Kabar dari Perancis (8)Sejarah Jaminan Sosial di Perancis – Kedua

Oleh : Nenden Nurhayati Issartel (Koresponden, Perancis), Tri Indri Hardini (Dosen, Universitas Pendidikan Indonesia)

Artikel kali ini adalah lanjutan dari Sejarah Jaminan Sosial yang sudah disampaikan minggu lalu. Pada tanggal 1 Januari 1973 terjadi penyeragaman iuran dan hak program pensiun wiraswasta dengan karyawan. Pada tanggal 26 November 1974, Simone Veil, Menteri Sosial saat itu  berpidato mendukung penghentian kehamilan secara sukarela (aborsi) di Majelis Nasional, dan proses aborsi ini harus dijamin oleh Jaminan Sosial. UU 4 Juli 1973 mewajibkan  seluruh populasi aktif untuk mengambil asuransi tambahan masa tua.

Undang-undang tanggal 1 Januari 1978 menyebutkan bahwa semua penduduk di wilayah Perancis mendapat tunjangan keluarga yang sama. Lembaga umum cabang keluarga bersifat universal dan menyangkut seluruh penduduk (UU 12 Juli 1977). Undang-undang 2 Januari 1978 melembagakan badan khusus dalam Kementerian Agama dan Kepercayaan dan menciptakan mekanisme asuransi pribadi untuk penduduk yang tidak memiliki atau merupakan bagian di dalam lembaga jaminan sosial yang ada.

Sebelum Undang-undang Pemisahan Gereja dan Negara tahun 1905, para imam agama/pendeta digaji oleh negara. Namun sejak tahun ini, mereka tidak dapat lagi gaji dari negara, mereka meminta sumbangan dari jemaah untuk membayar gaji mereka sendiri. Jika sebelum 1905 mereka adalah pegawai negeri, sekarang mereka menjadi pegawai asosiasi yang mengelola Gereja. Dengan demikian ada perbedaan antara Imam yang dipekerjakan oleh suatu asosiasi dan mereka yang menerima sumbangan langsung dari umatnya, yang sebenarnya sama dengan orang yang menjalankan profesi bebas! Di sisi lain, di mata perpajakan, pekerjaan ini termasuk keuntungan nonkomersial (Non-profit).

Saat ini hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan bagi para imam agama/pendeta ini terdapat sedikit perubahan. Sejak tahun 2010, Perancis telah menawarkan jaminan minimum antar-keuskupan (MIG : un minimum inter-diocésain garanti), sebesar €875/bulan. Jumlah ini adalah uang pensiun yang dibayarkan kepada pensiunan pendeta, padahal jumlahnya masih sebanyak 59.000 di Perancis! Uang ini dilengkapi dengan Dana Asuransi Keagamaan untuk Usia Tua, Cacat dan Sakit (antara €350 dan €650 tergantung pada periode iuran, sisanya dibayar oleh keuskupan).

Undang-undang 1 Desember 1988 menetapkan RMI : Le revenu minimum d’insertion (Pendapatan Integrasi Minimum). RMI ini bertujuan untuk menjamin tingkat sumber daya minimum dan memfasilitasi integrasi atau reintegrasi orang-orang dengan pendapatan rendah. RMI dibayarkan kepada siapa pun yang memenuhi persyaratan.  RMI disebut tunjangan “diferensial”: orang yang bersangkutan menerima selisih antara jumlah RMI dan pendapatan bulanannya. Pendapatan yang diperhitungkan untuk perhitungan RMI adalah milik baik pemohon maupun juga pasangannya dan tunjangan ini tergantung pada jumlah tanggungannya. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Pemerintah Michel Rocard pada tahun 1988 atas prakarsa Jean-Michel Belorgey. Untuk menerima RMI, kita tidak perlu memiliki kewarganegaraan Perancis, namun asal kita memiliki izin tinggal yang sah di Perancis dan berusia di atas 25 tahun atau untuk orang yang  memiliki tanggungan atau sedang hamil, namun pelajar/mahasiswa tidak bisa mendapatkan bantuan ini.

Saat ini RMI telah diganti Le revenu de Solidarité active : RSA (Pendapatan solidaritas aktif), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2009.

Berikut ini adalah simulasi pembayarannya.

Jumlah Anak	Untuk lajang tanpa bantuan tempat tinggal	Untuk pasangan tanpa bantuan tempat tinggal
0	575,52 €	863,28 €
1	863,28 €	1035,94 €
2	1035,94 €	1208,58 €
3	1266,15 €	1438,61 €

Seperti juga yang disampaikan minggu lalu, mungkin hal ini adalah salah satu kebenaran lagi dari pepatah orang Indonesia yang berlaku di Perancis ”Banyak anak, banyak rezeki”.

