UPI Jadi Kampus Pertama yang Menggelar Sidang KEPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Bandung, 14 November 2023 – Sebuah langkah bersejarah telah dicatat oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan menjadi kampus pertama di Indonesia yang menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada Senin, 14 November 2023 pukul 09.00 WIB, UPI akan menjadi tuan rumah sidang terkait Perkara Nomor 124-PKE-DKPP/X/2023.

Kerja sama antara UPI dan DKPP ini tidak hanya mencerminkan peran aktif universitas dalam mendukung proses hukum dan demokrasi di Indonesia, tetapi juga menandai peningkatan citra positif UPI di mata lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat umum. Kehadiran sidang KEPP di lingkungan kampus merupakan sebuah inovasi dalam pendekatan edukasi dan transparansi terhadap proses pemilu di Indonesia.

“Kami bangga menjadi bagian dari inisiatif ini. Ini merupakan kesempatan bagi UPI untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” ujar Dr. Ipah Saripah, M.Pd.. “Kerja sama ini juga membuka jalan bagi interaksi yang lebih erat antara akademisi dan lembaga pemerintahan, serta meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang proses demokrasi di Indonesia.” tambahnya.

Sidang yang dipimpin oleh Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Barat ini akan membahas kasus yang diadukan oleh Ade Sudrajat terhadap Anggota Bawaslu Kabupaten Garut, Imam Sanusi. Meskipun fokus sidang adalah pada kasus tersebut, peran UPI sebagai lokasi sidang menunjukkan komitmen universitas terhadap pembangunan hukum dan demokrasi yang lebih baik.

Sidang ini terbuka untuk umum dan akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp, sehingga memungkinkan masyarakat luas, termasuk mahasiswa dan akademisi, untuk menyaksikan secara langsung proses hukum yang berlangsung. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi institusi pendidikan lain di Indonesia untuk turut serta aktif dalam mendukung proses demokrasi dan hukum di negara ini.