Memilih Prodi, Kenali dan Pahami Minat Anak

Cirebon, UPI

Bagi seluruh calon mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) diharapkan untuk mengunjungi laman http://www.upi.edu/ amati dan pelajari regulasinya, sebab ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, segera melakukan pendaftraan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh calon mahasiswa. Contohnya, ketika mendaftar di SNMPTN, pastikan dan cek kelulusannya, apakah sudah sesuai dengan pilihan, jangan nantinya ketika lulus tetapi tidak diambil karena tidak sesuai, hal ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Demikian ungkap Kepala Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru Direktorat Akademik UPI, Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si., saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Sosialisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN 2018) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN 2018) di Aula SMKN 1 Mundu Jalan Raya Mundu Pesisir No. 01 Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Rabu (31/1/2018). Kegiatan ini dibuka dan dipandu oleh Kepala Kantor Humas Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si.

Lebih lanjut dikatakan,”Penjaringan prestasi akademik akan ada jadwal dan mekanismenya, ada beberapa hal yang menarik, diantaranya adalah terdapat 5 Program Studi (prodi) Diploma yang ditawarkan, pilih sesuai dengan kapasitasnya, kenali prodinya, saat ini Prodi Keperawatan UPI Kampus Sumedang memiliki akreditasi B, tentunya kompetensinya cukup baik dan daya serap di dunia kerja baik.”

Sementara itu untuk Program Sarjana, ujarnya, bisa masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, download atau unduh panduannya agar bisa memahami regulasinya, setelah SBMPTN ada Seleksi Mandiri, dimana informasi awalnya yaitu pendaftraan dilakukan sebelum pelaksanaan SBMPTN dimulai dan setelah pelaksanaan SBMPTN, sekitar 11 Mei 2018 – 11 Juli 2018, dan ada kemungkinan seleksi Seleksi Mandiri menggunakan nilai yang diperoleh dalam SBMPTN.

“Ditegaskan kembali mohon dilakukan pengecekan terhadap prodi yang ditawarkan, karena ada syarat tertentu yang diminta. Tentang daya tamping, akan diinformasikan lebih lanjut karena diperlukan kehati-hatian dalam mengisinya. KemristekDikti secara masif mengawal prodi, prodi yang tidak terdaftar di PDDIKTI maka ijazahnya dinyatakan tidak berlaku. Pengawalan tersebut bagus untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dan memilih prodi agar ijazahnya diakui KemristekDikti,” tegasnya.

Sementara untuk program lainnya seperti program pascasarjana, jalur kerjasama, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta bidikmisi dapat dipelajari secara mendalam. Perlu diketahui, sesungguhnya program bidikmisi diperuntukan bagi keluarga miskin, di laman http://www.upi.edu/ akan dikategorikan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Kewajiban sekolah adalah merekomendasikan siapa yang benar-benar membutuhkan. UPI menyediakan kuota sebesar 900 orang di SNMPTN, 600 orang di SBMPTN.

“Ketika anak sudah didaftarkan dalam program bidikmisi, mrk akan mempunyai PIN dan KAP, pastikan terdaftar di Dikti. Sekolah harus benar-benar memberikan rekomendasi pada siswa yang benar-benar miskin. Contoh sederhana adalah pendidikan orang tua maksimal lulusan sarjana, penghasilannya juga menjadi perhatian. Mahasiswa dalam program bidikmisi harus dipastikan lulus dalam 6 semester, jika tidak maka akan ada konsekuensi, seperti diputus biaya hidup, biaya kuliah, dan konsekuensi lainnya. Perlu diketahui juga bahwa 20 % mahasiswa UPI adalah mahasiswa program bidikmisi,” ungkapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah V Dra. Hj. Dewi Nurhulaela, M.Pd., menjelaskan bahwa persoalan pendidikan yang dihadapi oleh kota dan kabupaten di Wilayah V yaitu Cirebon, Majalengka, Indramayu, adalah sedikitnya siswa yang melanjutkan ke pendidikannya ke perguruan tinggi, mayoritas pilihan mereka adalah ingin bekerja, namun setelah bekerja baru berpikir untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Faktanya banyak siswa yang terpakasa bekerja dulu setelah lulus karena masalah biaya. Perguruan tinggi di Indonesia masih dirasakan mahal sehingga tidak terjamgkau, apalagi jika harus keluar dari daerahnya, dipastikan akan banyak pengeluaran,” ujarnya.

Diharapkan, katanya, UPI memiliki program untuk siswa kurang mampu baik bagi siswa berprestasi maupun non prestasi sehingga mereka tidak hanya menempuh pendidikan di jenjang menengah atas saja, pendidikan yang didapatkan nantinya diharapkan menjadi modal hidup di masyarakat. UPI menjadi harapan untuk dapat memberikan pencerahan, memberikan motivasi serta jalan keluar dari segudang permasalahan yang dihadapi. Kegiatan Sosialisasi SNMPTN dan SBMPTN 2018 ini memberikan dampak positif bagi sekolah untuk membuat kebijakan.

Diungkapkannya,”Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten di Wilayah V, dulu ketika otonomi, ada semacam program bantuan kepada mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri selama proses studi, bentuknya bisa biaya hidup, stimulan skripsi, atau bentuk lainnya yang dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif siswa sehingga mereka juga dapat dibantu dalam proses penyelesaian studi.”

Sekarang di kebijakan dan kewenangan tersebut ada di tangan pemerintah provinsi yang berbasis kinerja, paparnya, tepatnya ada di Bidang Pendidikan Menengah Umum (PMU) dan Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK), sementara Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan hanya melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan dan melaporkannya kepada provinsi. Sebagai informasi, untuk Wilayah V, ada beberapa sekolah yang mengelola biaya bantuan yang diperoleh dari Komite Sekolah.

“Ada sebuah pandangan di masyarakat bahwa jika anaknya melanjutkan pendidikan di SMA maka kemungkinan besar akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, sementara jika melanjutkan pendidikannya di SMK maka orientasinya adalah bekerja, dan semuanya juga tergantung domisili siswa, jika di wilayah kota maka akan melanjutkan studi, namun jika di kabupaten mereka lebih cenderung untuk bekerja. Masyarakat perkotaan khususnya di Cirebon sudah banyak yang paham tentang pendidikan tinggi,” terangnya.

Sebagai contoh, ujarnya, sebanyak 75 % anak-anak mudu orientasinya adalah bekerja, dalam kesempatan ini kami mendukung sekolah agar anak-anak lulus dari sekolah menengah dan tidak menganggur, lulus sekolah artinya memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dengan pendidikan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan, jadi harus diupayakan mereka minimal lulus SMA atau SMK, dengan demikian mereka memiliki masa depan.

Kepala Balai menegaskan,”Kami sangat mengapresiasi atas kehadiran UPI di Wilayah V, kami ucapkan terima kasih kepada UPI atas pelaksanaan kegiatan ini, karena tidak semua sekolah bisa melakukan kunjungan ke UPI untuk mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi. Kami merasa sangat terbantu, sehingga dalam upaya memberikan pemahanman tentang pendidikan tinggi sangat jelas karena langsung dari sumbernya langsung, sehingga dapat meminimalisir ketidakpamahaman, dan perlu diketahui untuk Wilayah V banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi guru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam keberpihakannya terhadap guru sangat besar, artinya profesi guru mendapat tempat di hati masyarakat demikian pula penghormatan dari masyarakat. Sekarang, tinggal pihak sekolah yang mengarahkan, karena siswa masih cenderung labil, dan ikut-ikutan, karena penentuan jurusan diibaratakn menetukan jalan hidup.” (dodiangga/riza/humaupi)