Bandung, UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) resmi mengukuhkan Prof. Dr. rer. nat. Asep Supriatna, M.Si. sebagai Guru Besar dalam bidang kepakaran Kimia Berkelanjutan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Kamis (7/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengukuhkan 14 Guru Besar yang berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 7–8 Mei 2026, di Gedung Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Jalan Dr. Setiabudi No. 229 Bandung. Pada hari pertama, sebanyak delapan Guru Besar dikukuhkan, sementara enam lainnya dijadwalkan dikukuhkan pada hari kedua.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Asep menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam dunia kimia. Ia menilai ilmu kimia selama ini berada dalam posisi paradoks: di satu sisi membawa kemajuan medis dan teknologi, namun di sisi lain memicu kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim dan penumpukan limbah.

Prof. Asep menawarkan konsep Kimia Berkelanjutan (Sustainable Chemistry) sebagai jalan keluar. Menurutnya, kimia bukan lagi sekadar reaksi di laboratorium, melainkan sebuah tanggung jawab ekologis.

“Kimia berkelanjutan menuntut kita untuk tidak hanya bertanya bagaimana suatu reaksi berlangsung, tetapi juga apa dampaknya bagi lingkungan dan generasi mendatang,” ujar Prof. Asep dalam orasinya.

Salah satu pilar utamanya adalah Green Chemistry atau Kimia Hijau. Prinsip ini mengedepankan pencegahan polusi sejak dini melalui perancangan produk yang lebih aman, hemat energi, dan minim limbah. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar soal ekonomi, melainkan tanggung jawab moral.

Sebagai pakar pendidikan, Prof. Asep menyoroti bahwa perubahan besar harus dimulai dari sekolah melalui kerangka Education for Sustainable Development (ESD). Pembelajaran kimia tidak boleh hanya berisi transfer teori, tetapi harus menyentuh isu nyata seperti pengelolaan limbah dan energi terbarukan.

Untuk mencapai hal itu, ia mendorong metode pembelajaran kolaboratif yang melibatkan tiga jenis dialog Dialog dengan bahan ajar: Melatih kemandirian siswa. Dialog dengan diri sendiri: Mengasah berpikir kritis. Dialog dengan orang lain: Menumbuhkan gotong royong.

Dalam praktiknya, guru disarankan menggunakan strategi Sharing Task (tugas sesuai kurikulum) dan Jumping Task (tugas tantangan tingkat tinggi) untuk memicu rasa ingin tahu siswa tanpa banyak instruksi langsung.

Transformasi ini, menurut Prof. Asep, memerlukan budaya kerja sama antar-pendidik. Ia memperkenalkan peran Lesson Study dan Transcript-Based Lesson Analysis (TBLA) sebagai alat bagi guru untuk merefleksikan cara mengajar mereka berdasarkan data autentik.

Salah satu aksi nyata yang didorong adalah “Gerakan Buka Kelas”. Melalui gerakan ini, guru secara sukarela membuka kelasnya untuk diobservasi oleh sejawat agar terjadi proses saling

Meski mengakui adanya tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan resistensi terhadap perubahan, Prof. Asep optimistis universitas dapat menjadi pusat inovasi.

“Jika kimia telah menjadi kekuatan besar pembentuk peradaban modern, maka kimia berkelanjutan harus menjadi kompas moralnya. Pendidikanlah yang menentukan arah kompas tersebut,” pungkasnya.

Dengan pengukuhan ini, Prof. Asep berkomitmen menjadikan pendidikan kimia sebagai jembatan menuju masa depan bumi yang lebih lestari dan bertanggung jawab. (DN/Rija/RK)

Bandung, UPI

Menjadi guru atau matematikawan seringkali diibaratkan seperti orang buta di dalam ruangan gelap yang mencari seekor kucing hitam, yang sebenarnya tidak ada di sana. Metafora unik ini disampaikan oleh Prof. Dr. Jarnawi Afgani Dahlan, M.Kes., dalam orasi pengukuhannya sebagai Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kamis, (7/5).

Dalam acara yang digelar di Gedung Achmad Sanusi UPI tersebut, Prof. Jarnawi resmi dikukuhkan sebagai pakar dalam bidang Model, Strategi, Metode, dan Pendekatan dalam Pembelajaran Matematika pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA).

