Bandung, UPI

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dilaksanakan berdasarkan regulasi dan mekanisme evaluasi yang berlaku. Pemahaman terhadap persyaratan, tahapan penilaian, serta kelengkapan bukti dukung menjadi aspek penting bagi perguruan tinggi dalam mempersiapkan unit kerja yang diusulkan.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan yang disampaikan Auditor Ahli Madya sekaligus anggota Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Supriyati, S.I.P., M.Ak., dalam kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), di Auditorium Gedung Pacasarjana UPI, Bandung, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Perencanaan dan Organisasi (Renor) UPI tersebut dilaksanakan secara hybrid di Auditorium Lantai 7 Gedung Pascasarjana ADB UPI, Bandung. Kegiatan diikuti para pengelola Zona Integritas dari seluruh unit akademik dan kampus UPI di daerah.

Dalam paparannya mengenai kebijakan dan mekanisme evaluasi Zona Integritas, Supriyati menguraikan sejumlah landasan regulasi yang menjadi acuan pembangunan dan penilaian ZI. Di antaranya Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2026, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Regulasi tersebut menjadi dasar dalam memahami kerangka pembangunan Zona Integritas, enam area perubahan, komponen penilaian, persyaratan pengusulan, serta mekanisme evaluasi. Pemahaman terhadap perubahan ketentuan diperlukan agar unit kerja dapat menyesuaikan proses pembangunan ZI dengan kebijakan yang berlaku.

Dalam konteks pelaksanaan tahun 2026, proses penilaian melibatkan beberapa tingkatan, mulai dari Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri (TPPTN) atau Tim Penilai LLDikti, TPSK, TPI, hingga Tim Penilai Nasional (TPN). Setiap tahapan memiliki fungsi berbeda dalam memeriksa kelayakan administrasi, hasil evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE), kepatuhan pelaporan harta kekayaan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan.

Pada tahap internal kementerian, TPI yang berada di lingkungan Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam melakukan penilaian LKE sekaligus mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan. Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa unit kerja yang diusulkan telah memenuhi persyaratan dan menunjukkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Supriyati juga menekankan pentingnya memahami bahwa pembangunan ZI bukan sekadar proses pengumpulan dokumen. Bukti dukung harus sesuai dengan indikator penilaian dan menggambarkan pelaksanaan program secara nyata.

Melalui pemahaman regulasi dan mekanisme evaluasi tersebut, para pengelola Zona Integritas di UPI diharapkan dapat mempersiapkan pembangunan ZI secara lebih sistematis, memenuhi persyaratan penilaian, serta memastikan tata kelola dan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas. (RK/RI)