Bandung, UPI

Mengumpulkan para peneliti dari berbagai kalangan dalam UPI INNOVATION EXPO & SEMINAR 2025 adalah ide terbaik untuk program hilirisasi inovasi pendidikan. Hadirnya para akdemisi, kemudian dari Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan Pemerintahan diharapkan dapat mengembangkan kreasi inovasi secara akademis melalui riset yang pengembangannya oleh kampus/akademisi, namun ada satu bagian yang belum tersentuh yaitu komunitas masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak., dalam sesi wawancara usai memberikan paparannya dalam seminar pada acara UPI INNOVATION EXPO & SEMINAR 2025 di Gedung Ahmad Sanusi, Kampus UPI Bumi Siliwangi, Jalan Dr. Setiabudi No. 229, pada Selasa (21/10/2025).

“Kegiatan ini sudah cukup bagus, namun perlu adanya kerja sama dengan komunitas masyarakat, karena penggunanya adalah masyarakat. Masyarakat yang terkait dengan pendidikan adalah sekolah, di dalamnya ada komunitas guru, MGMP, MKKS, dan lainnya,” ungkapnya.

Pemerintah harus menangkap peluang ini, kita tidak bisa sendiri dalam melakukannya, ujarnya. Pemerintah harus bekerja sama dengan para akademisi dari perguruan tinggi. Caranya adalah dengan memberikan dukungan dalam berbagai bidang seperti anggaran maupun regulasi. Pemerintah perlu melakukan kolaborasi, khususnya dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), karena UPI memiliki memiliki fakultas pendidikan yang mampu mengkreasikan inovasi secara akademis dengan mengembangkannya dalam kegiatan penelitian.

Lebih lanjut diungkapkan, bahwa bisnis dan industri jika tidak ada bisnis yang menjalaninya maka tidak akan sustain. Dunia Usaha dan Dunia Industri harus bisa membawa itu, membawa untuk meningkatkan bisnisnya sehingga bisa digunakan oleh masyarakat.

Bisnis dalam dunia pendidikan jangan sampai memberatkan pihak masyarakat sekolah (guru, siswa, atau orang tua). Saat ini banyak inovasi-inovasi pendidikan yang memanfaatkan sekolah (guru, siswa) untuk “membeli” inovasinya, ungkapnya lagi. Namun diharapkan, “penjualan” inovasi tersebut tanpa mengharuskan mereka membayar. Nah yang membayarnya bisa saja sponsor atau dari industri, lembaga donor, pemerintah, ataupun pihak lainnya.

Ditegaskannya,”Tidak boleh terjadi industrialisasi inovasi kepada sekolah dengan menjualnya kepada guru atau siswa, kasihan. Industrialisasi inovasi bisa saja tidak terjadi, namun inovasi pendidikan tetap bisa dihilirisasi dengan bantuan industri atau CSR dari NGO.”

Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh para peneliti dari perguruan tinggi memang seharusnya untuk dipamerkan dan disosialisaikan agar berdaya guna. Permasalahannya, ujarnya, Pemerintah tidak bisa meng-endorse suatu merk tertentu, Pemerintah hanya meng-endorse bentuk umumnya. Oleh karena itu dengan diselenggarakannya UPI INNOVATION EXPO & SEMINAR 2025, diharapkan bisa mengundang minat para investor ataupun NGO.   (dodiangga)