Model KKN Tematik itu, Ada Pada Filsafat Konsep Dasar KKN

Jakarta, UPI

Jadi pada dasarnya, kita bisa menemukan model-model di KKN Tematik itu diperlukan waktu 3 sampai 4 tahun. Berhubung KKN Tematik RM itu sudah 4 tahun, jadi sekarang kita sudah punya model. Nah modelnya bagaimana, itu kembali kepada filsafat konsep dasar KKN. Konsep dasar KKN yang dimaksud adalah interdisipliner, institusional dan kemitraan. KKN yang seharusnya dilaksanakan itu, secara internal harus didesain dan direncanakan secara matang. Kematangan di kampus sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan KKN di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dr. Yadi Ruyadi, M.Si., usai memberikan paparan success story pelaksana KKN-RM Terbaik 2018, dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi dan Penandatanganan MoU Pelaksanaan KKN-RM Tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta, Kamis (5/4/2019).

Oleh karena itu, lanjutnya, kita berupaya untuk mengembangkan berbagai SOP perencanaan KKN di kampus bukan di lapangan. Kita mulai dari pengelompokan, penetapan lokasi dan penetapan tema, kemudian di dalam 1 kelompok itu harus interdisipliner, artinya jika dalam 1 kempok itu ada 10 orang, maka disana harus ada 10 program studi, terdiri dari 5 laki-laki dan 5 perempuan, hal ini berdasarkan pengalaman.

Kemudian dijelaskannya,”Kita kembangkan SOP Pendidikan dan Latihan, di dalam SOP tersebut, ada 2 diklat, yaitu Diklat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Diklat Mahasiswa. Diklat ini fokus pada penguatan perencanaan program yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa ikut KKN jika program tersebut sudah dinyatakan lolos oleh LPPM, ada semacam presentasi program dari calon-calon mahasiswa KKN ini. Hal tersebut terbukti sangat efektif ketika dilaksanakan di lapangan, karena durasi waktu KKN hanya 40 hari, maka harus efektif. Jadi begitu mahasiswa masuk ke lokasi, diberi 1 minggu untuk menyesuaikan program dan melakukan sosialisasi, sehingga di minggu ke-2 langsung melaksanakan program. Ini standar-standar yang dilaksanakan di kampus.”

Kunci keberhasilan berikutnya adalah membangun kemitraan, ungkapnya. Kemitraan harus dilakukan dari mulai tataran atas hingga paling bawah. Untuk kemitraan ini biasanya kita melakukan secara top down, mendatangi Bupati dan dinas terkait, kemudian masuk ke kecamatan dan desa, kalau modelnya bottom up membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemitraan ini merupakan kunci kesuksesan untuk melaksanakan program KKN, karena jika desa dan kecamatan saja tidak mendukung maka pekerjaan kita akan sangat berat. Oleh karena itu, kemitraan yang kuat ini harus dibangun dengan pola-pola yang sudah kita kembangkan.

“Disamping itu, kita memaksimalkan fungsi dan peran DPL. Kita perintahkan mereka untuk membuat laporan pengabdian pada masyarakat bersama-sama dengan mahasiswa sehingga mereka memperoleh kumulatif Pengabdian pada Masyarakat. Ini merupakan sebuah sinergi yang sangat bagus. KKN Tematik ini sangat komplek dan harus terstandar,” katanya.

Berdasarkan kebijakan Rektor, jelasnya lagi, pelaksanaan KKN di UPI ini sifatnya wajib dan ber-sks, karena ini sebagai salah satu syarat menjadi sarjana. Kita bisa membuktikan bahwa KKN merupakan suatu wahana yang amat bagus dalam mengembangkan soft skills mahasiswa, tidak ada lagi pengalaman belajar mahasiswa di masyarakat dengan jangka waktu yang lama selain KKN. KKN itu beda dengan magang ataupun PPL, semuanya saling melengkapi. KKN di UPI dikembangkan sebagai sarana pendidikan karakter mahasiswa, modelnya sudah dikembangkan melalui riset.

