarah’ dalam menyikapi globalisasi ini menjadi esensi dalam pengakajian sejarah global tersebut. Anthony Giddens, Profesor Sosiologi pada Universitas Cambridge, dalam karyanya “The Consequences of Modernity, menyoroti menguatnya fenomena globalisasi yang makin dirasakan resonansinya khususnya oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, ia menjelaskan bahwa sekarang ini proses dan pengaruh globalisasi makin dirasakan sebagai bagian dari kehidupan kita, di mana terjadi “intensifikasi hubungan sosial kesejabgatan”. Indikator ini dengan terwujudnya information superhighway; jalan raya informasi berkapasitas sangat besar yang memungkinkan lalu-lintas informasi berkecepatan super tinggi, batas-batas politis antar bangsa-bangsa di dunia semakin sirna. Ohmae menyebutnya Dunia Tanpa Batas,(1993), Hancurnya Negara-Bangsa, (2003), McLuchan menyebutnya Global Village (1992), Friedman (2005) menyebutnya The World is Flat. Ritzer, menyebutnya “Globalization of Nothing” bukan “Is Nothing”, karena bentuk yang dibayangkan” dan “dikontrol” secara sentral yang sebagian besar adalah “kosong” dari isi yang “distingtif”, Kellner (2002:286) menyebutnya sebagai revolution of techno-capitalism, Bauman (1998:9) menyebutnya sebagai perang-ruang, hidup dalam waktu, tidak terikat dengan ruang, pemenangnya adalah vagabonds (pengembara), Appadurai (1996:33) menyebutnya globalization is; ethnoscapes, mediascapes, technoscapes,  financescapes, ideoscapes.

Globalisasi dengan demikian sebagai kenyataan subyektif- maupun kenyataan obyektif.  Sebagai kenyataan sujektif menunjukkan suatu proses dalam kesadaran manusia yang melihat dan merasakan dirinya sebagai partisipan masyarakat dunia yang semakin menyatu. Sedangkan sebagai kenyataan obyektif globalisasi merupakan proses menyempitnya ruang dan waktu, “menciutnya” dunia yang berkembang dalam kondisi yang penuh paradoks. Paradoks antara universalisasi versus pluralisasi, antara integrasi versus fragmentasi, antara sentralisasi versus otonomisasi, antara kompetisi versus kooperasi  dan sebagainya.

Dengan demikian secara garis besar Globalisasi lebih jauh dapat dianalisis secara pertama;kultural, kedua; ekonomi, ketiga; politik ataupun institusional. Masing-masing kasus, perbedaan kuncinya adalah; apakah seseorang melihat meningkatnya homogenitas atau heterogenitas. Pada titik ekstrim, teori pertama; globalisasi kultur dapat dilihat sebagagai ekspansi transnasional dari kode dan praktik bersama (homogenitas), atau sebagai proses di mana banyak input  kultural lokal dan global saling berinteraksi. Dalam hal ini orang sering mengasosiasikan dengan “imperialisme kultural” yang menekankan termasuk yang menekankan peran kultur Amerika seperti musik Pop maupun McDonalisasi (Kuisel,1993;Ritzer,1995,2000; Giddens,1995)  Kajian yang kedua; yang memfokuskan pada faktor-faktor ekonomi, cenderung menekankan arti pentingnya ekonomi dan efeknya yang bersifat homogenizing terhadap dunia. Stiglitz (2002:34), seorang pemenang Hadiah Nobel Ekonomi  sekaligus pendiri mazhab ini, dalam kritiknya bahwa Bank Dunia, WTO, IMF bukannya sungguh-sungguh memperbaiki ekonomi global, melainkan dapat memperburuk krisis ekonomi global itu sendiri karena menyamaratakan melalui pendekatan “one-size-fist-all” yang tidak mempertimbangkan perbedaan nasional.

Kajian ketiga; yang berorientasi politik/Institusional, juga menekankan entah itu homogenitas atau heterogenitas. Meyer (1997:145) contohnya  dalam tulisannya  “World Society and The Nation State” yang memfokuskan  penyebaran model nation-state di seluruh dunia, dan munculnya bentuk isomorfis dari tata pemerintahan seluruh dunia yang serupa. Mereka menempatkan penekanan khusus pada perkembangan  sistem konstitusional supranasional.

Konsekuensinya dalam menjalani proses globalisasi ini akan ada dua kelompok besar, seperti dikatakan Paul Kennedy (1995:290-292), yaitu muncul kelompok negara-bangsa sebagai pemenang (winner) dan sekelompok lainnya tertinggal sebagai  yang  kalah (loser), ketika proses perubahan yang fundamental dan revolusioner itu terjadi. Adanya pengelompokan winners dan losers tersebut disebabkan adanya ketidaksamaan persepsi dan respons tiap negara dan bangsa  terhadap perubahan (globalisasi) yang revolusiener tersebut. Terdapat beberapa negara yang mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan (fast adjusters) yang sekaligus mengadakan reforms yang berani seperti di beberapa negara di kawasan Asia Timur. Sedangkan yang lainnya muncul sebagai slow adjusters karena ketidak-siapannya dalam menghadapi perubahan tersebut. Tentunya kita tidak ingin menjadi kelompok negara dan bangsa the loser. Akan tetapi persoalannya bukanlah soal ingin dan tidaknya melainan soal siap atau tidaknya. Di sinilah perlunya pendidikan sejarah berperspektif global dalam kaitannya dengan makin mendesaknya globalisasi.

Jika kita cermati secara seksama dalam perkembangan sejarahnya, maka nampak jelas bahwa proses globalisasi berhubungan dengan makin menguatnya kembali faham/ideologi liberalisme ataupun “neoliberalisme”. Neoliberalisme ini disosialisaikan secara intensif oleh negara-negara industri maju/liberal, diterapkan melalui penekanan kebijakan pasar bebas, investasi modal asing, privatisasi, dan semangat ‘laissez faire laissez passer’. Imanuel Wallerstein dari State University of New York yang terkemuka, menyatakan bahwa  dalam ekonomi dunia  kapitalis membentuk “satu sistem sejarah” seperti itu. Ia selanjutnya mengemukakan:

 

… ekonomi dunia kapitalis ini ada di Eropa pada abad ke 16. Ia adalah sebuah sistem yang didasarkan pada keinginan untuk mengumpulkan modal, persyaratan politis mengenai tingkat harga, (modal, komoditi dan tenaga), dan polarisasi  yang terus menerus mengenai kelas dan daerah (pusat/pinggir) sepanjang waktu. Sistem ini telah berkembang dan meluas ke seluruh bumi ini pada abd selanjutnya. Dewasa ini telah mencapai suatu titik, di mana sebagai akibat dari perkembangannya yang komprehensif itu, ia mengalami krisis terus menerus (Wallerstein (1996: 347).

 

Selanjutnya memuncak pada abad ke-20 dan 21 ini. Fukuyama dalam The End of History and the Last Man menanggapi pernyataan serupa terhadap fenomena historis tersebut. Ia menyatakan bahwa dunia yang semakin menuju “masa akhir sejarah”, suatu pernyataan penilaian yang sangat prophetis (ramalan), ketika dunia telah mencapai titik akhir perjalanannya; Yaitu sebuah dunia yang menganut sistem yang konon merupakan perkembangan yang “paling sempurna”  yaitu Liberalisme Barat. Kita menyadari bahwa betapa kuatnya resonansi proses globalisasi yang menerpa khususnya bagi negara-negara berkembang, maka betapa perlunya kita menyikapi globalisasi dengan cermat dan bijak, yang memerlukan langkah-langkah persiapan nyata melalui pendidikan. Penulis berasumsi bahwa hanya melalui pendidikan bersperpektif global terutama melalui jalinan hubungan antar bangsa dan melaksanakan prinsip interdependensi dalam masyarakat global, kita dapat memelihara dan meningkatkan perdamaian untuk hidup bersama dan harmoni. Ruang lingkup pembelajaran sejarah global tersebut, pembahasannya mencakup bidang kehidupan yang sangat luas, terutama yang menyangkut kerjasama kreatif di berbagai bidang. Mazlish mengemukakan bahwa untuk menentukan topik-topik yang relevan dalam pembelajaran sejarah global tersebut mencakup kajian sosial-budaya, politik, ekonomi, perdamaian yang sangat luas sampai ke hal-hal aktual.

Sejarawan  Golobal selain Bruce Mazlish & Ralph Bultjens, Haines Brown, dan  Robert Kennedy yang menganggap perlunya pehaman sejarah global guna meningkatkan kepekaan dalam menyikapi masalah-masalah global yang aktual, yang tidak kalah pentingnya adalah sejarawan Von Laue seorang sejarawan Amerika Seriat ternama. Gagasan-gasannya yang begitu optimis terhadap peranan sejarah global untuk mengatasi berbagai  persoalan dunia/internasional  sekarang ini.

Laue menawarkan bahwa pembelajaran sejarah global sebagai unit yang paling relevan untuk “a detached comprehensive historical understanding if the present world that sustain un in our material existence. Sejarah semacam ini ia namakan sebagai “all inclusive historical perspective” yang akan mendukung pencapaian moralitas umat manusia yang dapat menembus batas-batas nilai yang berorientasi pada kelompok, negara, dan bangasa yang eksklusif. Sejarah global, selain itu pada hakekatnya menuju pada “refinement of the internal structures of human will, atau sejarah yang menekankan tentang hubungan selaras sesama umat manusia dengan landasan saling menyayangi serta mengasihi bahkan memperkokoh ikatan kesetiakawanan umat manusia secara kreatif. Paul Ray (1996) bahkan dalam karyanya The Rise Integral Culture lebih jauh mengemukakan bahwa kaum Cultural Creatives, yang menolak modernisme, mereka lebih menyukai pengembangan nilai-nilai budaya yang integral. Pengertian budaya integral menurut Korten (2002: 171) adalah

… berkenaan dengan cara baru untuk memandang dunia. Ia berupaya untuk mengintegrasikan seluruh bagian dalam kehidupan kita, lahir dan bathin, pria dan wanita, indiviadual dan global, yang bersifat intuisi dan rasional… yang dengan sadar menjembatani perbedaan menghubungkan orang-orang, mengagungkan keragaman, mengharomniskan upaya dan mencari titik temu.

