UPI dan Dewan Ketahanan Nasional Selenggarakan Kuliah Umum Strategi Keamanan Nasional

Universitas Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan Dewan Ketahanan Nasional menyelenggarakan kuliah umum dengan tema strategi keamanan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia (5/4/2021). Kegiatan diselenggarakan secara daring dan luring dihadiri para pejabat di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional, Pimpinan UPI, serta para dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Kuliah umum dipandu Sekretaris Universitas Prof. Riswanda Setiadi, MA., Ph.D selaku moderator. Narasumber utama kuliah umum strategi keamanan nasional disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H, M.Tr(Han). Ia menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Universitas Pendidikan Indonesia yang telah bekerjasama dengan Dewan Ketahahan Nasional dalam menyelenggarakan kegiatan kuliah umum ini dengan baik.

Lebih lanjut Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H, M.Tr(Han) menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Bangsa Indonesia yang besar itu memiliki karakteristik diantaranya 1) merupakan negara demokrasi ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat; 2) jumlah sebaran penduduk sebanyak 271 juta jiwa; 3) Islam dan demokrasi dapat hidup harmonis berdampingan; 4) Pancasila diterima sebagai idelogi dan dan falsafah negara; 5) sebagai kekuatan ekonomi ke-5 di dunia pada tahun 2045; 6) sebagai negara yang diperhitungkan dalam organisasi internasioal antara lain : ASEAN, KTT Non-Blok, OKI, serta Organisasi Islam Moderat dan GD20.

Elemen penting negara Indonesia sebagai sebuah negara yang kuat dibidang maritim yaitu posisi geografis Indonesia sebagai SLOC dan SLOT yang berada pada posisi silang yang menjadi pusat pengubung dunia. Bentuk fisik Indonesia sebagai negara kepulauan yang sudah diakui di dunia yang memiliki yuridiksi darat dan laut.  Luasnya wilayah Indonesia 8,4 juta kilomenter persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 271. 349. 889 orang. Karakter bangsa Indonesia yang  sangat kuat dengan perjalanan sejarah sebagai bangsa samudra, bangsa bahari dan bangsa maritim. Elemen tersebut diperkuat oleh karakter pemerintah melalui berbagai kebijakan Presiden melalui Peraturan Presiden (perpres) Republik Indonesia Nomor 16/2017 sebagai poros maritim dunia dengan sikap geopolitik sebagai negara maritim.

Kepentingan nasional dapat dicapai dengan menggunakan lingkungan maritim sebagai salahsatu medianya yang dikembangkan kedalam kebijakan kelautan Indonesia. Kebijakan tersebut diimpelementasikan melalui program strategis, pertahanan maritim, keamanan penegakan hukum dan keselamatan melalui pertahanan dan keamanan maritim yang kuat, pengembangan wilayah perbatasan, peran aktif dalam regional dan kerjasama Internasional, kedaulatan dan penegakan hukum, optimalisasi sistem perintah, pembangunan karakter nasional serta keamanan dan keselamatan navigasi.

Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H, M.Tr(Han) menjelaskan lima pilar Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu membangun budaya kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, prirotas pada pembangunan Infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim serta kewajiban untuk membangun kekuatan maritim.  Secara umum strategi maritim nasional dilakukan melalui ada 3 hal 1) End yaitu terselenggaranya proses pembangunan nasional guna mewujudkan kepentingan nasional demi tercapainya tujuan nasional; 2) Means yaitu sumber daya nasional dan; 3) Ways adalah bagaimana menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional dengan merencanakan mempersiapkan dam melaksanakan pembangunan nasinanal.

Pada akhir penyajian materi kuliah umum, Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H, M.Tr(Han)  menekankan pentingnya kita menyadari tentang ancaman disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh jauhnya kita dari nilai-nilai Pancasila, pendidikan yang rendah, serta kurangnya literasi. Hal ini  menyebabkan kita dihadapkan pada kemiskinan, rendahnya adab dan ahlaq, sehingga rentan terjadi konflik komunal, intoleran, radikalisme, teoririsme, separatisme dan komunisme, narkoba serta ketidakpatuhan terhadap protokol kesehataan. Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) yang diatur oleh  Keppres Nomor No.01 /1999 berperan sebagai lembaga dibawah pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden berupaya menjadi lembaga terdepan dalam membangun ketahanan nasional Indonesia (Humas UPI)