Kabar Perancis (7) : Sejarah Jaminan Sosial di Perancis – Kesatu

Oleh : Nenden Nurhayati Issartel (Koresponden, Perancis)

Tri Indri Hardini (Dosen, Universitas Pendidikan Indonesia)

Setelah minggu lalu kami membahas tentang Perlindungan Sosial di Perancis, kali ini akan dibahas tentang beberapa kejadian yang menyangkut sejarah jaminan sosial yang terjadi di Perancis. Peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat saat depresi ekonomi dunia yang disebabkan oleh ”The Great Depression” membuat pasar saham di Amerika Serikat untuk The Wall Street jatuh di antara tahun 1929 dan 1930. Untuk mengatasi dari akibat langsung dari bencana ekonomi bagi rakyat Amerika ini, Presiden Amerika saat itu, Franklin Delano Roosevelt mengeluarkan suatu kebijakan yang dinamakan The New Deal. Program ini berlangsung antara tahun 1934 dan 1938, dengan tujuan untuk menolong lapisan termiskin dari penduduk Amerika, menyukseskan pembaharuan sistem pasar keuangan yang modern dan kreatif (inovatif), dan menggerakkan perekonomian Amerika yang mati sejak krisis ekonomi tahun 1929 saat pengangguran berjatuhan dan kebangkrutan menimpa perusahaan-perusahaan yang tak henti.

Salah satu  bagian dari The New Deal, pada tanggal 14 Agustus 1935 Roosevelt mengeluarkan istilah “Social Security Act“, yang kemudian ungkapan ini  dipergunakan di seluruh dunia, termasuk di Perancis yaitu ”La Sécurité sociale” atau ”Sécu”, yang dalam bahasa Indonesia disebut Jaminan Sosial atau Perlindungan sosial. Di Perancis, aksi perlindungan sosial ini sebenarnya sudah berlangsung sejak abad ke-17 tetapi penerima perlindungan sosial ini tidak merata. Untuk mengetahui perkembangan dari ideologi yang menempatkan kemakmuran rakyat di atas segalanya diseimbangkan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Perancis, mari kita simak perjalanan Jaminan sosial di Perancis secara kronologis (berurutan mengikuti waktu).

Pada abad ke-17, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), Pengawas Tertinggi Keuangan Kerajaan Louis XIV menciptakan sistem sosial pertama yang disahkan melalui Dekrit Nancy pada tanggal 22 September 1673 untuk Angkatan Laut Kerajaan, yaitu pemberian pensiun bagi para pelaut. Inisiatif tersebut bertujuan untuk merekrut dan mempertahankan para pelaut militer terbaik guna mengukuhkan Perancis yang memiliki kekuatan maritim terkemuka dunia, khususnya dalam melawan negara Spanyol dan Inggris.

Pada tahun 1698, Raja Louis XIV memutuskan bahwa sistem pensiun kedua dalam sejarah adalah untuk profesi penari di Opera Paris. Mengapa penari opera mendapat pensiun? Sebab utamanya adalah Raja gemar menari dan bahkan beliau tampil untuk pertama kalinya di depan umum pada usia 12 tahun, ditemani oleh penari terbaik di istana. Raja Perancis Louis XIV ini adalah salah satu raja besar di Perancis yang menjunjung tinggi kesenian, dan khususnya dalam bidang seni tari. Beliau sangat mementingkan seni koreografi selama masa pemerintahannya.

Selama 72 tahun bertakhta, Louis XIV melakukan 40 tahun lebih dari masa pemerintahannya untuk  berperang. Banyak tentara yang menjadi cacat dan tak terurus. Raja kemudian mendirikan ”Les Invalides”, yaitu tempat menampung para pensiunan tentara kerajaan.

Pada bulan Mei 1709 lahir dekrit yang memperluas pensiun bagi para pegawai negeri, pelaut komersial, dan pedagang di perairan yang merupakan cadangan untuk armada perang. Beberapa tahun kemudian, Keputusan Raja  tersebut diperluas dengan memberi pensiun juga bagi para nelayan. Pada tahun 1784, di bawah Louis XVI (Cicit Louis XIV), terbit Surat Keputusan Marquis de Castries yang memberi pensiun bagi pelaut yang cacat dan pensiunan pelaut (dari usia 60 tahun).

Pada tahun 1790 muncul keputusan pensiun bagi pejabat negara, di tengah-tengah Revolusi Perancis tahun 1789. Pada abad ke-19, pada tahun 1826, usia untuk memperoleh pensiun bagi pelaut dikurangi dari 60 menjadi 50 tahun. Dengan berkembangnya industri, gagasan tersebut kemudian merembet ke dunia usaha lain dan dunia swasta. Pada saat pembentukan Compagnie des Chemins de fer (Perusahaan Kereta Api), Undang-undang tanggal 9 Juni 1853 mengatur skema pensiun iuran untuk pegawai negeri yang dikelola oleh negara dan menetapkan usia pensiun normal pada 60 dan pada 55 tahun untuk pekerjaan berat.