 

Studi tentang prospek globalisasi sebenarnya masih dalam tahap awal karena masih terus berlanjut. Para pengamat sementara memperkirakan bahwa globalisasi di satu sisi mempunyai kemungkinan  menimbulkan  common culture, homogenisasi pop culture atau kebudayaan pasar dan “hibridasi kebudayaan”, ketika bagian dari sebuah kebudayaan terintegrasi ke dalam yang lain. Di sisi lain menunjukkan tidak ada jaminan bahwa kesemuanya ini  akan menyentuh hal-hal yang paling  esensial dalam  kehidupan  bangsa, bahkan sesuatu yang bersifat unik dan lokal-pun tetap terpelihara .

Kondisi pertama menunjukkan bahwa hegemoni kebudayaan terintegrasi ke dalam yang lain. Jika demikian suasananya, maka hegemoni kebudayaan bisa terjadi. Coca Cola dan KFC, hard rock, dan entah apa lagi akan semakin dirasakan sebagai hasil kebudayaan sendiri yang  mendunia. Kondisi kedua, menunjukkan tidak ada jaminan bahwa kesemuanya terikat dengan grand theory, bahkan  membiarkan semua berkembang sekalipun dalam tataran lokal. Margaret Archer selanjutnya menayatakan bahwa konseptualisasi kebudayaan “telah menunjukkan perkembangan analitis yang paling lemah dari konsep kunci apapun dalam sosiologi, dan konseptualisasi tentang kebudayaan ini telah memainkan peran yang paling membimbangkan  dalam teori sosiologi”. Menurut Archer, mitos tentang integrasi kebudayaan secara khusus merupakan salah satu di antara sekian banyak buah pemikiran yang keliru dalam ilmu sosial. Archer melacak kembali asal-usul ini pada historisisme dan romantisisme Jerman, yang keduanya memahami kebudayaan sebagai sekumpulan helaian yang terjalin erat dalam suatu kesatuan estetis. Abdullah juga mengemukakan pendapat serupa. Ia menyebutnya bahwa dalam masyarakat global juga bisa menciptakan “orang-orang yang kesepian” yang semakin memerlukan ikatan komunitas lama yang akrab, baik melalui “etnis” maupun “nasion”. Sebab salah satu kekuatan kebudayaan nasional ialah landasan sejarah yang telah lama dimilikinya. Jadi masyarakat sudah merasa sebagai satu kesatuan dalam hidup dan kebudayaannya. Inilah yang merupakan kelemahan  utama dari “kebudayaan global”¾essentialy memoryless yang tidak melibatkan kebudayaan nasional dan nasionalisme.

Keunggulan kebudayaan nasional ini juga diakui oleh Smith yang  menyatakan bahwa “keberhasilan proyek nasionalisme tidak saja karena keterampilan yag kreatif dan kemampuan organisasi dari para  inteligensia, tetapi juga karena keutuhan, keantikan, dan resonansi dari sejarah etnis. Koento Wibisono Siswomihardjo, telah mengingatkan kita dengan kehawatiran-kekhawatiran efek globalisasi bahkan reformasi sekalipun, bahwa globalisasi dan reformasi jika tanpa didasari oleh faham nasionalisme hanya akan menjadikan globalisasi dan reformasi itu kehilangan esensi dan arahnya. Begitupun faham nasionalisme tanpa dihadapkan kepada suatu perubahan yang di dorong oleh globalisasi dan reformasi, maka akan menjadi faham nasionalisme kita menjadi ‘mandeg’ kehilangan aktualitasnya dan terbelenggu dalam kebekuan dogmatisme dan penyempitan ideologis.

Pemahaman bahwa “kepemilikan proses perjuangan sejarah yang panjang”, bukan saja membentuk kesadaran akan kesinambungan sejarah dan ingatan kolektif tentang berbagai peristiwa simbolik serta perasaan adanya persamaan nasib, akan tetapi juga identitas bangsa yang memberikan kesatuan perasaan subyektif dan landasan penilaian. Pernyataan tersebut relevan juga dengan pendapat sejarawan ternama keturunan Inggeris-Austria Eric, J. Hobsbawm dalam karyanya Nation and Nationalism Since 1980, yang mengatakan bahwa daya tarik dari sebagian bangsa  dan gerakan nasional semacam itu bahwa “bangsa” bertindak sebagai faktor integrasi dalam suatu masyarakat yang mengalami disintegrasi. Ketika masyarakat runtuh, bangsa muncul sebagai penjamin pokok.

Raymond Grew (2000) merasa sejalan dengan pemikiran di atas menyatakan bahawa “… global history to offer an alternative to the heroic, national narrative on which our discipline is founded”. Artinya bahwa pembelajaran sejarah global paling tidak dapat berperan alternatif dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa dan semangat kepahlawanan maupun dengan tumbuhnya disiplin nasional yang diharapkan. Kita menyadari pentingnya upaya memupuk jiwa dan semangat heroik serta disiplin nasional tersebut, untuk mewujudkan integrasi bangsa yang berfungsi sebagai wahana untuk mencapai cita-cita tersebut. Von Laue pada bagian lain mengemukakan pandangan serupa bahwa dalam pembelajaran sejarah global sangat ditekankan pada refinement of internal structures of human will atau sejarah yang berintikan hubungan selaras sesama umat manusia dengan landasan saling menyayangi dan mengasihi serta memperkokoh ikatan kesetiakawanan umat manusia. Nilai-nilai yang sifatnya universal tersebut akan bersatu manakala dari setiap etnis dan golongan di wilayah bekas jajahan Belanda (Nusantara) ini banyak memilki persamaan secara internal. Adanya persamaan nasib (sama-sama menderita akibat penjajahan Belanda), persamaan geopolitik, serta motivasi untuk hidup merdeka, maka faktor-faktor tersebut dapat bekerja menjadi pendorong kearah integrasi bangsa untuk mencapai tujuan kemerdekaan.

Daniel Smith, Profesor Purdue University menjelaskan lebih rinci lagi mengenai pengaruh sejarah global terhadap integrasi bangsa. Ia mengadakan penelitiannya tentang Internet Approach to Global History: Building Community and Creativity Through Distance Learning. Ia mengemukakan bahwa hasil “Research of Global History through Internet, showing result of pushing student learn to develop high creativity and colaborative”. Jadi ia berkesimpulan bahwa dengan belajar sejarah global dapat mengembangkan kreativitas dan kolaborasi yang tinggi. Pernyataan tersebut, kemudian yang menjadi masalah adalah apa hubungan hasil penelitian Smith tersebut dengan integrasi bangsa Indonesia?

Penulis untuk menjawab pertanyaan tersebut, memang secara langsung tidak ada hubungannya. Akan tetapi dengan adanya pernyataan “pushing student learn to develop high creativity and colaborative” menunjukkan bahwa terdapat unsur “kerjasama dengan orang lain” (collaborative) merupakan bagian penting dalam konsep “integrasi bangsa”. Duverger menjelaskan bahwa terminologi ‘integrasi bangsa’ yang sering dihubungkan dengan solidaritas bangsa, sesungguhnya “rasa solidaritas bangsa” itu sendiri tidak selalu ditekankan pada keserupaan atau kedekatan fisikal dari anggota-anggota komunitas dibandingkan dengan citra yang dibentuknya tentang kesamaan dan kedekatannya itu. Duverger selanjutnya menyatakan bahwa terdapat tiga citra kolektif yang penting dalam hubungan ini, yakni: (1) citra yang sudah dibentuk oleh anggota suatu komunitas pada masa lalu, (2) citra yang dimiliki pada masa sekarang, dan (3) citra yang mereka proyeksikan bagi masa depan bersama.

Tiga citra tersebut akan menjadi lekat bersatu jika didukung oleh adanya interaksi antar kelompok etnik dan budaya yang mendorong para anggotanya untuk hidup bersama. Sebuah fenomena uiversal dalam kehidupan manusia untuk hidup bermasyarakat, di samping sebagai mahluk individu. Kebersamaan itulah merupakan kodratnya manusia sebagai mahluk sosial akan merasa ‘kesepian’ jika hidup sendirian. Keinginan untuk hidup bermasyarakat, di mana setiap orang akan menemukan pemenuhan total dari kehadirannya, akan merupakan sumber utama dari kehidupan dan kebersamaannya. Oleh karena itulah ‘interaksi’ termasuk antar etnis merupakan sine qua non (syarat mutlak yang harus ada) dalam integrasi bangsa. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Georg Simmel, sosiolog Jerman yang karyanya On Social Differentiation, ia memandang bahwa;

… masyarakat lebih daripada sekedar kumpulan individu serta pola perilakunya, namun masyarakat tidak independen dari individu yang membentuknya. Sebaliknya masyarakat membentuk pola-pola interaksi timbal balik antar individu. Tanpa pola interaksi timbal-balik yang berulang sifatnya (sosiasi), kenyataan masyarakat itu akan hilang (Simmel,1923) .

Individu melalui proses sosiasi tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi, masyarakat itu sendiri muncul. Proses sosiasi sangat bermacam-macam, mulai dari pertemuan sepintas lalu antara orang-orang asing di tempat-tempat umum sampai ke ikatan persahabatan yang lama dan intim karena terikat dalam suatu kelembagaan.

Davis, selanjutnya menganalogikan dengan keingintahuannya.

Sampai sejauh mana setiap orang yang berhubungan akrab berusaha memberikan kepada pihak lain simbol-simbol dirinya atau mengumpulkan simbol-simbol diri pihak lain, merupakan ukuran sampai sejauh mana ia ingin meningkatkan  persatuan mereka (Davis, 1973: 93).

Davis mengingatkan, tidak berarti dalam proses ‘penyatupaduan’ memiliki arti kebersamaan yang menyeluruh atau hilangnya sama sekali individualitas. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa di kala kita ikut serta dalam proses penyatupaduan, maka kita meningkatkan serta mengurangkan berbagai aspek dari keseluruhan diri kita.

