Bandung, UPI — Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terus menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat kemandirian institusi melalui pengembangan bisnis strategis di lingkungan kampus. Salah satu wujud konkret dari upaya tersebut ditandai dengan Grand Launching Indomaret Point yang berlokasi di Dormitory UPI, Bandung (7/1/2026).

Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen UPI dalam mengoptimalkan aset universitas sekaligus menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan sivitas UPI. Kehadiran Indomaret Point tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penunjang, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi kampus.

Direktur Direktorat Bisnis UPI, Dr. Ida Farida Adi Prawira, S.E., M.Si., CFP., menyampaikan bahwa kerja sama dengan Indomaret merupakan langkah strategis dalam mendukung ekosistem bisnis UPI yang terus berkembang.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat UPI sangat luar biasa. Ini menjadi indikator bahwa pengembangan bisnis kampus mendapat dukungan penuh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Ida menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan tidak berhenti di satu titik. UPI memiliki aset yang tersebar di berbagai lokasi strategi yang berpotensi dikembangkan melalui kolaborasi dengan mitra bisnis profesional.

Rektor UPI, Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A., dalam sambutannya menekankan bahwa sinergi bisnis seperti ini memberikan manfaat ganda bagi universitas. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi kampus, kehadiran Indomaret Point juga meningkatkan kenyamanan dosen dan mahasiswa dalam beraktivitas.

“Dengan jumlah mahasiswa UPI yang mencapai puluhan ribu, pengembangan bisnis kampus memiliki potensi besar. Ini bukan sekadar usaha komersial, tetapi bagian dari strategi kesejahteraan dan penguatan ekosistem pendidikan,” jelas Rektor.

Rektor juga menyoroti efek berantai (multiplier effect) dari pengembangan bisnis kampus, mulai dari meningkatnya aktivitas mahasiswa, optimalisasi fasilitas dormitory, hingga potensi kerja sama lanjutan seperti magang mahasiswa dan dukungan beasiswa.

Kehadiran Indomaret Point di Dormitory UPI menjadi simbol bahwa UPI melesat sebagai universitas yang adaptif, mandiri, dan progresif, tidak hanya unggul dalam tridarma perguruan tinggi, tetapi juga cakap dalam mengelola potensi ekonomi demi keberlanjutan institusi dan kesejahteraan sivitas UPI. (CS)

oleh

Cecep Darmawan

Guru Besar dan Dekan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

AKHIR 2025 publik dikejutkan hasil tes kemampuan akademik (TKA) jenjang SMA yang menunjukkan rata-rata nilai mata pelajaran wajib berada pada level yang relatif rendah. Hasil TKA itu menuai perdebatan di kalangan publik secara luas. Apakah itu potret kegagalan sistem pendidikan nasional? Atau sekadar anomali teknis dalam pelaksanaan asesmen?

Namun, dalam perspektif yang lebih jernih dan konstruktif, data tersebut sejatinya bukan sekadar kabar buruk, melainkan potret objektif yang memaksa kita becermin secara jujur. Pendidikan Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, tetapi sekaligus memiliki peluang besar untuk berbenah secara sistemis.

Di satu sisi, hasil TKA 2025 dapat dibaca sebagai alarm keras bahwa berbagai kebijakan, program, dan praktik pendidikan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Namun, di sisi lain, data itu justru membuka ruang refleksi yang sehat untuk memperbaiki arah pembangunan pendidikan secara lebih berbasis bukti (evidence based policy).

Dalam konteks itulah, resolusi pendidikan 2026 menjadi krusial. Bukan sekadar respons reaktif, melainkan langkah strategis untuk menata ulang fondasi pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Secara teknokratik, pembangunan pendidikan di Indonesia sejatinya tidak kekurangan arah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pendidikan ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Arah besar yang ditetapkan sangat jelas, yakni terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata. Indikator capaiannya pun dirumuskan secara komprehensif, mulai rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun, harapan lama sekolah (HLS), hasil pembelajaran yang diukur melalui skor PISA dan asesmen nasional, hingga angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.

TANTANGAN PENDIDIKAN KE DEPAN

Akan tetapi, jika berbagai indikator capaian pembangunan pendidikan tersebut ditarik ke dalam realitas empiris saat ini, tentu masih menunjukkan sejumlah tantangan. Dalam aspek capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 15 tahun ke atas, secara nasional berdasarkan data BPS RI (2025) pada 2025 sebesar 9,41. Angka itu menandakan bahwa secara rata-rata penduduk Indonesia usia di atas 15 tahun baru menyelesaikan pendidikan setara SMP.