Di Jerman, sekitar tahun 1880, di bawah tekanan sosialis Konselor Otto von Bismarck, lahir sebuah sistem pemungutan iuran yang bersifat sumbangan wajib bagi pekerja dan pengusaha. Praktik garis besar dari sistem ini masih dipakai untuk cara pemungutan dana untuk biaya pensiun di Perancis  saat ini.  Sistem iuran pensiun ini adalah sistem pembiayaan dana pensiun yang didapat dari bayaran iuran, berdasarkan pendapatan profesional pekerja aktif (“asuransi hari tua”), yang digunakan untuk membayar pensiun generasi sebelumnya  dan pekerja aktif sekarang  yang pada gilirannya di saat dia pensiun mendapatkan uang pensiun yang dibiayai oleh generasi pekerja berikutnya. Oleh karena itu, pada prinsipnya, sebuah sistem yang didasarkan pada solidaritas antar generasi. Mungkin hal ini adalah salah satu kebenaran dari pepatah orang Indonesia ”Banyak anak, banyak rezeki”. Kelahiran anak di Perancis sangat dimuliakan karena generasi barulah yang akan menopang hari tua mereka.

Di Inggris, berkat Lord Beveridge (1879-1963), seorang ahli ekonomi Inggris yang mendukung perlindungan sosial umum berdasarkan solidaritas, pada tahun 1942 didirikan sistem pensiun yang dibiayai oleh pajak yang memberikan pensiun minimum pada semua orang tanpa terkecuali, terlepas dari aktivitas profesional apa pun.

Di Perancis, pada tanggal 8 April 1898 dikeluarkan undang-undang perlindungan terhadap kecelakaan kerja bagi pekerja di industri/pabrik. Para pekerja ini mendapat bayaran dari Keuangan Perlindungan Umum. Perawatan atas kecelakaan yang menimpa seorang pekerja menjadi tanggung jawab para pemberi kerja/majikan  atau akibat kecelakaan ini ditanggung oleh dana tambahan yang iurannya  dibayar oleh Persekutuan Pemberi Kerja.

Pada tanggal 5 April 1910 lahir sebuah sistem pensiun antar-profesional pertama untuk kepentingan karyawan bergaji rendah di sektor industri / pabrik dan pertanian, yaitu pensiunan pekerja dan petani. Undang-undang 5 April 1928 menciptakan sistem pensiun antar-profesional pertama untuk kepentingan karyawan bergaji rendah di sektor industri dan pertanian. Tahun 1920-1928 UU 5 April direvisi menjadi UU 30 April 1930 yang dibuat untuk kepentingan karyawan di bidang industri dan perdagangan dengan sistem asuransi sosial pertama yang lengkap dan bersifat wajib (pertanggungan risiko penyakit, persalinan, cacat, usia tua, serta kematian) .

Pada tahun 1932 lahir Undang-undang 11 Maret yang dikeluarkan untuk kepentingan karyawan di industri dan perdagangan dengan sistem pembayaran tunjangan biaya pengeluaran keluarga yang dibiayai oleh pembayaran dari pemberi kerja (perusahaan atau majikan).

Pada tahun 1935, seperti yang dibahas di permulaan artikel ini, lahir Undang-undang jaminan sosial 14 Agustus di Amerika Serikat di bawah kepresidenan F.D. Roosevelt. Saat itu, pemakaian pertama istilah “Jaminan Sosial” diakui secara hukum.

Pada bulan Maret 1944, di tengah Perang dunia ke-2, Dewan Perlawanan Nasional Perancis  (Le Conseil National de la Résistance) mengusulkan dalam programnya sebuah “rencana jaminan sosial lengkap yang tujuannya adalah untuk memberikan sarana hidup dalam segala keadaan yang tidak dapat diperoleh melalui jalur pekerjaan bagi semua warga negara”. Orang yang tidak bisa bekerja karena cacat atau hal lain, harus mendapatkan kepemilikan, perawatan dan perlakuan hidup yang sama dengan orang lain yang bekerja. Jadi kesimpulannya ketika terjadi Perang Dunia Kedua, yang mengacaukan dana pensiun atas dasar iuran pekerja, Pemerintah saat itu dipaksa untuk memikirkan sistem pensiun umum yang jauh lebih solider.

Pada tanggal 4 dan 19 Oktober 1945, lahir keputusan peraturan yang memastikan terciptanya sistem jaminan sosial di Perancis dengan model “Bismarck” (manajemen oleh mitra sosial dan pembiayaan dengan kontribusi yang dibayarkan oleh majikan dan karyawan) serta perombakan sistem asuransi yang berlaku mulai tahun 1930-an. Keputusan ini termasuk persetujuan adanya sistem asuransi privat yang melengkapi perlindungan sosial negara. Misalnya Si A yang bekerja selama 40 tahun mendapat uang pensiun sejumlah 1500€ per bulan. Jika si A ini membayar juga santunan pada asuransi privat,  maka ketika pensiun, dia juga akan mendapat 1000 €. Jadi total gaji pensiunnya adalah 2500€ per bulan, dan gaji pensiun ini dibayar sampai dia tutup usia. Undang-undang ini, selain menciptakan skema umum yang dimaksudkan untuk menyatukan semua aset (pegawai sektor swasta dan publik, petani, pekerja wiraswasta dan sektor kegiatan tertentu), juga memberikan perlakuan khusus bagi pekerjaan khusus  (seperti misalnya polisi yang mendapat pensiun pada usia 55 tahun).

