Gubernur Khashib

Oleh:

Karim Suryadi

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia,

kolumnis Pikiran Rakyat

KEHORMATAN warga kota tergadai oleh perangai pemimpinnya. Martabat kota dan kehormatan warganya dapat terselamatkan oleh pemimpin yang berbudi baik dan berkinerja bagus. Kehormatan warga Mesir misalnya, terselamatkan berkat Gubernur Khashib yang dikenal dermawan, santun, dan mengutamakan kepentingan warga.

Seperti dikisahkan Muhammad bin Abdullah bin Bathuthah (dalam “Rihlah Ibnu Bathuthah: Memoar Perjalanan Keliling Dunia di Abad Pertengahan”, Pustaka Al-Kautsar, 2009: 47), salah seorang khalifah dari Dinasti Abbasiyah marah kepada penduduk Mesir. Untuk mengejek mereka, diutuslah Khashib (seorang penjaga kamar mandi) untuk menjadi gubernur Mesir. Dalam kalkulasi sang khalifah, warga Mesir akan merasa terhina dan martabat kotanya akan jatuh karena dipimpin oleh seseorang yang minus pengalaman mengurus wilayah, tidak terpelajar dan bukan berasal dari kalangan bangsawan.

Namun, kalkulasi khalifah meleset jauh. Alih-alih merasa terhina dipimpin mantan penjaga kamar mandi, warga Mesir bangga memiliki pemimpin yang jujur, santun, dan bertanggung jawab. Khashib memerintah Mesir dengan baik dan namanya harum berkat kedermawanan dan tanggung jawabnya dalam menunaikan tugasnya sebagai Gubernur Mesir. Pengakuan atas keluhuran budinya datang dari mana-mana, termasuk dari keluarga khalifah. Penghormatan terhadap tabiat, kesantuan bahasa, dan keberhasilan Khashib memimpin Mesir terlukis dari kata-kata sang penyair: “Engkaulah Khashib, di sinilah Mesir. Maka berombaklah kalian berdua, karena kalian ibarat laut.”

Seperti lautan dan ombaknya, begitulah hubungan Gubernur Khashib dan Mesir beserta seluruh warganya. Meski tidak datang dari keluarga penguasa, namun ketika memimpin Mesir, Khashib adalah definisi tentang kesempurnaan seorang gubernur. Keluruhan budi dan ketulusan pengabdiannya telah menutupi kekurangannya dari sisi nasab.

Sosok seperti inilah yang dicari dalam setiap perhelatan pemilu. Para pemilih tidak mendamba manusia setengah dewa, tapi sekadar mencari sosok yang dapat dengan tepat mendefinisikan jabatan apa yang ia cari. Sebuah definisi yang tidak hanya dipungut dari literatur, atau terpantul dari ambisi yang menyala-nyala, namun terlahir dari pemahaman mendalam tentang kepercayaan yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan, siapa yang akan mereka pimpin, lengkap dengan mimpi-mimpi, harapan, dan ketakutannya.

Tidak semua warga datang kepada penguasa untuk meminta. Kebanyakan dari mereka hanya menginginkan kesempatan, akses, dan diperlakukan sebagai manusia. Adanya sebuah “ruang” untuk melakukan sesuatu yang diinginkan dan mewujudkan apa yang diimpikan sudah dipandang cukup.

Warga percaya kebaikan hidupnya tidak bisa digantungkan kepada penguasa yang hanya membuat kebijakan yang bersifat generik. Bahkan semakin berat impitan ekonomi, mental warga makin tangguh dan mandiri. Mereka sadar betul untuk belajar dari kehidupan yang mengajari kebangkitan, “tujuh jatuh, delapan bangkit”.

Daya hidup warga terpertahankan oleh kesungguhan mereka mencari “cara” memecahkan masalah, dan menjauhi gaya hidup yang hanya mencari-cari “alasan”. Inilah pelajaran genuine yang harus dipungut oleh mereka yang bertugas mengelola urusan publik dari kreativitas warga. Seperti ibu-ibu yang kelimpungan akibat harga cabai rawit yang melangit tidak turut menyalahkan musim atau iklim sebagai alasan cabai rawit langka di pasar, tapi cukup menambah cabai merah keriting, atau mengurangi porsi sambelnya.

Penghormatan atas kemandirian dan otonomi relatif warga membawa banyak pemimpin yang arif untuk tidak lagi mengelola hubungan dengan warganya dalam cara-cara orangtua berhubungan dengan anak-anaknya. Jadi, bukan hanya “bergaya Om dan Tante” yang serba boleh yang ditinggalkan, tetapi model kepemimpinan keluarga yang memungkinkan setiap persoalan warga diputus oleh “sang bapak” juga mulai dijauhi. Apalagi kecenderungan “sang Bapak” yang jadi penguasa hanya senang mengajari anak-anaknya memberi hormat sepanjang waktu. Dengan dalih mendidik, ia memaksa anak-anaknya menghadapi kemarahan “sang bapak” dengan senyuman.

Berbeda dengan Khashib yang jadi gubernur karena ditunjuk, kini berderet calon yang ingin dipilih jadi gubernur, bupati atau wali kota. Keinginan untuk dipilih inilah yang membuat mereka berusaha menampilkan diri dalam cara-cara yang dikehendaki pemilih. Karena itu, masa kampanye berubah menjadi ruang kepura-puraan. Calon penguasa merendahkan dirinya di hapadah pemilih, namun ketika pemilu berakhir, pemberi suara bisa benar-benar direndahkan.

Inilah fragmen yang terus berulang. Munculnya pemimpin berperangai buruk yang berpura-pura baik. Hanya ada satu cara menyudahinya, berhentilah memberi jalan kepada pemimpin yang berperangai buruk namun berpura-pura baik untuk tetap berkuasa.***

sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/2017/02/13/gubernur-khashib-393423