Bandung, UPI

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna secara resmi melantik Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Audit periode 2025-2030. Jumat (24/10) di auditorium FPEB Lt. 6 Kampus UPI Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung.

Pimpinan dan Komite Audit periode 2025-2030 yang dilantik diantaranya Prof. Dr. Disman, M.S., sebagai Ketua Komite dan Anggota Komite Risiko, Prof. Dr. Drs. R. Boyke Mulyana, M.Pd sebagai Sekretaris Komite dan Anggota Komite Risiko, Dr. Arie Pratama, S.E., M.Ak., CPSAK, CPMA, CertIFR, CertIPSAS, CPA, CACP, sebagai Anggota Komite, Dr. Asep Kuniawan, S.Pd., M.Pd sebagai Anggota Komite dan Dr. Eka Surachman, S.Si., M.T. sebagai Anggota Komite.

Dalam kesempatan tersebut Nanan Soekarna menyampaikan bahwa sebagai organ tertinggi di UPI, Majelis Wali Amanah memiliki peran paling bertanggung jawab di bidang non-akademis. Jadi MWA ini harus berperan, bertanggung jawab terhadap bidang non-akademis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Kita ingin berharap bahwa MWA ini bisa berperan lebih untuk bisa menunjukkan tanggung jawab dan perannya sebagai organ tertinggi yang paling bertanggung jawab. Bukan yang paling berhak, yang paling punya kewenangan, tapi justru harus yang paling bertanggung jawab” ujarnya

Lebih lanjut dikatakan Nanan, tugas Komite Audit adalah mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal. Oleh karena itu, peran Komite Audit berfungsi sebagai mitra, dan ikut membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh universitas. Oleh karena itu, kita butuh Komite Audit. Nanti ada Komite Risiko juga untuk bisa tadi mengecek tentang bagaimana proses berjalan. Management, leadership, akademik, dan sebagainya. Sehingga punya standar.

Ia mengajak semua sivitas akademika, termasuk alumni tentunya untuk kolaborasi, sinergi, konteksnya untuk membesarkan UPI ini, melasat, gemilang. Itu penting buat kita. (DN/Ratih)

Oleh

Suwatno

Guru Besar Komunikasi Organisasi

Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pendidikan Indonesia

Dalam sebulan terahir, sejak Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan, ruang publik riuh membicarakan bukan hanya arah kebijakannya, tetapi juga gaya komunikasinya yang dianggap “koboi”. Ia menunjukkan ekspresi tegas, blak-blakan, kadang tanpa basa-basi diplomatis. Di tengah kultur birokrasi yang kerap berhati-hati, apalagi jika dibandingkan dengan Menteri keuangan sebelumnya, gaya komunikatif seperti ini terasa kontras. Namun di baliknya ada dimensi menarik yang justru patut diapresiasi: transparansi dan autentisitas.

Dalam teori komunikasi publik, gaya bicara yang terbuka dan faktual sering kali menjadi fondasi bagi trust building. Komunikasi kepemimpinan yang karismatik dan transparan kerapkali dapat berpengaruh positif terhadap keterbukaan terhadap perubahan (openness to change), terutama ketika kepercayaan organisasi menjadi mediator utama. Artinya, publik cenderung lebih siap menerima kebijakan baru ketika pemimpinnya bicara apa adanya.

Hal ini tercermin dalam cara Purbaya menjelaskan kebijakan fiskal atau pengendalian inflasi. Ia tidak bersembunyi di balik jargon teknokratik, melainkan menyampaikan kalkulasi fiskal dengan bahasa konkret, bahkan kadang disertai analogi yang tajam. Gaya itu menciptakan dua efek komunikasi sekaligus: pertama, menghilangkan jarak psikologis antara pemerintah dan publik; kedua, menghidupkan kembali sense of accountability di tengah kelelahan publik terhadap jargon ekonomi yang kerap tidak membumi.

