Bandung, UPI
Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perguruan tinggi tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan dokumen administratif, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola, integritas aparatur, dan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas menjadi instrumen reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya perguruan tinggi berdampak.
Hal tersebut disampaikan Analis SDM Aparatur Ahli Muda sekaligus anggota Tim Penilai Satuan Kerja (TPSK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Zulfahmi, S.E., dalam kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Auditorium Gedung Pacasarjana UPI, Bandung, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Perencanaan dan Organisasi (Renor) UPI tersebut berlangsung secara hybrid di Auditorium Lantai 7 Gedung Pascasarjana ADB UPI, Bandung. Peserta terdiri atas para pengelola Zona Integritas dari seluruh unit akademik dan kampus UPI di daerah.
Dalam paparannya bertajuk Zona Integritas untuk Mendukung Kampus Berdampak, Zulfahmi menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, termasuk perguruan tinggi. Implementasinya membutuhkan keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Ia menguraikan tiga sasaran utama pembangunan Zona Integritas, yakni integritas, pelayanan publik prima, dan kapabilitas organisasi. Ketiganya berkaitan dengan pencegahan korupsi dan penyimpangan kewenangan, peningkatan kepuasan penerima layanan, serta optimalisasi kinerja unit kerja melalui manajemen kinerja yang berkualitas.
Zulfahmi juga menjelaskan bahwa penyusunan program Zona Integritas perlu didasarkan pada target prioritas yang terhubung dengan visi, misi, tujuan, indikator kinerja utama (IKU), serta kebijakan dan strategi unit kerja. Dengan demikian, program yang dilaksanakan memiliki sasaran dan hasil yang dapat diukur.
Salah satu contoh yang disampaikan berkaitan dengan efisiensi studi atau Angka Efisiensi Edukasi (AEE). Perbaikan sistem pelayanan akademik, evaluasi standar operasional prosedur (SOP), serta penyederhanaan proses administrasi menjadi bagian dari upaya menciptakan layanan akademik yang lebih efektif dan mendukung ketepatan waktu kelulusan mahasiswa.
Dalam konteks evaluasi tahun 2026, Zulfahmi memaparkan mekanisme seleksi berjenjang pembangunan Zona Integritas. Dari 383 usulan yang masuk melalui Inspirasidikti, sebanyak 250 usulan menjadi objek penilaian TPSK setelah melalui penyaringan nilai ambang batas dan kepatuhan LHKPN. Selanjutnya, 90 unit dinyatakan layak diusulkan kepada TPI dan menghasilkan 55 unit yang layak diteruskan kepada Tim Penilai Nasional (TPN).
Melalui evaluasi tersebut, pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadi bagian dari sistem kerja dan budaya organisasi perguruan tinggi. Keberhasilannya tidak semata-mata diukur melalui predikat WBK/WBBM, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan manfaat pelayanan yang dirasakan masyarakat. (RK/RI)