Sekolah di Ibu Kota Negara Baru

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kaltim kini menjadi ikon. Bukan karena minggu ini Bupatinya kena operasi tangkap tangan (OTT) pihak KPK, tetapi lebih pada Keputusan Pemerintah untuk menjadikan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia. Ditetapkannya kabupaten PPU sebagai calon ibukota negara ini membawa konsekwensi logis pada sejumlah pengaturan makro dan mikro. Hal ini antara lain berkaitan dengan regulasi, pemerintahan khusus, otorita perencanaan dan pembangunan fisik dan non fisik, sampai pada faktor sosial budaya masyarakat setempat dan masyarakat sekitar.

Tulisan ringan ini lebih menyoroti pada telaah singkat sistem pendidikan dan masyarakat setempat (local community) dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan ibukota negara baru di Penajam Paser Utara. Kabupaten PPU ini merupakan kabupaten termuda di Kaltim. Wilayah ini merupakan pemekaran dari kabupaten Paser yang dalam perkembangan selanjutnya, kabupaten ini telah dipilih sebagai salah satu wilayah yang akan dijadikan Ibu Kota Negara baru.

Benuo Taka
Secara sosiologis, masyarakat Penajam Paser Utara, termasuk masyarakat heterogen yang berasal dari berbagai suku, ras, etnis, dan agama. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai nilai kekeluargaan, kekerabatan dan kegotongroyongan. Moto daerahnya diadopsi dari bahasa Suku Paser (etnis setempat) yaitu Benuo Taka. Artinya daerah kita atau_kampung halaman (home town). Hal di atas menyiratkan bahwa masyarakat Penajam Paser Utara sangat cinta kampung halaman, menghargai nilai nilai lokal (local wisdom) dan keberagaman yang dilandasi oleh nilai keimanan, kekeluargaaan, azas mufakat, demokratis demi terbinanya kerukunan umat dan kesatuan bangsa.

Upacara adat bersih bersih kampung yang dikemas dalam Pesta belian adat Paser Nondoi misalnya, merupakan contoh semangat membangun budaya setempat dalam bingkai nilai kearifan lokal. Karakter masyarakat Penajam Paser Utara tampak memiliki keberpihakan untuk menghormati tradisi leluhur, melestarikan budaya lokal sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Kingdom of Sadurengas
Syahdan, Kesultanan Paser, sebelumnya bernama Kerajaan Sadurengas, adalah sebuah kerajaan yang berdiri tahun 1516. Kesultanan Paser tersebut dipimpin oleh seorang Ratu bernama Ratu Aji Putri Petong. (Wikipedia, 2019). Dalam pergaulan perniagaan masa lalu, masyarakat Kerajaan Paser sangat terbuka, dan membangu n kekerabatan dengan baik. Salah satunya membangun kekerabatan da n perniagaan dilakukan melalui berbagai jalur. Misalnya islamisasi melalui pernikahan silang. Seorang saudagar muslim Abu Mansyur Indrajaya menikah dengan Putri Petong, menurunkan keturunan yang memeluk agama islam.

Pergaulan internasional juga dilakukan semenjak beberapa abad lampau melalui perdagangan yang ramai di Sungai Kendilo di wilayah Paser. Perniagaan antar bangsa sudah terjadi sejak tahun 1600an, termasuk pedagang dari saudagar Arab dan pedagang muslim lainnya. Perniagaan antar bangsa ini melahirkan generasi masyarakat Paser yang multi etnis dengan latar masyarakat muslim yang kental. Data BPS (2020) dari jumlah penduduk kabupaten PPU sebanyak 181.000 orang, sekitar 94 % menganut agama islam.

Jangan jadi Penonton
Dalam bidang pendidikan, seorang sahabat Guru SMP di Penajam Paser Utara berujar bahwa sekolah berkomitmen untuk meningkatkan empat hal. Unggul dalam ilmu pengetahuan melalui pembelajaran yang efektif dan menyenangkan; Menyangga sikap santun dan kasih sayang. Hal ini direfleksikan oleh tindakan guru dan siswa dalam kehidupan sehari hari. Mengoptimalkan keterampilan dalam berkarya dengan semangat keunggulan dan belajar keras; Menumbuhkan ahlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal di atas menjadi tekad para pengelola pendidikan di Kabupaten PPU, dalam menyongsong pertengahan abad 21. Termasuk bagaimana pemerintah daerah menyiapkan generasi muda setempat untuk meningkatkan kompetensi dan bersiap menjadi warga ibu kota baru RI.