Begitu pun, dengan angka harapan lama sekolah (HLS) secara nasional berdasarkan data BPS RI (2025) pada 2025 masih sebesar 13,30. Angka itu menandakan bahwa secara peluang, generasi muda Indonesia baru berpotensi menamatkan pendidikan formal setara diploma satu (D-1).

Kondisi itu memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan pembangunan pendidikan dan realitas partisipasi pendidikan masyarakat.

Situasi tersebut semakin diperparah rendahnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi.

Berdasarkan data BPS RI (2025), pada 2025 angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK PT) di Indonesia masih begitu rendah, yakni sebesar 32,89. Dalam konteks persaingan global yang semakin berbasis pengetahuan dan inovasi, angka itu jelas menjadi tantangan serius bagi agenda Indonesia emas 2045 yang ditopang pendidikan.

Dari sisi kualitas hasil pembelajaran, tantangan yang dihadapi Indonesia juga tidaklah mudah. Dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 pun, skor Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia. Rata-rata skor PISA 2022, Indonesia berada di angka 369 poin, lebih rendah jika dibandingkan dengan Thailand (394), Malaysia (404), Vietnam (468), dan Singapura yang melesat jauh dengan skor 560. Fakta itu menunjukkan persoalan pendidikan Indonesia bukan hanya soal akses dan partisipasi, melainkan juga menyangkut kualitas pembelajaran.

Dalam aspek hasil pembelajaran lainnya, hasil nilai TKA jenjang SMA pada 2025 masih relatif rendah. Sebagaimana dilansir dari Media Indonesia (2025) bahwa rata-rata nilai TKA bahasa Inggris di angka 24,93, matematika 36,10, dan bahasa Indonesia 55,38.

Oleh karenanya, berbagai angka makro pendidikan di atas menjadi tantangan pendidikan ke depan yang harus segera dibenahi untuk mencapai Indonesia emas 2045.

RESOLUSI KE DEPAN

Berbagai indikator makro pendidikan tersebut, jika dibaca secara utuh, menegaskan Indonesia tengah menghadapi tantangan struktural dalam pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, resolusi pendidikan ke depan, khususnya memasuki 2026, diharapkan dapat mengevaluasi secara objektif indikator capaian pembangunan pendidikan pada tahun sebelumnya.

Dibutuhkan evaluasi objektif dan political will untuk melakukan terobosan kebijakan (breakthrough policy) yang mampu mengakselerasi peningkatan kualitas sekaligus kuantitas pendidikan nasional.

Resolusi pendidikan 2026 harus dimulai dari konsistensi pemerintah terhadap arah, tujuan, dan sasaran pembangunan pendidikan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045. Konsistensi itu penting agar kebijakan pendidikan tidak terus berubah mengikuti dinamika jangka pendek, tetapi bergerak dalam satu garis panjang pembangunan nasional.

Selain itu, kebijakan dan program pendidikan ke depan harus bersifat inklusif, komprehensif, sistematis, dan partisipatif serta berkelanjutan. Pendidikan tidak boleh hanya dirancang dari menara gading birokrasi, tetapi harus melibatkan guru, dosen, orangtua, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat pendidikan.

Lebih dari itu, kebijakan pendidikan harus berbasis akademik dan bukti empiris, atau evidence based policy, sehingga tidak terlebih dahulu melakukan coba-coba (trial and error) atau testing the water kebijakan pendidikan.

Tahun 2026 juga menuntut adanya terobosan kebijakan yang nyata. Terobosan itu tidak hanya bersifat parsial dan sektoral, tetapi juga secara komprehensif membenahi berbagai problematika pendidikan yang ada di Indonesia dari hulu ke hilir.

Salah satu agenda krusial yang dinantikan pada 2026 ialah pembentukan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan metode kodifikasi yang saat ini tengah bergulir.

RUU Sisdiknas metode kodifikasi itu diharapkan mampu menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai regulasi pendidikan yang selama ini terfragmentasi dan tumpang tindih. Lebih dari sekadar produk hukum, RUU itu diharapkan menjadi kompas regulasi yang menavigasi seluruh kebijakan dan program pendidikan nasional.

Jika disahkan pada 2026, RUU Sisdiknas kodifikasi berpotensi menjadi fondasi kuat untuk menuntaskan problem regulasi pendidikan, sekaligus membuka ruang bagi inovasi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Dengan kerangka hukum yang jelas dan konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan indeks pendidikan nasional dan memperkuat daya saing globalnya.