Undang-undang 29 Desember 1990 mengeluarkan peraturan pajak tentang La contribution sociale généralisée (CSG : Kontribusi sosial umum) yang merupakan pungutan sosial yang dialokasikan untuk pembiayaan perlindungan sosial. Pajak ini dikenakan atas pendapatan yang diperoleh, pendapatan pengganti (misalnya pensiun atau tunjangan pengangguran), pendapatan dari aset dan pendapatan investasi. pungutan berdasarkan semua pendapatan (dari aktivitas, penggantian, produk warisan dan investasi atau hasil judi). CSG dan CRDS (la contribution au remboursement de la dette sociale atau bantuan pembayaran hutang sosial adalah pajak yang ditujukan untuk membiayai perlindungan sosial di Perancis dan untuk mengurangi utang jaminan sosial. Undang-undang ini disempurnakan menjadi UU 29 Desember 1993 yang memutuskan bahwa CSG berlaku juga di sektor pegawai swasta.

Pada tanggal 15 November 1995 Plan Juppé (Rencana Juppè) diluncurkan dalam upaya mengukuhkan prinsip undang-undang pembiayaan Jaminan Sosial tahunan (reformasi konstitusi Februari 1996) dan penerapan kerja sama mengenai Les conventions d’objectifs et de gestion (Cog) atau Perjanjian tujuan dan manajemen antara negara dengan setiap cabang Jaminan sosial. “Rencana Juppé” tentang pensiun dan Jaminan Sosial ini mengusulkan untuk menggeneralisasi pegawai negeri dan perusahaan publik (RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens perusahaan dalam bidang industri transportasi yang memastikan pengoperasian sebagian angkutan umum Paris dan pinggirannya., SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer Français, Perusahaan Kereta Api Negara, dan EDF : Eléctricité de France, Perusahaan Listrik Negara) dan langkah-langkah yang dikenakan pada karyawan sektor swasta oleh reformasi pensiun Balladur tahun 1993. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pemogokan transportasi besar-besaran di Perancis yang berlangsung selama tiga minggu. Akhirnya Pemerintah menyerah, namun tetap berhasil memperkenalkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi defisit Jaminan Sosial.

Pada tanggal 24 Januari 1996 muncul Surat Perintah untuk  bantuan pembayaran hutang sosial (CRDS), yang hasilnya dialokasikan ke La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES : Dana Amortisasi Utang Sosial) yang bertanggung jawab untuk mengelola defisit keuangan jaminan sosial. CADES mengeluarkan pinjaman di pasar modal internasional dengan mencari pembiayaan dengan tarif terbaik. Kegiatan peminjaman ini dijamin oleh pendapatan yang dikumpulkan dari kontribusi  (patungan) pembayaran utang sosial (CRDS), yang dibuat khusus untuk CADES, dan bagian dari CSG. 

Pada tanggal 22 Februari 1996 lahir undang-undang yang mereformasi Konstitusi Republik Kelima agar supaya dibuat kategori undang-undang baru yaitu Une loi de financement de lasécurité sociale (LFSS), atau Undang-Undang Pembiayaan Jaminan Sosial, yang memberi garansi dari asosiasi perwakilan nasional dalam menentukan keseimbangan keuangan Jaminan Sosial. Jadi badan ini dibentuk untuk menghitung bagaimana pembayaran hutang keuangan yang disebabkan pengeluaran untuk membayar jaminan sosial dapat diatasi dengan pemasukan untuk mengimbanginya.

Pada tahun 1997, mulai diluncurkan penggunaan kartu Vitale (baca tulisan kami 2 minggu yang lalu). Setiap warga negara Perancis dan penduduk yang memiliki surat izin tinggal resmi dapat memiliki kartu ini yang memungkinkan setiap orang mendapat pelayanan pengobatan dan perawatan medis dengan lebih praktis. Misalnya untuk pergi ke dokter, kita tidak perlu membayar atau jikalau kita harus membayar, pengembalian uang bayarnya dapat langsung dilaksanakan. Jika kita akan menebus obat ke apotek atas dasar resep dokter, kita hanya tinggal memberikan kartu ini dan obat dapat kita peroleh tanpa harus mengeluarkan uang. 

