Bandung, UPI
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membaca sejarah secara kritis dan mengambil pembelajaran dari berbagai peristiwa bangsa untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Hal tersebut disampaikan Prof. Atip saat membuka Bedah Buku Jakarta 1998: Dari Soeharto ke Habibie, Krisis Ekonomi, Tragedi Trisakti, dan Jatuhnya Orde Baru yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Senin (7/9/2026).
Kegiatan berlangsung di Auditorium Lantai 6 Gedung Nu’man Sumantri, FPIPS UPI. Buku tersebut ditulis oleh Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. dan Siti Komariah, M.Si., Ph.D., dengan Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed. dan Prof. Dr. Eli Malihah, M.Si. sebagai pembedah.
Menurut Prof. Atip, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam merespons berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu memberikan analisis kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
“Perguruan tinggi harus tetap kritis, harus tetap memberikan analisis yang kritis terhadap situasi yang terjadi di sekeliling kita terkait dengan pengelolaan negara ini,” ujar Prof. Atip.
Ia menyebut perguruan tinggi sebagai salah satu unsur penting dari “minoritas kreatif” yang mampu merespons tantangan secara tepat. Menurutnya, peran tersebut perlu terus ditingkatkan agar perguruan tinggi dapat memberikan respons yang tepat terhadap perjalanan sejarah bangsa ke depan.
Pandangan tersebut sejalan dengan Rektor UPI, Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A., yang melihat forum akademik seperti bedah buku sebagai bagian dari upaya membangun literasi. Menurut Didi, pemahaman terhadap suatu persoalan akan lebih bermakna ketika gagasan tidak hanya dibaca secara individual, tetapi juga dibahas dan diuji melalui forum bersama.
“Literasi itu bisa dibangun tidak hanya dengan membaca buku, membaca situasi keadaan secara individual, tetapi akan lebih bermakna bila dibicarakan secara bersamaan dalam sebuah forum,” kata Didi.
Lebih lanjut, Prof. Atip menekankan bahwa sejarah tidak cukup dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu. Sejarah perlu menjadi sumber pembelajaran, termasuk untuk mengenali kekeliruan yang pernah dilakukan bangsa dan menentukan langkah perbaikan agar kesalahan serupa tidak terulang.
“Kita harus belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus belajar dari kekeliruan yang sudah kita lakukan dan kita tidak mengulangi-ulangi,” katanya.
Ia menambahkan, kemajuan peradaban Indonesia ditentukan oleh kemampuan bangsa sendiri dalam merespons tantangan. Karena itu, perguruan tinggi sebagai ruang intelektual memiliki tanggung jawab untuk terus menghadirkan kajian kritis yang dapat membantu masyarakat memahami persoalan secara lebih objektif.
Melalui bedah buku tersebut, Prof. Atip mengajak lingkungan perguruan tinggi menjadikan sejarah Reformasi 1998 sebagai bahan refleksi dan pembelajaran. Kajian sejarah diharapkan dapat membentuk kemampuan generasi muda untuk membaca persoalan bangsa secara kritis serta merespons tantangan masa depan secara tepat. (RK/DN)