Tahap terakhir adalah langkah ‘mempertalikan’ yang merupakan tata cara resmi dengan mengumumkan kepada pihak-pihak lain/dunia bahwa ikatan atau hubungan itu telah diresmikan melalui semacam perjanjian. Mempertalikan berarti pula institusionalisasi hubungan. Jika ‘mempertalikan’ merupakan perluasan dari menyatupadukan, maka mempertalikan mungkin dipandang sebagai suatu cara untuk membantu menstabilkan individualitas seseorang yang baru terbentuk kearah masa depan bersama, karena: ”Masa depan seseorang, setidak-tidaknya dalam masyarakat Barat khususnya, merupakan milik seseorang yang paling berharga (atau paling khusus). Memberikan masa depan ini kepada orang lain merupakan pemberian  terpenting yang dapat diberikan oleh seseorang”.

Konsep “mempertalikan” dengan demikian merupakan suatu cara untuk memperoleh dukungan sosial dan kelembagaan  bagi hubungan yang bersangkutan. Mempertalikan juga  memungkinkan  pasangan untuk menggantungkan diri pada  hukum, atau kebijaksaanaan, atau kebiasaan.

Penelitian Smith (1992),  pernyataan Duverger (1985) serta Knapp (1985) tersebut, pada dasarnya mempertegas bahwa pembelajaran sejarah global dapat meningkatkan peran manusia sebagai mahluk sosial. Peranan yang demikian juga diperkuat oleh Ferdinand Tonies yang dikonsepsikan dalam Gemainschaft atau “Community” dan Gesellschaft atau “Society”. Ia menjelaskan, peran manusia secara utuh bukan semata-mata sebagai mahluk individu (konsepsi Hobbes), tetapi juga sebagai mahluk sosial. Memang  selama ini kepentingan individu sangat terasa ditonjolkan sehingga konsepsi demokrasi-pun, lebih menekankan pada kajian demokrasi liberal. Suatu kebebasan individual dengan menyampingkan demokrasi sosial khususnya hak-hak komunitas yang menekankan resiprositas dan kegiatan bersama tentang identitas dan simbol-simbol lain  (Gould,1993:69,77-78; Howard,2000:8). Simanjuntak menegaskan bahwa orde persaingan yang berasal dari kemerdekaan individual justru secara empirikal ternyata membonceng  polarisasi sosial.

Hasil penelitian Herrnstein dan Murray yang menimbulkan kontroversi besar lewat Bell Curve,  mengungkapkan adanya hubungan statistikal positif antara inteligensia dan sukses manusia Amerika dalam hidup. Jika hidup dipercayakan semata-mata pada persaingan yang melibatkan perangai genetik, manusia akan semakin menjauh dari Golden Age. Menemukan bahwa ketimpangan sosial justru memburuk dalam peradaban yang semakin  padat pengetahuan, adalah juga kenyataan yang sangat mengganggu. Tanpa koreksi ketimpangan seperti itu akan muncul ‘pembalasan dendam’ suatu ketika, seraya menyudutkan kebebasan itu sendiri.

Hasil penelitian Supardan secara tegas menunjukkan bahwa pengaruh pembelajaran sejarah global terhadap rasa solidaritas bangsa sebesar 0,655 atau yang diinterpretasikan pengaruh yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa SMA pada umumnya merasa menyenangi pembelajaran sejarah global. Interpretasi yang demikian juga tidak jauh dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah siswa yang dilakukan. Siswa SMU umumnya penuh antusias mengikuti pembelajaran sejarah global, bahkan bagi sekolah yang belum menggunakan kurikulum baru, mereka merasa senang karena dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP) terdapat beberapa topik sejarah global.

Ketertarikan dan rasa suka siswa terhadap sejarah global tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak lepas dari karakteristik  dan isi sejarah global, seperti; aktual (masih hangat/baru saja terjadi), cakupannya luas baik tematis dan wilayahnya (kajian internasional di bidang ekonomi, politik, HAM, keamanan, kesehatan, kemiskinan, kependudukan, lingkungan hidup, budaya). Siswa umumnya merasa senang karena ibarat bereksplorasi bertualang dari tempat/negara satu ke lainnya dengan menyajikan informasi-informasi dan isyu-isyu yang kontemporer dan “menantang” tentang konflik maupun kerjasama kreatif antar bangsa. Tidak keliru  jika  Laue, Manning (1996:272), Mazlish mengemukakan bahwa sejarah global itu dapat memupuk hubungan selaras dan kesetiakawanan sosial sesama umat manusia berlandaskan saling menyayangi melalui kerjasama kreatif di berbagai bidang. Pendapat Laue dan Mazlish  tersebut juga sejalan dengan pemikiran Andre (Bailly dan Mouzoune, yang menegaskan bahwa peranan pendidikan sejarah pada hakikatnya dalam rangka “learning  to live together”. Selanjutnya menurut Andre terdapat tiga tujuan pendidikan sejarah, terutama; (1) menempa identitas nasional; (2) memelihara hubungan integratif dalam ruang lingkup yang luas, dalam kehidupan internasional; (3) menanamkan nilai-nilai kewargaan dan etika.

Selain itu, pengaruh sejarah global terhadap intgrasi bangsa tersebut juga diakui sebagai sine qua non  (syarat mutlak yang harus dipenuhi) untuk tercapainya integrasi bangsa.

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pendapat Simmel,Knapp, Duverger dan Svalastoga, yang telah dikemukakan pada bab II  sebelumnya, adalah sangat relevan dan terbuktikan kebenarannya dalam penelitian ini, terutama yang menyangkut perlunya interaksi antar etnis yang intensif serta menumbuhkembangkan solidaritas bangsa.

Peneliti jika menelaah lebih lanjut angka tersebut tidaklah menggambarkan suatu pengaruh yang dapat dikatakan optimal. Masih banyak faktor-faktor lain yang belum berhasil secara optimal, sebagai contoh apa yang telah dikemukakan oleh sosiolog J. Milton Yinger tentang assimilasi. Assimilasi menurut Yinger dapat didefinisikan “a proces of boundary reduction that can occur when members of two or more societies or of smaller cultural groups meet”. Dari keempat dimensi asimilasi (asimilasi kultural, struktural, secara biologi, dan psikologi) yang  diuraikan Yinger, peneliti berpendapat bahwa kita baru melangkah ke asimilasi kultural, sementara asimilasi lainnya belum begitu nampak keberhasilannya.

Asimilasi kultural yang sering disebut akulturasi merupakan adalah perpaduan yang mengadopsi unsur-unsur budaya dari kelompok budaya lainnya yang berbeda. Koentjaraningrat lebih rinci lagi dalam mendefinisikan akulturasi, karena di samping adanya perpaduan unsur-unsur budaya yang asing yang berbeda itu,  juga tanpa kehilangan kepribadian budaya sendiri. Akulturasi-pun yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya belum begitu optimal, walaupun secara perlahan banyak bukti yang menunjukkan proses ini cukup menggembirakan.

Asimilasi struktural menunjuk kepada meningkatnya derajat interaksi sosial antar kelompok etnik yang berbeda terutama antara kelompok mayoritas (domian) dengan minoritas (subordinat). Sepintas, proses interaksi ini berlangsung seperti tidak ada masalah, akan tetapi konsep hubungan dominasi itu sendiri pada dasarnya mengandung suatu kekerasan yang bersifat struktural dalam dirinya, karena merupakan hubungan  tidak setara, melainkan ditandai oleh keunggulan yang dominan pada yang satu dan ketergantungan yang relatif besar pada pihal lainnya. Contoh yang konkrit, dikemukakan oleh Wiliam Skinner dalam The Chinese Minority bahwa banyak orang Indonesia hingga sekarang ini menganggap orang asing kepada orang-orang keturunan Tionghoa (Cina) sekalipun mereka memiliki kartu kewarganegaraan Indonesia. Mereka hidup eksklusif, memiliki loyalitas tinggi terhadap negeri leluhur, dan sulit beadaptasi dengan budaya masyarakat setempat. Etnis Tionghoa (Cina) juga perkembangannya pada abad ke-20 menunjukkan pandangan serupa, yakni

… semakin berkembangnya perasaan kebanggaan nasional  selagi nasionalisme Tionghoa menjalar di antara penduduk Tionhoa di Indonesia dan bahasa serta kebudayaan Tiongkok berkembang di kalangan imigran dan anak-anak mereka dengan adanya  sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa dan pers yang juga berbahasa Tionghoa… dan kaum minoritas Tionghoa-pun menjadi semakin sadar dan bangga akan ketionghoaannya (Skinner….).

Pandangan-pandangan stereotipe seperti itu bukan saja menghambat asimilasi struktural, melainkan juga asimilasi biologis dan psikologis. Faktor penghambat tesrsebut jika ditelusuri lebih jauh mencakup faktor-faktor historis, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Program ini menjadi tantangan serius bagi program integrasi bangsa, sekaligus memberikan pembenaran terhadap pentingnya perubahan paradigma antara kebangsaan dan kewarganegaraan ke arah multicultural nationalism yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Kymlicka dan Harjanto.

3.3.2.Penelitian Terdahulu Pengaruh Sejarah Global Terhadap Integrasi Bangsa

Hasil temuan penelitian secara statistik menunjukkan bahwa pengaruh pembelajaran sejarah global terhadap integrasi bangsa mencapai derajat pengaruh yang signifikan (10,19%). Kemudian jika dihubungkan dengan hasil wawancara terhadap sejumlah siswa memberikan skor tertinggi pada variabel ini, menurut mereka pembelajaran sejarah global itu, sangat diperlukan untuk memahami perkembangan mutakhir yang terjadi di dunia internasional yang aktual. Siswa umumnya menyukai pembelajaran sejarah global karena mereka merasa seperti bereksplorasi mengikuti perkembangan dunia di berbagai bidang (politik, budaya, teknologi, ekonomi, HAM, keamanan, lingkungan hidup, kesehatan) dengan segala bentuk kerjasama kreatif yang memungkinkan dapat dikembangkan.

