Bandung, UPI
Persoalan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah. Dibutuhkan dukungan perguruan tinggi agar setiap program yang dijalankan berbasis riset, pengabdian kepada masyarakat, dan penguatan sumber daya manusia. Semangat inilah yang menjadi fokus Kunjungan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (17/7/2026), di Ruang Rapat Gedung Bumi Siliwangi, Kampus UPI, Bandung.
Kunjungan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., diterima langsung oleh Rektor UPI, Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A., beserta jajaran pimpinan universitas. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan UPI dalam memperkuat sinergi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia melalui implementasi Tridarma Perguruan Tinggi.
Sekda Jawa Barat menjelaskan bahwa pemerintah daerah memerlukan dukungan perguruan tinggi agar berbagai kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pemda memiliki kewajiban menyelesaikan berbagai persoalan konkret di tengah masyarakat. Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki tugas Tridharma. Jadi, ini adalah kolaborasi yang saling melengkapi antara Pemda dan UPI,” ujar Herman Suryatman.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah PROBIDIK GEMA Jabar (Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat) dan KKN Plus yang direncanakan berbobot setara 20 SKS. Menurut Herman, kedua program tersebut tidak hanya memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, tetapi juga membantu masyarakat melalui edukasi mengenai persoalan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga pengelolaan sampah.
“Mahasiswa memiliki kemampuan dan semangat yang besar. Potensi itu harus diaktualisasikan di tengah masyarakat sebagai laboratorium hidup. Karena itu, KKN enam bulan akan memberikan dampak yang sangat besar,” katanya.
Selain pengabdian kepada masyarakat, kedua belah pihak juga sepakat memperkuat kolaborasi riset. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengembangkan penelitian bersama UPI agar setiap kebijakan yang dihasilkan disusun berdasarkan data dan kajian ilmiah.
“Kebijakan publik harus berbasis data dan riset agar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Karena itu kami akan menyinergikan joint research dengan UPI, khususnya terkait berbagai persoalan sosial dan pendidikan di Jawa Barat,” jelas Herman.
Rektor UPI, Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A., menyambut baik penguatan kolaborasi tersebut. Menurutnya, apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa perguruan tinggi harus hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan.
“UPI tidak ingin menjadi menara gading. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kami ingin memberikan dampak nyata dalam membantu mengatasi persoalan pendidikan, pengangguran, maupun berbagai persoalan sosial di Jawa Barat,” ujar Prof. Didi.
Rektor menambahkan, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari berbagai kolaborasi yang telah berjalan sebelumnya, termasuk program KKN Tematik enam bulan yang berfokus pada penanganan stunting dan pengelolaan sampah di wilayah Cekungan Bandung. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, UPI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menunjuk person in charge (PIC) pada setiap bidang kerja sama.
Ke depan, UPI menargetkan keberhasilan implementasi PROBIDIK GEMA Jabar sebagai model kolaborasi yang dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain.
“Jika program ini berhasil, kami siap mengajak perguruan tinggi lain untuk terlibat. UPI ingin membangun model percontohan dan membagikan praktik baik tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas,” kata Prof. Didi.
Melalui penguatan sinergi ini, UPI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap implementasi Tridarma Perguruan Tinggi semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian diharapkan tidak hanya menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di Jawa Barat. Dengan demikian, kemitraan ini menjadi contoh bagaimana perguruan tinggi dan pemerintah dapat berjalan bersama untuk menghadirkan solusi yang berdampak bagi masyarakat, sejalan dengan semangat pendidikan berkualitas dan kolaborasi lintas sektor. (RK/DN/Fauzan)