Bandung, UPI

Hasil penelitian perguruan tinggi menghadapi tantangan untuk tidak berhenti pada luaran akademik, tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Karena itu, perluasan jejaring kolaborasi menjadi salah satu langkah penting agar hasil riset memiliki ruang pemanfaatan yang lebih besar.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melihat perluasan kolaborasi tersebut sebagai bagian penting dalam pengembangan Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI). Kolaborasi ke depan tidak hanya diarahkan pada perguruan tinggi yang selama ini menjadi mitra, tetapi juga mencakup pihak eksternal, mitra luar negeri, dan industri.

Hal tersebut disampaikan Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) UPI, Prof. Dr. Hj. Ida Hamidah, M.Si., dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kemajuan RKI dan PMKI Tahun 2026 di Auditorium FPEB UPI, Kamis (17/9/2026).

Ida menjelaskan, Monev dilakukan untuk memastikan pelaksanaan RKI dan PMKI tetap sesuai dengan proposal sekaligus melihat potensi ketercapaian luaran. Hal itu penting karena tujuan program bukan hanya menghasilkan luaran penelitian, tetapi juga memecahkan persoalan di masyarakat dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja perguruan tinggi.

Secara umum, pelaksanaan program berjalan lancar. Setelah Monev, DPPM masih memiliki waktu sekitar dua bulan untuk menindaklanjuti masukan reviewer dan memastikan luaran yang ditargetkan dapat diselesaikan.

Langkah berikutnya adalah memperluas ekosistem kolaborasi. Ida menyebut setiap pimpinan PTN-BH perlu melihat kemungkinan kerja sama dengan pihak di luar jejaring PTN-BH yang selama ini terlibat, termasuk mitra luar negeri dan industri.

“Bukan hanya kepada perguruan tinggi sekarang yang sedang berkolaborasi, tapi bisa ke pihak eksternal di luar PTNBH bahkan dengan mitra di luar negeri dan industri agar luarannya bisa lebih berdampak,” ujar Ida.

Perluasan tersebut menjadi relevan karena persoalan yang hendak dijawab melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat semakin kompleks. Dalam laporan kegiatan, Ida menyebut persoalan bangsa mencakup berbagai aspek, mulai dari keuangan, pendidikan, hingga sosial ekonomi, sehingga tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu peneliti, kelompok, atau universitas.

Pada 2026, RKI melibatkan 24 PTN-BH dengan total 666 judul penelitian dan pendanaan sebesar Rp58,35 miliar. Sementara PMKI mencatat 127 judul pengabdian kepada masyarakat. Data tersebut menunjukkan skala kolaborasi yang telah terbentuk dan menjadi basis untuk pengembangan jejaring pada tahap berikutnya.

Di sisi lain, UPI juga melihat perlunya memperluas keterlibatan internal. Ida berharap manfaat program RKI dan PMKI semakin diketahui oleh dosen secara lebih luas, sehingga tidak hanya kelompok dosen yang sama yang mengikuti program tersebut. Menurutnya, pendanaan UPI untuk program tersebut kini telah meningkat sehingga peluang partisipasi juga perlu dimanfaatkan lebih luas.

Dengan perluasan mitra eksternal dan keterlibatan lebih banyak dosen, UPI menempatkan RKI dan PMKI sebagai ruang pengembangan riset sekaligus pengabdian yang hasilnya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. (RK/RI)