Kabupaten Bangka Menjadi Daerah Laboratorium UPI

01Bangka, UPI

Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka-Belitung (Babel) berkomitmen melaksanakan pembangunan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan menggenjot sektor pendidikan sebagai panglima. Itulah sebabnya, Bangka melakukan kerja sama dengan berbagai universitas di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, termasuk dengan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, untuk mengembangkan SDM mereka di berbagai bidang.

“Itulah sebabnya, UPI menjadikan Kabupaten Bangka sebagai laboratorium, sebuah daerah dengan pembangunan pendidikan yang baik agar menjadi percontohan bagi daerah yang lain. UPI selama ini memiliki Sekolah Laboratorium, tapi kini mengembangkan daerah laboratorium,” kata Rektor UPI Prof. H. Furqon, Ph.D. saat menutup Dialog Nasional Pendidikan di Hotel Tanjung Pesona, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Senin (21/11/2016).

Dialog Nasional Pendidikan dihadiri sekitar 500 orang pendidik dan aparatur bidang pendidikan di Kabupaten Bangka. Hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Bangka H. Tarmizi Saat, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum; Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha, Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.;  Sekretaris Eksekutif UPI Dr. H. M. Solehuddin,M.Pd., M.A.; Kepala Divisi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Dr. H. Uyu Wahyudin, M.Pd.; dan para pimpina Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bangka.02

Selain memberikan penghargaan kepada Kabupaten Bangka, Rektor UPI juga menyerahkan penghargaan kepada Kabupaten Empatlawang; Direktorat Pesantren Kementerian Agama RI; Bank BNI Perguruan Tinggi Bandung; dan kepada Provinsi Bangka Belitung.

Penutupan ditandai dengan pembacaan kesimpulan dialog. Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha UPI Dr. H. Nugraha, SE, Ak, M.Si., yang membacakan kesimpulan tersebut mengatakan, tantangan yang dihadapi SDM Indonesia adalah globaliasi yang mengaburkan batas maya antar wilayah dan negara, sehingga masyarakat dari berbagai negara bersaing secara langsung.

Kesepakatan antar negara ASEAN tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015, memberikan peluang kepada tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia, demikian pula sebaliknya. Tenaga kerja yang unggullah yang akan mengisi sektor bidang pekerjaan strategis dan profesional.03

“Kebijakan pembangunan, baik dari pemerintah pusat maupuh daerah di bidang pendidikan diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dapat bersaing setidaknya dalam memasuki era MEA,” kata Nugraha.

Dikatakan, era perdagangan bebas ASEAN harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapinya tanpa banyak menimbulkan masalah. Maka, diperlukan model layanan pendidikan yang inovatif, kreatif, dan partisipatif dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing dan mengacu pada pencapaian standar pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional.

Program pendidikan berkelanjutan melalui peningkatan mutu dan keunggulan pendidikan, kata Nugraha,  merupakan tantangan yang semakin dirasakan penting dan sebagai kebutuhan mutlak untuk mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor dalam mengisi MEA 2015-2030. Pelaksanaan otonomi daerah membuat setiap daerah meyakini bahwa keberhasilan pembangunan sektor pendidikan akan menjadi landasan yang kuat untuk mendukung pembangunan bidang ekonomi, kesehatan, politik, birokrasi, teknologi, sosial budaya dan lain-lain.05

“Daerah memiliki potensi dan tugas yang besar untuk menyejahterakan masyarakatnya, sehingga diperlukan upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola berbagai potensi daerah tersebut secara lebih sistemik dan berkelanjutan,” kata Nugraha selanjutnya.

Sejalan dengan kesiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN, pendidikan merupakan aspek penting pembangunan yang dapat menjadi pemicu berkembangnya pembangunan  bidang lainnya. Atas dasar hal tersebut, setiap daerah  memiliki komitmen untuk menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan.

Diungkapkan, banyak aspek yang perlu ditata dalam pembangunan pendidikan, mulai dari kebijakan pendidikan sampai dengan praktik pembelajaran pada satuan pendidikan. “Maka, pembangunan pendidikan hendaknya didasarkan atas hasil riset yang dilakukan terhadap daerah masing-masing, sehingga kebijakan pembangunan pendidikan sampai praktik pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh setiap daerah.

“Sejalan dengan  Tri Dharma Pendidikan Tinggi, UPI sebagai lembaga pendidikan tinggi terus berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (Kabupten/Kota) dan Pemerintah provinsi dalam pembangunan pendidikan. Dalam hal ini, UPI memiliki sejumlah hasil penelitian, ragam inovasi pendidikan, dan sumber daya yang ahli yang dapat menjadi dasar dalam melakukan kerja sama dengan daerah dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di daerah yang lebih bermutu dan bermartabat,” ungkap Nugraha selanjutnya. (WAS)