Bandung, UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjalin penjajakan kerja sama strategis dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk mengembangkan program Sekolah Rakyat. Kolaborasi ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan sekaligus mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs).

Pertemuan perdana dilakukan dalam sesi audiensi di Ruang Rapat Gedung Rektorat UPI, Bandung, Jumat (20/4). Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI, Prof. Agus Setiabudi, beserta jajaran, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robben Rico, bersama tim.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar empat juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan. Program Sekolah Rakyat yang digagas berbasis boarding school (sekolah berasrama) ini diharapkan menjadi solusi konkret.

“Tujuan akhirnya adalah memberikan dampak nyata berupa pemutusan rantai kemiskinan di masing-masing keluarga melalui akses pendidikan,” ujar Robben.

Kita sama-sama memiliki keinginan untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program gagasan Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka memberikan akses pendidikan. Tujuan akhirnya adalah memberikan dampak nyata berupa pemutusan rantai kemiskinan di masing-masing keluarga.

Hasil pertemuan hari ini juga sangat produktif. Banyak hal yang kami sampaikan ternyata sejalan dan selaras dengan program yang dimiliki oleh teman-teman di UPI. Mudah-mudahan kerja sama ini dapat segera ditindaklanjuti dan dipenuhi, sehingga penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik.

Ia menambahkan bahwa pemilihan UPI sebagai mitra didasari oleh reputasi kampus tersebut sebagai salah satu perguruan tinggi pendidikan terbaik. Robben mencatat bahwa alumni UPI yang sudah mengabdi di Sekolah Rakyat saat ini menunjukkan kinerja di atas rata-rata.

Merespons tantangan tersebut, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI, Prof. Agus Setiabudi menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh dari sisi akademis dan teknis pendidikan. UPI akan berperan dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, hingga penyusunan roadmap kemandirian lulusan.

“Jadi, hari ini kita mendapatkan permintaan support sekaligus menemukan masalah nyata di dunia pendidikan. Ini bisa dikatakan sebagai gayung bersambut. Kita memang sedang mencari berbagai permasalahan nyata yang ada di dunia pendidikan, kemudian teman-teman dari Sekolah Rakyat datang menyampaikan permasalahan tersebut beserta kemungkinan penyelesaiannya.”, kata Agus Setiabudi.

Penyelesaian itu nantinya akan dicoba melalui berbagai program kerja sama yang akan kita lakukan. Termasuk di dalamnya pembinaan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, serta konsep penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Semua itu akan menjadi bagian dari upaya kerja sama untuk menyelesaikan masalah nyata yang ada di Sekolah Rakyat.

Dijelaskan Agus Setiabudi, UPI akan mengikuti target-target dari mereka dan memberikan dukungan dari sisi—bisa dikatakan— “software” penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Jadi, kita tidak memiliki kapasitas untuk menentukan target secara langsung, tetapi kita mendukung target yang telah ditetapkan oleh Kemensos.

Setelah pertemuan ini, langkah awal yang akan dilakukan adalah implementasi beberapa kerja sama nyata dalam waktu dekat. Pertama, mereka membutuhkan bantuan tenaga guru. Namun, tahap awal kita akan mendukung dengan mengirimkan mahasiswa untuk praktik kerja lapangan (P3K).

Selanjutnya, mereka akan melihat kapasitas mahasiswa kita. Jika memiliki prospek, ke depan bisa direkrut menjadi staf. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dilakukan pembinaan bagi para guru serta penataan kurikulum sekolah.

Jadi, pada intinya, UPI sudah siap apabila kerja sama ini berlanjut. Justru ini yang kita cari, yaitu kebutuhan nyata di lapangan. Kebetulan kebutuhan tersebut datang langsung dari Kemensos, sehingga kita tinggal menyalurkan kapasitas yang kita miliki”, tegasnya.

Melalui audiensi ini, UPI menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam memperluas kesempatan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. (RK)

Bandung, UPI

Ikatan Pensiunan (IKAPEN) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menggelar acara Silaturahmi Idul Fitri 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan peringatan Milad IKAPEN ke-9 pada Rabu, (8/4). Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, mempertemukan para purnabakti UPI dalam momen yang sarat makna.

Ketua IKAPEN UPI, Drs. Abdurachman Widjajapradja dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut setelah menjalani ibadah Ramadan. Beliau juga mengucapkan Selamat Idul Fitri 1447 H serta memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar UPI, khususnya para sesepuh dan anggota IKAPEN yang hadir.

