Audiensi Bupati Cirebon Bersama UPI

Cirebon, UPI

Kabupaten Cirebon memang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, contohnya seperti percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya berjalan lambat, dan sekitar 6,4% angka kemiskinan yang ada di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning) menjadi penyumbang terbesar bagi nasional. Oleh karena itu, para akademisi diharapkan dapat memberikan solusi untuk membantu pemerintah kabupaten menuntaskan permasalahan yang ada terutama di bidang pendidikan.

Demikian ungkap PLT Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina, A.Md., saat melakukan dengar pendapat atau audiensi antara pemerintah Kabupaten Cirebon, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam rangka mensinergikan penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan program pembangunan di Kabupaten Cirebon. Audiensi digelar di Ruang Rapat Bupati Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (19/4/2018).

Lebih lanjut dikatakan,”Terhambatnya komunikasi disinyalir menjadi kendalanya, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencairkan situasi tersebut, karena wilayah Ciayumajakuning diproyeksikan akan menjadi pusat kegiatan nasional yang disebut Metropolitan Cirebon Raya.”

Dengan dibukanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, ungkapnya, Metropolitan Cirebon Raya memiliki kesepakatan untuk melakukan branding, untuk saling mendukung, maka untuk mewujudkan itu, peran pendidikan sangat diperlukan. Pemerintah daerah bukannya tidak dapat bekerja dengan baik, dan bukan tidak ingin cepat selesai, keterlambatan kita juga bukan karena tidak tersedianya anggaran, tetapi dikarenakan adanya peninggalan warisan kebijakan terdahulu yang belum bersinergi dengan baik.

“Pemeritah Kabupaten membutuhkan terobosan dalam bidang pendidikan dan bersinergi dalam rangka meningkatkan IPM yang dimaksud, dan menghapuskan kemiskinan terstruktur. Namun, bagaimana caranya untuk mensinergikan hal tersebut,” ujarnya.

Sementara itu di sisi lain, untuk kesetaraan gender di wilayah Kabupaten Cirebon sudah terpenuhi, lanjutnya, saat ini emerintah dan dunia pendidikan sudah terjadi kesepahaman dalam rangka persatuan. Kami mengapresiasi atas pilihan UPI dan UNNES memilih wilayah Kabupaten Cirebon untuk membangun daerah dan membentuk karakter masyarakatnya.

Ditegasknannya,”Pemerintah Kabupaten Cirebon siap bekerja sama. Kami sangat membutuhkan para akademisi. Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi, ada 40 seni dan budaya yang harus dilestarikan, sepertinya ada yang salah dalam pengelolaan. Kami juga memiliki potensi di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Pemerintah menginginkan pendidikan yang diterapkan pada peserta didik jangan hanya yang bersifat formal saja, tetapi menyiapkan soft skills-nya juga seperti jiwa wirausaha. Wilayah pesisir pantai diakui agak tertinggal dalam hal apapun, oleh karena itu program KKN diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan Kabupaten Cirebon.”

Kami memberikan apresiasi yang sangat besar atas kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya antara UPI dan Pemerintah Kabupaten Cirebon, lanjutnya, karena sebagai program pengabdian pada masyarakat butuh kerja sama dengan seluruh stakeholder.

“Diharapkan, kerja sama ini bukan yang terakhir tapi ada keberlanjutan khususnya wilayah Jawa Barat bagian timur. UPI diharapkan bisa membantu dari sudut pandang yang memang pemerintah daerah belum dapat melayaninya secara maksimal, contohnya, bidang entrepreneurship dan seni budaya. Budaya dapat menciptakan masyarakat yang siap terjun di lingkungan masyarakatnya. Diharapkan juga dapat menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing dengan para pelaku usaha lain,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua LPPM UPI Prof. Dr. H. Ahman, M. Pd., menegaskan bahwa UPI dan UNNES menggugah rasa kesatuan dengan program kolaborasi untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Ditegaskannya,“Kesimpulannya adalah kami membangun sinergi yang diupayakan dapat meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan. Kita berdiskusi dengan Bupati karena ingin menggali masalah apa yang bisa dikembangkan mahasiswa program KKN, dan ditindaklanjuti oleh para Kepala Pusat di LPPM UPI.” (dodiangga)