Bakal Calon Rektor UPI akan Disaring Senat Akademik

Bandung, UPI

Setelah bakal calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia melakukan public hearing dengan menyampaikan kertas kerja di depan publik, mereka akan mengikuti penjaringan tahap kedua yang dilakukan secara tertutup, 5–6 Mei 2015. Penjaringan tahap kedua dilakukan Senat Akademik untuk menentukan tiga calon rektor dari enam bakal calon.

Penjaringan yang dilakukan agar calon rektor yang terpilih menampung ide dan gagasan seluruh anggota Senat Akademik yang berjumlah 42 orang,” kata Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor UPI H. Endang, S.H; M.H. di Kampus UPI Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, Selasa (28/4/2015).

Menurut H. Endang, pelibatan Senat Akademik dimaksudkan agar seluruh elemen UPI ikut berperan dalam pemilihan rector memberikan ide dan gagasan agar siapa pun yang menjadi rector mampu membawa harapan dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa.

Diberitakan, forum terbuka penyajian kertas kerja bakal calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia masa bakti 2015–2020, di Gedung Ahmad Sanusi, Selasa (28/4/2015) telah selesai dilaksanakan. Forum terbuka ini adalah pertama dilaksankan oleh UPI lima tahun yang lalu belum dapat dilakukan. Forum terbuka ini sebagai awal gerbang demokrasi yang dilakukan oleh Majelis Wali Amanat UPI pada tugas pokok kerja yang diberikan kepada Panitia Pemilihan Rektor.

Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor UPI H. Endang, S.H; M.H. menegaskan, acara kali ini memang jauh dari sempurna, tetapi minimal budaya demokrasi sudah mulai bisa dilakukan UPI. Pelaksananan forum terbuka memiliki maksud agar para bakal calon rektor dapat bertukar gagasan atau ide tidak sekadar memilih rektor saja. Berbeda dengan pilkada dan pilpres yang melakukan penjaringan dengan debat kandidat, sementara forum terbuka lebih bisa mengahdirkan budaya diskusi dua arah dengan niat berbagi ide dan gagasan.

Endang menjelaskan, pada acara forum terbuka di depan publik, banyak hal yang tidak terduaga, seperti mahasiswa yang tiba–tiba memberikan tuntutan yang mendadak dan harus ditandatangani oleh para balon rektor. Sebenarnya, secara demokarasi hal seperti ini dalam ruang terbuka sah, tapi kalau dilihat secara etik mungkin bisa dan tidak.

Budaya demokrasi di dalam dunia pendidikan, kata dia, memang harus dan sangat mungkin untuk dilakukan. UPI sebagai universitas yang memiliki jurusan kewarganegaraan, harus bisa menerapkan nilai demokarasi, ujar Endang. Dia menegaskan, pemilihan rektor kali ini sudah dalam upaya perbaikan dan harus selalu ditingkatkan, selanjutnya masyarakat harus menilai dan memberikan masukan untuk perbaikan. (Haidar Abdurrohaman/Byadi DwigaAnki/Mahasiswa Ilmu Komunikasi FPIPS UPI)