Perempuan dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat

Bandung, UPI

Sebuah survey yang cukup panjang dan mendalam dari  Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Wanita LPPM UPI, telah dipaparkan hasilnya dihadapan tokoh Jawa Barat dan Tokoh perempuan Nasional dalam kegiatan Focus Discusion Grup (FGD) yang digelar oleh UPI bekerjasama dengan Media Harian Pikiran Rakyat, Rabu, 31 Januari 2018.

Penyajian tetang peran wanita dalam pembangunan Jabar khususnya dalam bidang Politik dan kepemimpinan sangat penting untuk terus dikaji dan ditelaah hingga mendapatkan posisi yang strategis.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dr. Hj. Netty Prasetiyani Heryawan, M.Si Istri Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan juga Selly Adriany Gantina selaku Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Wakil Rektor UPI Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd. dan juga Sekretaris LPPM UPI. Dr. Yadi Ruyadi, M.Pd. Demikian juga dengan Tokoh Jabar yang dalam hal ini adalah sesepuh Pikiran Rakyat yaitu H. Syafik Umar juga menghadiri acara FGD yang sekaligus penyajian hasil survey tersebut.

Kajian cukup menarik dilontarkan oleh Selly Adriany Gantina yang menegaskan bahwa kaum wanita memang harus kuat dan mampu berkarir sejak dini jika ingin menjadi pemimpin dan berkiprah dalam dunia politik praktis. Mengingat pembentukan figur akan bisa dibangun jika para wanita mampu mengedepankan dua sisi kekuatannya baik maskulinnya maupun feminisnya dalam setiap melaksanakan kepercayaan dari pihak lain. Wanita sudah pasti akan lebih tajam dan lebih dapat bertindak jujur dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan amanah organisasi. Namun demikian memang ada sedikit ganjalan filosofis kadang wanita jarang memilih pimpinan wanita itu sendiri.

Pandangan praktis dalam FGD tersebut diungkapkan oleh Ibu Selly Wakil Bupati Cirebon yang memberian pengalaman praktisnya bahwa dalam berpolitik memang kaum wanita harus memikirkan cost politik disamping pembentukan citra, peran, kejujuran. Memang untuk partai politik tertentu mungkin ada mahar, namun bagi partai politik yang kebetulan ia berada di dalamnya ternyata tidak ada mahar dan juga tidak ada biaya untuk mengusungnya, namun ia mampu melakukan gotong royong dalam mengusung calon pemimpin wanita.

Pemikiran ini selaras dengan hasil survey yang dilakukan oleh tim LPPM UPI. Dimana di Jawa Barat terdapat 34 juta warga yang ternyata 50% pemilihnya adalah kaum wanita dan kondisi ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan dari kaum wanita dalam peluangnya untuk menentukan pemimpin kuat di Jawa Barat.

Sebagaimana ditegaskan dalam data survey UPI, menurut Prof. Elly Malihah, terdapat 72% wanita di Jabar berpotensi untuk menjadi pimimpin di Jabar serta ada 87% dari hasil survey bahwa kaum wanita akan mampu berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin Jabar. Lebih lanjut ditegasan bahwa wanita populer di Jabar juga banyak, dengan karakter 72% wanita jabar peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Namun demikian disi lain memang kaun wanita memiliki keterbatasan dari pihak lain diantaranya 59% memang wanita ada larangan dari keluarga untuk terus berkiprah dalam dunia politik dan pemerintahan. Kaum laki-laki sebanyak 71% tidak mau dipimpin oleh kaum wanita.

Perspektif yang menarik dari permasalahan yang dilontarkan oleh Wakil Bupati Cirebon di atas ternyata cukup terjawab oleh apa yang dikemukakan oleh Ibu Wakil Gubernur Jabar, dalam hal ini Netty Prasetiyani Heryawan, menjelaskan bahwa langkah utama adalah masalah regulasi dimana peran dari wanita memang sudah dicetuskan dalam undang-undang, dan bagaiana kaum wanita mencoba untuk memanfaatkannya dengan optimal. Saat ini beliau sedang aktif dengan organsisai baru dalam bidang peran dan keunggulan kaum wanita di era politik modern. Memang aspek kekurangan selalu ada dalam diri kaum wanita sebagaimana dijelaskan oleh beliau bahwa pemimpin kaum wanita tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan organisasi, terlebih organisasi pemerintahan dan politik. (DD)