Tingginya pengaruh pembelajaran sejarah global terhadap interaksi antar etnis tersebut, membuktikan kebenaran pendapat Paul H. Ray yang telah dikemukakan bahwa pemabahasan tentang globalisasi dan sejarah global, pada hakekatnya mendorong terbentuknya cultural creatives yang menekankan pentingnya budaya integral (Ray, 1995:56; 1996:14). Suatu budaya dan kesadaran untuk berintegrasi, yaitu kesadaran untuk menjembatani perbedaan, mengagungkan kebersamaan dalam menangani berbagai krisis dunia (ekologi, ekonomi, sosial-budaya, dan sebagainya) secara inklusif di tengah keberagaman. Bentuk kerjasama kreatif tersebut dalam diri siswa  itu paling tidak mereka memikirkan alternatif-alternatif sebagai wacana untuk mengatasi ancaman bersama dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran cerdas tentang kebersamaan dan keharmonisan  yang bersifat inklusif di tengah perbedaan.

Pendapat siswa yang menunjukkan ketertarikannya terhadap sejarah global tersebut, bisa kita pahami karena sesuai dengan pendapat-pendapat sejarawan yang telah dikemukakan sebelumnya. Sejarawan Dunn maupun Laue mengemukakan bahwa sejarah global itu pada dasarnya berintikan hubungan selaras seluruh umat manusia dengan landasan saling menyayangi dan mengasihi serta memperkokoh  ikatan kesetiakawanan umat manusia. Sejarah global juga menekankan kepada all inclusive historical perspective yang didukung moralitas yang menembus batas-batas tatanan nilai yang berorientasi kelompok-kelompok eksklusif. Laue selanjutnya menyebutkan  agar pembelajar sejarah global menjadi a new civic history yang memberikan harapan besar bahwa sejarah global dapat mengambil posisi penting dalam menyelamatkan kehidupan manusia yang lebih baik. Pembelajaran sejarah global  merupakan unit studi sejarah yang relevan  untuk menuju kepada refinement of the internal structures of human will, atau sejarah yang menekankan hubungan selaras sesama umat manusia dengan landasan saling menyayangi dan memupuk kebersamaan umat manusia. Dengan demikian sangat  erat hubungannya bahwa pembelajaran sejarah global memiliki pengaruh kuat terhadap hubungan antar etnis, kerena tidak menekankan pada hubungan kedaerahan.

Tanggapan siswa seperti di atas, tidak sekedar membenarkan pandangan-pandangan Laue tetapi juga menguatkan pendapat Mazlish bahwa pembahasan sejarah global yang menyangkut munculnya fenomena globalisasi dengan segala kemungkinan ekses yang ditimbulkannya, kajian sejarah global juga memberikan harapan baru terhadap meningkatnya kerjasama kreatif antar bangsa di berbagai bidang. Semuanya itu memerlukan pembelajaran kepekaan sosial untuk menguasai high tech dan high touch dalam menyiapkan diri sebagai “manusia global” seperti yang diisyaratkan Kennedy selain mengingatkan akan terjadinya polarisasi antara the losers dan the winners dalam menghadapi globalisasi, negara-negara the losser ditandai oleh ketidaksiapannya merespons perubahan yang revolusioner secara ekternal maupun internal..

Penjelasan di atas selain membuktikan relevansi teori Laue dan Mazlish juga memberi penguatan terhadap pendapat Becker, seorang filosof sejarah dari Amerika Serikat, yang menghendaki adanya keseimbangan pemahaman kultur internal dengan eksternal. Ia tidak menghendaki seseorang menjadikannya berpandangan picik maupun utopis. Ia menyatakan bahwa:

“…mereka harus mempertahankan keseimbangan antara kebebasan pemahaman  kultur eksternal dan tanggung-jawab sebagai bangsa. Karena kemerdekaan pengembangan budaya lain tanpa pembatasan  akan kehilangan tanggung-jawab, sementara tanggung-jawab tanpa kebebasan akan menjadi kekuatan tirani. Sebagaimana telah dilakukannya di masa lampau dengan baik, kita harus menjalankan politik idealisme-praktis” (Becker…).

Selain itu menunjukkan bahwa siswa SMA Kota Bndung pada umumnya merasa menyenangi pembelajaran sejarah global. Interpretasi yang demikian juga tidak jauh dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah siswa yang dilakukan. Siswa SMA umumnya penuh antusias mengikuti pembelajaran sejarah global, bahkan bagi sekolah yang belum menggunakan kurikulum baru, mereka sangat berharap dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) nanti terdapat beberapa topik sejarah global.

Ketertarikan dan rasa suka siswa terhadap sejarah global tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak lepas dari karakteristik  dan isi sejarah global, seperti; aktual (masih hangat/baru saja terjadi), cakupannya luas baik tematis dan wilayahnya (kajian internasional di bidang ekonomi, politik, HAM, keamanan, kesehatan, kemiskinan, kependudukan, lingkungan hidup, budaya). Siswa umumnya merasa senang karena ibarat bereksplorasi  bertualang dari tempat/negara satu ke lainnya dengan menyajikan informasi-informasi dan isyu-isyu yang kontemporer dan “menantang” tentang konflik maupun kerjasama kreatif antar bangsa. Tidak keliru  jika  Laue (1981:24), Manning, Mazlish mengemukakan bahwa sejarah global itu dapat memupuk hubungan selaras dan kesetiakawanan  sosial sesama umat manusia berlandaskan saling menyayangi melalui kerjasama kreatif di berbagai bidang. Pendapat Laue dan Mazlish  tersebut juga sejalan dengan pemikiran  Andre yang menegaskan bahwa peranan pendidikan sejarah pada hakikatnya dalam rangka “learning  to live together”. Selanjutnya menurut Andre terdapat tiga tujuan pendidikan sejarah, terutama; (1) menempa identitas nasional; (2) memelihara hubungan integratif dalam ruang lingkup yang luas , dalam kehidupan internasional; (3) menanamkan nilai-nilai kewargaan dan etika.

Hasil penelitian ini juga membenarkan pendapat Taufik Abdullah yang secara cermat, ia mengungkap; mengapa seseorang belajar sejarah. Abdullah mengemukakan bahwa sejarah diajarkan dalam landasan pada kepentingan dan ideologi bangsa yang dihayati benar, yang mempunyai kepercayaan  terhadap  hari depan bangsa, harapan the ideology of hope, bukan the ideologi of fear. Karena baginya (siswa) belajar sejarah sesuatu yang baru dan “menantang” juga merupakan sesuatu kenikmatan petualangan intelektual yang tak terhingga. Berbeda dengan siswa yang belajar karena semata-mata “keharusan” apalagi “paksaan”, ia akan merasa tidak tertarik, tertekan, dan mudah membosankan. Dengan demikian bagi siswa sejarah global itu memberikan banyak harapan karena sejarah global menurut Von Laue a detached comprehensive historical understanding if the present world that sustains us in our material existence. Sejarah global juga memberikan peluang kemudahan dalam pemecahan masalah yang kita hadapi yang merupakan estafet menuju masa depan.

Faktor lain yang mendorong sejarah global sangat diminati siswa, juga karena dalam penyajiannya mutlak diperlukan pendekatan inter/multidisipliner, tidak kaku terbatas satu disiplin (monodisipliner), tetapi luas dan lugas sesuai realita kehidupan sosio-budaya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan para sejarawan. Laue yang begitu optimis terhadap sejarah global menganjurkan agar para sejarawan perlu melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu bantu sejarah terutama dengan Sosiologi, Antropologi bahkan Futurologi. Begitu juga Abdullah yang mengingatkan agar guru-guru sejarah hendaknya lebih banyak menyoroti sejarah sosial daripada sejarah politik. Sebab dengan pembelajaran sejarah sosial, mendekatkan diri siswa pada pendekatan analitis antropologis-sosiologis-psikologis, maupun ekonomi dengan mengungkap jaringan sosio-kulturalnya. Seperti yang dikatakan Peter Burke, sejarawan sosial Inggris tekemuka, “kita perlu mencairkan apa yang disebut a dialogue of the deaf”, sebab sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bersifat ahistoris. Semua kenyataan empiris memiliki keterhubungan yang intens dengan ide, antara gejala dengan teori. Dengan demikian semua peristiwa dapat dijelaskan dalam sejarah melalui pendekatan disiplin ilmu-ilmu sosial secara dinamis (Burke,2001:2-4). Di sinilah peranan sejarah sosial yang berupaya mengungkap secara holistik nilai-nilai pengalaman kolektif yang dapat direkam lebih utuh, dan ternyata relevan dengan sejarah global  yang memiliki kontribusi besar terhadap rasa kebersamaan warga bangsa yang mondial.

IV. Kesimpulan

Dari uraian di atas, secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut: Pembelajaran sejarah berbasis multikultural pada dasarnya memiliki peran penting terhadap integrasi bangsa. Pentingnya pengaruh pembelajaran sejarah berbasis multikultural terhadap integrasi bangsa tersebut, dapat dipahami karena dengan pembelajaran multikultural, selain dikembangkan identitas diri yang menyangkut keunikan ciri-ciri khasnya maupun rasa ingin tahu siswa terhadap etnik dan budaya yang berbeda-beda, juga menekankan pentingnya menghargai budaya lain, serta menerima komunitas budaya tersebut sebagai kebaikan yang positif untuk dikembangkan. Pembelajaran sejarah dengan basis multikultural yang menerapkan pendekatan interdisiplin dengan menggunakan konsep-konsep sejarah, antropologi, dan sosiologi, mendorong siswa untuk menjadi lebih menarik karena memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa yang menyentuh akar sosial-budaya di lingkungannya. Besarnya pengaruh pembelajaran sejarah berbasis multikultural terhadap integrasi bangsa tersebut dapat dipahami karena melalui pendekatan analisis budaya vaforable dan unvaforable, di samping menambah wawasan siswa juga dapat memupuk toleransi serta penghargaan terhadap budaya lain yang berbeda semakin menyadari betapa relatifnya suatu budaya dan tidak ada superioritas dan inferioritas budaya,

Pentingnya peranan pembelajaran sejarah lokal terhadap integrasi bangsa, menunjukkan  beberapa keunggulan pembelajaran sejarah lokal, baik  untuk mengisi “kevakuman identitas” kelokalannya yang selama tidak banayak mereka ketahui, maupun karena sejarah lokal itu sendiri dapat berfungsi untuk menguji generalisasi-generalisasi serta keterkaitannya dengan sejarah nasional. Pembelajaran sejarah lokal yang berkisah di lingkungan terdekat siswa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mendorong misi pembelajaran sejarah tersebut mudah dihayati dan dimiliki oleh siswa karena dapat membawa siswa ke situasi riil. Pandangan ini memperkuat pendapat bahwa pada setiap orang, termasuk manusia Indonesia, mempunyai kemampuan dan loyalitas untuk menjadi pendukung lebih dari satu lokalitas dan budaya yang menjadi identitasnya. Dengan demikian seseorang di satu pihak ia menjadi pendukung suatu lokalitas dan budaya tertentu, di pihak lain menjadi pendukung nasionalitas Bhineka Tunggal Ika yang lebih luas. Kalau kebhinekaan itu terintegrasi dalam satu kesatuan nasional, maka terciptalah suatu masyarakat dalam kesatuan identitas nasional yang kaya dengan kenekaragaman budaya, dan oleh karena itu juga mejadi kuat.

