Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., dalam acara Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan di UPI, Jumat (26/9). (Dok: KKIPP)

Bandung – UPI. Konsep ekonomi kerakyatan kembali ditegaskan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan yang menghadirkan pembicara utama, Menteri Koperasi Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., dan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. H. Eeng Ahman, MS., yang digelar di Gedung Achmad Sanusi, Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Jumat (26/9).

Dalam paparannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa koperasi merupakan wujud nyata amanat Pasal 33 UUD 1945. “Koperasi adalah alat untuk membantu rakyat yang masih lemah ekonominya. Melalui koperasi, kita ingin membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada modal asing,” ujarnya.

Dalam sebuah kesempatan, Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut koperasi sebagai “alatnya orang lemah” yang, bila bersatu, dapat menjelma kekuatan besar. Analogi lidi yang diikat menjadi sapu menjadi simbol sederhana, namun sarat makna.

Ia juga menyoroti program pemerintah membangun 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat ekonomi desa. Program ini dirancang untuk memotong rantai distribusi panjang, meningkatkan harga jual hasil panen, sekaligus menyediakan layanan ekonomi terpadu seperti sembako, apotek, simpan pinjam, hingga logistik.

Sementara itu, Prof. Eeng Ahman menekankan dimensi filosofis ekonomi kerakyatan sebagai implementasi Asta Cita dan Pancasila. Menurutnya, sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek.

Guru Besar UPI, Prof. Dr. H. Eeng Ahman, MS., (Dok: KKIPP)

“Ekonomi kerakyatan berpijak pada nilai gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial. Dengan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung, kita bisa mewujudkan distribusi hasil pembangunan yang merata,” jelas Prof. Eeng.

Prof. Eeng menambahkan, karakteristik ekonomi kerakyatan harus mandiri, berkelanjutan, terbuka, dan humanistik. Hal ini sejalan dengan visi Asta Cita yang mencakup pembangunan dari desa, hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga penguatan kemandirian bangsa.

Keduanya sepakat bahwa koperasi dan UMKM tidak hanya sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen kedaulatan bangsa. Dengan strategi yang massif dan dukungan teknologi digital seperti SIMKOPDES, koperasi diyakini mampu menjawab tantangan global sekaligus menjaga keadilan sosial bagi rakyat.

“Ekonomi kerakyatan melalui koperasi bukanlah utopia. Dengan komitmen bersama, ini bisa menjadi realitas yang membawa Indonesia menuju bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat,” tegas Prof. Eeng. RK (26/9)