Sumedang, UPI — Mahasiswa Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Sumedang mengadakan kegiatan senam dan jalan santai bersama warga Desa Karanglayung, Kecamatan Conggeang, pada Jumat (21/11). Kegiatan ini diikuti warga dari berbagai kelompok usia dan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat berbasis kesehatan.

Acara dimulai dengan senam pagi di GOR Desa Karanglayung. Peserta tampak antusias mengikuti gerakan yang dipandu mahasiswa, termasuk senam “Sumedang Simpati”. Selain meningkatkan kebugaran, kegiatan ini menjadi sarana mempererat interaksi antara mahasiswa dan warga.

Setelah sesi senam, peserta mengikuti jalan santai mengelilingi rute yang meliputi Dusun Cimarga, Dusun Kawungluwuk, Dusun Ciasem, dan kembali ke titik awal di GOR. Suasana pagi desa yang asri mendukung antusiasme peserta selama kegiatan.

Untuk menambah partisipasi warga, panitia menyediakan kupon undian berhadiah yang dibagikan kepada seluruh peserta jalan santai. Doorprize dibagikan pada akhir kegiatan.

Dosen Pembimbing Lapangan P2MB, Drs. Dadan Djuanda, M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan. “Kami berterima kasih atas partisipasi dan antusiasme warga Karanglayung. Dukungan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan seperti ini,” ujarnya.

Salah satu peserta, Ibu Yanti, menyambut baik pelaksanaan kegiatan, “Jalan santainya menyenangkan. Bisa olahraga sambil berkumpul dengan warga lain. Semoga ada kegiatan seperti ini lagi,” katanya.

Melalui kegiatan ini, P2MB UPI berharap dapat mendukung kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan sosial antara mahasiswa dan warga Desa Karanglayung. (RK)

_{Kontributor KKIPP UPI: Mahasiswa P2MB Kampus UPI di Sumedang/ Kelompok 27}

Bandung, UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menunjukkan komitmennya dalam hilirisasi penelitian dengan meluncurkan program pengabdian yang berfokus pada astro-ekowisata. Tim dosen dan mahasiswa dari Pusat Unggulan Sains Data Astronomi dan Polusi Cahaya (SADAR-POLYA) UPI menggelar Pelatihan Pemandu Edukasi Astronomi di Desa Wisata Alamendah, Kabupaten Bandung, pada 28–29 November 2025. Kegiatan ini bertujuan ganda: meningkatkan literasi astronomi masyarakat sekaligus mendukung upaya pelestarian langit malam di wilayah tersebut.

Kegiatan hari pertama diawali dengan pengenalan konsep ekowisata dan astro-ekowisata, disampaikan oleh Dr. Judhistira Aria Utama, M.Si.. Materi ini memberikan pemahaman tentang peluang wisata berbasis pengamatan langit malam yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi lokal. Peserta kemudian mengikuti sesi Astronomi Dasar untuk Pemandu, yang membekali mereka dengan kemampuan awal membaca langit, mengenali rasi bintang, dan memahami dinamika benda-benda langit.

Pada sore hari, peserta diperkenalkan pada pemanfaatan aplikasi astronomi oleh Feri Apryandi, M.Si.. Melalui perangkat lunak astronomi digital, peserta belajar menentukan arah rasi bintang, memprediksi posisi benda langit, dan menyiapkan sesi pengamatan yang aman dan edukatif bagi wisatawan. Peserta juga dibekali bagaimana memanfaatkan anggota badan untuk menaksir jarak pisah antarbenda langit, suatu pengetahuan praktis yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh mereka.

Setelah sesi ini, kegiatan langsung dilanjutkan dengan blok STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics)-Space dibantu para mahasiswa Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika, yang menjadi salah satu bagian paling kreatif dan interaktif dari keseluruhan program. Dalam sesi ini, peserta yang sebagian telah tersertifikasi sebagai pemandu lokal dan pemandu ekowisata BNSP diajak memperdalam astronomi dasar melalui praktik rekayasa sederhana. Para pemandu membuat model rasi bintang menggunakan lampu LED (Light Emitting Diode) beragam warna pada kertas bersirkuit. Warna LED yang menyala merepresentasikan perbedaan suhu bintang, sehingga peserta tidak hanya memahami bentuk rasi, tetapi juga konsep dasar fisika bintang dengan cara yang aplikatif dan menarik.

