Bandung, UPI
Pernahkah Anda merasa kota tempat tinggal Anda semakin panas, macet, dan sering dilanda banjir? Prof. Dr. rer. nat. Nandi, S.Pd., M.T., M.Sc. menegaskan bahwa fenomena ini adalah dampak dari urbanisasi yang tidak teratur. Menurutnya, kota jangan hanya dilihat sebagai kumpulan gedung tinggi, melainkan sebagai sebuah “organisme hidup” yang terus berubah.
Pesan ini menjadi poin utama dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Prof. Nandi sebagai Guru Besar bidang Geografi Perencanaan Wilayah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (8/5/2026). Dalam orasinya yang bertajuk “Geografi Perencanaan Wilayah untuk Kota Berkelanjutan”, ia mengingatkan bahwa kegagalan pemerintah dalam “membaca ruang” bisa berujung pada krisis air, pangan, hingga bencana yang merugikan masyarakat.
Prof. Nandi menyoroti realitas urbanisasi di Indonesia yang sering kali semrawut. Kota-kota besar terus “meluap” ke desa-desa pinggiran (peri-urban), mengubah lahan hijau menjadi pemukiman secara masif tanpa perencanaan yang matang.
“Kota di abad ke-21 ini adalah panggung paradoks. Di satu sisi ia jadi pusat inovasi dan ekonomi, tapi di sisi lain ia menjadi panggung ketimpangan dan krisis lingkungan,” ujar Prof. Nandi di hadapan rapat senat akademik.
Sebagai solusi, Prof. Nandi menawarkan sebuah model baru yang ia sebut Spatially Integrated Regional Planning Framework. Sederhananya, ini adalah “resep” agar perencanaan wilayah tidak lagi dilakukan secara asal-asalan atau sekadar menebak-nebak data.
Model ini terdiri dari lima langkah penting Observasi Spasial: Mengumpulkan semua data mulai dari peta satelit hingga data kesehatan dan sosial penduduk. Diagnosis Spasial: Mengolah data tersebut untuk menemukan “titik panas” masalah, misalnya di mana area yang paling rawan bencana. Desain Kebijakan Terintegrasi: Memastikan aturan tata ruang (RTRW) nyambung dengan kebutuhan perlindungan alam dan layanan publik. Tata Kelola Kolaboratif: Pemerintah, pengusaha, dan warga harus duduk bareng. Penggunaan aplikasi seperti WebGIS atau Dashboard publik sangat penting agar warga bisa mengontrol pembangunan. Pembelajaran Terus-Menerus: Perencanaan wilayah tidak boleh “sekali jadi”, tapi harus terus dievaluasi berdasarkan masukan dari masyarakat.
Prof. Nandi menekankan bahwa geografi tidak hanya soal menghafal nama sungai atau gunung, tetapi tentang bagaimana kita hidup cerdas di atas tanah yang kita tempati. Penggunaan teknologi geospasial (peta digital dan satelit) harus menjadi “bahasa sehari-hari” dalam merumuskan kebijakan.
“Negara yang gagal membaca ruang akan terlambat memahami krisis. Sebaliknya, bangsa yang memiliki kecerdasan spasial akan lebih siap menjaga keadilan untuk anak cucu kita,” tegasnya.
Melalui pengukuhan ini, Prof. Nandi berkomitmen untuk membawa ilmu geografi keluar dari sekadar ruang kelas dan jurnal ilmiah menuju ruang kebijakan publik. Tujuannya satu: mewujudkan kota yang tidak hanya besar, tapi juga manusiawi, adil, dan lestari bagi seluruh warganya. (DN/Rija/RK)