Sementara itu, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengukuhkan 14 Guru Besar yang berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 7–8 Mei 202., Pada hari pertama, sebanyak delapan Guru Besar dikukuhkan, sementara enam lainnya dijadwalkan dikukuhkan pada hari kedua.

Menurut Prof. Jarnawi, kesulitan siswa dalam memahami matematika seringkali bukan karena materinya yang mustahil, melainkan karena cara penyajiannya. Ia menekankan bahwa menguasai materi matematika saja tidak cukup bagi seorang guru; mereka harus jago dalam aspek pedagogi atau seni mengajar.

“Tanda dan simbol matematika seringkali sulit ditembus oleh logika siswa. Sumber masalahnya bisa jadi ada pada desain tugas yang diberikan guru yang masih terbatas,” ungkapnya.

Prof. Jarnawi memperkenalkan konsep “Desain Tugas” sebagai jantung dari pembelajaran yang efektif. Ia menjelaskan bahwa tugas matematika tidak boleh hanya sekadar soal hitung-hitungan kering, melainkan harus memenuhi empat prinsip utama Secara umum ada empat prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan tugas matematika. Keempat prinsip utama ini adalah inklusi, tuntutan kognitif, aspek afektif dan sosial pembelajaran matematika, dan perspektif teoretis terhadap pembelajaran matematika.

“Jika tugas dirancang dengan benar, siswa tidak hanya akan hafal rumus, tapi punya kemampuan berpikir yang kuat dan sikap sosial yang baik,” tambahnya.

Satu pesan penting yang ditekankan Prof. Jarnawi adalah menghilangkan stigma bahwa matematika itu sulit. Baginya, matematika adalah alat sederhana untuk memahami dunia.

Ia mencontohkan betapa dekatnya matematika dengan keseharian, mulai dari menghitung belanjaan, mengukur waktu, hingga membaca pola kehidupan.

“Matematika itu bukan soal rumus yang rumit. Dengan langkah kecil dan contoh nyata, matematika menjadi mudah, menyenangkan, dan bermanfaat. Setiap orang pasti mampu menguasainya!” pungkas Prof. Jarnawi dengan optimis.

Melalui orasi ini, diharapkan dunia pendidikan Indonesia, khususnya dalam bidang matematika, dapat bergeser dari sekadar menghafal menjadi proses berpikir yang kreatif dan berbudi pekerti.

Pembelajaran matematika yang sukses bermula dari desain tugas yang tepat. Guru diharapkan mampu merangkai materi yang kontekstual agar siswa tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki karakter yang positif. (DN/Rija/RK)

Bandung, UPI

Seringkali kita menganggap bahasa hanyalah tumpukan aturan tata bahasa atau subjek pelajaran di sekolah. Namun, bagi Prof. Wawan Gunawan, M.Ed., Ph.D., bahasa adalah sebuah “kekuatan” dan gudang pilihan untuk membangun makna dalam kehidupan sosial.

Hal tersebut ditegaskan Prof. Wawan dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Linguistik Fungsional pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Dalam orasinya yang bertajuk “Mengurai Kekuatan Bahasa: Tinjauan Linguistik Sistemik Fungsional (LSF)”, ia membedah bagaimana setiap kata yang kita pilih berdampak langsung pada hubungan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengukuhkan 14 Guru Besar, dalam prosesi akademik yang berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 7–8 Mei 2026, di Gedung Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Jalan Dr. Setiabudi No. 229 Bandung. Pada hari pertama, sebanyak delapan Guru Besar dikukuhkan, sementara enam lainnya dijadwalkan dikukuhkan pada hari kedua.

Menurut Prof. Wawan, kerangka Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) memandang bahasa sebagai system of choices atau sistem pilihan. Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) menegaskan bahwa bahasa bukan sekadar kumpulan kaidah, melainkan sumber daya semiotik untuk membangun makna di dalam konteks sosial. Dengan memandang bahasa sebagai system of choices, LSF membingkai bagaimana percakapan seharusnya dilakukan agar tujuan komunikasi tercapai. “Pilihan bahasa kita selalu berkonsekuensi pada keberhasilan tindakan. Misalnya, bagaimana kita menyampaikan permintaan agar efektif atau mengelola ketidaksetujuan tanpa merusak hubungan,” jelasnya.

