Bandung, 26 September 2025 – Masjid Al Furqan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kembali dipenuhi jamaah yang antusias mengikuti ibadah Shalat Jumat. Pada kesempatan kali ini, khatib sekaligus imam adalah Dr. Adi Hidayat, Ph.D., atau yang lebih dikenal dengan Ustaz Adi Hidayat (UAH) yang juga dosen tetap pada Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana (SPs) UPI. Kehadiran beliau menjadi magnet tersendiri, khususnya bagi sivitas UPI, mahasiswa, serta masyarakat sekitar kampus.

Dalam khotbahnya, UAH mengajak jamaah untuk tidak hanya menjadikan Jumat sebagai rutinitas formalitas, melainkan momentum untuk memperkuat iman dan menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan.

“Pertanyaan dasarnya, dari sekian banyak Jumat yang sudah kita jalani, apakah maknanya benar-benar meresap dalam kehidupan kita, atau hanya menjadi ibadah rutin tanpa esensi?” ujar UAH.

UAH kemudian menguraikan latar sejarah masyarakat Arab Jahiliyah, yang menjadikan hari keenam sebagai ajang kontestasi status sosial, bisnis, dan budaya. Namun, melalui Al-Quran, hari itu kemudian diganti dengan Yaum al-Jumu’ah—sebuah momentum berkumpulnya umat beriman yang bukan hanya berkumpul secara fisik, melainkan juga saling mengenal, saling menguatkan, dan saling membantu.

Dalam konteks mahasiswa, UAH menekankan bahwa iman seharusnya membentuk karakter belajar yang serius, disiplin, dan membawa manfaat bagi masyarakat. “Pelajar beriman itu duduk paling depan, bertanya ketika tak paham, dan ilmunya kembali diajarkan pada masyarakat. Bukan datang hanya untuk absen, lalu belajar mendadak menjelang ujian,” tegasnya.

Lebih jauh, beliau menekankan bahwa masjid seharusnya menjadi pusat solusi, tempat umat menemukan jawaban atas permasalahan kehidupan. Mulai dari urusan kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan, semua bisa dimusyawarahkan di masjid.

“Jumat bukan hanya soal ibadah ritual, tapi momentum sosial. Setiap yang datang pulang dengan solusi. Inilah Jumat yang dipraktikkan Nabi, Jumat yang menyatukan umat,” jelasnya.

UAH menutup khotbah dengan ajakan agar umat Islam menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, termasuk dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Menurut beliau, bila fungsi masjid dioptimalkan sebagaimana mestinya, niscaya masyarakat dan negara akan mendapatkan manfaat besar.

“Jumat berkah bukan berarti ada makanan setelah shalat, tapi bagaimana setiap Jumat membuat kita lebih baik daripada sebelumnya,” pungkas UAH sebelum menutup khotbah dengan doa.

Kehadiran UAH di Masjid Al Furqan UPI bukan hanya menghidupkan suasana Jumat, tetapi juga memberi inspirasi bagi sivitas UPI untuk menghubungkan nilai iman dengan peran akademik dan sosial. (CS)

Bandung, UPI — Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) secara resmi membuka Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan sebagai Implementasi Asta Cita dan Nilai Filosofi Pancasila di Gedung Achmad Sanusi UPI, Jumat (26/9). Seminar ini dihadiri oleh H. Setiawan Ichlas, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi dan Perbankan; Bertindak sebagai pembicara utama antara lain, Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si; Ustadz Dr. Adi Hidayat, Ph.D., serta Guru Besar UPI, Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S.

Selain dihadiri oleh Civitas Akademik UPI, Seminar Ekonomi Kerakyatan ini pun dihadiri oleh sejumlah tamu kehormatan, antara lain Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi dan Perbankan, Menteri Koperasi Republi Indonesia, Dr. Ferry Juliantono; Ketua Majelis Wali Amanat UPI, Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna; unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Pangdam III/Siliwangi dan Kapolda Jabar), serta perwakilan 14 perguruan tinggi di Bandung.

Dalam sambutannya, Rektor UPI menegaskan bahwa tema seminar memiliki makna strategis bagi arah pembangunan bangsa. “Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu fondasi utama visi pembangunan Indonesia ke depan, sejalan dengan Asta Cita yang menekankan kemandirian bangsa, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai-nilai tersebut selaras dengan Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Karena itu, UPI sebagai lembaga pendidikan tinggi merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi.

“Seminar ini menjadi ruang strategis bagi akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat untuk menemukan ide-ide segar sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mengimplementasikan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah pembicara utama, yakni Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan H. Setiawan Ichlas; Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si.; Dr. Adi Hidayat, Ph.D.; serta Guru Besar UPI Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S.

Dalam kesempatan yang sama Rektor UPI juga menyinggung tantangan global yang dihadapi Indonesia, mulai dari disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, hingga dinamika geopolitik. Menurutnya, ekonomi kerakyatan hadir sebagai jawaban untuk memperkuat daya tahan bangsa.

Rektor berharap seminar nasional ini dapat menggali gagasan tentang penerjemahan Asta Cita ke dalam langkah nyata pembangunan, penerapan nilai Pancasila dalam praktik ekonomi yang inklusif, serta penguatan riset dan inovasi universitas untuk mendukung perekonomian rakyat.

“Saya yakin seminar ini akan melahirkan rekomendasi penting, bukan hanya untuk dunia akademik, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha,” ujarnya.

RK (26/9)

Bandung, UPI — Ekonomi kerakyatan kembali ditegaskan sebagai jalan utama untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Hal itu mengemuka dalam paparan Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S., Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang menekankan peran vital koperasi dan UMKM dalam pembangunan nasional dalam acara Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan yang digelar di Gedung Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Jumat (26/9).