Menjelang malam, suasana kegiatan semakin hidup dengan sesi Praktik Pengamatan Langit Malam, dipandu oleh Cahyo Puji Asmoro, M.Si.. Peserta mengoperasikan teleskop, membidik objek-objek langit, dan mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari sejak siang hari. Meski kegiatan berlangsung padat, antusiasme peserta tetap tinggi hingga malam hari.

Pada hari ke dua, pelatihan difokuskan pada lanjutan dasar-dasar astrofotografi, terutama teknik pengamatan Matahari dengan aman. Peserta mempraktikkan penggunaan filter surya khusus dan prosedur keselamatan dalam pengamatan Matahari, sekaligus mempelajari cara merekam citra Matahari untuk kepentingan edukasi maupun konten wisata berbasis sains. Beberapa dokumentasi kegiatan disajikan berikut ini.

Sebagai penutup kegiatan, PUU SADAR-POLYA UPI memberikan hibah berupa satu unit teleskop refraktor dengan dudukan altazimuth, sepuluh peta bintang putar, dan kaca mata Matahari kepada Desa Wisata Alamendah. Hibah ini menjadi bentuk dukungan nyata UPI terhadap keberlanjutan program astro-ekowisata serta apresiasi atas keberhasilan Desa Alamendah yang telah meraih penghargaan JAWARA INOVASI dari Bank Indonesia Jawa Barat. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Desa Alamendah memiliki kapasitas dan semangat untuk terus berinovasi dalam mengembangkan wisata berbasis edukasi dan keberlanjutan.

Program ditutup dengan refleksi bersama mengenai pentingnya menjaga kualitas langit malam, serta bagaimana astronomi dapat menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pelatihan ini, UPI berharap Desa Wisata Alamendah semakin siap menjadi destinasi astro-ekowisata unggulan di Jawa Barat. Langit malam yang lestari bukan hanya milik segelintir astronom, tetapi milik seluruh masyarakat. Hilirisasi riset yang dilakukan UPI menjadikan astronomi sebagai ilmu yang inklusif, membumi, dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. (Aria)

Oleh:

Prof. Dr. H. Suwatno, M.Si.

Dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pendidikan Indonesia

Isu redenominasi rupiah kembali mengemuka setelah sekian lama lebih banyak beredar sebagai wacana teknokratik. Masuknya agenda ini ke dalam Renstra Kementerian Keuangan 2025–2029 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 menandai bahwa penyederhanaan rupiah kini bergerak dari sekadar kajian akademik menuju rancangan kebijakan yang nyata. Publik pun mulai mempertanyakan: apakah ini sekadar menghapus tiga nol, atau sebuah langkah strategis yang mengubah cara kita memahami rupiah sebagai simbol ekonomi dan identitas nasional?

Secara teknis, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya beli. Namun dalam praktiknya, ia tidak sesederhana mengganti angka pada kertas dan layar transaksi. Redenominasi adalah kebijakan yang berada di persimpangan ekonomi moneter, psikologi publik, legitimasi politik, hingga kemampuan negara membangun komunikasi yang jernih dan meyakinkan. Tanpa komunikasi yang efektif, penyederhanaan nilai uang dapat dengan mudah disalahpahami sebagai pemangkasan nilai riil, meski secara ekonomi tidak demikian.

Memori kolektif masyarakat Indonesia terhadap sanering, inflasi masa krisis, serta cerita-cerita kehilangan tabungan keluarga masih hidup dalam kesadaran publik. Pengalaman historis tersebut membentuk kewaspadaan sosial setiap kali negara berbicara tentang perubahan nominal uang. Karena itu, komunikasi redenominasi tidak boleh berhenti pada penjelasan teknokratis. Pemerintah perlu membangun narasi yang sederhana, empatik, dan konsisten. Narasinya tidak hanya harus informatif, tetapi juga menenangkan.

Salah satu isu yang paling rentan menimbulkan keresahan adalah soal pembulatan harga. Price rounding tampak teknis, tetapi implikasinya sosial. Pelaku usaha, terutama di sektor informal, berpotensi membulatkan harga demi kemudahan transaksi. Akumulasi pembulatan kecil dapat memicu inflasi psikologis yang membentuk persepsi bahwa “harga-harga naik karena redenominasi”. Di sinilah komunikasi publik harus memainkan peran sentral: menjelaskan bahwa pembulatan memiliki regrasinya sendiri, memastikan adanya aturan yang jelas, dan menegaskan mekanisme pengawasan di pasar fisik maupun digital.

