Jawa Barat Bersiap Hadapi Ekonomi Asean

DSC_0656

Bandung, (UPI)

Mental sumber daya manusia (SDM) dan ketidakmandirian usaha kecil menengah (UKM) merupakan kendala yang dihadapi Jawa Barat menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dengan Ekonomi Asean, peluang bisnis untuk pemula dan profesional semakin terbuka lebar, tetapi mental SDM  dan kemandirian UKM masih kurang.

“Peluang inilah yang kita takutkan, kurang bisa dimanfaatkan masyarakat karena terikat kendala,” kata Kepala Seksi Impor Erwin dan Kepala Seksi Industri dan Pertambangan Lina Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, Rabu (22/10/2014).

Menurut Lina, UKM Jawa Barat kurang mandiri walaupun sudah difasilitasi oleh pemerintah, dan juga kurang  action, padahal sosialisasi  berbisnis mandiri sudah sering dilakukan. Hal ini sangat disayangkan mengingat kemandirian UKM itu penting, jika bisnis ingin maju ke pasar internasional. Bahasa dan biaya transport yang mahal juga merupakan kendala yang dihadapi Jawa Barat. Untuk itu, Pemprov Jabar melakukan empat kesiapan untuk mengurangi kendala yang dihadapi Jawa Barat menjelang Ekonomi Asean.

Pertama, memberlakukan angka pengguna importir sehingga harga barang impor di pasaran naik. Hal ini disebabkan agar masyarakat lebih memilih produk lokal, dan produk lokal dapat bersaing dengan produk Impor. Kedua, dalam menghadapi Ekonomi Asean, pemerintah membuat sertifikasi profesi pada setiap pedagang dan pengusaha. Jadi, orang yang terlibat dalam Ekonimi Asean tersebut memiliki sertifikasi secara badan hukum dalam profesinya.

Ketiga, pemerintah mulai melakukan pelatihan bagi masyarakat. Agar ketenagakerjaan dapat terpakai dan terserap dengan baik khususnya di kawasan Jawa Barat. Karena pegawai pabrik rata-rata bukan orang Jawa Barat, maka hal inilah yang sengaja dilakukan agar terjadinya pemanfaatan SDM secara merata. Keempat, Pemprov Jabar kini mulai melirik pasar nontradisional. Seperti Amerika Latin yang termasuk ke dalam marginal country, agar ekspor bisa semakin merata dan juga menguntungkan Jawa Barat.

Terkait dengan regulasi dalam ekspor-impor, kata dia, saat ini sudah bebas. Hanya pengiriman seperti bahan tambang dan hasil bumi harus mendapatkan izin Kementerian Perdagangan, sehingga ekspor diawasi langsung. Sedangkan impor seperti alkohol, beras dan gula masih membutuhkan izin yang sulit. Pemerintah dan Mabes Polri turun langsung memantau, mengingat hampir semua negara Asean memproduksi barang tersebut. Begitu juga dengan barang kimiawi dan senjata.

Terpilihnya pemimpin baru diharapkan mampu memudahkan regulasi perdagangan agar tenaga kerja terpakai dan merata, sehingga pendapatan naik dan dapat menghasilkan daya beli yang tinggi. (Sani Rusyda Rahmani, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, FPIPS UPI)