“Momentum Idul Fitri adalah saat yang sangat bermakna untuk mempererat kembali tali silaturahmi, memperkuat rasa persaudaraan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa silaturahmi ini menjadi jembatan hati antara para purnabakti dengan institusi UPI agar hubungan yang telah terjalin tetap harmonis, erat, dan penuh kekeluargaan.

Pada kesempatan tersebut, IKAPEN UPI juga memperingati Milad ke-9 sebagai refleksi perjalanan organisasi. Selama sembilan tahun berdiri, IKAPEN menjadi wadah pemersatu para purnabakti untuk berbagi pengalaman, menjaga kebersamaan, dan menumbuhkan semangat pengabdian.

“Meski telah memasuki masa purnabakti, semangat pengabdian dan kecintaan terhadap almamater tidak pernah luntur. Jiwa pendidik dan rasa memiliki terhadap UPI akan senantiasa hidup dalam diri kita,” tuturnya.

Pada kesempatan acara ini, turut disajikan pertunjukan musik angklung yang dibawakan oleh Tim Angklung IKAPEN UPI yang terbentuk pada akhir Januari 2026. Penampilan tersebut menambah semarak suasana acara serta menjadi simbol pelestarian budaya sekaligus kebersamaan antaranggota.

Selain itu, IKAPEN UPI menyampaikan apresiasi kepada Rektor UPI atas dukungan moral dan fasilitas yang telah diberikan, meskipun pada kesempatan tersebut Rektor berhalangan hadir. IKAPEN berharap ke depan dapat memperoleh dukungan fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi, termasuk yang melibatkan dosen dan tenaga kependidikan aktif.

Lebih lanjut, IKAPEN berharap kesejahteraan dan pemberdayaan para purnabakti dapat terus menjadi bagian dari ekosistem kampus yang berkelanjutan. Pengalaman, kebijaksanaan, dan dedikasi para purnabakti dinilai masih sangat berharga dalam mendukung kemajuan universitas.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipanjatkan untuk kesehatan, kekuatan, dan keberkahan seluruh purnabakti UPI, serta kemajuan UPI sebagai pelopor di bidang pendidikan.

Melalui kegiatan ini, IKAPEN UPI diharapkan terus mempererat hubungan kekeluargaan serta memperkuat kontribusi para purnabakti dalam mendukung perkembangan institusi di masa mendatang. (Kontributor KKIPP UPI: Putri Ayu Sri Lestari – Koordinator Caraka Muda)

Bandung, UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyatakan kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diterbitkan pada 2 April 2026. Kesiapan ini disampaikan oleh pimpinan unit terkait di lingkungan UPI sebagai bagian dari respons institusi terhadap kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi.

Kesiapan tersebut diungkapkan oleh Direktur Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan, dan Metamesta UPI, Ahmad Yani, pada Selasa (7/4) di Bandung. Ia menyampaikan bahwa UPI telah memiliki fondasi kuat dalam pengembangan pembelajaran digital, termasuk melalui pembentukan direktorat khusus yang menangani kurikulum dan pembelajaran berbasis teknologi.

Menurutnya, implementasi PJJ di UPI tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah. Mata kuliah berbasis teori memungkinkan dilaksanakan secara daring, sedangkan mata kuliah praktik tetap memerlukan pembelajaran luring guna menjaga capaian pembelajaran.

Selain itu, UPI akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap mata kuliah, dosen pengampu, serta kesiapan modul digital sebelum kebijakan diterapkan secara penuh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga serta memenuhi aspek administratif yang diperlukan.

Dari sisi infrastruktur, UPI terus memperkuat platform pembelajaran digital, termasuk pengembangan Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT) serta integrasi sistem pemantauan interaksi pembelajaran. Dosen juga didorong untuk menyiapkan modul pembelajaran digital secara lengkap, meliputi materi teks, video, tugas, hingga evaluasi pembelajaran.

Prof. Ahmad Yani menegaskan bahwa tantangan utama dalam implementasi PJJ terletak pada kesiapan konten pembelajaran digital.

“Secara kelembagaan, UPI sudah siap. Bahkan saat ini kami tengah merintis pengembangan program studi berbasis PJJ, dengan target hingga 15 program studi pada tahun ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan PJJ juga bergantung pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran.

“Yang belajar adalah mahasiswa. Kami sebagai institusi sudah menyiapkan fasilitas, dosen, dan sistem. Tinggal bagaimana mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerap ilmu pengetahuan,” tuturnya.