Belajar dari negara lain, seperti Turki pada 2005, kita melihat bahwa redenominasi yang berhasil selalu ditopang komunikasi yang masif dan terstruktur. Turki memang kerap dijadikan rujukan, tetapi penelitian menunjukkan bahwa negara tersebut tetap mengalami dinamika harga jangka pendek. Artinya, keberhasilan bukan terletak pada sekadar “mengurangi nol”, melainkan pada kemampuan pemerintah mengelola ekspektasi publik. Indonesia dapat belajar dari pengalaman itu, tetapi tidak bisa mengadopsinya secara mentah tanpa menyesuaikan konteks sosial dan politik nasional.

Dimensi hukum juga ikut menentukan kualitas komunikasi. Tanpa payung legislasi yang tegas, mulai dari perpajakan, kontrak privat, standar akuntansi hingga regulasi pidana, pesan pemerintah akan mudah diperdebatkan dan melahirkan ketidakpastian. Regulasi yang tumpang tindih akan menghasilkan ruang abu-abu yang memperlebar jarak antara pesan pemerintah dan persepsi publik. Karena itu, sinkronisasi regulasi bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi syarat untuk memastikan pesan pemerintah diterima publik secara bulat.

Momentum politik turut menentukan kualitas komunikasi redenominasi. Periode awal pemerintahan baru sering dianggap sebagai jendela kesempatan terbaik karena tensi politik menurun dan tingkat kepercayaan publik sedang tinggi. Di fase ini komunikasi pemerintah lebih mungkin diterima tanpa kecurigaan berlebihan. Sebaliknya, jika redenominasi dilakukan menjelang tahun politik, ia mudah dipelintir menjadi isu sanering terselubung atau dipakai sebagai amunisi untuk mendeligitimasi pemerintah. Stabilitas politik dengan sendirinya menopang efektivitas komunikasi kebijakan.

Komunikasi Jadi Fondasi

Keberhasilan redenominasi berdiri di atas tiga fondasi: harmonisasi regulasi, kesiapan teknis, dan strategi komunikasi publik yang terencana. Komunikasi adalah fondasi yang menopang dua lainnya. Ia harus bersifat multilapis: melalui media massa, kanal digital, komunitas bisnis, institusi pendidikan, aparat daerah, hingga layanan publik terdekat dengan warga. Komunikasi yang baik tidak menggurui, tetapi mendengarkan kecemasan masyarakat, menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, dan memberikan kepastian bahwa perubahan nominal tidak berarti kehilangan nilai.

Dalam konteks ini, komunikasi bukan sekadar alat pelengkap kebijakan, tetapi menjadi medium utama untuk membangun pemahaman publik yang utuh. Redenominasi menyentuh ruang paling intim dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga setiap ambiguitas informasi dapat berkembang menjadi kekhawatiran kolektif. Di sinilah pemerintah perlu menjalankan komunikasi yang proaktif, bukan reaktif; menjelaskan alasan, mekanisme, tahapan, dan konsekuensi kebijakan secara terbuka. Transparansi bukan hanya strategi komunikasi, tetapi strategi menjaga stabilitas. Ketika publik merasa dilibatkan sejak awal, ruang spekulasi menyempit, dan kebijakan memiliki fondasi kepercayaan yang lebih kokoh

Jika komunikasi publik gagal, risiko terbesarnya bukanlah kesalahan teknis, tetapi erosi kepercayaan. Dalam isu yang menyentuh “nilai uang” yang merupakan simbol paling sensitif dalam kehidupan ekonomi, persepsi sering kali lebih kuat daripada fakta. Kebijakan yang secara teknis sempurna dapat runtuh hanya karena pesan yang disampaikan pemerintah tidak cukup membumi.

Redenominasi dapat menjadi momentum modernisasi ekonomi dan simbol kematangan negara dalam mengelola mata uangnya. Namun keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah menjadikan komunikasi sebagai pilar utama kebijakan. Tantangan terbesar bukan mengubah angka pada rupiah, tetapi memastikan perubahan itu tidak berubah menjadi kecemasan di ruang-ruang keluarga Indonesia. Sebab pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya desain kebijakan, melainkan kualitas komunikasi negara kepada warganya.