Pada tanggal 27 Juli 1999, muncul Undang-undang tentang Couverture Maladie Universelle (CMU)  atau Universal Health Coverage yang memberi fasilitas akses ke perawatan dan penggantian biaya kesehatan bagi siapa saja yang tinggal di Perancis secara stabil dan teratur dan biaya kesehatannya belum diurus oleh Badan Assurance Maladie Obligatoire (AMO), suatu Asuransi Kesehatan Wajib yang menjamin, untuk tertanggung dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, pertanggungan atas risiko dan biaya perawatan kesehatan untuk mengobati penyakit atau penyembuhan karena kecelakaan, biaya persalinan, dan pelatihan penyembuhan cacat tubuh sementara atau definitif.

Pada tahun 2003 ditetapkan Undang-undang 21 Agustus 2003 yang mereformasi pensiun, yaitu undang-udang yang mengatur harmonisasi progresif durasi asuransi agar mendapatkan manfaat dari pensiun dengan persentase penuh di  badan asuransi  yang berbeda. Misalnya dari pensiun yang dibayar negara seseorang mendapatkan 60% dari gaji, 20% dari asuransi pensiun, dan 20% dari asuransi kepegawaian hingga totalnya adalah 100% dari nilai gaji terakhir sebelum pensiun. Jadi selama masa pensiun, pensiunan mendapatkan total gaji yang sama seperti masa kerja. Evolusi progresif dari keberlanjutan atau perpanjangan asuransi ini sesuai dengan peningkatan harapan hidup yang memungkinkan penawaran pengambilan masa pensiun lebih dini dari usia yang diterapkan untuk orang yang memulai bekerja sangat dini dan memiliki karier yang panjang.

Pada tahun 2004 lahir Undang-undang 30 Juni 2004 tentang solidaritas untuk otonomi lansia dan orang cacat. UU  ini menciptakan La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) yaitu Dana Solidaritas Nasional untuk Otonomi. Layanan yang diberikan oleh CNSA adalah : berpartisipasi dalam pembiayaan bantuan untuk orang lanjut usia dan orang cacat yang kehilangan otonomi ; menanggapi dengan cara yang sama semua permintaan dari orang tua dan orang cacat, tanpa memandang usia dan kecacatan mereka ; memberikan informasi dan mengatur pertemuan dengan para profesional di MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), atau pusat layanan untuk orang-orang cacat ; menjadi ahli dan mencari solusi atas masalah hilangnya kemandirian lansia dan penyandang cacat tanpa memandang usia dan kecacatan mereka.

Pada tahun itu pula lahir Undang-undang 13 Agustus 2004 yang berkaitan dengan reformasi Asuransi Kesehatan. Undang-undang ini membolehkan dokter pribadi yang merupakan dokter keluarga yang mengikuti perkembangan kesehatan kita membangun arsip medis pribadi. Contohnya jika kita memeriksa darah secara teratur di laboratorium, hasil pemeriksaannya lalu dikirim ke dokter pribadi kita dan disediakan arsip tentang informasi laboratorium melalui basis data yang menyangkut kesehatan kita. Undang-undang ini juga  mereformasi /mengganti tata kelola Asuransi Kesehatan dan sistem kesehatan, promosi obat generik ( obat-obatan yang dirancang dari molekul obat yang sudah dipasarkan yang patennya telah jatuh ke domain publik), bantuan dalam memperoleh jaminan tambahan, membudayakan pemegang polis sosial dengan penciptaan tarif 1€ yaitu tarif yang dikenakan pada orang yang sakit untuk membantu pemerintah mengatasi defisit jaminan sosial; misalnya jika seseorang diperiksa oleh dokter, dia membayar konsultasi sebesar 25€, maka bendahara jaminan sosial akan mengembalikan sejumlah 24€ karena 1€ akan disumbangkan kepada pemerintah.

Pada tahun 2005, muncul Undang-undang 11 Februari 2005 tentang persamaan hak dan kesempatan bagi orang cacat dengan menjamin kebebasan memilih proyek hidup mereka, dan memungkinkan partisipasi pekerja bagi orang cacat dalam kehidupan sosial dan menempatkan orang cacat di pusat semua bidang yang bisa di tanganinya .

Pada tanggal 1 Juli 2006 didirikan Régime social desindépendants (RSI: Badan Sosial untuk Wiraswasta) yang menyatukan badan asuransi kesehatan dari profesi liberal, industrialis, perajin dan pedagang dengan badan asuransi kesehatan usia tua para pekerja pabrik, perajin dan pedagang. 

