Bandung, UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui Global Citizenship Education Cooperation Centre (GCC) Indonesia memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Workshop Nasional bertajuk “From Civic Knowledge to Civic Action: Transformative GCED Pedagogy through Civic Sensibility in Teacher Education Institutions (TEIs)” yang diselenggarakan di Hotel Kimaya Braga, Bandung, pada 14–15 November 2026.

Kegiatan yang didukung Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) di bawah naungan UNESCO ini diikuti oleh 34 peserta yang terdiri atas dosen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), baik dari UPI maupun sejumlah perguruan tinggi mitra GCC Indonesia, serta mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) UPI yang sedang melaksanakan program P3K di sejumlah SMP dan SMA di Kota Bandung.

Keterlibatan kedua kelompok peserta tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi pendidikan kewargaan. Para dosen berperan memperkuat landasan konseptual dan pedagogis, sementara mahasiswa calon guru memiliki kesempatan menghubungkan gagasan yang dikembangkan dalam workshop dengan pengalaman mengajar di sekolah.

Workshop ini merupakan langkah strategis UPI dalam mendukung implementasi SDG 4 (Quality Education), khususnya Target 4.7 tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewargaan global. Target tersebut menekankan pentingnya pengintegrasian pendidikan kewargaan global, hak asasi manusia, budaya damai, keberagaman, dan pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum, pendidikan calon guru, serta asesmen pembelajaran.

Melalui kegiatan ini, GCC Indonesia mengembangkan pendekatan Global Citizenship Education (GCED) transformatif yang dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila dan kerangka Civic Sensibility atau Kepekaan Kewargaan.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk menjawab salah satu persoalan mendasar dalam pendidikan, yaitu kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan. Peserta didik dapat memahami demokrasi, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, namun pemahaman itu belum selalu diwujudkan dalam perilaku ketika menghadapi persoalan nyata.

Rektor UPI, Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A., menegaskan bahwa pendidikan kewargaan perlu membangun keterhubungan antara pengetahuan, nalar kritis, empati sosial, dan tindakan nyata.

“Pendidikan kewargaan harus mampu membangun keterhubungan antara pengetahuan, nalar kritis, empati sosial, dan tindakan nyata. Pendidikan tidak boleh berhenti pada kemampuan mengetahui dan memahami, tetapi harus mendorong keberanian untuk bertindak,” ujar Didi.

Penguatan kapasitas dosen LPTK dan mahasiswa calon guru memiliki arti penting karena keduanya berperan dalam membentuk kualitas pendidikan kewargaan generasi mendatang. Pelibatan mahasiswa P3K juga membuka peluang agar inovasi pedagogis yang dikembangkan dapat diterapkan dalam pembelajaran di SMP dan SMA.

Kepekaan Kewargaan sebagai Landasan Implementasi SDGs

Direktur GCC Indonesia, Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si., menjelaskan bahwa transformasi pendidikan kewargaan perlu dimulai dengan penguatan Civic Sensibility, yakni kemampuan mengenali arti penting moral dan publik dari suatu persoalan, memahami pengalaman pihak yang terdampak, serta mempertahankan kepedulian terhadap persoalan kehidupan bersama.

Kerangka tersebut memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu moral-civic salience atau kesadaran terhadap makna moral-kewargaan, empathic-perspectival responsiveness atau responsivitas empatik terhadap perspektif orang lain, dan sustained civic concern atau kepedulian kewargaan yang berkelanjutan.

Ketiga dimensi tersebut membantu pendidik mengembangkan pembelajaran yang lebih peka terhadap persoalan kemanusiaan, ketidakadilan, diskriminasi, kesenjangan sosial, disinformasi digital, dan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai contoh, ketika mahasiswa atau siswa mempelajari kesenjangan akses pendidikan, mereka perlu memahami pengalaman kelompok yang mengalami hambatan belajar, mengidentifikasi faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhinya, serta mempertimbangkan tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan.

Pendekatan ini memiliki relevansi dengan SDG 10 (Reduced Inequalities), khususnya Target 10.2 mengenai penguatan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang tanpa diskriminasi.

Dalam konteks tersebut, pembelajaran kewargaan diarahkan untuk membantu peserta didik memahami bahwa ketimpangan sosial dapat muncul akibat kebijakan, norma sosial, keterbatasan akses, atau praktik kelembagaan yang kurang inklusif.

