Bandung, UPI
Kolaborasi antarperguruan tinggi menjadi kebutuhan dalam menghasilkan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menjawab persoalan bangsa yang semakin kompleks. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kemajuan Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Auditorium FPEB Lantai 6 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kamis (17/9/2026).
Pada tahun 2026, UPI menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari unsur pimpinan DPPM/LPPM serta para peneliti dari berbagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) di Indonesia. Monev menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan program untuk melihat kemajuan riset dan pengabdian sekaligus memastikan kegiatan berjalan sesuai target.
Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) UPI, Prof. Dr. Hj. Ida Hamidah, M.Si., menyampaikan bahwa persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan oleh satu orang, satu kelompok peneliti, bahkan satu universitas. Karena itu, kolaborasi antar-PTN-BH menjadi kebutuhan untuk menghimpun kekuatan keilmuan dan menghasilkan inovasi yang lebih luas.
Dalam pelaksanaan RKI dan PMKI 2026, tercatat 666 judul penelitian RKI dengan total pendanaan sebesar Rp58,35 miliar. Sementara itu, PMKI mencakup 127 judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Program RKI melibatkan 24 PTN-BH, sedangkan PMKI melibatkan 22 PTN-BH pada tahun 2026.
Menurut Ida, RKI dan PMKI tidak semestinya berjalan secara terpisah. Kekuatan riset yang dihimpun melalui RKI diharapkan dapat menghasilkan inovasi, sementara PMKI menjadi salah satu jalur untuk mendekatkan hasil tersebut kepada masyarakat.
Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI, Prof. Dr. Agus Setiabudi, M.Si., dalam sambutannya juga mengusulkan pengembangan kolaborasi menuju pembentukan konsorsium keilmuan. Menurutnya, kelompok peneliti yang telah terbentuk melalui RKI dapat memiliki orientasi kerja sama yang lebih panjang serta membidik sumber pendanaan penelitian dari lembaga nasional maupun internasional.
Agus juga menilai evaluasi terhadap pelaksanaan RKI diperlukan, termasuk melihat efektivitas proses pencocokan mitra penelitian dan keberlanjutan kolaborasi yang telah terbentuk. Ia mengusulkan agar kerja sama tersebut dapat berkembang menjadi penelitian berskala nasional yang didukung sumber daya bersama antarperguruan tinggi.
Selain riset, pengabdian kepada masyarakat juga diarahkan agar lebih responsif terhadap persoalan konkret, termasuk kebencanaan. UPI sendiri telah memiliki skema pengabdian kebencanaan pada 2026 dan terlibat dalam kegiatan di sejumlah wilayah terdampak.
Melalui Monev RKI dan PMKI 2026, pelaksanaan program diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan luaran, tetapi menghasilkan riset dan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antarkampus dan dengan mitra di luar negeri. (RK/RI)