Sedangkan pengaruh pembelajaran sejarah nasional terhadap integrasi bangsa menunjukkan derajat yang tidak diragukan lagi. Kuatnya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa pembelajaran sejarah nasional tersebut memiliki nilai strategis dalam memperluas dan mempererat pergaulan antar etnis untuk terus dikembangkan, yang pada gilirannya dapat memupuk persatuan serta integrasi bangsa. Siswa menyadari bahwa pembelajaran sejarah nasional pada hakekatnya juga upaya national character building untuk memupuk identitas dan kesadaran bangsa (nation consciousness) dalam rangka mewujudkan proses-proses ketahanan nasional dalam totalitasnya terutama integrasi bangsa. Pembelajaran sejarah nasional juga berperan dalam memperkokoh ideologi bangsa yang mengatasi loyalitas dan solidaritas parochial, maupun sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman kekuatan eksternal baik kekuasaan kolonial, penetrasi transnational corporation, multinational corporation, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya pengaruh globalisasi. Pandangan tersebut memperkuat bahwa pengembangan nasionalisme untuk integrasi bangsa, masih relevan bagi masa kini maupun secara futurologis untuk kelanjutan pembangunan bangsa. Spirit dan ethos demikian masih tetap diperlukan, bahkan akan lebih diperlukan mengingat alasan-alasan di era globalisasi yang ditandai majunya teknogi komunikasi, dapat menembus dan mengaburkan batas-batas politis-ideologis suatu bangsa/negara.

Sedangkan kuatnya pengaruh pembelajaran sejarah global terhadap integrasi bangsa, menunjukkan ketertarikan siswa terhadap sejarah global yang cukup “menantang” bagi siswa serta memberikan wacana eksploratif terhadap kejadian-kejadian di dunia internasional yang aktual. Sejarah global yang menyajikan berbagai peristiwa menarik dunia yang aktual, dapat memuaskan “nafsu intelektual” siswa dan mendorong memajukan pergaulan antar bangsa di dunia. Siswa umumnya merasa bereksplorasi dalam suatu “petualangan akademik” dari suatu bangsa ke bangsa lainnya, dengan mempelajari berbagai masalah global seperti; politik, ekonomi, sosial, budaya, HAM, lingkungan, teknologi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pembelajaran sejarah global yang menggunakan pendekatan inter/multidisipliner dan futurologis, mendorong siswa lebih tertarik dalam pencarian makna belajar sejarah. Sikap kritis dan antisipatip siswa, menempatkan mereka mampu mengembangkan kognisinya serta memiliki kesadaran sejarah untuk masa depan bersama menuju kepada refinement of the internal structures of human will atas dasar hubungan selaras saling menyayangi dan memupuk kebersamaan. Karena itu melalui pembelajaran sejarah global, siswa diharapkan mampu menjadikan dirinya sebagai new civic history yang terbuka wawasan akademik dan afeksinya terhadap perlunya penguasaan high tech dan high touch dalam mengatasi berbagai tantangan yang terus berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membimbing, memfasilitasi, serta memotivasi saya hingga saya mencapai Guru Besar di Jurusan Pendidikan Sejarah, yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini, pertama-tama adalah Bapak Rektor UPI beserta para Pembantu Rektor, Ketua dan para Senat dan Guru Besar UPI, Dekan FPIPS, Para Direktur Direktorat, para sahabat di Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memperlancar menyetujui pengusulan saya untuk menjabat Guru Besar. Beberapa nama yang ingin saya sebut, yaitu: Ibu Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, M.A., Bapak Prof. Dr. Asmawi Zainul, M.Ed., Bapak Prof. Dr. Helius Sjamsuddin, M.A, Bapak Prof. Dr.H. Ismaun, M.Pd., di mana ke-lima tokoh senior Jurusan Pendidikan Sejarah tersebut selalu memberi dorongan, motivasi, dan bimbingan baik ketika menjadi promotor, peer group, maupun kegiatan akademik lainnya. Sungguh saya sangat mengapresiasi sikap akademisnya yang luhur, mulia, dan tidak luntur serta mengendur dalam setiap kondisi yang menerpanya, dan saya merasa bangga memiliki senior-senior jurusan yang memiliki idealisme, dedikasi, dan integritas keilmuan yang tinggi sebagai akademisi yang bisa saya teladani. Di samping itu, penampilannya yang sederhana dan bersahaja, bisa menjadikan contoh teladan bagi saya dan para dosen serta mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah khususnya.

Kedua, ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan pula kepada Dekan FPIPS Bapak Pof. Dr. Karim Suryadi, M.Si. Pembantu Dekan I Ibu Dr. Eli Malihah, M.Si., serta PD-II Bapak Prof. Dr. Gurniwan, M.Si, serta mantan Dekan FPIPS Bapak Suwarma Al-Muctar, M.Pd., S.H. beserta mantan Pembantu Dekan-I. Prof. Dr. H. Aim Abdul Karim, M.Pd., serta mantan PD-II. Dr. Syamsul Hadi Senen, M.M.

Ketiga, ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada rekan-rekan di Jurusan; Prof. Dr. Hj. Hansiswany, M.Pd, Dr. Nana Supriatna, M.Ed., Dr. Agus Mulyana, M.Hum., Dra. Murdiyah, M.Hum., Drs. Ayi Budisantoso, M.Si, Dr. Erlina, M.Pd. Dra, Yani Kusmarini, M.Pd., M.Si, Yeni Kurniawati, M.Pd. S.Pd., Drs. Andi Suwirta, M.Hum, Dr. Didin Saripudin, Eryk Kamsori, S.Pd., Dra.Taruna Sena, Dr. Encep Supriatna, M.Pd., Dra. Lely Yulifar, M.Pd., Ida Farida Sarimaya, M.Si, S.Pd., Drs. Muis, Drs. Iriadi, dan Ibu N. Entin. Sebagai sahabat yang dekat, saya senang memiliki sahabat yang kompak, penuh pengertian, serius tapi santai, heboh tapi menyejukkan, karena tidak sedikit menghibur dengan humor-humor kecil yang unik dan menggoda.

Keempat, kepada kedua orang tuaku (S.Martaatmadja, Al., dan Taryamah, Alm.) dan kedua mertuaku (H.Mahmudin Suganda, Al, dan Hj. Robiah, Alm.) yang tidak sempat menyaksikan peristiwa ini karena telah meninggal dunia, Ananda sampaikan semoga Ibunda dan Ayahanda menjadi penghuni surga yang penuh kesejukan dan kedamaian di alam Barja.

Kelima, khusus kepada yang paling dekat & emosional Istriku Dr. Hj. Uum Suminar, M.Pd., dan Anak-anakku Dyah Vitalocca Supardan, S.T. dan Admiral Indra Supardan, menantuku Yopi Sofian, M.T, serta cucu-cucuku yang lucu-lucu Mohammad Alif Jafran Tabligh dan Balqis Nisa Fatonah. Siang dan malam menemani suami bekerja, kadang membiarkan buku-buku di kamar kerja yang sering berantakan dan menyebalkan, tidak sedikit menguji kesabaran seorang istri dan anak-anak tercinta. Namun, hidup terasa penuh makna karena kalianlah saya merasa bahagia. ”I love you so much…!”.

Billahi taufik wal-hidayah.                                                                             

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

Bandung, Juni, 2012

 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, H.M. A. (2003) Agama dan Pluralitas Budaya Lokal, Surakarta: Mahammadyah University Press.

Abdullah, T.(Ed) (1990) “Di Sekitar Sejarah Lokal di Indonesia”, dalam Sejarah Lokal di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Abdullah, T.(1999) “Nasionalisme Indonesia: Dari asal-usul ke prospek masa depan” dalam Sejarah , 8, Jakarta: MSI dan Arsip Nasional RI.

Abdullah, T.(2001) Nasionalisme & Sejarah, Bandung: Satya Historika.

Adam, A. W. (2001) “Ancaman Disintegrasi di Depan Mata”, dalam Kompas, 16 Agustus 2001.

Adler, P.S (1982) “Beyond Cultural Identity: Reflection on Cultural and Multicultural Man” dalam L, Samovar dan R Porter, ed., Intercultural Comunication: A Reader. Ed -3 , Belmont: Wadsworth.

Ali, M.(1995) “Beberapa Masalah Tentang Historiografi Indonesia”, dalam Soedjatmoko et al, Historiografi Indoneia: Sebuah Pengantar, Jakarta: PT Gramedia.

Altenbernd, L dan Lewis, L. L. (1966) A Handbook for the Study of Fiction, London: The Macmillan Company.

Anderson, B.(1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: The Thetford Press Ltd.

Appadurai, A. (1996) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Asy’ari, M.(2003) “Desentralisasi Pemikiran Keagamaan Muhammadyah dalam onteks Budaya Lokal” dalam Zakiyuddin Baidhaway dan Muthoharun Jinan, Agama dan Pluralitas Budaya Lokal, Surakarta: Muhammadyah University Press.