Namun gaya seperti ini tidak lepas dari kontroversi. Sebagian kalangan menilai Purbaya terlalu keras, kurang politis. Padahal dalam teori authentic leadership sebagaimana dikemukakan oleh Bruce Avolio dan William Gardner (2005), keautentikan seorang pemimpin justru ditandai oleh kemampuan untuk berbicara jujur tanpa kehilangan empati terhadap pendengar. Dengan kata lain, komunikasi autentik bukan tentang keras atau lembut, melainkan tentang konsistensi antara pikiran, kata, dan tindakan. Dalam konteks ini, gaya “koboi” Purbaya bisa dibaca bukan sebagai arogansi, tetapi sebagai manifestasi kejujuran epistemik: keberanian menyebut fakta sebagaimana adanya.

Salah satu contoh nyata keberanian komunikatif Purbaya muncul ketika ia secara terbuka mengkritik rekan-rekan sejawat di kabinet. Kritik itu bukan diarahkan kepada oposisi, melainkan kepada sesama pejabat pemerintah, suatu tindakan yang jarang dilakukan di lingkungan birokrasi yang hierarkis. Bahkan ia juga pernah menegur secara terbuka beberapa pejabat eselon I di Kementerian Keuangan yang dianggapnya “terlalu konservatif” dalam pengelolaan belanja kementerian.

Dalam konteks teori komunikasi kepemimpinan, tindakan seperti itu merefleksikan courageous communication, yakni sebuah bentuk keberanian moral dalam menyampaikan kebenaran meskipun berisiko terhadap kenyamanan hubungan birokratik. Dalam hal ini, transparansi menyumbang hampir separuh variabel yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Maka gaya komunikasi Purbaya dapat dianggap bukan sekadar public speaking, tetapi bentuk arsitektur kepercayaan publik (trust architecture). Dengan membuka data ekonomi, menjelaskan logika kebijakan secara rasional, dan tak segan mengakui risiko fiskal, ia sedang membangun kepercayaan relasional yang berbasis kejujuran informasi, bukan pencitraan.

Namun teori komunikasi kepemimpinan modern juga mengingatkan bahaya dari keautentikan yang tidak dikelola dengan konteks. Katja Einola dan Mats Alvesson (2021) mengingatkan bahwa kejujuran tanpa sensitivitas sosial bisa menimbulkan resistensi, bahkan alienasi. Dalam konteks Indonesia yang sarat eufemisme birokratik, transparansi bisa dibaca sebagai keberanian, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma komunikasi kekuasaan yang cenderung menjaga harmoni simbolik.

Komunikasi Membumi

Dalam komunikasi politik kontemporer, publik semakin mendambakan figur yang lebih menampilkan gaya komunikasi membumi, riil dan kredibel. Dalam hal ini, Purbata berbicara dengan data, berdialog dengan kejelasan, dan mempertahankan posisi dengan argumen. Dalam istilah sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, ia menampilkan kesadaran tentang realitas (consciousness of reality), yakni kemampuan melihat dan memahami realitas secara kritis, reflektif, dan empiris, terlepas dari bias ideologis atau kepentingan kelasnya. Ini adalah kesadaran yang realistis terhadap kondisi sosial yang sebenarnya, bukan kesadaran yang terdistorsi oleh ideologi, dogma, atau utopia.

Di saat banyak pejabat memilih aman dengan bahasa seragam, Purbaya tampil sebagai antitesis: jujur, kalkulatif, dan berani menanggung konsekuensi dari pernyataannya sendiri. Gaya ini mengingatkan pada apa yang disebut Jürgen Habermas sebagai tindakan komunikatif: komunikasi yang bertujuan mencapai pemahaman bersama (mutual understanding), bukan sekadar memanipulasi opini publik. Ketika publik merasakan koherensi antara kata dan kebijakan, muncul optimisme baru bahwa pemerintah mampu berbicara seperti manusia biasa, bukan sekadar institusi yang dingin dan formal.