Pada akhirnya, resolusi pendidikan 2026 harus dibangun dengan optimisme yang rasional. Data dan angka memang menunjukkan tantangan besar, tetapi justru di sanalah letak peluang perubahan. Pendidikan Indonesia tidak sedang berada di ujung jalan buntu, tetapi di persimpangan penting untuk menentukan arah masa depan.

Dengan keberanian melakukan refleksi dan evaluasi, konsistensi menjalankan rencana pembangunan pendidikan, dan kesungguhan menghadirkan terobosan kebijakan, pendidikan Indonesia diharapkan dapat melompat dari paradigma lama yang bersifat business as usual menuju paradigma pembangunan pendidikan yang transformatif, yang berdampak pada perubahan kualitas dan mutu pendidikan. Dari sanalah, mimpi besar Indonesia emas 2045 menemukan pijakan yang nyata.

(Artikel ini sudah dimuat di Harian Media Indonesia pada tanggal 06/01/2026 – https://mediaindonesia.com/opini/846790/resolusi-pendidikan-2026)

Penandatanganan Kontrak Kinerja Perguruan Tinggi Berdampak Tahun 2026 di laksanakan di  graha kementerian oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta. Secara garis besar, kegiatan ini merupakan titik awal langkah berkomitmen untuk mewujudkan kinerja pengelola pendidikan tinggi  yang efektif, transparan, dan akuntabel berbasis hasi. Dari pihak UPI, kontrak kinerja ditandatangani oleh Rektor Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A., sedangkan dari pihak Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D.

Kontrak kinerja memuat lampiran sasaran program dan indikator kinerja utama UPI, yang mencakup aspek talenta, inovasi, kontribusi kepada masyarakat, dan tata kelola berintegritas. Pihak pertama, yaitu Rektor, menyatakan kesediaan memenuhi target kinerja yang tercantum dalam lampiran, sementara pihak kedua dari kementerian berkewajiban melakukan pendampingan dan evaluasi serta memberikan apresiasi maupun teguran atas capaian UPI. Dokumen juga menegaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target akan menjadi tanggung jawab pimpinan universitas.

Kontrak kinerja universitas berisi juga sejumlah indikator spesifik, antara lain persentase mahasiswa pascasarjana, mahasiswa internasional, dan dosen berpendidikan doktor, serta target publikasi internasional artikel Top Tier dan Q1. UPI juga menargetkan peningkatan posisi dalam pemeringkatan internasional seperti QS World University Ranking dan THE Impact Ranking, yang menjadi tolok ukur daya saing global universitas. Selain itu, terdapat indikator pendapatan non-tuition, termasuk porsi dana penelitian dan hibah eksternal terhadap total pendapatan UPI.

Kontrak kinerja menempatkan kontribusi universitas kepada masyarakat sebagai salah satu pilar utama, antara lain melalui alokasi pendapatan untuk program peningkatan layanan publik, riset, upgrading dosen, dan penguatan laboratorium. Aspek tata kelola berintegritas tercermin dalam pengaturan penggunaan dana dan strategi peningkatan kesejahteraan dosen, yang diharapkan mendukung tercapainya standar kualitas pendidikan tinggi yang lebih baik. Melalui indikator-indikator tersebut, UPI diarahkan menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi. Tentunya, penandatanganan ini menjadi langkah penting bagi UPI untuk mengakselerasi transformasi menuju universitas berkelas dunia yang tetap berpijak pada penguatan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (VS)

Bandung, UPI — Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menerima kunjungan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Malaysia dalam rangka program kolaborasi internasional bertajuk International Volunteering Programme 3.0 – Kolaborasi Mahasiswa Bersama Masyarakat “Mesra”. Rombongan diterima di Gedung Rektorat UPI, Senin (5/1), oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis UPI, Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd., di ruang rapat Gedung Rektorat.

Program kolaborasi ini melibatkan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) sebagai inisiator, serta Universiti Malaysia Terengganu dan Universiti Teknologi Petronas, yang berkolaborasi bersama mahasiswa UPI sebagai tuan rumah.

Prof. Yudi Sukmayadi menyambut baik kehadiran rombongan mahasiswa Malaysia tersebut dan menilai kolaborasi internasional ini sebagai langkah strategis dalam pembinaan kepemimpinan mahasiswa di tingkat global.

“Kegiatan Kolaborasi Mesra Internasional ini menjadi sesuatu yang sangat baik, tidak hanya sebagai silaturahmi internasional, tetapi juga diharapkan dapat menghasilkan formulasi pembinaan kepemimpinan mahasiswa di level internasional,” ujar Prof. Yudi

Ia menambahkan, program ini sejalan dengan visi UPI dalam menyiapkan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan serta mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Rombongan mahasiswa Malaysia dipimpin oleh Prof. Madya Ts. Dr. Che Ghani bin Che Kob, Chief/Principal Off-Campus Residential College Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim, Perak, Malaysia. Ia menjelaskan bahwa Mesra dalam bahasa Melayu berarti mahasiswa bersama masyarakat, yang menjadi roh utama program ini.

