Bahasa Melayu Resmi Diajarkan di Sekolah Milik Pemerintah

Bandung, UPI

Patani merupakan salah satu provinsi di selatan Thailand, sebelumnya pernah menjadi sebuah negara yang merdeka dan memiliki bahasa resmi yaitu Melayu, namun berdasarkan kesepakatan Inggris pada tahun 1909, Patani secara resmi berada di bawah Siam yang kemudian berganti nama menjadi Thailand.

Hal tersebut terungkap saat dosen di Department of Malay Language Education, Faculty of Education, Fatoni University, South Thai Asst. Prof. Dr. Phaosan Jehwae memaparkan temuannya yang berjudul History Of Malay Language Education In Patani South Thai dalam The 1^st International Seminar on History Education (ISHE) yang bertema “History and Society” di Auditorium JICA FPMIPA Kampus UPI Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, Kamis (2/11/2017).

Dikatakannya, posisi Melayu sebagai bahasa utama Melayu Patani dalam kehidupan kesehariannya, terutama di bidang pendidikan, membuat pemerintah Thailand mencurigai posisi bahasa Melayu. Sejarah pendidikan bahasa Melayu di Patani tergantung pada suhu politik pemerintah Thailand.

“Berbagai kebijakan Thai Siam untuk penduduk Thailand oleh Phibun Songkram telah dilaksanakan, namun orang-orang Melayu masih berupaya untuk mencari upaya alternatif untuk mengatasi masalah tersebut sehingga identitas Melayu dan Islam tetap dipertahankan,” harapnya.

Bagi pemerintah Thailand, lanjutnya, mereka juga mencoba untuk menghilangkan sekolah Melayu dengan memberikan beberapa pengajaran agama di sekolah-sekolah nasional. Guru yang mengajar juga bukan lulusan yang baik dalam agama dan bahasa Melayu. Pondok Pesantren dan Taman Kanak-kanak berperan penting dalam melestarikan bahasa Melayu di Patani.

Prof. Phaosan menjelaskan,”Sejak krisis keamanan di Thailand Selatan pada tahun 2005, kerajaan Thailand mulai menekankan identitas Melayu Patani, terutama di bidang agama dan bahasa. Pemerintah mulai membuka mata pelajaran agama dan bahasa Melayu di sekolah-sekolah milik pemerintah. Pemerintah telah membawa guru agama dan bahasa Melayu ke sekolah-sekolah milik pemerintah.”

Pemerintah Thailand telah memberikan kesempatan yang luas untuk penggunaan bahasa Melayu, tegasnya, seperti penggunaan bahasa Melayu dalam penyiaran radio dan televisi, papan reklame, pengaturan kursus bahasa Melayu, penyediaan instruktur bahasa Melayu di beberapa universitas dan juga rencana sekolah bilingual, dan kebijakan ini telah diimplementasikan di tiga provinsi Thailand selatan. (dodiangga)