Sementara itu, persiapan teknis terus dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data serta Direktorat Pendidikan.

Melalui langkah ini, UPI berupaya memastikan implementasi PJJ berjalan efektif, adaptif, dan tetap menjaga mutu pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. (RK)

Bandung, UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawai akademik dan non-akademik sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini diterapkan dengan tetap menjaga kelancaran layanan serta keberlangsungan kegiatan akademik di lingkungan kampus.

Kebijakan WFH di UPI diberlakukan dengan pola berbeda pada setiap unit kerja. Untuk unit non-akademik, pegawai melaksanakan WFH setiap hari Jumat. Sementara itu, pada unit akademik dan layanan kesehatan, sistem kerja dilakukan secara Work From Office (WFO) proporsional dengan komposisi 50 persen pegawai hadir secara bergantian, sehingga setiap pegawai tetap menjalani WFH satu hari dalam sepekan.

UPI juga mengatur bahwa unit yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap menjalankan pola WFO dengan sistem kerja bergilir. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa gangguan. Adapun fakultas dan unit yang memungkinkan penerapan WFH mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan secara umum.

Dalam implementasinya, UPI menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku pada hari pelaksanaan perkuliahan. Kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan sesuai ketentuan akademik, termasuk kewajiban minimal 10 kali pertemuan tatap muka untuk perkuliahan luring guna menjaga mutu pendidikan.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu UPI, Vanessa Gaffar, menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas kerja dan kualitas layanan akademik.

“Kebijakan WFH di UPI tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas kerja, kelancaran layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional, tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan akademik,” ujarnya.

Selain itu pengaturan jadwal WFH diserahkan kepada masing-masing pimpinan unit. Hal ini bertujuan agar implementasi kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional di setiap unit kerja.

Melalui kebijakan ini, UPI memastikan bahwa seluruh aktivitas institusi tetap berjalan secara optimal. Selain itu, penerapan WFH diharapkan mampu meningkatkan fleksibilitas kerja tanpa mengganggu kualitas layanan dan kegiatan akademik di lingkungan kampus. (RK)

Bandung Barat, UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menunjukkan komitmen konkret dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pada Senin (6/4/2026), UPI meresmikan program pemasangan listrik tenaga surya dan renovasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Inisiatif ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang menyasar tiga poin utama SDGs: pengentasan kemiskinan (SDG 1), penyediaan energi bersih (SDG 7), serta peningkatan kualitas permukiman (SDG 11).

Rektor UPI, Prof. Didi Sukyadi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis untuk menghadirkan solusi atas persoalan sosial melalui inovasi.

“Program ini adalah wujud nyata kontribusi UPI dalam menjawab kesenjangan akses energi. Dengan teknologi tenaga surya, masyarakat kini bisa menikmati penerangan berkelanjutan tanpa harus terbebani biaya bulanan,” ujar Prof. Didi di Bandung Barat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemanfaatan energi terbarukan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Proses renovasi rumah dan instalasi listrik mandiri ini dilaksanakan selama satu pekan dengan melibatkan sinergi antara sivitas akademika, mitra donatur, dan masyarakat setempat. Dukungan signifikan juga datang dari alumni UPI, Asep Haluesna, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertajuk “Kampung Terang”.

“Kami berharap kolaborasi ini menjadi bukti nyata keterlibatan alumni untuk memperluas dampak pengabdian kampus bagi masyarakat luas,” tutur Asep.

Selain memberikan akses listrik berbasis energi terbarukan, program ini juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui perbaikan hunian secara gotong royong agar lebih layak dan sehat untuk ditinggali.

UPI memastikan bahwa program ini tidak berhenti pada bantuan fisik semata. Ketua pelaksana program, Yaya Sonjaya, menjelaskan bahwa timnya telah menyiapkan rencana pendampingan ekonomi produktif bagi warga Kecamatan Rongga.

“Ke depan, kami akan melakukan penguatan ekonomi melalui bantuan ternak dan inovasi pertanian berbasis bionutrien. Tujuannya agar warga memiliki sumber pendapatan yang mandiri dan berkelanjutan,” jelas Yaya.

Selain bantuan ekonomi, warga juga mendapatkan pendampingan teknis mengenai cara pengelolaan dan perawatan sistem panel surya agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Melalui langkah integratif ini, UPI semakin memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi yang memberikan dampak nyata (impactful) bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong percepatan target pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (RK)