Namun efektivitas gaya seperti ini tetap bergantung pada konteks dan kontinuitas. Autentisitas yang hanya episodik akan mudah ditafsirkan sebagai teatrikal. Oleh karena itu, tantangan terbesar Purbaya bukan sekadar mempertahankan ketegasan, melainkan menjaga konsistensi kepercayaan, bahwa setiap pernyataan publik selaras dengan arah kebijakan dan hasilnya di lapangan. Kepercayaan publik, sebagaimana diingatkan Fukuyama (1995) dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, dibangun bukan oleh retorika, melainkan oleh konsistensi perilaku institusional.

Gaya komunikasi yang “koboi”, jika disertai transparansi dan kejujuran intelektual, justru bisa menjadi energi baru bagi birokrasi ekonomi Indonesia. Dalam masyarakat yang terlalu lama dijejali eufemisme politik, keberanian berkata apa adanya bisa memulihkan rasionalitas publik. Dalam arti ini, Purbaya bukan sekadar teknokrat. Hari ini ia sedang memperkenalkan etika baru dalam komunikasi kekuasaan: lugas tapi beralasan, kritis tapi bertanggung jawab, keras tapi jernih. Gaya seperti ini mungkin menimbulkan gesekan, tetapi justru di situlah perubahan sering lahir.

Opini ini sudah fimuat di harian Pikiran Rakyat, Selasa 21 Oktober 2025

Bandung,  24 Oktober 2025 – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menerima kunjungan benchmarking dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta di Ruang Rapat Partere, UPI, Bandung.

Dalam sambutan pembukanya, Prof. Dr. Ahmad Yani, M.Si., Direktur Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan, dan Metamesta UPI, menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim UIN Sunan Kalijaga. Ia menekankan pentingnya kegiatan semacam ini sebagai sarana berbagi praktik baik dan memperkuat jejaring antarinstitusi pendidikan tinggi.

“Kami menyambut baik kunjungan ini. Semoga menjadi ajang silaturahmi yang produktif dan membuka peluang kolaborasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Prof. Yani.

Delegasi UIN Sunan Kalijaga yang dipimpin Idan Ramdani, S.Sos., M.A., menyampaikan tujuan kunjungan mereka adalah untuk belajar dari pengalaman UPI dalam pengelolaan berbagai program akademik, termasuk Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), skema Fast Track, dan pengembangan kelas internasional. “Kami datang bukan hanya untuk bertukar informasi, tetapi juga untuk mempererat hubungan antarperguruan tinggi,” ungkapnya.

Pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut diawali dengan pemutaran video profil UPI dan dengan penyerahan cinderamata sebagai simbol persahabatan akademik. (CS)

Sumedang, UPI — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Sumedang. Tiga mahasiswa Program Studi Industri Pariwisata angkatan 2023 — Romy Tri Prasatiyo, Maulana Inzi Arrozy, dan Awal Gilang Fawaz — berhasil meraih Juara 2 Nasional dalam kategori Video Kreatif pada ajang World Tourism Day Competition 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan (P2PAR) Institut Teknologi Bandung.

Kompetisi yang berlangsung pada 2–16 Oktober 2025 ini mengusung tema “Go Harmony, Go Green: Keseimbangan Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi dalam Pariwisata”. Tema tersebut sejalan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) serta SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Video karya tim UPI Sumedang menyoroti praktik pariwisata lokal yang ramah lingkungan serta memberdayakan masyarakat. Melalui visual dan narasi kreatif, mereka menegaskan bahwa generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya sekaligus menjadi kado istimewa bagi perayaan Dies Natalis UPI ke-71.

Direktur UPI Kampus Sumedang, Dr. Indra Safari, M.Pd., menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

“Keberhasilan ini mencerminkan semangat, dedikasi, dan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi dinamika industri pariwisata global. Lebih dari itu, pencapaian ini menjadi bukti konkret bahwa UPI Kampus Sumedang mampu melahirkan insan muda yang unggul dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Industri Pariwisata, Koordinator Kemahasiswaan, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dalam mengharumkan nama universitas.

“Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berkarya, berinovasi, dan melesat bersama UPI Gemilang,” tambahnya.

Keikutsertaan mahasiswa UPI dalam ajang nasional ini menunjukkan komitmen kampus untuk mendukung Program UPI Berdampak, khususnya dalam pengembangan potensi mahasiswa di bidang kreativitas, teknologi, dan pariwisata berkelanjutan. Melalui semangat kolaboratif dan inovatif, UPI terus berupaya menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi dan pembangunan nasional.

_{Kontributor: Humas UPI di Sumedang}

Bandung, UPI

Mengumpulkan para peneliti dari berbagai kalangan dalam UPI INNOVATION EXPO & SEMINAR 2025 adalah ide terbaik untuk program hilirisasi inovasi pendidikan. Hadirnya para akdemisi, kemudian dari Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan Pemerintahan diharapkan dapat mengembangkan kreasi inovasi secara akademis melalui riset yang pengembangannya oleh kampus/akademisi, namun ada satu bagian yang belum tersentuh yaitu komunitas masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak., dalam sesi wawancara usai memberikan paparannya dalam seminar pada acara UPI INNOVATION EXPO & SEMINAR 2025 di Gedung Ahmad Sanusi, Kampus UPI Bumi Siliwangi, Jalan Dr. Setiabudi No. 229, pada Selasa (21/10/2025).

“Kegiatan ini sudah cukup bagus, namun perlu adanya kerja sama dengan komunitas masyarakat, karena penggunanya adalah masyarakat. Masyarakat yang terkait dengan pendidikan adalah sekolah, di dalamnya ada komunitas guru, MGMP, MKKS, dan lainnya,” ungkapnya.

Pemerintah harus menangkap peluang ini, kita tidak bisa sendiri dalam melakukannya, ujarnya. Pemerintah harus bekerja sama dengan para akademisi dari perguruan tinggi. Caranya adalah dengan memberikan dukungan dalam berbagai bidang seperti anggaran maupun regulasi. Pemerintah perlu melakukan kolaborasi, khususnya dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), karena UPI memiliki memiliki fakultas pendidikan yang mampu mengkreasikan inovasi secara akademis dengan mengembangkannya dalam kegiatan penelitian.

Lebih lanjut diungkapkan, bahwa bisnis dan industri jika tidak ada bisnis yang menjalaninya maka tidak akan sustain. Dunia Usaha dan Dunia Industri harus bisa membawa itu, membawa untuk meningkatkan bisnisnya sehingga bisa digunakan oleh masyarakat.

Bisnis dalam dunia pendidikan jangan sampai memberatkan pihak masyarakat sekolah (guru, siswa, atau orang tua). Saat ini banyak inovasi-inovasi pendidikan yang memanfaatkan sekolah (guru, siswa) untuk “membeli” inovasinya, ungkapnya lagi. Namun diharapkan, “penjualan” inovasi tersebut tanpa mengharuskan mereka membayar. Nah yang membayarnya bisa saja sponsor atau dari industri, lembaga donor, pemerintah, ataupun pihak lainnya.

Ditegaskannya,”Tidak boleh terjadi industrialisasi inovasi kepada sekolah dengan menjualnya kepada guru atau siswa, kasihan. Industrialisasi inovasi bisa saja tidak terjadi, namun inovasi pendidikan tetap bisa dihilirisasi dengan bantuan industri atau CSR dari NGO.”

Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh para peneliti dari perguruan tinggi memang seharusnya untuk dipamerkan dan disosialisaikan agar berdaya guna. Permasalahannya, ujarnya, Pemerintah tidak bisa meng-endorse suatu merk tertentu, Pemerintah hanya meng-endorse bentuk umumnya. Oleh karena itu dengan diselenggarakannya UPI INNOVATION EXPO & SEMINAR 2025, diharapkan bisa mengundang minat para investor ataupun NGO.   (dodiangga)