Mengintip E-Parkir di Jalan Braga

Bandung, UPI

Jika berjalan ke kawasan Jalan Braga Bandung mungkin Anda menemukan pemandangan yang berbeda. Anda akan melihat penampakan mesin berbentuk kotak merah yang menonjol. Bentuknya seperti kotak pos, namun agak sedikit lebih besar dan terlihat canggih. Iya, benda tersebut adalah kotak E-Parkir (parkir elektronik). Mesin parkir elektronik ini merupakan mesin yang berfungsi untuk pembayaran parkir dengan sistem pra bayar.

Sistem kerja parkir pra bayar ini adalah pengemudi memarkirkan dulu kendaraannya. Lalu menuju ke terminal parkir terdekat dan memasukkan nomor kendaraan. Lalu masukkan koin. Tarif parkirnya Rp 2.000 setiap dua jam. Setelah memasukkan koin, keluar karcis parkir. Lalu karcis itu simpan di atas dashboard mobil. Apabila masih bingung petugas parkir nanti akan memandunya.

Mesin yang diresmikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil 24 Desember 2013 ini memang sangat menarik perhatian masyarakat. Walaupun masih berjumlah lima buah dan masih merupakan uji coba ini namun benda tersebut selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat Bandung khususnya. Tapi taukah Anda bagaimana kondisi mesin tersebut sekarang ini? Masih berfungsi atau tidak?

Berdasarkan pantauan saya beberapa hari lalu, keadaan dan kondisi kotak E-Parkir ini mulai terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kotak E-Parkir yang sudah mulai ada beberapa bagian kotak yang mulai rusak seperti tombol yang copot maupun warna bodi yang mulai terkelupas.

Tidak hanya keadaan dan kondis, fungsi alat ini juga kembali mulai dipertanyakan. Hal ini karena tukang parkir yang ketika hadirnya alat ini diminta Wali Kota untuk tidak memungut uang parkir dan menjaga alat tersebut justru kembali terlihat memungut uang parkir dari para pengunjung yang dating. Padahal, seharusnya para pengunjung membayar parkir di alat yang telah dibuat pemerintah melalui E-Parkir tersebut.

Alangkah baiknya, kebijakan yang telah diputuskan seperti pembayaran parkir menggunakan alat E-Parkir ini tetap selalu berada dalam pengawasan agar tidak menimbulkan persepesi negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Bandung. (M. Aridha Pratama Putra, Mahasiswa Ilmu Komunikasi FPIPS UPI)