Bandung, UPI
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Didi Sukyadi, M.A., menegaskan pentingnya penguatan implementasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), penataan sistem Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta penyusunan rencana induk pendidikan nasional sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia secara berkelanjutan pada saat agenda kunjungan kerja Komisi X DPR RI di UPI yang dilaksanakan di Auditorium FPEB Lt. 6 Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung, Jawa Barat. Kamis (9/7/2026).
Menurut Prof. Didi, implementasi PTN-BH perlu dipahami sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Ia menilai masih terdapat persepsi yang kurang tepat bahwa status PTN-BH identik dengan pengurangan dukungan pembiayaan dari pemerintah.
“Esensi utama PTN-BH bukanlah melepaskan perguruan tinggi dari dukungan pemerintah, melainkan memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih luas agar perguruan tinggi mampu mengelola sumber daya secara efektif dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing internasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fleksibilitas tersebut menjadi instrumen penting bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas tata kelola, inovasi, penelitian, hingga pelayanan akademik sehingga mampu menjawab tantangan pendidikan global.
Selain membahas PTN-BH, Prof. Didi juga menyoroti pentingnya Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai fondasi dalam menghasilkan guru profesional yang siap mengajar di sekolah sesuai kebutuhan nasional.
Menurutnya, penyiapan guru harus dilakukan melalui tata kelola yang terintegrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Jumlah lulusan, bidang studi yang dibutuhkan, hingga kualitas kompetensi guru harus dirancang berdasarkan perencanaan yang matang.
Karena itu, Prof. Didi mendukung adanya koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan seperti UPI, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan perguruan tinggi lainnya.
“Kolaborasi tersebut penting agar lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan sistem pendidikan nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rektor UPI menekankan perlunya Indonesia memiliki rencana induk pendidikan nasional yang berorientasi jangka panjang sehingga arah pembangunan pendidikan tidak berubah setiap terjadi pergantian kepemimpinan.
Ia mencontohkan, berbagai program pendidikan di Indonesia kerap berhenti ketika terjadi pergantian pimpinan, padahal program yang baik seharusnya dapat terus dilanjutkan secara konsisten.
Sebagai contoh, ia menyinggung Gerakan Literasi Nasional yang dinilai pernah memberikan dampak positif, namun tidak berlanjut secara optimal setelah terjadi perubahan kepemimpinan.
Prof. Didi membandingkan kondisi tersebut dengan Vietnam yang secara konsisten menjalankan strategi pembangunan pendidikan dan penguatan literasi selama bertahun-tahun. Konsistensi tersebut, menurutnya, berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari capaian Programme for International Student Assessment (PISA) yang lebih baik dibandingkan Indonesia.
“Kualitas sumber daya manusia merupakan hasil dari kebijakan pendidikan yang konsisten. Karena itu, Indonesia memerlukan rencana induk pendidikan nasional yang menjadi pedoman bersama, siapapun pemimpinnya,” tegasnya.
Prof. Didi berharap penyusunan rencana induk pendidikan nasional dapat menjadi agenda prioritas agar pembangunan pendidikan Indonesia berlangsung secara berkesinambungan, terukur, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global.
Melalui penguatan implementasi PTN-BH, pembenahan sistem penyiapan guru, serta kebijakan pendidikan yang berkesinambungan, UPI terus berkomitmen mendukung transformasi pendidikan nasional demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing dunia. (Rija/DN/RK)