Bandung, UPI — Ekonomi kerakyatan kembali ditegaskan sebagai jalan utama untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Hal itu mengemuka dalam paparan Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S., Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang menekankan peran vital koperasi dan UMKM dalam pembangunan nasional dalam acara Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan yang digelar di Gedung Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Jumat (26/9).

Menurut Prof. Eeng, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. “Ekonomi kerakyatan bukan hanya konsep, melainkan manifestasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ia mengutamakan kebersamaan, gotong royong, serta pemerataan hasil pembangunan,” ungkapnya.

Dalam kerangka pembangunan nasional, visi Asta Cita menjadi fondasi strategis. Delapan komitmen itu mencakup penguatan ideologi Pancasila, pembangunan sumber daya manusia unggul, hilirisasi industri, pembangunan dari desa, hingga penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Kemandirian ekonomi bangsa bergantung pada pemerataan dan pemberantasan kemiskinan secara berkelanjutan,” kata Prof. Eeng.

Koperasi dan UMKM disebut sebagai motor penggerak utama ekonomi rakyat. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan menjadi sumber inovasi ekonomi. Sementara itu, koperasi menegaskan prinsip usaha bersama dan tolong-menolong sebagaimana diwariskan oleh Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta.

Prof. Eeng juga menyoroti gerakan pembangunan 80 ribu Koperasi Merah Putih sebagai strategi revolusioner dalam memperkuat perekonomian nasional. Gerakan ini terinspirasi dari keberhasilan koperasi di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, hingga Jerman.

“Melalui pemberdayaan koperasi yang massif, kita bisa menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” jelasnya.

Dengan integrasi nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan inovasi modern, Prof. Eeng optimistis ekonomi kerakyatan dapat menjadi jalan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. “Ekonomi kerakyatan melalui koperasi bukanlah utopia. Dengan komitmen bersama, ia bisa menjadi realitas yang membanggakan,” tegasnya.

RK (26/9)