Presiden: Lakukan Reorientasi Pendidikan Vokasi ke Arah “Demand Driven”

Jakarta, UPI

Presiden Jokowi Widodo menginstruksikan untuk dilakukan reorientasi  pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven sehingga kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian serta sertifikasi sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Pada era persaingan saat ini, Indonesia sesungguhnya memiliki kekuatan yang cukup besar, yaitu 60 persen dari penduduk Indonesia adalah anak muda.

“Ini kekuatan, kalau kita bisa mengelola, kalau kita bisa memanfaatkan dari potensi kekuatan ini,” kata Presiden Joko Widodo ketika memberikan pengantar pada Rapat Terbatas yang membahas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi di Kantor Presiden, Selasa 13 September 2016 sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Situs www.setneg.go.id mewartakan, jumlah tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 195 juta penduduk usia produktif di tahun 2040 yang akan datang. “Angka yang besar ini akan bisa menjadi potensi penggerak produktivitas nasional kita, apabila kita bisa menyiapkan mulai dari sekarang. Namun sebaliknya jika tidak disiapkan dengan baik juga akan menjadi potensi masalah, utamanya potensi pengangguran usia muda,” kata Presiden.

Untuk itu, ucap Presiden, kita betul-betul harus fokus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga kita bisa  melakukan lompatan kemajuan, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain. “Kita harus mampu membalik piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Saya juga minta dilakukan evaluasi terhadap pengangguran usia muda,” ucap Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2010 tingkat pengangguran usia 15-19 tahun berada pada level 23,23 persen dan kemudian meningkat menjadi 31,12 persen di akhir tahun 2015. Ditinjau dari latar belakang pendidikan, proporsi pengangguran terbesar adalah mereka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,84 persen. Angka ini lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA 6,95 persen, SMP 5,76 persen dan bahkan SD 3,44 persen. Dari 7,56 juta total pengangguran terbuka, 20,76 persen berpendidikan SMK (data BPS, 2015).

Oleh karena itulah Presiden meminta dilakukan perombakan dan langkah perbaikan yang konkret terhadap sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. “Lakukan reorientasi  pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven sehingga kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian serta sertifikasi bisa sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Libatkan dunia usaha dan industri karena mereka lebih paham kebutuhan tenaga kerjanya,” ujar Presiden.

Selain itu juga, Presiden meminta agar pendidikan dan pelatihan fokus pada pengembangan SMK di sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif. “Semuanya harus terintegrasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, mulai dari SMK, kursus di BLK,” kata Presiden.

Presiden juga menginstruksikan agar dipermudah aturan pembukaan sekolah keterampilan swasta. “Ini semuanya harus terintegrasi sehingga betul-betul tadi apa yang saya sampaikan bisa kita kejar,” imbuh Presiden.

Hadir dalam rapat kali ini di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ristek dan Teknologi M Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (Humas Kemensetneg/WAS)