Bandung, UPI — Pernyataan tersebut dikemukaan oleh Wakil Ketua MPR RI di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang menggelar Seminar Kebangsaan bertema “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim” di Auditorium Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Selasa (2/12). Kegiatan ini menghadirkan Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H., Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama.

Seminar ini merupakan bagian dari program MPR RI Goes to Campus, yang bertujuan memperkuat literasi kebangsaan sekaligus mendekatkan lembaga legislatif kepada mahasiswa. Program ini juga dirancang untuk membuka ruang dialog kritis mengenai isu-isu strategis nasional, khususnya transisi energi dan perubahan iklim.

Dalam paparannya, Eddy menekankan bahwa transisi energi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk menghadapi krisis iklim. Berdasarkan materi presentasi pada slide 6, ia menegaskan bahwa perubahan sistem energi dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan masa depan ekonomi Indonesia.

Eddy juga menyoroti tantangan ketergantungan energi fosil, menurutnya lebih dari 60 persen listrik nasional masih bergantung pada batubara, sementara bauran energi terbarukan baru mencapai 14 %—masih jauh dari target 23% pada tahun 2025.

“Dengan tingginya permintaan energi di masa depan, Indonesia harus meningkatkan pasokan energi ramah lingkungan tanpa meninggalkan komitmen terhadap pembangunan ekonomi,” ujar Eddy.

Selain itu, ia menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin nyata. data menunjukan bahwa suhu rata-rata udara Indonesia meningkat 0,8 derajat Celsius dalam dua dekade terakhir, disertai peningkatan risiko kesehatan, cuaca ekstrem, dan polusi udara.

Eddy juga menyinggung krisis sampah sebagai bagian dari masalah lingkungan nasional. Ia menunjukkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa 60% sungai di Indonesia mengalami pencemaran berat akibat sampah domestik dan plastik.

Dalam sesi akhir, Eddy mengaitkan isu transisi energi dengan konstitusi. Menurutnya Indonesia harus kembali pada Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 sebagai dasar hukum hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan tata kelola energi berkeadilan.

Program ditutup dengan sesi dialog interaktif antara mahasiswa dan pemateri, yang membahas peluang kebijakan energi, kesiapan generasi muda, serta arah pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (RK)

Bandung, UPI — Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi tuan rumah kegiatan Seminar Kebangsaan bertema “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim”, yang digelar di Auditorium Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) UPI, Selasa (2/12). Kegiatan ini merupakan bagian dari program MPR RI Goes to Campus, yang rutin dilaksanakan untuk mendekatkan lembaga legislatif kepada kalangan mahasiswa.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu UPI, Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA., dalam sambutannya Prof. Vanessa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil ketua MPR RI di kampus UPI. “Suatu kehormatan bagi kampus tercinta kami karena sivitas akademika UPI dapat belajar langsung mengenai isu-isu penting seperti perubahan iklim, SDGs, dan transisi energi dari Pimpinan MPR RI,” ujar Vanessa.

Ia menegaskan kepada para peserta seminar bahwa UPI tidak hanya bertugas mencetak pendidik, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang tanggap terhadap isu-isu strategis global. “Kami berharap kegiatan ini memperkuat sinergi antara UPI dan MPR RI dalam menjalankan bagian kita bersama untuk menjaga keberlanjutan bumi,” tambahnya.

Seminar ini menghadirkan Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H., Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama. Dalam presentasinya yang berjudul “Menyambut Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Berkelanjutan: Urgensi Transisi Energi”, Dr. Eddy mengangkat pentingnya peran generasi muda dalam menghadapi tantangan krisis iklim melalui inovasi dan kebijakan energi bersih.

Selain Wakil Rektor I, turut hadir pula Wakil Rektor III dan IV, Dekan FPMIPA, serta jajaran pimpinan universitas lainnya. Seminar juga dihadiri seratusan mahasiswa dan dosen dari berbagai fakultas, menandakan tingginya antusiasme sivitas UPI terhadap isu keberlanjutan dan kebijakan energi nasional.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif, di mana para mahasiswa berkesempatan menyampaikan pertanyaan langsung kepada Dr. Eddy Soeparno mengenai peran legislatif dalam pengendalian perubahan iklim dan transisi energi di Indonesia. (RK)