Pada tahun 2008, lahir Undang-undang 1 Desember 2008 yang menetapkan Pendapatan Solidaritas Aktif (RSA) yang menggantikan Pendapatan Integrasi Minimum (RMI) untuk orang tanpa pendapatan. Lalu tahun 2009 muncul Undang-Undang Kesehatan dan Wilayah mengenai Pasien Rumah Sakit (HPST: Hôpital, patients, santé et territoires) tanggal 21 Juli yang membentuk badan kesehatan regional dan menetapkan aturan baru untuk pengelolaan lembaga kesehatan. Undang-undang HPST ini mendefinisikan organisasi kesehatan yang bertujuan untuk menetapkan pelayanan perawatan berkualitas yang dapat diakses oleh semua orang dan memenuhi semua kebutuhan kesehatan. UU ini memiliki 4 pokok bahasan yaitu sebagai berikut.

• Modernisasi lembaga kesehatan masyarakat (pengoperasian dan pengorganisasian lembaga ini, kualitas layanan dan keselamatan layanan, kerja sama, kinerja).
• Peningkatan akses ke layanan di seluruh wilayah Perancis.
• Pencegahan penyebaran penyakit dan penyadaran kesehatan masyarakat umum ;
• Pengorganisasian teritorial sistem kesehatan (pendirian ARS : Agence Regional de santé), kebijakan kesehatan regional, sistem informasi, dll.)

Pada tahun 2010 lahir Undang-undang 9 November tentang Pensiun. Usia pensiun resmi secara bertahap dinaikkan dari 60 menjadi 62 tahun, dari 65 menjadi 67 tahun untuk pensiun penuh tanpa tergantung dari masa iuran. Untuk jenis pekerjaan yang termasuk kategori berat diberi peluang untuk mengajukan pensiun dini. Selanjutnya Undang-undang 20 Januari 2014 mengatur perpanjangan bertahap dari periode iuran kesehatan dan menjamin keberlanjutan dana pensiun. Undang-undang ini memuat lima pasal yang melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran jaminan hari tua dan memperbaiki mekanisme sistem pensiun. Majelis Nasional mengadopsi undang-undang kesehatan yang berlaku untuk semua orang tentang pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Maksudnya, jika seorang Ibu melahirkan di rumah sakit, ia tidak perlu membayar uang muka. Asuransi Kesehatan dan asuransi tambahanlah yang langsung menanggung semua biaya. 

Pada tahun 2018 mulai diberlakukan Jaminan sosial untuk sektor wiraswasta dan dikaitkan langsung pada Jaminan Sosial Umum dan selanjutnya Undang-undang 7 Agustus 2020 menciptakan lima cabang Jaminan Sosial yang dipusatkan untuk orang-orang yang  tidak dapat hidup mandiri, dan Bendahara Solidaritas Nasional untuk Mandiri (CNSA: Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) telah dipercayakan untuk pengurusannya. 

Di Perancis, para anggota senat sangat sibuk mengganti dan menciptakan undang-undang baru yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh penduduk Perancis tanpa terkecuali, walaupun hal ini memicu banyak perdebatan di masyarakat yang peduli dengan perubahan ini. Contohnya adalah Undang-undang baru tentang pertambahan usia kerja di Perancis baru-baru ini yang menaikkan usia pensiun dari 62 tahun ke 64 tahun dan hal ini  menyebabkan pemerintahan Macron harus menghadapi serentetan pemogokan dan demonstrasi kekerasan dan unjuk rasa di jalanan (Baca Kabar dari Perancis (2)).

Model sosial di Perancis ini mencerminkan solidaritas negara yang sangat tinggi dan banyak ditiru oleh negara lain. Saling tolong-menolong dan bergotong-royong antar-penduduk yang termasuk di dalam konstitusi negara Perancis yaitu Liberté, Egalité, et Fraternité (Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan) mungkin dapat ditiru untuk diterapkan di negara Indonesia dengan menghindari kelemahan-kelemahan dari program sistem Jaminan sosial ini dan menerapkan yang memungkinkan di negara kita. ”Yes, we can” seperti yang disampaikan dalam pidato Obama. Jadi tak ada yang mustahil dalam hidup. Yang diperlukan adalah kemauan besar politikus dan pemimpin di negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Pancasila karena kita tidak hidup sendiri. Kemakmuran dan kebesaran suatu bangsa hanya dapat dilihat dari persatuan bangsa tersebut, seperti slogan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, dan seperti ilmu sapu lidi: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.