Beberapa sahabat guru di Penajam Paser berujar bahwa penduduk setempat sangat senangbdan bersyukur kabupaten tempat mereka tinggal, dipilih Pemerintah pusat untuk menjadi ibu kota negara. Namun pada waktu yang bersamaan juga muncul rasa kekuatiran, waswas_ bahwa masyarakat lokal hanya bisa menjadi penonton karena tidak siap bersaing dalam menyambut gegap gempitanya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

Generasi muda kami, yang umumnya dari keluarga petani, nelayan, dan perkebunan merupakan generasi muda pedesaan (young rural generation). Mereka harus berdampingan dan berkolaborasi dengan generasi muda dari keluarga ASN yang notabene berasal dari kelompok generasi muda perkotaan (young urban generation) dari Jawa. Kami mohon warga setempat dapat ditingkatkan kualitas dan kompetensinya dalam menyongsong tibanya ibu kota negara baru ini. Kami ingin tumbuh sebagai jajaran generasi SDM setempat yang berkualitas dan berdedikasi untuk kemajuan bangsa.

Lesson learn dari Negara lain
Dalam kurun waktu seabad terakhir ini, banyak negara yang memindahkan ibukotanya dengan alasan yang beragam. Ada yang alasan politik, pertimbangan populasi terlalu yang terlalu padat, pertimbangan ekonomi, atau pertimbangan optimalisasi hubungan antar daerah. Kesemuanya dilaksanakan secara sistemik, komprehensif berskala jangka panjang melalui berbagai kajian yang matang dengan rentang waktu yang cukup lama. Perpindahan ibukota negara Amerika Serikat misalnya, para pengambil keputusan memerlukan waktu lebih seabad, untuk menyiapkan perpindahan ibukota negara dari New York (1789) sampai akhirnya pindah ke Washington DC (1900).

Hal lain, Nikkei Asia (2019) melaporkan bahwa Malaysia memerlukan waktu hampir 23 tahun untuk rencana memindahkan ibu kota pemerintahan dari Kualalumpur ke Putrajaya city. Hal ini diawali dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan pembangunan bertahap sejak tahun 1980 dan mulai pindah penuh dari Kualalumpur ke Putrajaya pada tahun 2003. Almost all government bodies and official residents are now in Putrajaya. Kualalumpur region turn into a hub for global business. Padahal jarak kedua kota tersebut hanya 25 km saja.

Demikian juga Pemerintahan Inggris di India, sejak tahun 1911 mereka sudah menyiapkan rencana dan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Calcuta ke New Delhi. Negeri ini memerlukan persiapan selama 20 tahun. Pada tahun 1931, pemindahan secara resmi baru bisa dilakukan. Namun, pemindahan ibu kota India ini dipandang bukan contoh yang baik. Pemindahan ibu kota menjadi pemicu urbanisasi yang tanpa kendali. Warga Delhi hanya 400.000 orang pada tahun 2011, kini meningkat menjadi lebih 20 juta jiwa dan menjadikan ibu kota negara ini sangat padat dan kotor. New Delhi is one of the most polluted city in the world.(Nikkei Asia, 2019).

Itulah sekilas pembanding perpindahan ibu kota dari beberapa negara. Banyak pertimbangan dan kajian telah dilakukan. Hal yang sama perlu kajian komprehensif atas rencana pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Kabupaten Penawar Paser Utara. Keputusan Pemerintah untuk memindahkan IbuKota Negara telah ditanggapi positip. Hal yang tidak boleh terjadi adalah kekuatiran warga setempat hanya sebagai penonton atau malah terpinggirkan karena kualitas SDM nya rendah. No kids left behind!! (Dinn Wahyudin)