Bachtiar,W.H.(2001) “Integrsai Nasional Indonesia” dalam Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro, Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Banks, J.A. (1977) Teaching Strategies for The Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision–Making, Philippines: Addison-Wesley.

Banks, J.A.(1984) Teaching Strategies for Ethnic Studies, Newton: Allyn and Bacon.

Barzun, J. (1974) Clio and the Doctors. Psiko-History, Ouanto-History & History,  Chicago: The University of Chicago Press.

Bauman, Zygmunt, (1998) Globalization: The Human Consequences, New York: Columbia University Press.

Bellah, R.(et all) (1985) Habit of the Heart: Individualism and Commitment in American Life, Barkeley: University of California Press.

Blum, A. L. (2001) Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai  yang Bersifat Mendidk Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultura, Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Boix-Mansila, V. (2000) “Historical Understanding Beyond the Past and into the Present” dalam Peter N. Stearns, Peter Seixas, dan Sam Wineburg, Knowing, Teaching, and Learning History National and International Prespectives, New York: New York University Press.

Brameld, Theodore, (1965) Education as Power, New York Holt, Rinehart.

Briggs, J.  dan Peat, D. (1999) Seven Lessons of Chaos: Timeless Wisdom from the Science of Change, New York: Harper Collins Publishers.

Brown, David (2000) Contemporary Nationalism: Civic, Ethnocultural and Multicultural Politics, London: Routledge.

Buchanan A. (1991) Secession: The Morality of Political Divorce from For Sumter to Lithuania and Quebec, New York: Basic Books.

Burke, Peter (1993) History and Social Theory, New York: Cornel University Press

Cassirer, E. (1951) An Essay on Man,  New Haven: 6th printing.

Davis, M.S. (1973) Intimate Relations, New York: Free Press.

Dhakidae, D, (2002) Indonesia dalam Krisis 1997-2002,  Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Dickie, G.(1971) Aesthetics, An Introduction, New York: Pegasus Traditions in Philosophy.

Djajadiningrat, H. (1995) “Tradisi Lokal dan Studi Sejarah Indonesia”, Alih Bahasa Mien Djubhar, dalam Soedjatmoko, et al Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar, Jakarta: PT Gramedia.

Dolard, J., Doob, L.W., Miller, (1969) Frustration and aggression,  New Haven, Conn: Yale University Press.

Douch. Robert C. (1967) Local History and The Teacher, London: Routledge and Kegan.

Durkheim,E. (1964) The Devision of Labour in Society, translated by George Simson, New York: Free Press.

Duverger, M.(1985) Sosiologi Politik, Penerjemah: Daniel Dhakidae, Jakarta: CV. Rajawali.

Eliade, M (2001) “Realitas yang Sakral” dalam Danie L. Pals, Seven Theories of Religion: Dari Animisme E.B Taylor, Materialisme Karl Marx, Hingga Antropologi Budaya C.Geertz, Alih Bahasa Noer Zaman, Yogyakarta: Qalam.

Eliade, M.(2002) Sakral dan Profan, Penterjemah Nuwanto, Yogyakarta: Fajar  Pustaka Baru.

Etzioni, A.(1992) The Moral Dimension Toward a New Economic, New York The Free Press A Division of Macmillan, Inc.

Fieschi dan Varouxakis (2001) “Citizenship and Nationality” dalam Athena S. Leoussi, Encyclopadia of Naturalism, New Brunswick: Transaction Publishers.

Friedman, J. (1994) Cultural Identity and Global Processes, London: Sage.

Fromm, E. (1955) The sane society, New York: Rinehart.

Fukuyama, F.(2001) Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal,  Penerjemah Mohammad Husein Amrullah, Yogyakarta: Qalam.

Fukuyama, F.(2002) The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social  Order, London: Profile Books.

Furnivall, J.S. (1967) Netherlands India: A Study of Plural Economy, Cambridge at The University Press.

Gaffar, H.M. (1996) “High Tech dan High Touch” dalam Pengembangan SDM untuk Tahun 2020 dalam  Mimbar Pendidikan, Jurnal No.4 Tahun XV, University Press IKIP Bandung.

Giddens, A. (1990) The Consequences Modernity, Stanford, Calif.: Stanford  University Presss.

Giddens, A. (2000) Runway World: How Globalization Is Reshaping Our Live, New York, Routledge.

Gredler, B.E. (1996) Belajar dan Membelajarkan, Terjemajhan Munandir, Jakarta: Rajawali.

Guilbernau, M. (1996) Nationalism, The Nation State and Nationalism in the  Twentieth Century, Cambridge: Polity Press.

Gunawan, W.(2000) “Rehabilitasi Rasa Memiliki Negeri” dalam Harian Umum Kompas, 25 September 2000.

Harris, .P.R & Moran, R.T. (2001)” Memahami Perbedaan-perbedaan Budaya” dalam Deddy Mulyana dan Jaluddin Rakhmat Ed. Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya,  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hasan. S.H. (1991) Pandangan Siswa Terhadap Pendidikan Sejarah, Penelitian, Bandung: Lembaga Penelitian IKIP Bandung.

Hasan,.S.H. (1999) “Pendidikan Sejarah Untuk Membangun  Manusia Baru Indonesia”, dalam Mimbar Pendidikan, Nomor 2 Tahun XVIII, Bandung IKIP Bandung, hlm.4-11.

Hayakawa, S.I. (1950) Recognizing Stereotypes as Substitutes for Thought, Etc: Rev Gen. Sematics.

Harjanto, Nico,T.,(2001) “Antara Kebangsaan dan Kewarganegaraan” dalam Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro, Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Hetzler, Joyce O., (1965) A Sociology of Language, New York: Random Huose.

Hirschman, Albert, O. (1970) Exit, Voice, and Loyalty, Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Hobsbaum E.J. (1990) Nasionalisme Menjelang Abad XXI, Penerjemah: Hajartian Silawati,  Yogyakarta: Tiara Wacana.

Horton & Hunt, (1991) Sosiologi, Penerjemah Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Erlangga.

Howard, R.E. (2000) HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya,  Penerjemah: Nugraha Kartjasungkana, Yogyakarta: Grafiti.

Huda, Nurul (2002) “Radikalisme Agama dan Problem Kebangsaan” dalam Kompas,  Jakarta; 18 Nopember, 2002.

Jandra, M. (2003) “Islam dalam Konteks Budaya dan Tradisi Plural” dalam Zakiyuddin Baidhawy dan Mutohharun Jinan, Agama dan Pluralitas Budaya Lokal, Surakarta: Muhammadyah University Press.

Kartodirdjo, S.(1992) Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: Gramedia.

Kartodirdjo, S.(1999) “Ideologi Bangsa dan Pendidikan Sejarah”,  dalam Sejarah, 8 , Jakarta: MSI dan Arsip Nasional RI.

Kellner, D.(2002) “Theorizing Globalization” dalam Sociology Theory 20: hlm. 285-305.

Kennedy, P. (1995) Menyiapkan Diri Menghadapi Abad ke 21, Diterjemahkan Oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kleden, I,(2001) Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Knapp, M.L. (1978) Social Intercource: From Greeting to Goodbye, Boston: Allyn and Bacon.

Knapp, M.L. (1985) “Tahap-Tahap Interaksi” dalam Pengantar Sosiologi, Sebuah Bunga Rampai, Penerjemah Kamanto Sunarto, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Koentjaraningrat, (1970) Manusia dan Kebudayaannya di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Koentjaraningrat, (1986) Peranan Local Genius dalam Akulturasi’, dalam Ayatrohaedi Ed. , Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius), Jakarta: Pustaka Jaya.

Koentjaraningrat, (1987) Sejarah Teori Antropologi, Jilid I dan II, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Koentjaraningrat, (1995) “Penggunaan Metode-metode Antropologi dalam Historigrafi Indonesia” dalam Soedjatmoko et al Historiografi Indonesia, Jakarta: Gramedia.

Kohlberg, L. dan Candee, D. (1992) “Relasi Antara Pertimbangan Moral dengan Tindakan Moral”, Penerjemah M.I Soelaeman, dalam Moralitas, Perilaku Moral, dan Perkembangan Moral, Jakarta: UI Press.

Korten, .D.(2002) The Post-Corporate Word, Penerjemah  A. Rachman Zinuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kuisel, R. (1993) Seducing the French: The Dilemma of Americanization, Berkeley, California: University of California Press.

Kuntowijoyo (2003) “Malin Kundang, Jangan Jadi Lebai Malang: Muhammadyah dan Budaya Lokal”, dalam Amin Abdullah, Agama dan Pluralitas Budaya Lokal, Surakarta: Universitas Muhammadyah Press.

Kymlicka, W.(1999) “Misunderstanding Nationalism” dalam Theorizing Nationalism, diedit oleh R. Beiner, Albany: State University of New York.

Kymlicka, W.(2002) Kewargaan Multikultural, Terjemahan Edlina Hafmini Eddin, Jakarta: LP3ES.

Lapian, A.B.(1980) “Memperluas Cakrawala Melalui Sejarah Lokal” dalam Prisma, 8, Jakarta: LP3ES.

Laue, T.H.V. (1981) “What Hitory for the Year 2000 ?” dalam The History Teacher Vol. 15. hal. 7-12.

Lippman, W.(1998) Public Opinion, Penerjemah S.Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor Indoinesia.

Mac, .D. (2001) Musik Kontemporer dan Persoalan Interkultural, Yogyakarta: Artline

Magnis-Suseno,F. (2000) Kuasa & Moral, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Marger, M.N. (1985) Race Ethnic Relations: American and Global Perspektive, Belmomont California: Wadworth, Inc.

May, L.(2001) “Pembagian Tanggungjawab Atas Rasisme” ,dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultura, Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mahoney, J.(1981) Local History: a Guide for Research and Writing, Washington Dc: National Education Association.

Mazlish, B.dan Buultjes, ed. (1993) “An Introduction to Global History” dalam Mazliss dan Buultjens Conceptualaizing Global History, Boulder, Colo:, Westview Press.

