Dinn Wahyudin

Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia

Sungguh ironis. Ketika pemerintah dan masyarakat sibuk membahas pendidikan bermutu, deep learning, dan generasi emas, sebagian anak di Kalimantan justru menghadapi pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Masih amankah udara untuk pergi ke sekolah?

Pertanyaan itu bukan retorika. Hingga 24 Agustus 2026, kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan masih menghadapi tekanan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di Kalimantan Barat, pemantauan terbaru mencatat 956 titik panas, dengan Ketapang termasuk wilayah yang banyak terdeteksi. Di Kalimantan Tengah, tercatat 603 titik panas.

Secara keseluruhan, pemantauan BNPB pada 20 Agustus menunjukkan 1.487 titik panas di Kalimantan. Angka-angka itu memang merupakan indikator yang perlu diverifikasi di lapangan, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa musim asap belum selesai.

Bagi anak-anak, hotspot bukan sekadar titik berwarna pada layar pemantauan. Ia hadir sebagai langit kelabu, bau asap, mata perih, batuk, masker, lapangan sekolah yang kosong, dan pesan guru: “Hari ini kita belajar dari rumah.” Di Kabupaten Sanggau, kabut asap bahkan telah mendorong pengalihan pembelajaran bagi siswa.

Di sinilah ironi pendidikan terasa. Kita ingin anak belajar berpikir kritis tentang masa depan, sementara mereka harus lebih dahulu belajar menghadapi udara yang tidak sehat hari ini. Kita berbicara tentang deep learning, tetapi jangan sampai anak-anak justru mengalami deep breathing dengan asap yang tidak pernah mereka minta. Generasi muda jangan sampai menjadi pihak yang membayar ongkos dari persoalan yang bukan mereka ciptakan.

Darurat Asap

Darurat asap telah bergeser dari persoalan lingkungan menjadi persoalan kesehatan dan keberlangsungan pendidikan. Ketika udara tidak lagi aman, sekolah harus menyesuaikan diri. Ruang kelas berpindah ke rumah, papan tulis berganti layar telepon, dan interaksi belajar bergantung pada perangkat serta koneksi internet. BDR memang menjaga agar pendidikan tidak berhenti, tetapi ia tidak boleh dianggap sebagai keadaan normal.

Belajar dari rumah bukan berarti libur. Hal ini juga bukan solusi tanpa biaya. Tidak semua anak memiliki perangkat, internet, ruang belajar, dan pendampingan yang sama. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pembelajaran dalam situasi darurat bukan sekadar berapa banyak tugas yang dikirim guru, melainkan apakah anak tetap dapat belajar secara sehat, aman, dan bermakna.

Dampaknya sudah cukup luas. Data Kemendikdasmen mencatat 3.524 satuan pendidikan dengan sekitar 571.338 murid telah menerapkan pembelajaran jarak jauh di wilayah terdampak karhutla.

Di Kalimantan, terdapat 54.743 satuan pendidikan dengan lebih dari enam juta murid yang berpotensi terpapar asap. Daerah merespons dengan berbagai cara: BDR/PJJ, pengurangan aktivitas luar ruang, perubahan jam masuk, hingga penghentian sementara pembelajaran tatap muka.

Ketika ditanya apakah banyak sekolah “diliburkan”, jawabannya perlu diluruskan. Hal yang terjadi bukan semata-mata libur, melainkan penyesuaian dan pengalihan pembelajaran untuk melindungi anak. Sekolah tetap berusaha menjalankan mandat pendidikan, tetapi kesehatan harus menjadi garis batas. Agak janggal jika kita meminta anak mempersiapkan masa depan sambil membiarkan mereka menghirup udara yang dapat mengganggu masa depan kesehatan mereka.

Ritual tahunan

Ekosistem Pendidikan Karhutla di Kalimantan sering terasa seperti “ritual tahunan”. Kemarau datang. Asap mengikuti. Maskerpun dibagikan. Seolah sekolah langsung beradaptasi. Petugas memadamkan api. Lalu hujan turun, lalu kita merasa masalah selesai. Sampai kemarau berikutnya datang. Cerita tahunan yang sama diputar kembali. Seolah-olah yang kita perlukan setiap tahun bukan pencegahan, melainkan ”kalender baru” yang mencatat kapan asap datang.

Satirenya sederhana. Kita semakin cekatan menangani asap, tetapi belum cukup berhasil mencegah api. Hal yang menanggung akibatnya bukan hanya hutan. Masyarakat kehilangan kenyamanan. Keluarga menanggung biaya tambahan. Guru harus mengubah cara mengajar. Anak-anak kehilangan sebagian ruang bermain serta pengalaman belajar mereka. Kelompok yang paling sedikit memiliki pilihan justru harus menanggung akibat yang paling besar.

Kasus tahunan Karhutla tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan pemadaman. Solusinya harus menyentuh ekosistem. Bagaimana melindungi dan memulihkan gambut, menjaga tata air, merehabilitasi hutan, mengawasi pembukaan lahan, memperkuat deteksi dini.

Pendidikan juga tidak boleh berdiri di luar persoalan ini. Sekolah dapat menjadi bagian dari solusi melalui pembelajaran tentang kualitas udara, ekosistem gambut dan hutan, pencegahan kebakaran, konservasi, serta proyek lingkungan berbasis kearifan lokal. Pendidikan lingkungan tidak berhenti sebagai materi pelajaran, tetapi tumbuh menjadi budaya menjaga kehidupan.

Persoalan utama bukan hanya bagaimana memadamkan api, melainkan bagaimana memutus siklus agar anak-anak tidak terus-menerus mewarisi asap yang sama. Jangan sampai “ritual tahunan” berubah menjadi kebiasaan yang dianggap normal.

Generasi muda adalah masa depan yang sedang kita siapkan. Jangan korbankan masa depan itu karena kita gagal menjaga udara hari ini.