_{Catatan dari Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si., Profesor bidang Sosiologi Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia.}

Mungkin tidak banyak forum kenegaraan yang secara simbolik mempertemukan negara dan kaum intelektual dalam satu ruang dialog yang setara. Taklimat Presiden Republik Indonesia pada 15 Januari 2026 di Istana Kepresidenan Jakarta menjadi salah satu momen penting yang menegaskan bahwa perguruan tinggi dan para guru besar diposisikan sebagai bagian strategis dari arah perjalanan bangsa.

Pada Kamis pagi itu, sejak pukul 09.00 hingga sekitar 12.30 WIB, saya berkesempatan mengikuti Taklimat Presiden Republik Indonesia bersama sekitar 1.200 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta serta para guru besar dari seluruh Indonesia. Saya bersyukur menjadi salah satu profesor yang diundang dari Universitas Pendidikan Indonesia, sekaligus mengikuti forum kenegaraan ini sebagai akademisi dan warga bangsa.

Selama kurang lebih tiga jam, Presiden Republik Indonesia menyampaikan uraian yang panjang, lugas, dan terbuka mengenai satu tahun kerja Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih sebagai fase awal transformasi bangsa. Kabinet yang dilantik pada 1 Oktober 2024 tersebut kini telah berusia lebih dari satu tahun, dan dari paparan Presiden terasa bahwa tahun pertama ini diposisikan sebagai fondasi yang akan menentukan arah Indonesia ke depan.

Presiden mengulas capaian dan progres pembangunan di hampir seluruh sektor strategis, mulai dari pembangunan manusia dan kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan kewilayahan, ketahanan pangan, perekonomian, keuangan negara, perencanaan pembangunan nasional, reformasi birokrasi, politik dan keamanan, hukum dan hak asasi manusia, hingga politik luar negeri. Paparan tersebut, menurut saya, tidak disampaikan sebagai daftar prestasi semata, melainkan sebagai potret kerja negara yang utuh—baik mengenai apa yang telah dicapai maupun hal-hal yang masih harus dibenahi.

Hal yang paling mengesankan adalah keterusterangan Presiden dalam menyebutkan hambatan nyata yang masih dihadapi bangsa ini. Kebocoran anggaran, praktik under-invoicing, korupsi yang belum sepenuhnya dapat ditundukkan, serta situasi geopolitik global yang kian tidak menentu disampaikan secara terbuka. Tidak ada upaya menutup-nutupi persoalan. Justru dari kejujuran tersebut tampak keseriusan negara untuk berbenah.

Di tengah paparan itu, muncul pertanyaan yang mungkin juga ada di benak publik: mengapa pimpinan perguruan tinggi dan para guru besar yang diundang? Jawaban Presiden sangat jelas dan, bagi saya, bermakna. Pimpinan perguruan tinggi dan guru besar dipandang sebagai elit akademik bangsa, kelompok strategis yang diharapkan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran terbaik untuk mengawal sekaligus mengoreksi arah pembangunan nasional.

Dari Universitas Pendidikan Indonesia, forum kenegaraan ini dihadiri oleh Prof. Dr. Didi Sukyadi selaku Rektor; para dekan, yakni Dekan FPIPS, Dekan FPSD, dan Dekan FPBS; Prof. Dr. Dadang Sudana; serta dua orang Staf Khusus Rektor. Kehadiran unsur pimpinan universitas tersebut mencerminkan komitmen institusi untuk terlibat aktif dalam dialog strategis antara negara dan akademia.

Bagi saya pribadi, undangan ini merupakan panggilan moral dan intelektual. Dunia akademik, menurut saya, tidak seharusnya berdiri di menara gading. Ilmu, riset, dan gagasan sebaiknya hadir di ruang-ruang kebijakan agar pembangunan benar-benar bermuara pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Sebagai guru besar di bidang Sosiologi Kewarganegaraan dan Direktur GCC Indonesia, saya memaknai Taklimat Presiden ini bukan sekadar agenda seremonial kenegaraan. Forum ini merupakan ruang dialog simbolik antara negara dan kaum intelektual, sekaligus penegasan bahwa masa depan Indonesia membutuhkan keberanian politik yang ditopang oleh kejernihan akademik.

Saya pulang dari Istana siang itu dengan satu keyakinan yang semakin kuat: Indonesia mungkin hanya akan maju jika negara dan perguruan tinggi berjalan beriringan—saling menguatkan, saling mengingatkan, dan sama-sama berpihak pada kepentingan rakyat. Catatan ini saya bagikan sebagai refleksi pribadi dan pengingat bahwa di balik setiap kebijakan negara, selalu ada ruang kontribusi bagi kita semua, terutama kaum akademisi, untuk ikut menjaga arah perjalanan bangsa.