Bandung, UPI
Hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) perlu menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Persiapan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2027 harus diarahkan pada perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi fokus pembahasan Auditor Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Ludwina Nofrida, S.H., dalam kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), di Auditorium Gedung Pacasarjana UPI, Bandung, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Perencanaan dan Organisasi (Ditrenor) UPI tersebut berlangsung secara hybrid di Auditorium Lantai 7 Gedung Pascasarjana ADB UPI, Bandung. Peserta terdiri atas para pengelola Zona Integritas dari seluruh unit akademik dan kampus UPI di daerah.
Dalam paparannya mengenai tinjauan hasil evaluasi Zona Integritas, Ludwina membahas identifikasi area perbaikan dan strategi penguatan menuju penilaian tahun 2027. Evaluasi tersebut diarahkan untuk membantu unit kerja memahami faktor-faktor yang menyebabkan persyaratan WBK/WBBM belum terpenuhi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah penilaian tidak hanya didasarkan pada nilai total. Setiap area perubahan dan komponen penilaian harus memenuhi batas minimal yang dipersyaratkan. Kesesuaian bukti dukung dengan indikator, kualitas implementasi, serta hasil perbaikan juga menjadi bagian yang diperiksa.
Selain itu, nilai komponen pengungkit yang tinggi belum tentu menjamin suatu unit memperoleh predikat apabila komponen hasil, termasuk survei persepsi antikorupsi, belum memenuhi persyaratan. Karena itu, pengalaman pengguna layanan perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Zona Integritas.
Evaluasi juga perlu menelusuri penyebab rendahnya persepsi antikorupsi, seperti pemahaman masyarakat terhadap biaya resmi, potensi pungutan di luar ketentuan, gratifikasi, benturan kepentingan, hingga efektivitas kanal pengaduan. Hasil survei harus mencerminkan pengalaman pengguna layanan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mempersiapkan evaluasi 2027, terdapat sejumlah langkah yang perlu diperhatikan, meliputi peningkatan kualitas tata laksana dan transformasi digital, penguatan manajemen sumber daya manusia, optimalisasi akuntabilitas kinerja, pengawasan dan pengendalian, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan Zona Integritas juga membutuhkan keterlibatan pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Pimpinan bertanggung jawab menetapkan kebijakan, memberikan keteladanan, melakukan pengawasan berkala, dan memastikan tindak lanjut atas kelemahan yang ditemukan. Sementara itu, Tim ZI perlu mengoordinasikan program, memantau capaian setiap area, serta menyiapkan bukti dukung yang valid dan dapat diuji.
Melalui evaluasi tersebut, UPI diharapkan dapat menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah untuk menghadapi penilaian berikutnya. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada akhirnya ditentukan oleh konsistensi antara komitmen pimpinan, sistem tata kelola, pelaksanaan pelayanan, hasil yang dirasakan masyarakat, dan keberlanjutan perubahan dalam organisasi. (RK/RI)