Bandung, UPI

Pembelajaran Bahasa Inggris di Indonesia perlu dikembangkan tanpa mengabaikan bahasa, budaya, dan identitas lokal peserta didik. Bahasa Inggris sebagai bahasa tambahan semestinya tidak ditempatkan sebagai pengganti bahasa yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan identitas siswa.

Pesan tersebut disampaikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A., saat membuka The 19th International Conference on Applied Linguistics (CONAPLIN) and The 4th Primary English Language Teachers Indonesia (PELTIN) Conference, Senin (10/8/2026), di Gedung Pascasarjana ADB UPI.

Dalam sambutannya, Rektor menyoroti realitas kebahasaan masyarakat Indonesia yang tidak berada dalam batas-batas bahasa yang terpisah. Masyarakat dapat berpindah dan menggunakan berbagai bahasa sesuai dengan kebutuhan, sementara bahasa tersebut berinteraksi dengan budaya, identitas, komunitas, pendidikan, serta perkembangan teknologi digital.

Kondisi tersebut, menurut Rektor, sangat relevan dengan peserta didik di Indonesia. Anak-anak datang ke ruang kelas dengan repertoar kebahasaan yang beragam, mulai dari bahasa daerah, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, hingga bahasa lain yang mereka peroleh melalui pendidikan, budaya populer, mobilitas, dan komunikasi digital.

Karena itu, keragaman bahasa tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan yang harus dikelola.

“Multilingualisme tidak semestinya hanya dipandang sebagai tantangan yang harus dikelola. Multilingualisme juga merupakan sumber daya intelektual, budaya, dan pendidikan yang perlu dipahami dan dikembangkan,” ujar Rektor.

Pandangan tersebut membawa konsekuensi terhadap cara pembelajaran bahasa dirancang. Rektor menekankan bahwa ruang kelas perlu mampu mengenali sumber daya kebahasaan yang telah dimiliki peserta didik, bukan justru menekannya.

Menurut Rektor, guru perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, bermakna, dan responsif terhadap realitas peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran Bahasa Inggris dapat berjalan berdampingan dengan bahasa daerah dan Bahasa Indonesia yang telah menjadi bagian dari pengalaman kebahasaan siswa.

Bahasa Inggris tidak harus menghapus identitas, dalam hal ini pembelajaran Bahasa Inggris bukan sebagai proses mengganti satu bahasa dengan bahasa lainnya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan multilingual peserta didik.

Rektor menjelaskan bahwa persoalan bahasa tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi. Pemerolehan bahasa, pedagogi, dan kebijakan perlu dipertimbangkan secara bersama-sama karena keputusan mengenai bahasa dapat memengaruhi akses, identitas, kesempatan pendidikan, penilaian, hingga partisipasi sosial.

“Penelitian harus menjadi dasar bagi pedagogi. Realitas pedagogis harus menjadi masukan bagi kebijakan. Dan kebijakan harus tetap memperhatikan pengalaman nyata guru dan peserta didik dalam menggunakan bahasa,” katanya.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan Bahasa Inggris perlu memperhatikan pengalaman nyata peserta didik dan guru. Pembelajaran bahasa juga perlu memberi ruang bagi siswa untuk menggunakan sumber daya kebahasaan yang mereka miliki dalam proses belajar.

Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Kepala Balai Bahasa UPI, Prof. Ika Lestari Damayanti, S.Pd., M.A., Ph.D., yang dalam rangkaian konferensi yang sama menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran Bahasa Inggris berdasarkan kebutuhan lokal dan kekhasan daerah.

Prof. Ika menjelaskan bahwa anak-anak di daerah pantai, misalnya, dapat belajar Bahasa Inggris melalui aktivitas yang dekat dengan kehidupan mereka. Demikian pula anak-anak di daerah pegunungan dapat mempelajari kosakata dan pengalaman berbahasa dari lingkungan yang mereka kenal.

Pendekatan tersebut memungkinkan Bahasa Inggris dipelajari tanpa memutus hubungan anak dengan budaya asalnya. Sebaliknya, kemampuan Bahasa Inggris dapat digunakan untuk membantu anak menceritakan lingkungan dan kebudayaannya kepada masyarakat global.

Bagi Rektor UPI, bahasa memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar alat komunikasi.

“Bahasa menciptakan jalur,” ujar Rektor.

Bahasa, menurutnya, menciptakan jalur antara individu dan komunitas, pengetahuan dan pengalaman, serta identitas lokal dan partisipasi global.

Karena itu, pendidikan bahasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalur tersebut tetap terbuka, inklusif, dan memberdayakan. Penguasaan Bahasa Inggris tidak harus membuat peserta didik meninggalkan identitas lokal, tetapi dapat memberi mereka kemampuan untuk membawa identitas tersebut ke ruang yang lebih luas.

Gagasan tersebut menjadi salah satu konteks dalam penyelenggaraan CONAPLIN dan PELTIN 2026 yang mengusung tema “Multilingual Pathways: Acquisition, Pedagogy, and Policy Beyond Additional Language Learning.”

Konferensi yang digelar oleh Balai Bahasa UPI tersebut mempertemukan akademisi, pendidik, peneliti, dan pemangku kebijakan untuk membahas multilingualisme sebagai realitas kehidupan yang dinamis.

Pembahasan mencakup pemerolehan bahasa, pedagogi yang inovatif dan inklusif, praktik penggunaan berbagai sumber daya bahasa dalam pembelajaran, ideologi bahasa, serta kebijakan yang membentuk kehidupan pendidikan dan masyarakat multilingual.

Melalui forum tersebut, UPI menempatkan pendidikan bahasa dalam konteks yang lebih luas: bagaimana Bahasa Inggris dapat dikuasai peserta didik sebagai bahasa internasional, sekaligus bagaimana proses tersebut tetap menghargai bahasa, budaya, dan identitas yang telah mereka bawa dari lingkungan masing-masing. (RK/RI/DN)