McLemore, S. D.(1980) Racial and Ethnic Relations in America, Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Meyer et. al (1997) “World Society and Nation” dalam “Ameican Journal of Sociology, 103”, hlm. 144-181.

Miclethwait, J. & Wooldridge, A. (2000) Future Perfect: The Challenge and Hidden Promise of  Globalization, New York: Random House, Inc.

Mills, C.W.(2003) Kaum Marxis: Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan, Imam Muttaqim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhsin, M.Z. (2000) “Bogor”, dalam Nina Lubis ed , Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat, Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Naisbitt, J.(2001) High Tech High Touch: Pencarian  Makna di Tengan Perkembangan Pesat Teknologi, Penerjemah Dian R. Basuki, Bandung: Mizan.

Ohoitimur, Y.(2001) “Panggilan Bersama Membangun Persahabatan Sejati”, dalam Th.Sumartana, dkk. Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Interfidei.

Ohmae, K.(1993) Dunia Tanpa Batas, Alih Bahasa Budiyanto, Jakarta: Binarupa Aksara.

Ohmae, K. (2002) Hancurnya Negara-Bangsa : Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Berbatas, Penerjemah Ruslani,  Yogyakarta: Qalam.

Padersen tahun (1995)

Papilaya, M.Y. (2001) Persepsi Lokal Tentang Konflik dan Kekerasan di Ambon, Jakarta: The Geo-East Institut.

Peransi, D.A. (1985) “Retradisionalisasi dalam Kebudayaan”,  Prisma No.6 Jakarta: LP3ES.

Piliang, I.J. (2001) Dari Masyarakat Aliran ke Masyarakat Etnik” dalam  Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro, Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Popper, K.R. (2002) Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya, Penerjemah Pauzan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rais, A. (2008) Agenda Mendesak bangsa: Selamatkan Indonesia, Yogyakarta: PPSK , Press. Rawls, J.(1971) A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press.

Ray, P.H. (1995) The Integral Culture Survey: A Study of Values Subcultures and the Use of alternative Health Care America, A. Report to Fetzer Institute and the Institute of Noetic Science, Oktober, 1995.

Ray, P.H (1996) “The Rise of Integral Culture”  dalam Yes ! Journal of Positive Futures,  hlm. 4 – 15.

Ravitch (1996)

Ritzer, G.(2000) The McDonaldization of Society: New Century Ediotion, Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.

Ritzer, G.(2004) The Globalization of Nothing: Why So Many Make So Much Out of So Little, Thousand Oaks, Calif.,: Pne Forge Press.

Ritzer, dan Goodman (2004) Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam, Terjemahan  Alimandan, Jakarta: Prenada Media.

Robinson, J.H. (1965) The New History, New York:  The Free Press.

Saunders, M. (1982) Multicultural Teaching: Aguide for the classroom, London: McGraw-Hill Company.

Scalapino, R.A. (1997)  “Asia The Past 50 Years and the Next Fifty Years”, dalam One Sotheast Asia in New Regional and International Setting, Hadi Soesastro, ed, Jakarta: CSIS.

Schramm, W.(2001) “Perihal Membangun Jembatan” dalam Deddy Mulyana dan Jaluddin Rakhmat Ed. Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya,  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Seixas, P. (2000) “Schweigen ! die Kinder ! or, Does Postmodern History Have Place in the Schools” dalam Peter N. Stearn, Peter Seixas, dan Sam Wineburg, Knowing, Teaching, and Learning History: National and International Perspectives, New York: New York University Press.

Simatupang, M.(2002) Budaya Indonesia yang Supraetnis, Jakarta: Sinar Sinanti.

Silalahi, Harry, Tjan, (2001) “Pemahaman Baru Kebangsaan “dalam Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro, Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Simbolon, P.T (2000) “Indonesia Memasuki Milenium Ketiga”, dalam 1000 Tahun Nusantara, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Sindhunata, (2000) “Demitologisasi Persatuan Nasional” dalam 1000 Tahun Nusantara, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Sjamsuddin, H.(2001) Pegustian dan Tumenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906, Jakarta: Balai Pustaka.

Skinner, G. W.(1963) “The Chinese Minority”, dalam Ruth T. McVey (ed), Indonesia.Human Relations Area Files, New Haven.

Sleeter, C.E. (1992) “Restructuring Schools for Multicultural  Education”, dalam Journal of Teacher Education 43, halm. 141-148,

Smith, A.D. (1992) “Toward a Global Culture” dalam Featherstone (ed) Global Culture, 18.1.

Smith, M.G. (1965) The Plural Society in the British West Indies, Berkeley: University of California Press.

Sobol, T. (1990) “Understanding Diversity” dalam Education Leadership, 48 (3), hlm.27-30.

Soedjatmoko (1976) “Kesadaran Sejarah dan Pembangunan” dalam Prisma, 7, Jakarta: LP3ES.

Soedjatmoko (1984) “Antara Filsafat dan Kesadaran Sejarah”, dalam William Frederick dan Soeri Soeroto, Pemahaman Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES.

Soedjatmoko (1995) “Sejarah Indonesia dan Zamannya” dalam Soedjatmoko (Ed), Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar, Jakarta: PT Gramedia.

Spradley, J. (1997) Metode Etnografi, Penerjemah Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Stiglitz, G. (2002) Globalization and Its Discontents, New York: W.W. Norton.

Sujatmiko, I. G. (1999) “Integrasi dan Disintegrasi Nasional” dalam Harian Umum Kompas, 20 Desember 1999.

Sumaryono, E. (1999) Hemeneutik: Sebuah Meode Filsafat, Jakarta: Kanisius.

Supardan, D.(2002) “Keberhasilan Kebijakan Multikulturalisme Kanada dan Tantangannya: Studi Hak Azasi Manusia dalam Perspektif Global”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (JPIS), Bandung: FPIPS UPI.

Supardan, D.(2003) “Turbulensi dan Bahaya Kekerasan dalam Pendidikan”, Dalam Helius Sjamsuddin & Andi Suwirta, Historia Magistra Vitae: Menyambut 70 Tahun Prof.Dr.Hj. Rochiati Wriaatmadja, M.A, Bandung: Historia Utama Press.

Supardan, D. (2008) Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural di Indonesia:Peluang dan Tantangan, Makalah Seminar Internasional di UKM Bangi, 14 Juli 2008.

Suparlan, P. (2002) “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikutural”, Jurnal Antropogi Indonesia, tahun XXVI, No.69, UI dan Yayasan Obor Indonesia.

Supriadi, D. (2001) Konseling Lintas Budaya: Isu-isu dan Relevansinya di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Bimbingan dan Konseling UPI,  Bandung,

Suryadinata, L.(2003)  Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme ?” Jurnal Antropologi Indonesia, Jakarta: UI-Yayasan Obor.

Svalastoga, Kaare (1989) Diferensiasi Sosial, Terjemahan Alimandan S.U, Jakarta: Bina Aksara.

Teggart,  F.J. (1960) Theory and Process of History, Berkeley: University of California Press.

Tim Litbang Kompas, Jakarta; 29 Oktober 2001.

Tim Litbang Kompas, Jakarta; 28 Oktober 2002.

Thohari, H.Y. (2000) “Pluralisme Etnik Sebuah Potensi Konflik” dalam Yayah Kisbiyah Ed. Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wallerstein, I.1996) “Ekonomi Dunia Kapitalis”  dalam Roy C. Macridis & Bernard E. Brown, Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan, Alih Bahasa Henry Sitanggang, Jakarta: Erlangga.

Widja, I.(1991) Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah, Bandung : Angkasa.

Weiner, M.(1996) “Kebijakan Preferensial” dalam Roy C. Macridis dan Benard E. Brown, Perbandingan Politik, Alih Bahasa A.R. Henry Sitanggang, Jakarta: Erlangga.

Wiriaatmadja, .R.(1992) Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia dalam Pembentukan Identitas Bangsa (Upaya Peraihan Nilai-nilai Integralistik dalam Proses Sosialisasi dan Enkulturasi Berbangsa di Kalangan Siswa SMK I  BPK penabur di Bandung), Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Pendidikan dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung.

Wiriaatmadja, R.(2002) Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global, Bandung: Historia Utama Press.

Yinger, J.M. (1982) “Toward a Theory of Assimilation and Disimilation” dalam “Ethnic and Racial Studies,  4 (July). p 249-264.

Young, I.M.(1990) Justice and the Politics of Differnce, New Jersey: Pricenton University Press.

 

RIWAYAT HIDUP

Pada tanggal 8 April 1957, di daerah Cisanggarung perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, tepatnya di Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah, terlahir  seorang bayi yang diberi nama Supardan, dari keluarga Taryamah dan S. Martaatmadja. Ia adalah anak ke-5 dari enam bersaudara. Ibunya berasal dari Brebes-Jawa Tengah, sedangkan ayahnya berasal dari Ciledug-Cirebon-Jawa Barat. Supardan yang terlahir sebagai keturunan “Janda” (Jawa-Sunda), sejak kecil ia lebih dekat dan menyukai budaya Sunda sebagai pengaruh ayahnya yang lebih dominan, maklum sejak ia kecil oleh ayahnya yang menjadi guru dan kepala sekolah di kampungnya sering diajarkan tembang dan tradisi Sunda.  Konon menurut cerita ayahnya, ia diberi nama “Supardan” karena terinspirasi oleh kesuksesan seorang dokter ternama di Cirebon yakni dr. Supardan.