Pengembangan kepekaan kewargaan selanjutnya perlu diikuti dengan pertimbangan etis, kemampuan mengambil keputusan, pelaksanaan tindakan yang bertanggung jawab, dan refleksi terhadap akibatnya.

Pancasila dan Budaya Damai dalam Pencapaian SDG 16

Penguatan pendidikan kewargaan global dalam workshop ini tetap menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis dan sosial-etis kehidupan kebangsaan Indonesia.

Prof. Ace Suryadi, M.Sc., Ph.D., menekankan pentingnya menghubungkan identitas lokal, nilai-nilai budaya, dan tanggung jawab kewargaan global.

Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan sumber pembelajaran yang relevan bagi generasi muda untuk menghadapi persoalan dunia yang semakin kompleks.

Perspektif ini diperkuat melalui pembelajaran dialog kritis, komunikasi etis, dan refleksi sosial yang dibahas oleh Prof. Dr. Ridwan Purnama, S.H., M.Si.

Ketiga pendekatan tersebut relevan dengan SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions), terutama dalam membangun budaya damai, partisipasi yang inklusif, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

Di tengah meningkatnya penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan penggunaan kecerdasan artifisial, pendidikan kewargaan perlu memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk memeriksa kebenaran informasi, menghormati perbedaan pendapat, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog.

Mahasiswa P3K yang sedang menjalankan praktik pembelajaran di SMP dan SMA mempunyai peluang untuk mengadaptasi pendekatan tersebut sesuai kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan sekolah.

Melalui kegiatan pemeriksaan fakta, dialog antarkelompok, refleksi atas persoalan sosial, dan pengembangan komunikasi digital yang etis, siswa dapat belajar menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman kewargaan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengembangkan Inovasi Pedagogis dari Kampus hingga Sekolah

Keunggulan workshop ini terletak pada orientasinya terhadap praktik pembelajaran. Selama dua hari, peserta mengikuti tujuh sesi yang dirancang secara berkesinambungan, mulai dari pendalaman GCED transformatif, diagnosis kesenjangan pengetahuan dan tindakan, penguatan orientasi etis Pancasila, hingga pengembangan strategi dialog dan refleksi.

Pada tahap berikutnya, peserta mengikuti dua sesi workshop pengembangan inovasi pedagogis. Setiap peserta diarahkan menyusun prototipe pembelajaran individual berdasarkan satu persoalan kewargaan autentik di lingkungan pendidikan masing-masing.

Melalui Civic Sensibility Pedagogical Innovation Initiative (CS-PII), kegiatan ini menargetkan pengembangan 34 prototipe inovasi pembelajaran yang selanjutnya dapat ditelaah, disempurnakan, dan diuji coba sesuai konteks perguruan tinggi maupun sekolah.

Bagi dosen LPTK, inovasi dapat dikembangkan dalam pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK), khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara bagi mahasiswa P3K Prodi PPKn UPI, prototipe dapat diadaptasi menjadi projek pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa SMP dan SMA tempat mereka melaksanakan praktik mengajar.

Salah satu contoh inovasi yang dapat dikembangkan adalah projek pembelajaran bertema “Kewargaan Digital, Disinformasi, dan Etika Kecerdasan Artifisial.”

Melalui projek tersebut, mahasiswa atau siswa dapat mempelajari persoalan penyebaran informasi yang menyesatkan, mengidentifikasi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, memahami pengalaman pihak terdampak, serta merancang tindakan edukatif yang bertanggung jawab.

Tindakan tersebut dapat berupa kampanye literasi digital, pembuatan konten edukasi, penyusunan panduan penggunaan AI secara etis, maupun kegiatan dialog untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya verifikasi informasi.

Selain isu kewargaan digital, prototipe pembelajaran dapat dikembangkan melalui persoalan kesenjangan pendidikan, diskriminasi, pengelolaan sampah, pelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, implementasi projek belajar dapat menghubungkan SDG 4 dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, seperti SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan, SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim, serta SDG 16 tentang perdamaian dan keadilan.

Dari Workshop Menuju Projek Belajar di Perguruan Tinggi dan Sekolah

Sebagai tindak lanjut, prototipe CS-PII diarahkan untuk dikembangkan menjadi projek belajar yang diterapkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi dan siswa di sekolah.

