Sekitar 53.000 anak TKI di Malaysia Butuh Sentuhan Pendidikan

Pangkalpinang, UPI1

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. mengungkapkan, terdapat sekitar 53.000 anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu segera mengulurkan tangan bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia menyentuh mereka, sebab pendidikan merupakan hak anak di mana pun mereka berada.

“UPI sebagai perguruan tinggi yang berjati diri pendidikan memiliki tanggung jawab moral membantu mereka. Masalah ini sudah kami sampaikan kepada Wakil Presiden RI 2 Mei 2015 lalu,” kata Rektor UPI saat membuka Dialog Nasional Pendidikan di Hotel Novotel, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (21/5/2015). Hadir dalam kesempatan ini, Wali Kota Pangkalpinang Muhamad Irwansah; Wakil Bupati Bandung Barat Yayat Sumitra; para Kepala Dinas Pendidikan dari berbagai provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia; Kepala Bapeda beberapa kabupaten/kota di Indonesia; dan para kepala pendidik di Kota Pangkalpinang.3

Dalam dialog nasional yang diselenggarakan Direktorat Kerjasama dan Usaha UPI ini, Rektor UPI menyerahkan UPI Award kepada dua provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Aceh karena dinilai berhasil meletakkan dasar pembangunan di wilayahnya dengan basis pendidikan. Di samping itu, Rektor juga memberikan UPI Award secara khusus kepada Kota Pangkalpinang atas jasanya sebagai tuan rumah Dialog Nasional Pendidikan 2015.

Menurut Rektor UPI, pendidikan berfungsi tidak hanya mengantarkan siswa menjadi pintar, tapi juga memiliki budi pekerti. Anak Indonesia harus menjadi pribadi yang berbudi. Pendidikan tidak sekadar mendorong guru dan siswa memiliki pikiran yang sama, tapi mengajak mereka sama-sama berpikir yang pada muaranya digunakan untuk mewujudkan peradaban nasional. Karena, berbicara pendidikan tak bisa dilepaskan dari peradaban.

Diungkapkan, para pemimpin daerah saat ini menghadapi berbagai masalah besar berkaitan dengan pendidikan, yaitu bagaimana mereka menyiapkan masyarakatnya dalam menghadapi kehidupan global. Dalam menghadapi globalisasi yang memiliki nilai tersendiri yang tanpa batas, Kepala Daerah harus memiliki siasat agar nilai lokal dapat diangkat menjadi nilai global.

“Apalagi berkaitan dengan masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, setiap pemimpin bertanggung jawab mengantarkan masyarakatnya mampu memasuki pasar bebas, dengan berkualifikasi daya saing tinggi, namun berkepribadian kuat. Pribadi ini sangat diperlukan karena tantangan dunia semakin keras,” ujar Prof. Sunaryo.2

Rektor UPI menegaskan, tahun 2015 MEA dimulai, maka 15 tahun ke depan, anak Indonesia harus mempu memenangi persaingan itu. Implikasinya yang mendasar adalah, guru harus menyiapkan masa depan anak. Agar pendidik dan pemimpin mampu menyelesaikan masa depan anak, maka guru dan pemimpin harus mampu menghadirkan masa depan di depan anak.

“Maka pendidikan ke depan tidak boleh berkutat pada pendidikan masa lalu, pendidikan yang berkutat pada ilmu yang disajikan ilmuwan, tapi juga memberikan kemampuan sikap anak agar mampu menyelesaikan masalahnya yang akan dihadapi di masa depan,” ujar Prof. Sunaryo.

Dia menegaskan, UPI concern melakukan banyak riset dan kajian dan akan membagikan pengalaman dan pemikiran untuk mengembangkan pendidikan. Meski demikian, UPI juga membutuhkan pengalaman daerah dalam mempraktikkan pendidikan di lapangan. Dengan demikian, UPI dengan daerah membutuhkan kolaborasi yang baik dan saling mengisi. (WAS)