Di era modern, komunikasi tidak lagi hanya soal ucapan atau tulisan. Prof. Wawan menekankan pentingnya aspek multimodalitas. Makna kini dibangun melalui kombinasi warna, tata letak, gambar, tipografi, hingga gestur tubuh.

LSF hadir sebagai pisau analisis yang tajam untuk membaca bagaimana sebuah teks atau konten digital membingkai realitas, membangun kekuasaan, hingga mengelola solidaritas di tengah masyarakat.

Ke depan, peran Linguistik Fungsional dinilai semakin strategis, terutama dengan maraknya platform digital dan Kecerdasan Artifisial (AI). Prof. Wawan menyoroti potensi integrasi LSF dengan teknologi untuk memetakan jutaan teks secara cepat.

“Kita bisa memantau polarisasi atau disinformasi (hoaks) dalam skala besar melalui analisis gaya komunikasi,” tambahnya.

Tak hanya itu, dalam dunia pendidikan, pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan literasi yang lebih adil. Siswa tidak hanya diajar membaca teks, tapi juga diajak memahami bagaimana pengetahuan dibangun dan dipertanggungjawabkan melalui pilihan bahasa yang tepat.

Menutup orasinya, Prof. Wawan mengajak para praktisi pendidikan dan peneliti untuk terus memperluas studi bahasa yang lebih luas. Hal ini mencakup praktik translanguaging (penggunaan berbagai bahasa sekaligus) dan kolaborasi lintas bidang seperti kebijakan publik hingga kesehatan.

Dengan memahami “kekuatan” di balik pilihan bahasa, masyarakat diharapkan dapat berkomunikasi dengan lebih bernalar, reflektif, dan etis di tengah perubahan teknologi yang kian cepat. (DN/Rija/RK)

Bandung, UPI

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Andoyo Sastromiharjo, M.Pd., menegaskan bahwa pembelajaran bahasa di era digital dan kecerdasan artifisial (AI) harus bertransformasi. Menurutnya, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan fondasi utama dalam membentuk cara manusia berpikir dan mempertanggungjawabkan pengetahuan.

Pesan tersebut disampaikan Prof. Andoyo dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar bidang kepakaran Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Produktif Bahasa Indonesia. di Gedung Achmad Sanusi Kampus UPI, Jln. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung. Kamis, (7/5).

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengukuhkan 14 Guru Besar dalam prosesi akademik yang berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 7–8 Mei 2026, Pada hari pertama, sebanyak delapan Guru Besar dikukuhkan, sementara enam lainnya dijadwalkan dikukuhkan pada hari kedua.

Dalam orasinya, Prof. Andoyo menyoroti fenomena kemajuan teknologi yang menawarkan kemudahan instan dalam memproduksi teks. Namun, ia memperingatkan bahwa kecepatan produksi bahasa tersebut tidak serta-merta menjamin kedalaman berpikir seseorang.

“Di sinilah peran pendidikan bahasa diuji. Apakah hanya akan berhenti pada penguasaan bentuk teks, atau mampu menguatkan fungsi bahasa sebagai wahana berpikir yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbicara dan menulis merupakan praktik intelektual yang membentuk posisi seseorang dalam tradisi akademik. Melalui bahasa, sebuah gagasan dirumuskan, diuji nalarnya, dan dibangun maknanya secara sosial.

Prof. Andoyo menawarkan kontribusi keilmuan melalui penguatan keterampilan berbahasa produktif. Menurutnya, praktik berbicara dan menulis yang dialogis serta berlandaskan argumentasi dapat membentuk subjek akademik yang sadar dalam menimbang dan merevisi gagasannya.

Pembelajaran keterampilan berbahasa produktif dinilai sebagai jalur strategis untuk mengembangkan etos akademik di masa depan. Bahasa dipandang sebagai medium utama tempat nalar akademik dibangun dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui refleksi ini, Prof. Andoyo mengajak para pendidik, peneliti, dan pengambil kebijakan untuk menempatkan pembelajaran bahasa pada peran yang lebih strategis. Bukan sekadar memenuhi tuntutan kurikulum, melainkan sebagai alat pembangunan kualitas budaya akademik bangsa.