Projek tersebut dapat dilaksanakan dalam rentang sekitar dua hingga tiga bulan dengan mempertimbangkan kalender akademik, kesiapan institusi, karakteristik peserta didik, dan dukungan yang tersedia.

Keterlibatan mahasiswa P3K Prodi PPKn UPI memberikan peluang penting untuk mengembangkan pengalaman belajar yang mempertemukan inovasi pedagogis dari perguruan tinggi dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa calon guru dapat mengajak siswa mengidentifikasi persoalan kewargaan di lingkungan mereka, melakukan pengamatan, berdialog dengan pihak terkait, menyusun rencana tindakan, serta mengevaluasi pengalaman dan hasil kegiatan.

Kegiatan tersebut diharapkan memberikan pengalaman langsung kepada siswa bahwa nilai-nilai Pancasila, demokrasi, kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan erat dengan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Proses pembelajaran perlu didokumentasikan secara sistematis melalui foto, video, film pendek, jurnal refleksi, portofolio pembelajaran, dan karya peserta didik, dengan memperhatikan persetujuan, perlindungan identitas, serta etika publikasi, khususnya ketika melibatkan siswa di bawah umur.

Dokumentasi dan hasil evaluasi selanjutnya dapat dikembangkan menjadi konten edukasi untuk media sosial, laporan praktik baik, maupun artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional.

Praktik terpilih juga berpeluang untuk dipresentasikan dalam Simposium Nasional GCED 2027 sesuai mekanisme seleksi dan pengaturan penyelenggaraan yang akan ditetapkan kemudian.

Dalam perspektif SDGs, tindak lanjut tersebut merupakan bagian penting dari upaya menghubungkan pendidikan berkualitas dengan partisipasi sosial peserta didik. Kontribusi projek dapat ditelaah melalui keterlaksanaan kegiatan, kualitas refleksi, keterlibatan mahasiswa dan siswa, serta perubahan yang didukung oleh bukti pembelajaran.

Memperkuat Kemitraan Global dan Kolaborasi Kampus–Sekolah

Kolaborasi GCC Indonesia, UPI, dan APCEIU mencerminkan implementasi SDG 17 (Partnerships for the Goals), khususnya penguatan kemitraan dalam berbagi pengetahuan, keahlian, dan pengalaman untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kemitraan tersebut juga diperluas melalui pelibatan dosen dari sejumlah perguruan tinggi mitra GCC Indonesia dan mahasiswa PPKn UPI yang sedang melaksanakan program P3K di berbagai sekolah.

Komposisi peserta ini membuka peluang terbentuknya jejaring pembelajaran yang menghubungkan perguruan tinggi, calon guru, dan sekolah dalam pengembangan inovasi pendidikan kewargaan.

Melalui jejaring profesional CS-PII, para peserta diharapkan dapat saling berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan implementasi, mengevaluasi praktik pembelajaran, dan menyempurnakan inovasi secara berkelanjutan.

Kerja sama tersebut juga memperlihatkan peran UPI sebagai perguruan tinggi pendidikan yang berkontribusi pada pencapaian SDGs melalui pengembangan kapasitas pendidik, penguatan kompetensi calon guru, inovasi pembelajaran, serta kemitraan dengan sekolah dan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan GCED transformatif, nilai-nilai Pancasila, dan kepekaan kewargaan, GCC Indonesia berupaya membangun pendidikan kewargaan yang relevan dengan kebutuhan nasional sekaligus responsif terhadap tantangan global.

Workshop ini menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan pendidikan kewargaan dari penguasaan konsep menuju pengalaman belajar yang menumbuhkan kepedulian, kemampuan mengambil keputusan, dan tanggung jawab sosial.

Melalui keterlibatan dosen LPTK dan mahasiswa calon guru yang sedang menjalankan praktik pembelajaran di sekolah, kontribusi UPI terhadap SDGs diharapkan semakin nyata dan menjangkau berbagai jenjang pendidikan.

Upaya tersebut sekaligus mempertegas komitmen UPI untuk mempersiapkan generasi yang memiliki pengetahuan, kepekaan terhadap persoalan kemanusiaan, serta kemampuan mengambil tindakan nyata dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, damai, dan berkelanjutan. (GCC Indonesia – Universitas Pendidikan Indonesia)