Menurut Prof. Eeng, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. “Ekonomi kerakyatan bukan hanya konsep, melainkan manifestasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ia mengutamakan kebersamaan, gotong royong, serta pemerataan hasil pembangunan,” ungkapnya.

Dalam kerangka pembangunan nasional, visi Asta Cita menjadi fondasi strategis. Delapan komitmen itu mencakup penguatan ideologi Pancasila, pembangunan sumber daya manusia unggul, hilirisasi industri, pembangunan dari desa, hingga penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Kemandirian ekonomi bangsa bergantung pada pemerataan dan pemberantasan kemiskinan secara berkelanjutan,” kata Prof. Eeng.

Koperasi dan UMKM disebut sebagai motor penggerak utama ekonomi rakyat. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan menjadi sumber inovasi ekonomi. Sementara itu, koperasi menegaskan prinsip usaha bersama dan tolong-menolong sebagaimana diwariskan oleh Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta.

Prof. Eeng juga menyoroti gerakan pembangunan 80 ribu Koperasi Merah Putih sebagai strategi revolusioner dalam memperkuat perekonomian nasional. Gerakan ini terinspirasi dari keberhasilan koperasi di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, hingga Jerman.

“Melalui pemberdayaan koperasi yang massif, kita bisa menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” jelasnya.

Dengan integrasi nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan inovasi modern, Prof. Eeng optimistis ekonomi kerakyatan dapat menjadi jalan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. “Ekonomi kerakyatan melalui koperasi bukanlah utopia. Dengan komitmen bersama, ia bisa menjadi realitas yang membanggakan,” tegasnya.

RK (26/9)

Bandung, UPI — Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan dalam kerangka implementasi Asta Cita. Hal itu disampaikan dalam paparan berjudul “Penguatan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan” dalam acara Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan yang digelar di Gedung Ahmad Sanusi, Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, Jumat (26/9).

Dr. Ferry Juliantono menyebut koperasi merupakan wujud nyata demokrasi ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dan penerima manfaat. “Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi sarana memperkuat gotong royong, kebersamaan, serta kemandirian bangsa,” ujarnya.

Data Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2024 mencatat terdapat 131.617 koperasi aktif dengan anggota hampir 30 juta orang. Total aset koperasi mencapai Rp293 triliun, sementara volume usaha mencapai Rp214 triliun.

Sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat ekonomi desa. Program ini ditargetkan melahirkan 80 ribu koperasi desa yang telah diluncurkan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

KDKMP diharapkan mampu memotong rantai distribusi panjang, menekan dominasi tengkulak, serta meningkatkan harga jual hasil panen petani. Selain itu, koperasi desa akan menyediakan enam gerai layanan, mulai dari sembako, apotek, klinik, hingga unit simpan pinjam dan logistik.

“Konsep koperasi sederhana, seperti lidi. Satu lidi lemah, tapi jika disatukan menjadi kekuatan besar. Begitu pula koperasi, dari ekonomi lemah bisa menjadi ekonomi kuat,” kata Presiden Prabowo dalam salah satu pernyataannya.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi desa juga didukung dengan sistem digital SIMKOPDES yang memungkinkan pengawasan dan transparansi secara real-time.

Menteri Koperasi juga menegaskan, penguatan koperasi bukan hanya strategi ekonomi, melainkan juga jalan menuju kedaulatan bangsa. “Dengan koperasi, kita ingin memastikan ekonomi Indonesia tumbuh dari bawah, merata, dan berkeadilan,” ujarnya. RK (26/9)

Bandung – UPI. Konsep ekonomi kerakyatan kembali ditegaskan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan yang menghadirkan pembicara utama, Menteri Koperasi Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., dan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. H. Eeng Ahman, MS., yang digelar di Gedung Achmad Sanusi, Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Jumat (26/9).

Dalam paparannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa koperasi merupakan wujud nyata amanat Pasal 33 UUD 1945. “Koperasi adalah alat untuk membantu rakyat yang masih lemah ekonominya. Melalui koperasi, kita ingin membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada modal asing,” ujarnya.

Dalam sebuah kesempatan, Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut koperasi sebagai “alatnya orang lemah” yang, bila bersatu, dapat menjelma kekuatan besar. Analogi lidi yang diikat menjadi sapu menjadi simbol sederhana, namun sarat makna.

Ia juga menyoroti program pemerintah membangun 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat ekonomi desa. Program ini dirancang untuk memotong rantai distribusi panjang, meningkatkan harga jual hasil panen, sekaligus menyediakan layanan ekonomi terpadu seperti sembako, apotek, simpan pinjam, hingga logistik.

Sementara itu, Prof. Eeng Ahman menekankan dimensi filosofis ekonomi kerakyatan sebagai implementasi Asta Cita dan Pancasila. Menurutnya, sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek.

“Ekonomi kerakyatan berpijak pada nilai gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial. Dengan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung, kita bisa mewujudkan distribusi hasil pembangunan yang merata,” jelas Prof. Eeng.

Prof. Eeng menambahkan, karakteristik ekonomi kerakyatan harus mandiri, berkelanjutan, terbuka, dan humanistik. Hal ini sejalan dengan visi Asta Cita yang mencakup pembangunan dari desa, hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga penguatan kemandirian bangsa.

Keduanya sepakat bahwa koperasi dan UMKM tidak hanya sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen kedaulatan bangsa. Dengan strategi yang massif dan dukungan teknologi digital seperti SIMKOPDES, koperasi diyakini mampu menjawab tantangan global sekaligus menjaga keadilan sosial bagi rakyat.

“Ekonomi kerakyatan melalui koperasi bukanlah utopia. Dengan komitmen bersama, ini bisa menjadi realitas yang membawa Indonesia menuju bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat,” tegas Prof. Eeng. RK (26/9)