“Arah riset dan pengembangan ke depan harus fokus pada penguatan praktik berbahasa yang bernalar, reflektif, dan etis,” tegasnya.

Penutupan orasi tersebut menekankan bahwa komitmen terhadap pembentukan nalar manusia melalui bahasa merupakan tanggung jawab akademik bersama. Dengan menjaga bahasa sebagai praktik intelektual, pendidikan bahasa akan tetap relevan dan berdaya guna dalam mencetak generasi pembelajar yang kritis di tengah perubahan teknologi yang cepat. (DN/Rija/RK)

Bandung, UPI

Dalam dunia pendidikan, kurikulum bukan sekadar tumpukan dokumen administratif. Ia adalah “jantung” yang menentukan hidup matinya sebuah lembaga pendidikan. Tanpa kurikulum yang jelas, mustahil sebuah institusi mampu mencapai target pembelajaran yang diinginkan.

Kurikulum berperan sebagai kompas sekaligus alat tempur bagi guru dan siswa, baik di jalur formal maupun nonformal. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mencakup siklus yang utuh: mulai dari perencanaan, pelaksanaan di kelas, hingga tahap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

“Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal, untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki berbagai komponen”, kata Prof. Dr. Zainal Arifin, M.Pd. saat menyampaikan orasi ilmiah pada upacara Pengukuhan Guru Besar UPI di Gedung Achmad Sanusi Kampus UPI, Jln. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung. Kamis, (7/5).

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengukuhkan 14 Guru Besar yang berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 7–8 Mei 2026, Pada hari pertama, sebanyak delapan Guru Besar dikukuhkan, sementara enam lainnya dijadwalkan dikukuhkan pada hari kedua.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Zainal menegaskan bahwa pengembangan kurikulum tidak boleh lepas dari proses evaluasi. Tanpa evaluasi, sebuah kurikulum tidak akan diketahui kelebihan maupun kekurangannya.

“Evaluasi kurikulum itu bukan cuma urusan akademisi di kampus, tapi kepentingan semua pihak (stakeholders). Mulai dari orang tua, siswa, guru, hingga pengambil kebijakan,” tegas Guru Besar bidang Evaluasi Kurikulum FIP UPI ini.

Dijelaskan Prof. Zainal hasil dari evaluasi ini nantinya menjadi cermin untuk melakukan self-correct atau perbaikan mandiri. Tujuannya satu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia agar relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, ada catatan penting terkait waktu. Hasil evaluasi harus segera dimanfaatkan saat kurikulum tersebut masih berlaku. Jika kurikulum sudah berganti, maka hasil evaluasi sebelumnya akan kehilangan makna.

Menariknya, evaluasi kurikulum kini tidak lagi sekadar kajian ilmiah di atas kertas, melainkan telah bergeser menjadi sebuah profesi dan bagian dari kebijakan publik. Di berbagai perguruan tinggi, kajian ini sudah sangat mendalam, mencakup aspek filosofis hingga model prosedur evaluasi lapangan.

Sayangnya, meski secara hukum sudah mendapat “lampu hijau” melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Indonesia belum memiliki organisasi profesi resmi bagi para evaluator kurikulum. Padahal, UU tersebut dengan jelas menyatakan bahwa masyarakat atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga mandiri untuk melakukan evaluasi.

“Payung hukumnya sudah siap, tinggal bagaimana keinginan dan kebersamaan para evaluator untuk mewujudkan organisasi profesi ini agar proses evaluasi di lapangan lebih terstandar,” tambah Prof. Zainal Arifin.

Satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah tidak ada kurikulum yang sempurna. Setiap kurikulum pasti memiliki sisi lemah dan kuat. Oleh karena itu, sifat kurikulum haruslah dinamis. Perubahan kurikulum bukanlah tanda ketidakistiqomahan, melainkan bentuk adaptasi terhadap Perkembangan zaman yang kian cepat. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. Laju pesat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Dengan evaluasi yang tepat dan profesionalisme para pengembangnya, kurikulum diharapkan mampu terus beradaptasi demi mencetak generasi bangsa yang kompetitif di masa depan, tutupnya. (DN/Rija/RK)