Bandung, UPI

Pemerintah Kota Bandung didorong beralih dari pola bantuan sosial yang berulang menuju pendekatan graduasi (graduation approach), yakni paket intervensi terpadu yang mengantar keluarga miskin ekstrem keluar dari kemiskinan secara permanen. Usulan ini disampaikan Dr. Arvian Triantoro, M.Si, akademisi FPEB UPI sekaligus Koordinator BRAC International Indonesia, dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung Tahun 2026 di Ruang Rapat Besar Bapperida Kota Bandung, Senin (2/11/2026).

Dalam rencana aksi 2027–2030 yang dipaparkan, sebanyak 5.500 kepala keluarga (KK) Desil 1 akan didampingi secara bertahap dalam empat kohort: 1.000 KK pada 2027, lalu 1.500 KK setiap tahun pada 2028–2030. Simulasi memperkirakan 4.268 KK lulus dan 3.628 KK di antaranya bertahan mandiri, atau sekitar 8.400 jiwa keluar dari kemiskinan secara permanen.

Kemiskinan turun, tetapi lambat

Persentase penduduk miskin Kota Bandung terus menurun, dari 4,37% pada 2021 menjadi 3,78% pada 2025 (BPS). Namun laju penurunan sekitar 0,15 poin per tahun belum cukup untuk mencapai target RPJMD 2029 sebesar 2,74–2,81%. Saat ini masih terdapat sekitar 115 ribu jiwa atau 33 ribu KK miskin, dengan tingkat pengangguran terbuka 7,22% (Agustus 2025).

Menurut Arvian, persoalannya bukan kekurangan program. PKH menjangkau 34.811 keluarga penerima manfaat dan BPNT 75.978 keluarga, di samping program Bandung Makmur, Kredit Melati, Buruan SAE, hingga pelatihan Disnaker. Masalahnya, program-program itu berjalan sendiri-sendiri dan menyasar orang yang berbeda.

“Bandung tidak kekurangan program. Yang dibutuhkan adalah menyatukannya pada keluarga yang sama, dalam urutan yang tepat, dengan satu ukuran keberhasilan: berapa keluarga yang lulus dan tidak kembali miskin, bukan berapa anggaran yang terserap],” ujar Arvian.

Satu keluarga, satu paket, 24 bulan

Pendekatan graduasi menggabungkan tiga komponen secara berurutan selama 24 bulan: pemenuhan kebutuhan dasar (PKH/BPNT, PBI-JK, PIP, dan dokumen kependudukan melalui SLRT), aset produktif senilai sekitar Rp6 juta atau pelatihan dan penempatan kerja, serta pendampingan rutin dua kali sebulan disertai kelompok menabung.

Untuk konteks kota metropolitan, disiapkan dua jalur keluar. Jalur usaha memanfaatkan inkubasi di UMKM Center di 30 kecamatan, wadah di 151 Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta sekitar 136 dapur SPPG Makan Bergizi Gratis sebagai pembeli tetap. Jalur kerja ditujukan bagi keluarga yang jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan, melalui pelatihan Disnaker, magang, dan penempatan kerja.

Keluarga dinyatakan lulus bila memenuhi sembilan indikator dalam empat pilar, yaitu kebutuhan dasar, penghidupan, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Indikator itu mencakup pendapatan minimal 1,5 kali garis kemiskinan selama tiga bulan berturut-turut, BPJS Kesehatan aktif untuk seluruh anggota keluarga, serta tabungan formal yang terus bertambah.

Pendekatan ini termasuk program antikemiskinan dengan bukti ilmiah terkuat. Uji acak terkontrol di enam negara terhadap 10.495 peserta (Banerjee dkk., Science, 2015) mencatat 75–95% peserta lulus. Sepuluh tahun kemudian, kesejahteraan peserta 25% lebih tinggi dengan manfaat seumur hidup hingga 11 kali biaya program. Di Indonesia, program PENA Kemensos meluluskan 28.775 keluarga pada 2023–2024, dengan pendapatan naik dari Rp1,16 juta menjadi Rp2,97 juta per bulan.

Simulasi: di bawah 2,8% pada 2030

Simulator Graduasi Kota Bandung yang dikembangkan Pegasus Institute UPI memproyeksikan kemiskinan turun ke 2,78% pada 2030, dibandingkan 3,03% tanpa program. Dengan demikian, target RPJMD tercapai dua tahun lebih cepat dari tren alami.

