
Bandung, UPI
Pengembangan ekonomi Islam dan industri halal di Indonesia membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan aset keuangan dan perluasan pasar, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, perilaku masyarakat, tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Integrasi keempat aspek tersebut menjadi kerangka konseptual yang ditawarkan Prof. Dr. Juliana, S.Pd., M.E.Sy., Guru Besar Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Gagasan tersebut disampaikan Juliana dalam pidato pengukuhan Guru Besar pada Sidang Terbuka UPI, Selasa (17/11/2026), di Gedung Achmad Sanusi, Jalan Dr. Setiabudi No. 229, Bandung, Jawa Barat. Pidato ilmiahnya berjudul Rekonstruksi Ekosistem Ekonomi Islam dan Industri Halal: Integrasi Nilai, Perilaku, Kelembagaan, dan Inovasi Digital untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Juliana menilai, perkembangan ekonomi global menghadirkan tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan produksi, investasi, dan keuntungan. Krisis keuangan, ketimpangan sosial, serta kerusakan lingkungan menunjukkan pentingnya menempatkan keadilan, etika, dan keberlanjutan sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan.
Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan dengan berlandaskan maqasid al-shari’ah, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor tersebut. Dalam pidatonya, Juliana menyebutkan bahwa aset perbankan syariah Indonesia mencapai sekitar Rp1.108,45 triliun pada September 2026. Namun, pangsa pasarnya masih sekitar 7,53 persen.
Angka tersebut memperlihatkan adanya ruang pengembangan yang masih luas. Tantangannya meliputi fragmentasi ekosistem ekonomi Islam, keterbatasan sertifikasi dan rantai pasok halal, rendahnya literasi keuangan syariah, kesenjangan digitalisasi, serta belum optimalnya pengukuran kinerja ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Juliana menawarkan kerangka integratif yang menghubungkan empat dimensi utama.
Pertama, dimensi nilai yang berlandaskan tauhid, amanah, keadilan, dan maqasid al-shari’ah sebagai fondasi etis. Kedua, dimensi perilaku yang mencakup kesadaran, religiositas, literasi, kepercayaan, serta keputusan ekonomi masyarakat.
Ketiga, dimensi kelembagaan yang meliputi regulasi, sertifikasi halal, lembaga keuangan syariah, zakat, wakaf, dan tata kelola yang akuntabel. Keempat, dimensi inovasi digital yang mencakup platform digital, teknologi finansial, perdagangan elektronik, sistem ketertelusuran produk, serta analisis data.
Keempat dimensi tersebut saling berkaitan. Nilai memberikan arah, perilaku menjadi penggerak, kelembagaan membangun kepercayaan, sedangkan inovasi digital menjadi pengungkit percepatan transformasi ekosistem ekonomi Islam.
Juliana juga mengajukan tiga proposisi keilmuan. Pertama, perilaku ekonomi masyarakat Muslim perlu dipahami melalui kepercayaan terhadap kelembagaan dan kanal digital. Kedua, kesenjangan antara kesadaran halal dan perilaku konsumsi halal tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan individu, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi.

Ketiga, keberhasilan kebijakan ekonomi Islam perlu diukur berdasarkan pencapaian maqasid al-shari’ah, bukan semata-mata pertumbuhan aset, jumlah sertifikasi, atau pangsa pasar.
Dalam pidatonya, Juliana menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam seharusnya tercermin dalam penurunan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, penciptaan pekerjaan yang layak, peningkatan kapasitas kelompok rentan, serta terjaganya kualitas lingkungan.
Selain kontribusi keilmuan tersebut, pengukuhan Juliana memiliki arti tersendiri bagi pengembangan karier akademik di UPI. Dalam naskah pidatonya, ia menyampaikan bahwa dirinya merupakan Guru Besar pertama di UPI dengan status dosen non-ASN. Ia berharap pencapaian tersebut menjadi inspirasi bagi dosen Pegawai Tetap dan Calon Pegawai Tetap untuk terus mengembangkan kompetensi, penelitian, serta publikasi ilmiah.
Melalui kerangka yang ditawarkannya, Juliana berharap perguruan tinggi dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi dasar pengembangan kebijakan, industri halal, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (RK/RI/DN)

