Bandung, UPI— Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data (DSTIPD) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bekerja sama dengan Perkumpulan Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (PPSPI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Urgensi Media Pembelajaran dalam Konteks Kebijakan Nasional” di Ruang Rapat Gedung Pusat Pendidikan Guru (PPG) UPI, Bandung, Sabtu (25/10).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor industri dalam mendorong inovasi serta kebijakan nasional yang mendukung pengembangan media pembelajaran yang relevan dan berkelanjutan.

FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi UPI, Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd., yang menegaskan komitmen UPI dalam mengembangkan media pembelajaran melalui kolaborasi lintas sektor.

“UPI berkomitmen mendukung pengembangan media pembelajaran bersama pemerintah, instansi pendidikan, dan pelaku usaha sarana pendidikan. Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” ujar Prof. Tri Indri.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret sebagai masukan strategis bagi pemerintah dalam pengembangan media pembelajaran nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur DSTIPD UPI, Dr. Cepi Riyana, M.Pd., menyoroti arah kebijakan pemerintah yang selama ini lebih berfokus pada pengembangan media digital.

“Pemerintah saat ini berfokus pada pengembangan media digital untuk meningkatkan mutu pembelajaran, namun akan lebih baik jika diselaraskan dengan pengembangan media non-digital,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa media pembelajaran non-digital tetap memiliki peran penting, terutama dalam menjaga konteks pedagogis dan menjangkau daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi.

“FGD ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan untuk menyeimbangkan transformasi teknologi dengan nilai-nilai dasar pedagogi,” tambahnya.

Diskusi juga membahas sejumlah isu strategis, seperti kesenjangan regulasi, kurangnya dukungan pemerintah, dan belum adanya payung hukum nasional yang mengatur standar, kurasi, serta distribusi media pembelajaran. Peserta juga menyoroti rendahnya hasil Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang menunjukkan masih lemahnya kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains.

Perwakilan PPSPI, Tina Rosdiana, menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif.

“Dengan FGD ini, kita membangun gerakan perubahan dan memastikan anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan dan masa depan yang cerah, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

FGD dihadiri oleh perwakilan dari HIPKIN, APSTPI, APTPI, serta para guru dari berbagai jenjang pendidikan. Para peserta berbagi praktik baik (best practices) dalam penggunaan media pembelajaran dan memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan nasional yang lebih proporsional.

Berbagai riset dan teori pendidikan menunjukkan bahwa media pembelajaran memiliki dampak signifikan terhadap hasil belajar siswa, mulai dari peningkatan motivasi, kinerja, hingga kemampuan berpikir kritis dan sikap positif. Namun, masih terdapat disparitas kualitas dan kuantitas media pembelajaran antarwilayah, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Ketimpangan ini diperburuk oleh minimnya kebijakan pemerintah terhadap penyediaan media pembelajaran yang seimbang.

Selama ini, fokus kebijakan lebih diarahkan pada pengadaan media digital, padahal media non-digital dan hybrid juga berperan penting dalam mengembangkan aspek kognitif, motorik, emosional, dan sosial peserta didik. Dalam konteks kebijakan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), media pembelajaran memiliki peran strategis dalam menciptakan proses belajar yang menyadarkan (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful).

Sebagai tindak lanjut, FGD menghasilkan dua kesepakatan utama:

1. Mendukung perumusan payung regulasi nasional tentang standar, kurasi, dan pengadaan media pembelajaran dengan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah melalui hasil FGD dalam rekomendasi tertulis;
2. Mendorong inovasi media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan modern learners berbasis digital, hybrid, dan non-digital sesuai karakteristik peserta didik di setiap jenjang yang menjamin keselarasan media dengan kurikulum dan prinsip pedagogis.

Melalui penyelenggaraan FGD ini, UPI menegaskan perannya sebagai universitas pelopor transformasi pendidikan nasional yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam bidang Pendidikan Berkualitas serta mendukung Kemitraan untuk Tujuan dan Inovasi, juga Infrastruktur Pendidikan. Dengan riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, UPI berkomitmen menjadi pusat pengembangan kebijakan dan teknologi pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran serta memperkuat misi nasional menuju Indonesia Emas 2045. RK (25/10)