Pada tahun 1946, pada zaman Republik Keempat, (untuk diketahui bahwa Republik yang kini memerintah di Perancis adalah Republik Kelima.  Republik Pertama berdiri setelah hancurnya rezim Kerajaan Perancis pada tahun 1789) lahir keputusan yang mengakui hak semua orang atas perlindungan kesehatan, keamanan material, menghormati masa cuti dan waktu berlibur.

Pada tanggal 14 Maret 1947, melalui perjanjian kolektif interprofesi, didirikan lembaga pensiun tambahan bagi eksekutif (bukan buruh) yang dinamakan AGIRC : ”Association générale des institutions de retraites des cadres”). Undang-undang 17 Januari 1948 menetapkan tiga badan asuransi hari tua khusus untuk profesi wiraswasta  yang bukan dalam bidang pertanian seperti perajin, profesi industri dan perdagangan, profesi liberal seperti dokter,  pekerja tukang, dan lain-lain. Undang-undang 10 Juli 1852 membentuk lembaga asuransi hari tua wajib bagi petani yang dikelola oleh Mutualité sociale agricole (MSA).

Undang-undang 30 Juni 1959 menetapkan AVTS : allocation aux vieux travailleurs salariés yaitu tunjangan minimum untuk masa tua. Tunjangan untuk pekerja bergaji adalah tunjangan sosial Perancis yang ditetapkan oleh rezim Vichy berdasarkan Undang-undang 14 Maret 1941 yang menetapkan lembaga pensiun dengan dengan ketentuan membayar iuran pada masa aktif sesuai pemakaian serta tunjangan minimum di masa tua. (Sejak Maret 2011, tunjangan solidaritas untuk lansia ini diganti dengan  ASPA (l’allocation de solidarité aux personnes âgées) yang filosofinya tetap sama untuk memungkinkan orang lanjut usia dengan pendapatan terbatas dan/atau rendah yang telah menyumbang walau sangat  sedikit untuk masa pensiun mereka, tetap akan mendapat uang yang cukup untuk menghabiskan usia tua mereka).

Undang-undang 25 Januari 1961 menetapkan lembaga asuransi kesehatan maternity-invalidity untuk petani. Kesepakatan interprofesi kolektif ditetapkan pada tanggal 8 Desember 1961 dengan mendirikan lembaga pensiun tambahan untuk non-eksekutif (ARRCO)

Pada tahun 1966, muncul asuransi kesehatan dan persalinan untuk wiraswasta dalam profesi non-pertanian (perajin, pedagang, profesi liberal). Setahun berikutnya, empat peraturan baru mengatur ulang lembaga jaminan sosial umum. Peraturan baru ini disebut reformasi Jeanneney (Nama Menteri Sosial saat itu) yang memastikan pemisahan keuangan di tiga cabang berbeda (kesehatan, usia tua, keluarga). Pemisahan keuangan di tingkat kelembagaan ini dipusatkan untuk penciptaan tiga dana nasional, yaitu Dana Asuransi Kesehatan Nasional untuk Pekerja Bergaji (CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés), Dana Asuransi Hari Tua Nasional untuk Pekerja Bergaji (CNAVTS : Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés), Dana Tunjangan Keluarga Nasional (CNAF : Caisse nationale des Allocations familiales).  Pengelolaan dana di berbagai cabang dipercayakan kepada Agen Pusat Organisasi Jaminan Sosial ACOSS: l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale atau dalam bahasa inggris, Central Agency of Social Security Organizations ).

Undang-undang 31 Desember 1971 yang dikenal juga sebagai “Loi Boulin : Hukum Boulin” karena dicetuskan oleh Robert Boulin, Menteri Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Sosial pada saat itu, memperbaiki pensiun hari tua bagi pegawai negeri dan di bidang  pertanian. Undang-undang  tentang peningkatan pensiun di bawah Skema Umum dan Skema untuk Pekerja Pertanian, secara signifikan meningkatkan pensiun dan memberikan langkah-langkah yang menguntungkan bagi kategori baru, khususnya wanita ibu dari keluarga. Robert Boulin  menjelaskan dalam wawancara alasan dan isi undang-undang tersebut. Pilihan dibuat untuk tidak menaikkan usia pensiun, meskipun ada tuntutan untuk itu, karena secara hukum, pensiun pada usia 60 tahun telah disediakan sejak tahun 1945, tetapi atas dasar yang tidak menguntungkan sehingga karyawan menunggu sampai mereka berusia 65 tahun untuk pensiun.

Minggu depan kami akan sampaikan kronologis sejarah Jaminan Sosial mulai tahun 1973.