Diungkapkannya,”Alhamdulillah pada kesempatan ini, LPPM UPI kembali mendapatkan kepercayaan dengan diraihnya Piagam Penghargaan sebagai Peserta Dengan Program Terbaik Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Kemenko PMK RI dan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK RI. Kita melaksanakan KKN Tematik Revolusi Mental sudah 4 tahun, sejak tahun 2016 dan hingga saat ini terus diminta untuk mengembangkan model-model KKN Tematik Revolusi Mental.”

Kita sudah cukup banyak memiliki pengalaman di bidang KKN Tematik, paparnya. Contohnya, LPPM UPI pernah mengembangkan KKN Tematik Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, saat ini sudah menjadi model, bahkan bisa diandalkan untuk mendorong peningkatan pendidikan dasar 9 tahun. Berikutnya, LPPM UPI mengembangkan model KKN Tematik Pemberantasan Buta Aksara. Kita mempunyai model tentang bagaimana memberantas buta aksara tingkat dasar dalam kurun waktu 40 hari, ini semua melalui program KKN, keduanya dikembangkan di bawah koordinasi Kemendikbud. Saya pikir ini merupakan suatu akselerasi yang luar biasa. Contoh lainnya, LPPM UPI mendapat penghargaan atas upayanya merintis dan mengembangkan KKN Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). KKN Tematik Posdaya ini sudah beberapa kali mendapatkan pengharagaan sebagai salah satu pelaksana KKN terbaik yang memiliki kekhasan.

“Berdasarkan pengalaman tersebut, kami optimis bisa lebih lancar untuk menerapkan dan mengembangkan model-model tersebut pada tema KKN Tematik lainnya, sehingga bisa memperoleh hasil terbaik. Saat ini kita sedang mengembangkan model di KKN Tematik terkait Citarum Harum dan nampaknya kita juga bisa menghasilkan model baru lagi untuk tema tersebut. Khusus untuk yang sekarang ini, kita sedang kembangkan KKN Tematik Revolusi Mental,” yakinnya.

Untuk pelakasaan KKN Tematik RM ini kita mendapatkan dukungan yang baik dari Kemenko PMK, karena programnya sudah jelas, yaitu bersih, tertib dan cerdas. Pendampingan yang dilakukan PMK juga sangat bagus, karena mengarahkan agar terjadi sinergitas.

Fokus program KKN Tematik RM itu terletak pada ketertiban dan kedisiplinan. Keduanya sangat penting untuk merubah karakter. Bisa dibayangkan jika aparatur di desa tertib, disiplin dan bisa melayani masyarakat dengan baik maka program pemerintah pun dapat dilaksanakan dengan baik. KKN Tematik RM dominan pada pembangunan non fisik, ini yang menjadi ciri khasnya.

Sekretaris LPPM berharap,”Diharapkan, kita bisa menambah kemitraan dari unsur lain, yaitu tokoh masyarakat utamanya tokoh agama dan institusi non formal, untuk menguatkan pasca KKN Tematik RM. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan KKN ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi mahasiswa, indikator pertamanya adalah terlaksananya semua kewajiban-kewajiban mahasiswa sesuai program dari semua tahapan. Kedua, ada perubahan pada karakternya, diukur sebelum dan sesudah, hasilnya, rata-rata bagus, sekarang mereka memiliki jiwa leadership, bertanggung jawab dan beretika.”

Kemudian dari sisi pemerintah daerah, ujarnya, apakah mereka terbantu atau tidak, jika iya berarti programnya berhasil, karena tugas kita sebenarnya adalah meningkatkan, mendorong, melakukan inovasi dan variasi, serta membantu program pemda di desa. Terakhir, itu berhasil atau tidak dapat ditanyakan apakah KKN tersebut memiliki dampak atau tidak pada kehidupan masyarakat. (dodiangga)