“Program Kolaborasi Mesra ini adalah kegiatan internasional berbasis sukarelawan atau pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dari berbagai universitas untuk terlibat bersama masyarakat,” jelas Che Ghani

Menurutnya, UPI dipilih sebagai mitra karena memiliki karakteristik yang serupa dengan UPSI serta hubungan kerja sama yang telah terjalin lama. Program ini merupakan seri ketiga dan sebelumnya telah dilaksanakan di Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penguatan Pengabdian dan Benchmark Kemahasiswaan

Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI, Prof. Dr. Siti Nurbayani K, M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini dikemas sebagai program volunteer internasional yang dipadukan dengan aktivitas ilmiah dan pengembangan kepemimpinan mahasiswa.

“Program ini melibatkan mahasiswa dari UPSI, Universiti Malaya Terengganu, Universiti Teknologi Petronas, dan UPI untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan volunteer, diskusi ilmiah, serta kunjungan kelembagaan sebagai bagian dari benchmarking pengelolaan kemahasiswaan,” ujar Siti Nurbayani

Ia menambahkan, rangkaian kegiatan meliputi diskusi dosen, interaksi antarmahasiswa lintas negara, serta kegiatan bakti sosial di masjid-masjid sekitar kampus UPI. Total rombongan dari Malaysia berjumlah 22 orang, terdiri atas 17 mahasiswa dan sisanya dosen serta ofisial pendamping.

Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Program International Volunteering Programme 3.0 – Kolaborasi Mesra turut berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penguatan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi lintas negara dan institusi pendidikan tinggi, serta SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) melalui keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman internasional, tetapi juga didorong untuk menjadi agen perubahan yang memiliki kepedulian sosial, perspektif global, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

UPI berharap kolaborasi internasional ini dapat terus berlanjut dan menjadi model praktik baik pengembangan kemahasiswaan berbasis pengabdian dan kemitraan global. _(RK)

Bandung, UPI

Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (SPs UPI) menggelar seminar dan workshop bertajuk “Workshop AI Literacy untuk Guru: Penerapan AI dan Teknologi Imersif untuk Merancang Pembelajaran Inovatif”. Kegiatan ini berlangsung di GH Universal Hotel, Bandung, pada Sabtu (20/12/2025).

Acara ini diikuti oleh para alumni dan mahasiswa PPG yang antusias mendalami integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan teknologi mutakhir dalam dunia pendidikan.

Workshop dibuka oleh Sekretaris PPG SPs UPI yang menekankan pentingnya penguasaan teknologi bagi para pendidik. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi bahwa literasi AI bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi guru agar tetap relevan di era digital.

Hadir sebagai narasumber, dua pakar dari Program Studi Pendidikan IPA UPI, yaitu Ai Nurlaelasari Rusmana, M.Ed. dan Hanna Nurul Husna, M.Pd. Keduanya memaparkan materi komprehensif mengenai pemanfaatan aplikasi AI sebagai alat bantu persiapan materi hingga platform pembelajaran interaktif yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa.

Selain kecerdasan buatan, para peserta diperkenalkan dengan konsep teknologi imersif, seperti Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR). Teknologi ini diproyeksikan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih nyata, menarik, dan efektif bagi peserta didik.

Sesi yang paling dinanti adalah sesi praktik mandiri. Pada tahap ini, para guru dan calon guru diberikan kesempatan langsung untuk mencoba berbagai perangkat lunak (tools) AI guna merancang desain pembelajaran inovatif. Diskusi kolaboratif tampak hidup saat peserta mulai mengembangkan ide-ide kreatif untuk diterapkan di ruang kelas masing-masing.

“Workshop ini sangat bermanfaat. Kami mendapat wawasan baru tentang bagaimana memanfaatkan AI untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital,” ujar salah satu peserta workshop.

Kegiatan yang diselenggarakan secara gratis ini juga memberikan fasilitas berupa sertifikat dan konsumsi bagi seluruh peserta sebagai bentuk dukungan universitas terhadap pengembangan profesionalisme guru.

Melalui penyelenggaraan workshop ini, UPI kembali membuktikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan membekali para pendidik melalui keterampilan teknologi terkini, diharapkan proses transformasi pendidikan di Indonesia dapat berjalan lebih akseleratif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (Diana Rochintaniawati)