Pada tahun 1970 ia menamatkan pendidikannya di SD Cikakak, dan pada tahun 1970-1973 melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri Tanjung Brebes, dan tidak ada ampun lagi di SMP tersebut ia betul-betul dibina sebagai pribadi “Jawa Tulen” yang “ngoko” bahkan sering disebut “Jawa yang ngapa-ngapak”. Namun obsesi untuk menjadi “dr. Supardan” yang mengilhami dan menjadi kisah sukses dalam kehidupannya menjadi terkubur sudah, karena pada tahun 1973, ayahanda yang menjadi idolanya meninggal dunia.  Akhirnya Supardan ikut dibesarkan dengan kakaknya di Kuningan Jawa Barat, dan ia-pun disekolahkan di STM Negeri Kuningan Jurusan Teknik Bangunan Gedung, dengan pertimbangan di sekolah kejuruan akan lebih mudah mencari kerja. Di Kuningan pula, namanya secara resmi ditambahkan bagian depannya oleh kakak ipar dengan “Dadang” sehingga lengkapnya menjadi “Dadang Supardan”. Pada tahun 1976 ia berhasi menamatkan sekolahnya dengan prestasi belajar yang baik, namun masih bingung, bagaimana nasib selanjutnya? Apakah harus bekerja, ataukah harus melanjutkan sekolah (yang saat itu sangat tidak mungkin karena ia adalah yatim kelurganya bukan orang berkecukupan).

Terinspirasi oleh siaran pedesaan RRI Bandung yang dikemas dalam acara “Baskara Saba Desa” yang begitu mempesona kisah “Bandung Tempo Dulu” dengan berbagai cerita indah tentang Priangan, akhirnya Supardan nekad mengadu nasib pergi ke Bandung, sekalipun belum pernah tahu tentang Bandung. Beberbekal Ijazah STM Bangunan Gedung, akhirnya ia bisa bekerja walaupun hanya di Perusahaan Textil di Jalan Cimuncang Bandung Timur. Ternyata kisah sukses dr. Supardan Cirebon itu selalu mendorong untuk terus ia kejar dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dan akhirnya ia berhasil menjadi mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah FKIS IKIP Bandung tahun 1978. Di tempat ia bekerja, ia tidak pernah diam, dan selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan para buruh dengan mendirikan organisasi FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) sebagai Ketua I, yang waktu itu organisasi tersebut terlarang oleh pemerintah. Pada tahun 1978, ia dilantik sebagai Ketua I oleh Agus Sudono di Gedung Bioskop Majestic Jalan Braga Bandung, dengan membawahi wilayah Pringan Timur. Ironisnya sepulangnya dari pelantikan tesrebut ia dijemput oleh Polisi Militer dan dijebloskan ke penjara untuk beberapa hari lamanya.

Berkat bantuan dari beberapa pihak, rekan-rekannya seperjuangan, termasuk dosen Pembimbing Akademik (Drs. Nyoman Wendra), Ketua Jurusan Sejarah (Drs. Ali Emran), akhirnya ia dibebaskan, dan ia berhasil menamatkan pendidikan S1 tahun 1983.  Pada tahun 1984 sampai 1995 ia diangkat menjadi PNS di SGPLB (Sekolah Guru Pendidikan Luar Bisa), dan diberi tuas mengajar PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Sejalan dengan perkembangan sekolah-sekolah keguruan yang waktu itu alih fungsi (integrasi ke UPI) akhirnya ia integerasi ke Jurusan Pendidikan Luar Biasa UPI dengan mengajar  mata kuliah: (1) Pendidikan Anak Berbakat, (2) Kriminologi, dan (3) Treatment Tingkah Laku Menyimpang. Pada tahun 1997 ia melanjutkan S-2 di Prodi Pendidikan IPS-UPI dan berhasil menyelesaikan studinya dengan baik tahun 2000, pada tahun itu pula ia melanjutkan studi ke S-3 dengan Prodi dan Universitas yang sama.

Pada tahun 1997 ia mengajukan pindah home bis, ke Jurusan Pendikan Sejarah FPIPS UPI. Pada tahun 2004-2006 ia menjadi Sekretaris Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Pascasarjana UPI (Periode Ketua Prodi Prof Dr. H. Endang Somantri, M.Ed. dan Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah. M.Si), dan sejak tahun 2007-Sekarang ia menjadi Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Beberapa jabatan dan kegiatan lain yang pernah diraihnya: (1) Dosen Tamu di Univesiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2008-2009; (2) Konsultan di Kementrian Dalam Negeri, Direktur Direktorat Jenderal Kesbangpol tahun 2005-2007. Adapun penelitian dan karya tulis (makalah, artikel surat kabar, jurnal, dan buku) yang telah dipublikasikan beberapa tahun terakhir adalah:

  1. Menguak Kembali Makna Kebangkitan Nasional; Bandung, Pikiran Rakyat, 19 Mei 2007.(Artikel di Harian Umum Pikiran Rakyat)
  2. Turbulensi dan Bahaya Kekerasan dalam Pendidikan: dalam Helius Sjamsuddin dan Andi Suwirta (ed), buku Historia Magistra Vitae: Penghargaan 70 Tahun Prof. Dr. Hj. Rochyati Wiriaatmadja, M.A., (2003); Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, Bandung: Historia Press (Artikel buku Bunga Rampai).
  3. Pembaharuan Pembelajaran Sejarah dan Nilai-nilai Kepahlawanan di Sekolah, Makalah Seminar Nasional di Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro Semarang tanggal 14 April 2012 (Tidak Dipublikasikan).
  4. Kepeloporan Kartini Sumber Inspirasi Wanita Indonesia; Jakarta: Merdeka, 21 April 1998.(Artikel di Harian Umum Merdeka).
  5. Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, Jakarta: Bumi Aksara, 2009 (Buku Teks).
  6. Kreativitas Guru dalam Pembelajaran, Bandung: Rahasaya, 2010 (Buku Teks).
  7. Anatomi Korupsi dalam Perspektif Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia, Jurnal Kajian Sejarah Historia Vol.X.No. 1. (Artikel Jurnal Terakreditasi).
  8. 8.      Perspektif Sosial-Budaya Masyarakat Adat Papua: Sebuah Refleksi  yang Teralienasi, Jurnal Ilmu Politik, API, No. 21, Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 189-212 (Artikel Jurnal).
  9. Menyingkap Sejarah Perkembangan Pendidikan dari Zaman Kolonial Hingga Sekarang, Makalah Seminar Nasional di Unimed 20 Mei 2009 (Tidak dipublikasikan)
  10. Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural di Indonesia, Dalam Agus Mulyana dan Dadang Supardan (Eds) Sejarah Sebuah Penilaian, Penghormatan terhadap 70 tahun Prof. Dr. Asmawi Zainul, M.Ed.Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah, halaman 233-264 (Artikel Buku Bunga Rampai).
  11. Tantangan Nasionalisme Indonesia di Era Global, Makalah Seminar di Unima, 19 Mei 2009 (Tidak dipublikasikan).
  12. Sejarah Berpikir Kritis dan Sejarah Kritis: Perspektif Metodologis. Dalam Erlina Winarti (Ed) Sejarah dalam Keberagaman: Penghargaan terhadap 70 tahun Penghormatan Kepada Prof. Dr.Helius Sjamsuddin, M.A. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah, Halaman 75-100 (Artikel Buku Bunga Rampai).
  13. Etika dan Budaya Politik Indonesia, Makalah Seminar Kementrian Dalam Negeri di Hotel Millenium Jakarta tanggal 15 Mei 2011 (Tidak dipublikasikan).
  14. Pengembangan Berpikir Kritis dan Kreatif Bagi Mahasiswa:Makalah Seminar  Nasional di Pendidikan Sejrarah Universitas Riau tanggal 21 Maret 2010, (Tidak dipublikasikan).
  15. Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural di Indonesia:Peluang dan Tantangan, Makalah Seminar Internasional di UKM Bangi, 14 Juli 2008 (Tidak dipublikasikan).
  16. Kisah Dialektika Kekerasan dalam Pendidikan: Anatomi Perspektif ilmu-ilmu Sosial.  Makalah Seminar di Auditorium FPIPS UPI (Tidak Dipublikasikan).
  17. 15.    Multikultural, Studi Kultural, dan Pendidikan Multikultural: Beberapa persoalan Epistemologis, Makalah  Seminar Nasional . Universitas Lampung 23 Juni 2010 (Tidak dipublikasikan).
  18. 16.    Peranan Ormas Lembaga Kemasyarakatan dalam Demokratisasi di Indonesia, Makalah Seminar di Kemenrtian Dalam Negeri, di Pontianak, 23 Oktober 2011 (Tidak dipublikasikan).
  19. 17.    Menjalin Kerukunan dalam Integrasi Bangsa Melalui Dialog Multikultural, Makalah Seminar Nasional di Prodi PKn Sekolah Pascasarjana UPI, Tanggal 17 Mei 2010 (Tidak dipublikasikan)
  20. 18.  Peran Budaya Politik Dalam Penguatan Karakter Bangsa, Seminar Nsional Kementrian Dalam Negeri di Hotel Millenium Jakarta tanggal 6 Mei 2012 (Tidak dipublikasikan).
  21. 19.  Mengintip Bahaya Kekerasan Sebagai Ancaman Pendidikan Karakter Bangsa. Dalam Dasim Budimansyah dan Kokom Komalasari (Eds), Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa, Penghargaan dan Penghormatan 70 Tahun Prof. Dr. H. Endang Somantri, M.Ed., Bandung: Widaya Aksara Press. Halaman 314-330 (Artikel Buku Bunga Rampai).
  22. 20.    Hakekat Manusia dalam Perspektif Pendidikan Sejarah, Dalam Hansiswany Kamarga dan Yani Kusmarini (Eds), Pendidikan Sejarah Untuk Manusia dan Kemanusiaan: Refleksi Perjalanan Karir Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, M.A., Jakarta: Bee Media Indonesia. Halaman 14-32 (Artikel Buku Bunga Rampai).             

Sekarang ia aktif di organisasi profesi APPS (Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah) sebagai Ketua I, dan ia aktif juga sebagai pendiri, ketua, dan penyantun di Koperasi Muslim, antara lain: (1) Pendiri dan Ketua Koperasi Muslim Bil-Hikmah di Cibiru Bandung; (2) Pendiri dan Penyantun Koperasi Muslim Al-Amin Cikakak-Banjarharjo-Brebes; (3) Pendiri dan Penyantun Koperasi Muslim Al-Amanah Cihanjuang-Parongpong Bandung Barat.

One Comment add one

  1. Hasim Bisri says:

    I further agree that the history of Indonesia taken into decisions and policies of nation building

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>