Biaya paket per keluarga sekitar Rp11 juta untuk 24 bulan, dengan total kebutuhan Rp60,6 miliar sepanjang 2027–2031. Porsi APBD Kota ditetapkan 70%, sisanya dari APBN/DAK, provinsi, CSR/TJSL, dan BAZNAS. Pada puncaknya, porsi APBD hanya sekitar 0,15% dari belanja daerah. Rasio manfaat-biaya fiskalnya 1,48 dan rasio sosial-ekonominya 5,5 dalam horizon sepuluh tahun.

“Asumsi paling menentukan adalah ketepatan sasaran. Bila verifikasi berlapis menaikkan ketepatan dari 55% menjadi 85%, kemiskinan 2030 bisa turun ke 2,65% tanpa menambah biaya satu rupiah pun,” kata Arvian.

Karena itu, sasaran disaring empat lapis: data DTSEN Desil 1 yang dipadankan dengan SaDaTa Jabar, pemetaan partisipatif oleh RT/RW, PSM, dan TKSK, verifikasi rumah, serta penetapan terbuka di kelurahan.

Mendukung SDGs 2030

Tahun 2030 sebagai titik capaian program bertepatan dengan tenggat SDGs. Pendekatan graduasi menyentuh sejumlah tujuan sekaligus:

* SDG 1 (Tanpa Kemiskinan): mengentaskan kemiskinan ekstrem (target 1.1), memperkuat perlindungan sosial (1.3), membuka akses aset dan layanan keuangan (1.4), serta membangun ketahanan keluarga terhadap guncangan (1.5).

* SDG 2 (Tanpa Kelaparan): pangan bergizi harian menjadi indikator wajib kelulusan.

* SDG 3 (Kehidupan Sehat): kepesertaan BPJS Kesehatan aktif bagi seluruh anggota keluarga.

* SDG 4 (Pendidikan Berkualitas): keterhubungan dengan PIP dan Sekolah Rakyat.

* SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): jalur usaha dan jalur kerja, termasuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

* SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan): inklusi sosial dan ekonomi bagi keluarga Desil 1.

* SDG 17 (Kemitraan): kemitraan multipihak antara Pemkot, pemerintah pusat dan provinsi, BAZNAS, perbankan, CSR, perguruan tinggi, dan BRAC.

“Graduasi adalah cara konkret menerjemahkan prinsip SDGs no one left behind ke tingkat kelurahan. Keberhasilannya diukur dari keluarga yang benar-benar mandiri,” ujar Arvian, yang juga menjabat Ketua SDGs Centre UPI.

Lima keputusan dan 90 hari persiapan

Dalam Rakor tersebut diusulkan lima keputusan: (1) Peraturan Wali Kota tentang pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan graduasi; (2) pembentukan Tim Konvergensi Graduasi di bawah TKPK dengan Bapperida sebagai koordinator dan Dinas Sosial sebagai pelaksana utama; (3) penetapan Desil 1 terverifikasi sebagai daftar tunggal sasaran pemberdayaan; (4) anggaran kohort pertama dalam APBD 2027; serta (5) jumlah keluarga lulus sebagai indikator kinerja lintas OPD.

Kohort pertama sebanyak 1.000 KK membutuhkan sekitar Rp9,2 miliar pada 2027, dengan porsi APBD sekitar Rp6,5 miliar, dan masih dapat diusulkan dalam pembahasan APBD 2027. Peta jalan 90 hari dimulai pada November 2026 dengan penerbitan SK Tim Konvergensi, dilanjutkan pemadanan data pada Desember, lalu pelatihan sekitar 45 pendamping pada Januari–Februari 2027, sehingga kohort pertama dapat mulai Januari 2027.

Rakor TKPK Kota Bandung 2026 juga menghadirkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta Diskominfo Provinsi Jawa Barat tentang pemanfaatan data SaDaTa Jabar.

Tentang Pegasus Institute dan SDGs Centre UPI

Pegasus Institute (Poverty, Economics Inclusion, Governance, and Sustainability) adalah lembaga kajian di Universitas Pendidikan Indonesia yang berfokus pada kemiskinan, inklusi ekonomi, tata kelola, dan keberlanjutan. Bersama SDGs Centre UPI dan BRAC International, Pegasus Institute mendukung pemerintah daerah merancang, menyimulasikan, dan mengevaluasi program graduasi berbasis bukti. (DN)