Posdaya Selayaknya Dikelola Oleh Perguran Tinggi
|Bandung, UPI
Posdaya (Pos pemberdayaan Keluarga) merupakan pengembangan dari Posyandu yang sudah lama dikenal dan berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangannya sesuai dengan dinamika masyarakat Posyandu tidak hanya pelayanan kesehatan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui namun diharapkan cakupannya menjadi lebih luas mengakses kegiatan pendidikan, ekonomi produktif dan budidaya lingkungan dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, peran LPPM sebagai lembaga yang memiliki peran yang sangat strategis harus berintegrasi dengan pemda setempat.
“LPPM sudah saatnya berintegrasi dengan pemda masing-masing, karena Lppm setiap perguruan tinggi sudah mulai aktif. Sehingga memungkinkan kelembagaan bersama pemda ini bisa disatu forumkan. Setiap LPPM minta meminta bantuan kepada Sekda untuk mengundang para bupati agar mengikuti sosialisasi, serta Masyarakat yang kita garap di daerah bisa terpetakan dan dapat bersinergi,” demikian diungkapkan oleh Dr. Yadi Ruyadi, M.Si selaku Ketua Korwil II Jabar saat rapat koordinator dengan beberapa Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Barat II untuk membahas mengenai pengembangan program Pos Daya di Ruang Rapat LPPM Lt.I Universitas Pendidikan Indonesia Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung. Senin, (20/3/2017).
Diungkapkan Yadi Ruyadi “Karena disini telah hadir perwakilan perguruan tinggi dari beberapa daerah yaitu Garut, Majalengka, Cimahi, Kab. Bandung, Cirebon, Kota Bandung dan Tasikmalaya, kemudian daerah Ciamis dan Pangadaran sudah menunggu untuk bergabung. Bila disatukan seluruh daerah untuk mengundang Gubernur atau Pemerintah Daerah, mungkin akan lebih memudahkan koordinasi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah tersebut,”
Untuk membentuk dan mengembangkan posdaya perlu dibangun komitmen bersama Pemerintahan Desa, Kelembagaan yang ada, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat,bersama untuk berpartisipasi membantu dan mendampingi pengembangan Posdaya sebelum masyarakat mampu menjalankan kegiatannya secara mandiri.
Pendataan, pemetaan dan pengumpulan aspirasi biasanya dilakukan mulai dari organisasi remaja, pengurus PKK desa/ kelurahan dan Dasa Wisma yang perlu mengadakan pendataan seluruh wilayah yang akan dibangun, pertama untuk mengetahui keberadaan keluarga dalam posisi pra-sejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2 dan sejahtera 3.
Sementara itu, menurut Prof. Haryono Suyono, M.A., P.hD selaku mantan ketua Yayasan Damandiri “Sudah ada 55ribu Posdaya yang sudah terbentuk saat ini dan tiap Perguruan Tinggi bisa melanjutkan pembinaan untuk setiap Posdaya yang ada. Alangkah lebih bagus kalau misalkan Perguruan Tinggi mampu mengambil alih pengelolaan Posdaya tersebut.”
Dalam kesempatan yang sama Prof. Haryono mengatakan karena dalam waktu 20 tahun dipandang sudah cukup untuk mengelola Posdaya dan pengkonsentrasian bisa lebih terfokus ke kabupaten yang membutuhkan bantuan. Dengan contoh misalkan ada 16 Kabupaten menjadi konsen awal, lalu dikerucutkan menjadi 16 Desa dan dikerucutkan lagi menjadi 4 Desa. Sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang berada di desa tersebut. Karena telah terkonsen untuk mengatasi desa yang membutuhkan saja. (Ija)