Suwatno

Guru Besar Komunikasi Organisasi

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pendidikan Indonesia

Penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah pejabat lainnya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadirkan sebuah ironi. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan justru terseret persoalan yang menyentuh salah satu fondasi terpenting dalam penyelenggaraan negara, yakni kepercayaan.

Kasus ini muncul pada momentum yang tidak sederhana. Dalam beberapa waktu terakhir, pasar keuangan nasional menghadapi berbagai tekanan. Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif, pasar saham mengalami volatilitas, dan sebagian investor menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dalam membaca prospek ekonomi Indonesia. Di tengah situasi tersebut, kasus BGN tidak lagi sekadar menjadi peristiwa hukum. Ia berkembang menjadi peristiwa yang juga memiliki dimensi ekonomi dan politik.

Banyak pihak memandang kasus ini sebagai pukulan bagi kredibilitas pemerintah. Pandangan tersebut dapat dipahami. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang sejak awal diposisikan sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ketika program tersebut justru dikaitkan dengan dugaan korupsi, publik tentu bertanya mengenai kualitas tata kelola yang menopangnya.

Namun persoalan sesungguhnya mungkin bukan terletak pada munculnya kasus itu sendiri. Yang lebih penting adalah bagaimana negara meresponsnya. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kualitas sebuah institusi tidak diukur dari kemampuannya menghindari seluruh risiko penyimpangan, melainkan dari kemampuannya mendeteksi, mengoreksi, dan memperbaiki penyimpangan ketika hal itu terjadi.

Di titik inilah kasus BGN menjadi menarik untuk dicermati. Penegakan hukum terhadap dugaan korupsi tersebut dapat dibaca sebagai upaya negara menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas masih bekerja. Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: tidak ada program yang berada di atas pengawasan hukum dan tidak ada pejabat yang kebal terhadap pertanggungjawaban publik.

Bagi masyarakat umum, pesan tersebut mungkin hanya dipandang sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun bagi pasar, pesan tersebut memiliki arti yang lebih besar. Pasar pada dasarnya hidup dari kepercayaan. Investor tidak hanya memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, atau posisi cadangan devisa. Mereka juga menilai kualitas institusi yang mengelola perekonomian.

Peraih Nobel Ekonomi Kenneth Arrow dalam karyanya The Limits of Organization (1974) menyebut kepercayaan sebagai pelumas penting dalam sistem sosial dan ekonomi. Gagasan tersebut menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan hanya dengan aturan formal. Pada akhirnya, setiap transaksi memerlukan keyakinan bahwa aturan akan ditegakkan dan bahwa institusi bekerja sebagaimana mestinya.

Ketika kepercayaan menguat, biaya transaksi menurun, investasi meningkat, dan optimisme tumbuh. Sebaliknya, ketika kepercayaan melemah, ketidakpastian meningkat dan aktivitas ekonomi menjadi lebih berhati-hati. Dalam konteks itulah kepercayaan memiliki nilai ekonomi yang sangat nyata meskipun tidak pernah tercatat dalam laporan keuangan negara.

Karena itu, kasus BGN perlu dipahami sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas mengenai kredibilitas institusi. Publik dan pasar tidak hanya mengamati siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka juga mengamati apakah negara memiliki kapasitas untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mereka ingin melihat apakah proses hukum berjalan secara konsisten dan apakah kasus tersebut diikuti oleh pembenahan tata kelola yang lebih mendasar.

Pemikiran Douglass North, peraih Nobel Ekonomi tahun 1993, memberikan penjelasan yang relevan mengenai hal ini. Menurut North, institusi merupakan faktor utama yang membentuk struktur insentif dalam masyarakat dan menjadi penentu penting bagi kinerja ekonomi jangka panjang. Negara dengan institusi yang kredibel cenderung memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih rendah sehingga mampu menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dengan menggunakan kerangka tersebut, tantangan pemerintah saat ini menjadi semakin jelas. Penanganan kasus BGN tidak boleh berhenti pada aspek hukum semata. Penetapan tersangka mungkin penting sebagai bentuk penegakan akuntabilitas, tetapi pemulihan kepercayaan membutuhkan langkah yang jauh lebih besar daripada itu.

Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola publik. Transparansi penggunaan anggaran harus ditingkatkan. Mekanisme pengadaan perlu dibuat semakin terbuka. Sistem pengawasan internal harus diperkuat. Evaluasi terhadap program-program strategis perlu dilakukan secara lebih akuntabel dan dapat diakses publik. Tanpa langkah-langkah tersebut, penegakan hukum berisiko dipersepsikan hanya sebagai respons sesaat terhadap tekanan publik.

Pasar tidak sedang mencari kambing hitam. Investor juga tidak menanamkan modal karena melihat siapa yang ditangkap atau siapa yang dicopot dari jabatan. Yang dicari pasar adalah kepastian bahwa institusi bekerja, aturan ditegakkan, dan risiko dapat diprediksi. Dengan kata lain, yang dicari pasar adalah alasan untuk percaya.

Di sinilah peluang sekaligus tantangan yang dihadapi pemerintah. Jika kasus BGN diikuti dengan reformasi tata kelola yang nyata, maka peristiwa yang hari ini dipandang sebagai krisis dapat berubah menjadi momentum pemulihan kepercayaan. Sebaliknya, jika kasus ini berhenti pada pergantian aktor tanpa perubahan sistemik, skeptisisme publik dan pasar kemungkinan akan tetap bertahan.

Pada akhirnya, kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melimpahnya sumber daya alam, atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Faktor yang tidak kalah penting adalah kualitas institusi yang menopangnya. Ketika institusi dipercaya, optimisme tumbuh dan modal mengalir. Ketika institusi diragukan, ketidakpastian mengambil alih.

Karena itu, makna strategis kasus BGN sesungguhnya tidak terletak pada siapa yang jatuh, melainkan pada apakah negara mampu menggunakan momentum ini untuk memperkuat kredibilitasnya. Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, tidak ada modal yang lebih berharga daripada kepercayaan. Dan tidak ada tugas yang lebih penting bagi pemerintah selain memastikan bahwa kepercayaan itu tetap terjaga.